Pemkab Cianjur Godok Draft Tim Pengawasan WNA

CIANJUR, (KC).- Pemkab Cianjur saat ini masih menggodok draft tentang tim pengawasan terhadap warga negara asing (WNA). Hal itu dilakukan mengingat wilayah Cianjur merupakan daerah yang rentan dikunjungi WNA dengan berbagai tujuan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Cianjur Tom Dani Gardiat mengatakan, keberadaan setiap orang asing yang ada diwilayah Cianjur harus menjadi prioritas pengawasan. Daerah yang menjadi prioritas pengawasan akan masuknya WNA seperti di wilayah perbatasan Kabupaten Bogor dan pesisir pantai selatan.

"Daerah yang berbatasan dengan wilayah Bogor cenderung muncul komonitas WNA yang berasal dari Timur Tengah, ini harus menjadi fokus pengawasan. Demikian juga dengan wilayah pesisir pantai selatan harus diwaspadai karena rentan dijadikan tempat untuk menyelundupkan imigran gelap," kata Tom Dani Gardiat, Selasa (4/12/2012).

Untuk mamaksimalkan pengawasan terhadap keberadaan WNA, perlu adanya tim pengawasan. Saat ini pihaknya mengaku tengah menyusun draft pembentukan tim koordinasi penanganan WNA sebagai landasan untuk menidak WNA ilegal. Direncanakan usulan draft tersebut nantinya akan berbentuk Surat Keputusan (SK) bupati.

"Draftnya sudah kami sampaikan ke Bagian Hukum, saat ini masih digodok. Salah satu intinya adalah bentuk pengawasan terhadap orang asing di Cianjur. Nantinya akan diatur mengenai tugas pokok dan fungsi tim pengawasan terhadap orang asing. Kondisinya berbeda dengan Permendagri No 49/2010 dan Permendagri No 50/2010 tentang Pedoman Tata Kerja Tim Pengawasan Orang Asing. Hasilnya, nanti akan diserahkan kepada aparat kepolisian serta imigrasi. Mereka (polisi dan imigrasi) yang nanti melakukan penindakan, karena kami hanya mengawasi," tegasnya.

Terbitnya SK tim pengawasan terhadap WNA tersebut diharapkan bisa menjadi langkah antisipasi dalam penanganan WNA ilegal. Apalagi saat ini di Cianjur sudah banyak WNA. Tidak menutup kemungkinan diantara mereka ada yang tidak terdata. "Saat inidi Cianjur sudah mulai banyak tenaga kerja asing, ini perlu pengawasan. Demikian juga dengan peneliti maupun turis, karena dikhawatirkan izin tinggal mereka habis dan keberadaanya belum terdata," katanya (KC-02)**.