Cianjur Rangking Tiga di Jabar KDRT Dan Trefficking

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cianjur, Hj. Rosdiana

Jln. Siti Jenab (KabarCianjur) - Kabupaten Cianjur masih menempati rengking ke tiga setelah Kabupaten Bandung Barat dan Indramayu dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan human trafficking (perdagangan manusia) pada tahun 2011. Kondisi tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang menempati urutan kedua setelah Kabupaten Indramayu.
Menurut Lidya Indrayani Umar, Kepala Bidang Pelayanan Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cianjur, tingginya kasus KDRT dan human trafficking tersebut membuat pihaknya terus melakukan sosialisasi dengan menggaet berbagai pihak agar tindakan KDRT maupun human trafficking bisa ditekan semaksimal mungkin. Perlu dukungan dari semua pihak, agar persoalan tersebut tidak lagi terjadi di wilayah Cianjur.
Berdasarkan data yang diterima P2TP2A Kabupaten Cianjur, terdapat ratusan pengaduan KDRT selama tahun 2011, hanya saja dari jumlah kasus pengaduan tersebut tidak semuanya berakhir di pengadilan. Ada sembilan kasus yang sampai ke Pengadilan Negeri (PN) Cianjur, sisanya tidak ditindak lanjuti atau dicabut perkaranya oleh pelapor.
"Data yang kami miliki mungkin saja berbeda dengan yang ada di pemerintah atau instansi lain. Dari sembilan kasus yang sampai PN Cianjur, yang kami tangani sudah dua kasus yang sudah diputus, sisanya masih sedang berjalan," katanya.
Tak jauh beda dengan kasus KDRT, kasus trafficking pun relatif masih tinggi, khususnya yang dialami anak dibawah umur. Selama 2011, sudah dua kasus yang ditangani melalui proses persidangan.
"Korban trafficking umumnya berasal dari keluarga broken home atau single parent. Data yang masuk ke kami jumlahnya cukup banyak, yang pasti trendnya meningkat," jelasnya.
Untuk itulah pihaknya saat ini tengah berupaya untuk mengantisipasi terjadinya KDRT maupun trafficking dengan melakukan koordinasi dengan Pemkab Cianjur. Salah satunya dengan memberikan penyuluhan dengan materi ketahanan keluarga maupun pemberdayaan perempuan yang ditempatkan sebagai mitra sejajar dengan kaum pria dalam konteks pembangunan di segala bidang (KC-02)***.