CIANJUR, (KC).- Bantuan mesin pembajak sawah (Traktor) di Kabipaten Cianjur diduga diwarnai sejumlah pungutan liar. Bahkan pungutan tersebut jumlahnya mencapai sekitar Rp 3,5 juta per penerima bantuan. Ironisnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtukultura Kabupaten Cianjur tidak bisa berbuat banyak, karena yang melakukan pungutan adalah oknum pengurus salah satu parpol.
Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan, pungutan liar yang mewarnai bantuan mesin traktor bagi setiap penerimanya itu terjadi lantaran adanya upaya oknum anggota parpol yang merasa berjasa mengawal bantuan mulai dari proses pengajuan hingga bantuan tersebut terealisasi.
"Memang saya menyerahkan sejumlah uang kepada salah seorang yang mengaku anggota parpol. Oknum tersebut mengaku bisa memberikan bantuan asalkan menyetor sejumlah uang. Karena saya juga perlu, meski sebenarnya agak keberatan kalau ternyata bantuan itu geratis, saya kasih sejumlah dana dan ternyata saya mendapatkan bantuan traktor," kata seorang penerima bantuan yang keberatan disebutkan namanya, Minggu (25/11/2012).
Pihaknya hanya berharap, jika bantuan kepada para petani terutama bantuan peralatan kalau itu geratis harus benar-benar diwujudkan secara geratis. Jangan sampai peristiwa yang menimpanya terulang kembali. "Saya kira tadinya bantuan itu tidak geratis, tapi ternyata geratis. Karena ketidak tahuan saya saja, begitu ditawari bisa mendapatkan bantuan dengan hanya menyetor sejumlah dan jelas awalnya kami gembira. Tapi ternyata setelah kami tahu kalau bantuan itu geratis jelas merasa kecewa," tegasnya.
Secara terpisah Kepala Dinas Pertanian Holtikultura dan Tanaman Pangan Kabupaten Cianjur Sudrajat Laksana tidak menampik adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum anggota parpol terhadap para penerima bantuan mesin tracktor. Bahkan pihaknya mengaku telah melakukan klarifikasi terhadap penerima bantuan untuk mengecek kebenaranya.
"Memang kondisinya seperti itu. Saya telah meminta penjelasan beberapa penerima bantuan dan mereka mengakui telah menyetor sejumlah dana atas permintaan oknum anggota parpol. Padahal sebenarnya bantuan tersebut diberikan cuma-cuma tanpa harus memberikan sejumlah dana," kata Sudrajat saat ditemui disela kegiatan sepeda santai di halaman Pemkab Cianjur, Minggu (25/11/2012).
Menurut Ajat, persoalan tersebut tidak akan mencuat jika penerima bantuan memberikan dana atas keikhlasan dan kesadaran. Kondisi yang terjadi sebaliknya, para penerima bantuan mesin tracktor itu menyerahkan sejumlah dana sebelum bantuan diterima. Tapi ada juga yang sudah menerima baru menyerahkan sejumlah dana sesuai dengan permintaan.
"Kalau ngasihnya atas kerelaan dan bukan diminta saya rasa tidak rame seperti sekarang ini. Tapi saya tegaskan pungutan liar itu tidak melibatkan pegawai saya. Tapi kalau sampai ternyata ada yang terlibat, selaku pimpinan saya akan bertindak tegas sesuai dengan aturan kepegawaian," tegasnya.
Yang membuatnya lebih kecewa lagi, bantuan tersebut terkesan sampai muncul anggapan jual beli. Padahal bantuan murni dari pemerintah dan diberikan secara cuma-cuma kepada para petani. "Karena ada pungutan didepan, muncul anggapan ada jual beli. Padahal semuanya itu hanya ulah oknum saja," katanya.
Kedepan pihaknya akan berupaya bantuan dari pemerintah yang masuk ke Cianjur dan dibawah korrdinasi pihaknya akan diupayakan satu pintu. Hal ini untuk mengantisipasi peristiwa serupa terjadi dan menghindari adanya bantuan fiktif. "Saya tidak akan merekomendasi lagi ajuan bantuan jika itu dilakukan dari pihak luar. Cukuplah kejadian ini untuk terakhir kalinya sajan jangan sampai terulang kembali," tegasnya.
Menurut Sudrajat, hasil dari klarifikasi terdapat 11 penerima bantuan yang mengalami pungutan liar dari oknum anggota parpol. "Berdasarkan pengakuan penerima bantuan, mereka diminta sebesar Rp 3,5 juta. Ini saya rasa sudah tidak seharusnya terjadi. Kedepan akan saya upayakan pengajuan bantuan itu lebih diperketat," katanya (KC-02)**.
