CIANJUR, (KC).- Pertemuan perwakilan warga pengunjukrasa di mes Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudbar) diareal Kawasan Wisata Cibodas (KWC) berlangsung alot. Terjadi beberapa kali perdebatan mengenai tuntutan para pengunjukrasa yang menginginkan retribusi masuk KWC dihapuskan karena terindikasi adanya berbagai kepentingan.
Warga menginkan adanya formula lain yang tidak merugikan masyarakat pedagang dan sekitar serta tidak berdampak buruk pada iklim pariwisata di Cibodas. Warga juga sempat mempertanyakan aturan pemungutan retribusi masuk KWC yang selama ini mereka nilai hanya menguntungkan kepentingan pribadi. Bahkan cenderung rtribusi tersebut sarat dengan tindakan korupsi.
"Kita ingin adanya formulasi baru, kenapa tidak dilakukan dengan pelayanan satu atap saja, Pemda dengan Lipi Cibodas. Sehingga tidak carut marut seperti ini. Kita juga ingin bahwa masyarakat setempat dan pemerintahan desa Cimacan bisa merasakan adanya retribusi pariwisata ini," kata Yanto Hidayat koordinator aksi.
Setelah terjadi perdebatan yang cukup alot, warga perwakilan pendemo meminta agar tuntutanya bisa direalisasikan. Disaat situasi semakin memanas Kapolsek Pacet Haji Setiawan berupaya memberikan arahan bahwa kalau terus dilakukan perdebatan tidak akan selesai. Kapolsek meminta agar tuntutan warga disampaikan secara tertulis kepada Pemda melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Setelah itu akhirnya para perwakilan warga memahami dan membuatkan tuntutan yang disampaikan langsung kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur, Asep Sopyan. Setelah itu beberapa saat kemudian pertemuan dengan perwakilan warga selesai dengan tertib. Warga menunggu tindak lanjut dari apa yang disampaikan dalam kurun waktu seminggu kedepan.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Asep Sopyan mengatakan, tuntutan atau aspirasi warga akan ditampung semuanya. Namun pihaknya belum bisa memastikan, apakah tuntutan tersebut akan direalisasikan seluruhnya atau tidak. Pihaknya akan menyampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Bupati Cianjur, H. Tjetjep Muchtar Soleh.
"Yang jelas apa yang disampaikan warga akan kami tindak lanjuti. Makanya tadi kami minta perwakilan warga untuk mengawal tuntutanya. Kita minta waktu seminggu kedepan untuk membahas persoalan KWC ini," tegas Asep (KC-02)**.
Warga menginkan adanya formula lain yang tidak merugikan masyarakat pedagang dan sekitar serta tidak berdampak buruk pada iklim pariwisata di Cibodas. Warga juga sempat mempertanyakan aturan pemungutan retribusi masuk KWC yang selama ini mereka nilai hanya menguntungkan kepentingan pribadi. Bahkan cenderung rtribusi tersebut sarat dengan tindakan korupsi.
"Kita ingin adanya formulasi baru, kenapa tidak dilakukan dengan pelayanan satu atap saja, Pemda dengan Lipi Cibodas. Sehingga tidak carut marut seperti ini. Kita juga ingin bahwa masyarakat setempat dan pemerintahan desa Cimacan bisa merasakan adanya retribusi pariwisata ini," kata Yanto Hidayat koordinator aksi.
Setelah terjadi perdebatan yang cukup alot, warga perwakilan pendemo meminta agar tuntutanya bisa direalisasikan. Disaat situasi semakin memanas Kapolsek Pacet Haji Setiawan berupaya memberikan arahan bahwa kalau terus dilakukan perdebatan tidak akan selesai. Kapolsek meminta agar tuntutan warga disampaikan secara tertulis kepada Pemda melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Setelah itu akhirnya para perwakilan warga memahami dan membuatkan tuntutan yang disampaikan langsung kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur, Asep Sopyan. Setelah itu beberapa saat kemudian pertemuan dengan perwakilan warga selesai dengan tertib. Warga menunggu tindak lanjut dari apa yang disampaikan dalam kurun waktu seminggu kedepan.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Asep Sopyan mengatakan, tuntutan atau aspirasi warga akan ditampung semuanya. Namun pihaknya belum bisa memastikan, apakah tuntutan tersebut akan direalisasikan seluruhnya atau tidak. Pihaknya akan menyampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Bupati Cianjur, H. Tjetjep Muchtar Soleh.
"Yang jelas apa yang disampaikan warga akan kami tindak lanjuti. Makanya tadi kami minta perwakilan warga untuk mengawal tuntutanya. Kita minta waktu seminggu kedepan untuk membahas persoalan KWC ini," tegas Asep (KC-02)**.
