CIANJUR, (KC).- Akibat tidak sinkronya proyeksi anggaran APBD tahun 2013, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2013 Kabupaten Cianjur mengalami jalan buntu alias deadlock. Pihak DPRD Cianjur melihat ada ketidak sinkronan tersebut terjadi KUA-PPAS dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Wakil Ketua DPRD Cianjur, Saef Lukman mengungkapkan, semestinya berdasarkan jadwal pada Jum'at (2/11/2012) dilakukan penandatanganan KUA-PPAS, tapi lantaran ada sesuatu yang dianggap tidak sinkron maka pihaknya dewan meminta eksekutif untuk melakukan revisi.
"Ada masalah krusial akibat tidak sinkronya PPAS dengan RPJMD, RKPD, maupun KUA?. PPAS, KUA, RKPD, dan RPJMD itu merupakan dasar dibuatnya APBD. Melihat kondisi itu kami mengembalikan kepada pihak eksekutif apakah pembahasan mau dilanjutkan atau tidak. Kalau tidak tentunya alokasi anggaran akan dikembalikan lagi dengan menggunakan APBD tahun 2012," kata Saef, Jum'at (2/11/2012).
Pihaknya meras heran dengan perencanaan proyeksi RAPBD tahun 2013 yang dilakukan pihak eksekutif. Ada beberapa yang dinilai seperti dibuat tergesa-gesa seperti halnya dalam proyeksi anggaran tahun 2012 ada tabel yang dikosongkan. Hal itu membuat kekawatiran akan membuka peluang tidak pro rakyat. "Kami malah kawatir adanya anggaran siluman, kami menganggap perencanaan anggaran pendapatan tahun 2012 belum jelas," ungkapnya.
Pihaknya menduga karut marutnya penyusunan KUA-PPAS tersebut tidak terlepas dengan sumber daya manusia (SDM) yang ada di eksekutif kurang mumpuni akibat seringnya terjadi mutasi pegawai. "Disadari atau tidak seringnya mutasi berpengaruh pada kwalitas SDM. Terbukti saya melihat tidak ada SDM yang berkompeten yang menangani perencanaan KUA-PPAS. Untuk itu saya telah mendelegasikan kepada pimpinan Dewan untuk segera berkoordinasi dengan pihak eksekutif menganai masalah ini," katanya.
Secara terpisah Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Chaerul Anwar, berdalih ketidaksinkronan beberapa proyeksi dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2013 lantaran masih dalam tahap rancangan. Kalaupun ada yang perlu dirubah, akan dilakukan pembahasan kembali.
Meski demikian pihaknya tidak menampik jika dalam pembahasan RAPBD tahun 2013 tidak menemui samapi kepada titik temu sesuai dengan kesepakatan akan kembali menggunakan alokasi KUA-PPAS APBD tahun 2012. "Saya rasa ini bukan akibat kurangnya perencanaan, tapi lebih pada suatu kewajaran karena sifatnya masih berupa rancangan yang masih perlu disempurnakan atau dikoreksi. Saya akan membahasnya kembali lebih intens dengan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," kilahnya (KC-02)**.
Wakil Ketua DPRD Cianjur, Saef Lukman mengungkapkan, semestinya berdasarkan jadwal pada Jum'at (2/11/2012) dilakukan penandatanganan KUA-PPAS, tapi lantaran ada sesuatu yang dianggap tidak sinkron maka pihaknya dewan meminta eksekutif untuk melakukan revisi.
"Ada masalah krusial akibat tidak sinkronya PPAS dengan RPJMD, RKPD, maupun KUA?. PPAS, KUA, RKPD, dan RPJMD itu merupakan dasar dibuatnya APBD. Melihat kondisi itu kami mengembalikan kepada pihak eksekutif apakah pembahasan mau dilanjutkan atau tidak. Kalau tidak tentunya alokasi anggaran akan dikembalikan lagi dengan menggunakan APBD tahun 2012," kata Saef, Jum'at (2/11/2012).
Pihaknya meras heran dengan perencanaan proyeksi RAPBD tahun 2013 yang dilakukan pihak eksekutif. Ada beberapa yang dinilai seperti dibuat tergesa-gesa seperti halnya dalam proyeksi anggaran tahun 2012 ada tabel yang dikosongkan. Hal itu membuat kekawatiran akan membuka peluang tidak pro rakyat. "Kami malah kawatir adanya anggaran siluman, kami menganggap perencanaan anggaran pendapatan tahun 2012 belum jelas," ungkapnya.
Pihaknya menduga karut marutnya penyusunan KUA-PPAS tersebut tidak terlepas dengan sumber daya manusia (SDM) yang ada di eksekutif kurang mumpuni akibat seringnya terjadi mutasi pegawai. "Disadari atau tidak seringnya mutasi berpengaruh pada kwalitas SDM. Terbukti saya melihat tidak ada SDM yang berkompeten yang menangani perencanaan KUA-PPAS. Untuk itu saya telah mendelegasikan kepada pimpinan Dewan untuk segera berkoordinasi dengan pihak eksekutif menganai masalah ini," katanya.
Secara terpisah Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Chaerul Anwar, berdalih ketidaksinkronan beberapa proyeksi dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2013 lantaran masih dalam tahap rancangan. Kalaupun ada yang perlu dirubah, akan dilakukan pembahasan kembali.
Meski demikian pihaknya tidak menampik jika dalam pembahasan RAPBD tahun 2013 tidak menemui samapi kepada titik temu sesuai dengan kesepakatan akan kembali menggunakan alokasi KUA-PPAS APBD tahun 2012. "Saya rasa ini bukan akibat kurangnya perencanaan, tapi lebih pada suatu kewajaran karena sifatnya masih berupa rancangan yang masih perlu disempurnakan atau dikoreksi. Saya akan membahasnya kembali lebih intens dengan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," kilahnya (KC-02)**.
