Iklan

iklan

Rapat Kerja Bidang Kepegawaian Untuk Mewujudkan Pelayanan Masyarakat Dengan Cepat

Thursday, December 6, 2012 | 6:29:00 PM WIB Last Updated 2012-12-06T11:29:39Z
CIANJUR, (KC).- Penyelenggaraan suatu tata pemerintahan yang baik, sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan birokrasi. Birokrasi sebagai pemberi bentuk kebijakan publik dengan sumber daya aparatur yang mendukungnya, harus mampu mengimplementasikan kebijakan publik serta tugas - tugas pemerintahan dan pembangunan secara profesional.

Demikian ditegaskan Bupati Cianjur H. Tjetjep Muchtar Soleh disela kegiatan rapat kerja bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur yang dilaksanakan di gedung Asrama Haji Ciloto Puncak, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Kamis (6/12/2012).

"Dalam mewujudkan pelayanan masyarakat dengan cepat, berkualitas dan tidak diskriminatif, aparatur juga diharapkan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja dan sekaligus meningkatkan pemberdayaan potensi masyarakat, meningkatkan keunggulan kompetitif serta berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi," kata Tjetjep.

Untuk mewujudkan itu semua kata Tjetjep, perlu adanya komitmen yang kuat serta harus didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur, kinerja, disiplin dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing. Selain itu juga harus didukung pula oleh manajemen sumber daya manusia untuk mewujudkan pegawai yang memiliki integritas dan kapabelitas baik dalam pengetahuan, kemampuannya atau skill maupun sikap atau prilakunya.

"Dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada dua tantangan yang harus dihadapi diantaranya bagaimana meningkatkan profesionalisme PNS sebagai salah satu unsur aparatur negara. Selain itu menyangkut apa yang harus dilakukan oleh PNS khususnya para pejabat pembina dan pengelola kepegawaian," tegasnya.

Dalam mengelola administrasi kepegawaian kata Tjetjep, diperlukan kecerdasan berpikir, karena berhubungan dengan nasib dan karier seseorang. Untuk itu dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, merupakan bagian dan titik sentral tercapainya tujuan manajemen kepegawaian secara menyeluruh.

Secara terpisah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur H. Yanto Hartono, mengungkapkan, tujuan dan sasaran penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan pihaknya tidak lain untuk menyelaraskan pelaksanaan penataan manajemen kepegawaian dengan reformasi birokrasi kepegawaian.

"Kita harapkan para pegawai setelah mengikuti rapat kerja kepegawaian ini bisa memiliki kesamaan persepsi antar pejabat pengelola kepegawaian dalam menyikapai permasalahan kepegawaian," tegasnya (KC-02)**.
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Rapat Kerja Bidang Kepegawaian Untuk Mewujudkan Pelayanan Masyarakat Dengan Cepat

Trending Now

Iklan

iklan