Serapan Jamkesda di Cianjur Didominasi Untuk Sakit Jiwa

CIANJUR, (KC).- Serapan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Cianjur ternyata didominasi oleh penderita penyakit kejiwaan. Hal itu terungkap dengan tingginya biaya yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cianjur dari poli jiwa. Setiap bulannya yang harus dibayarkan untuk poli jiwa mencapai Rp 100 juta.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Niswan Purwenti didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Yusman Faisal membenarkan kondisi bahwa serapan untuk Jamkesmas dan Jamkesda di Kabupaten Cianjur didominasi untuk biaya pengobatan sakit jiwa. "Memang kondisinya seperti itu, biaya untuk sakit jiwa paling tinggi," kata Niswan, Minggu (2/11/2012).

Menurutnya, untuk biaya Jamkesda di Kabupaten Cianjur dibutuhkan anggaran sekitar Rp 23 miliar. Anggaran tersebut dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dari jumlah tersebut serapan untuk RSUD Cianjur mencapai Rp 12 miliar.

"Memang jumlah paling banyak yang harus kita bayarkan ke RSUD Cianjur sebanyak Rp 12 miliar. Sisanya ke sejumlah rumah sakit baik yang ada di wilayah Cianjur maupun diluar daerah seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, RSUD Samsudin Sukabumi, dan RSU Cipto Mangunlusumo Jakarta," katanya.

Untuk pembayaran di RSUD Cianjur lanjut Niswan, paling banyak di poli jiwa, sisanya dibagian lainya."Biaya pengobatan untuk sakit jiwa ini berbeda dengan penyakit umumnya, sehingga diperlukan penanganan khusus dan tenaga medis khusus. Di Cianjur ternyata jumlahnya cukup banyak meski tenaga medisnya terbatas," tegasnya.

Belum Terbitkan Kartu Jamkesda
Rencana Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur untuk menerbitkan Kartu Jamkesda pada tahun 2012 ternyata ditunda. Hal itu dilakukan lantaran data penerima Jamkesda setelah dilakukan validasi ternyata jumlahnya membengkak. Sehingga perlu dilakukan pendataan ulang dan baru akan dilakukan pada tahun anggaran 2013.

"Memang rencana kita akan menerbitkan kartu Jamkesda itu pada tahun anggaran 2012, tapi sepertinya baru bisa dilaksanakan pada tahun anggaran 2013. Semua itu tidak terlepas dengan data jumlah penerima jamkesda yang melonjak, sehingga perlu pendataan ulang," tegas Niswan.

Untuk pendataan ulang penerima Jamkesda pihaknya menunggu data dari Badan Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BNP2K). "Kalau masalah pendataan itu sebenarnya bukan dinas yang melakukan, kami sudah menerima data dan untuk Jamkesda ini kami menunggu data dari BNP2K. Mudah-mudahan awal tahun depan sudah ada datanya," katanya (KC-02)**.