"Tidak ada pembebasan lahan dikawasan situs megalit Gunung Padang," kata Cecep saat mengunjungi situs ini bersama rombongan pemerintah daerah di lokasi Gunung Padang, Minggu (24/6).
Pernyataan ini berupa penolakan terhadap permintaan Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam, Andi Arief, di pendopo Kabupaten Cianjur, pada Selasa 6 Maret 2012.
Saat itu Andi Arief meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur menyiapkan lahan 150 hektare guna melakukan tahap lanjutan penelitian kawasan megalitikum ini.
"Kami tidak berpikir ke arah pembebasan lahan. Kami lebih berpikir bagaimana ini mengembangkan masyarakat sekitar. Ini lebih penting untuk diutamakan. Kearifan lokal akan mempunyai porsi lebih utama," kata dia.
Menurut Cecep, pembebasan lahan merupakan sebuah proses yang rumit. Apalagi lahan yang sangat luas. Pemindahan masyarakat bukan hanya penggantian semata , tapi menyangkut kesejahteraan dan sistem sosial yang sudah ada.
Lahan sekitar kawasan Gunung Padang merupakan lahan produktif dan sebagian besar masyarakat sekitar berprofesi sebagai petani. Bila mereka direlokasi, kata Cecep, mereka harus mendapatkan yang sesuai agar profesi mereka tidak berubah.
Selain itu, untuk mencari lahan baru bukan sesuatu yang mudah. Apalagi, kata dia, lahan produktif di Cianjur, terutama persawahan, sudah mulai berkurang setiap tahunnya. Yang terberat, berupa adaptasi lingkungan ini membutuhkan waktu yang lama dan sering terjadi gesekan sosial.
"Kami lebih mengupayakan adanya kerja sama dengan masyarakat untuk menjaga situs megalit Gunung Padang. Pemberdayaan lebih memungkinkan dibandingkan dengan pembebasan lahan yang luas, meski ke depannya kawasan ini akan menjadi objek wisata yang sangat terkenal," ujar dia.
Abidin (35), warga sekitar, mengaku enggan menjual tanahnya yang jaraknya berkisar hanya 200 meter dari kawasan ini. "Saya dan keluarga saya turun-temurun tinggal di kawasan ini. Saya tidak akan menjual tanah saya," kata dia (Tribunews.com/KC06)
