 |
| ilustrasi |
Menurut perrwakilan PPCB Amir, persoalam banyaknya armada bus PO Marita sebenarnya pernah dimidiasai oleh Komisi III DPRD Kabupaten Cianjur pada 2008 lalu. dalam mediasi tersebut sisepakati bahwa bus antar kota antar provinsi (Akap) itu jumlah armadanya tidak melebihi dari 13 bus. Namun kenyataanya hingga saat ini jumlahnya malah melambung menjadi 33 bus.
"Kalau melihat kondisi seperti ini, apa gunanya kesepakatan bersama. Mereka saat itu jelas-jelas menandatangani kesepakatan, yang berarti harus saling ditaati bersama kesepakatan itu. Namun kenyataanya tidak demikian," tegas Amir, Kamis (27/12/2012).
Pernyataan Amir tersebut dibantar oleh perwakilan bus PO Marita Olih Solihin. Menurut Olih, penambahan armada serta ijin trayek yang dimiliki PO Marita telah mendapatkan persetujuan dari pusat serta Pemprov Jabar. Sehingga, pihaknya berpendapat tidak ada kesepakatan yang dilanggar.
"Ijin trayek yang kita miliki resmi, ada dari Pemprov Jabar dan dari Dirjen Perhubungan. Kami ini, bekerja sesuai aturan dan kami merasa tidak melanggar apapun," tegasnya.
Secara terpisah Ketua Organda Kabupaten Cianjur Dede Supyanudin menyayangkan sikap Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur yang dinilai lemah dalam melakukan pengawasan trayek angkutan.
"Memang benar apa yang disampaikan PO Marita mereka punya trayek sah, tapi seharusnya juga mengingat adanya kesepakatan yang berarti harus ditaati bahwa jumlang bus itu tidak lebih dari kesepakatan. Disini persoalanya, bahwa Dinas Perhubungan lemah dalam melakukan pengawasan terhadap kesepakatan itu. Ini sangat kita sayangkan, tidak ada komunikasi antara PPCB dengan PO Marita,” tegasnya.
Sekertaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur Yudi Ferdiana mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti keluhan dari dua belah pihak dengan menyampaikan hal tersebut kepada Pemprov Jabar maupun pemerintah pusat.
"Masalah trayek angkutan Akap kami tidak memiliki kewenangan, tapi paling tidak kita akan sampaikan apa yang terjadi terutama mengenai keluhan kedua belah pihak kepada yang lebih berwenang baik Pemprov Jabar maupun pemerintah pusat," katanya (KC-02)**.
