CIANJUR, (KC).- Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur atas turunya kasus trafficking (perdagangan manusia) yang terjadi selama kurun waktu 2012. Semua itu terjadi tidak terlepas dengan komitmennya Pemkab Cianjur dalam melakukan penanganan khususnya terhadap wilayah yang disinyalir menjadi kantong penampungan korban trafficking.
"Saya sangat mengapresiasi langkah Pemkab Cianjur yang dengan cepat dalam menangani sejumlah kasus trafficking yang terjadi. Begitu mendengar ada warga yang menjadi korban, langsung dikejar dan dijemput langsung korban-korbanya dari daerah-daerah hitam yang dijadikan lokasi penampungan," kata Dede.
Salah satu langkah untuk menekan terjadinya kasus trafficking adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap perempuan. Perempuan harus bisa mendapatkan akses pendidikan, ekonomi, sehingga tidak mudah terpengaruh dengan iming-iming untuk mendapatkan pekerjaan mudah. Namun pada kenyataanya menjadi korban trafficking.
"Dengan pemberdayaan perempuan, terutama dalam sektor ekonomi atau setidaknya bisa membuka lapangan pekerjaan di daerah sendiri bagi calon-calon tenaga kerja yang ingin bekerja ke luar daerah. Kalau semua bisa dilakukan dengan sendirinya kasus trafficking akan bisa ditekan," tegasnya.
Kepala Bagian Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) Setda Kabupaten Cianjur, Esih Sukaesih Karo mengatakan, korban kasus trafficking di Kabupaten Cianjur mayoritas berusia antara 16-18 tahun. Korban rata-rata terbujuk rayuan dengan modus ditawari pekerjaan dengan gaji tinggi serta pemalsuan dokumen.
"Rata-rata kasus yang terjadi ditawari pekerjaan di hotel atau restoran dengan gaji tinggi, tapi ternyata malah dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK). Demikian juga mengenai dokumen, biasanya dilakukan dengan memark up usianya. Kasus seperti ini terjadi diantaranya ke Batam dan Malaysia," tegasnya (KC-02)**.
