Demikian ditegaskan Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh saat ditanya apakah ada atau tidak PNS Cianjur yang terjangkit HIV/AIDS seusai menghadiri kegiatan Seminar Kesehatan Nasional "Stop Stigma Dan Diskriminasi Melalui pembentukan tatanan Peduli NAPZA dan HIV AIDS" dI Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Senin (3/12/2012).
"Saya akan intruksikan agar para PNS dilingkungan Pemkab Cianjur dites darah dan urinnya untuk memastikan ada atau tidak yang terjangkit HIV/AIDS dan menjadi pecandu narkoba," kata Tjetjep.
Menurut Tjetjep, sejauh ini pihaknya belum menerima laporan adanya pegawai dilingkungan Pemkab Cianjur yang terjangkit HIV/AIDS. Untuk mengantisipasi dan menekan menyebarnya HIV/AIDS dikalangan pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkab Cianjur, serta masyarakat, pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya pencegahan salah satunya dengan cara mengadakan seminar, mengoptimalkan peran tutor dan berbagai penyuluhan.
"Berdasarkan data yang ada, tidak kita pungkiri bahwa jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Cianjur terus mengalami peningkatan. Saat ini saja tercatat sekitar 306 orang. Bahkan yang mengejutkan lagi penderitanya sudah merambah kepada kaum ibu-ibu rumah tangga dengan jumlah persentase cukup tinggi," katanya.
Sementara itu Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Cianjur, Hilman mengakui berdasarkan hasil laporan dari konselor terdapat seorang PNS dilingkungan Pemkab Cianjur yang positif mengidap HIV/AIDS.
"Memang ada seorang PNS yang positif, saat ini yang bersangkutan dalam pengawasan intensif," kata Hilman yang merahasiakan identitas PNS yang positif terjangkit HIV/AIDS.
Ketua Pelaksana Kegiatan Seminar, Meuthia Helma, mengungkapkan, maksud dan tujuan diadakan kegiatan seminar tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) dan mantan pencandu narkoba.
Selain itu juga untuk memperkuat komitmen yang berkelanjutan dalam mendorong upaya-upaya dalam memperkokoh tatanan peduli NHA, serta mendorong adanya respon dalam bentuk kebijakan daerah atau kebijakan lokal yang peduli terhadap NHA, diantaranya berfokus pada penghapusan stigma dan diskriminasi serta meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan.
"Peserta seminar yang kami undang sekitar 500 orang berasal dari mantan peserta pelatihan tatanan peduli Napza, HIV/AIDS dari Wilayah Kabupaten, Provinsi ditambah dari pusat terdiri dari Poltekes, pusat dan unit program dilingkungan Kemenkes RI dan peserta dari lintas sector wilayah Jabar. Sedangkan nara sumber berasal dari Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), Badan Narkotika Nasional (BNN), BBPK Ciloto dan Pusat Promkes Kemenkes RI," jelasnya (KC-02)**.
