 |
| dok/ |
CIANJUR, (KC).- Untuk menangani bencana alam yang terjadi dibeberapa wilayah, Pemkab Cianjur menyiapkan alokasi anggaran hampir Rp 11 milair. Anggaran untuk penanganan bencana alam tersebut bersumber dari pemerintah pusat dan kabupaten.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Bachrudin Ali mengatakan, terjadinya bencana alam yang menyergab beberapa wilayah Cianjur bagian utara hingga saat ini belum ada kepastian jumlah kerugian materiil. Dari hasil pendataan sementara (assessment) di lapangan, jumlah kerugian bencana alam ditaksir mencapai belasan juta rupiah.
"Untuk menangani masalah bencan alam, kami mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebesar hampir Rp6 miliar. Sementara dari APBD kabupaten, kita mengalokasikan anggaran sekitar Rp 5 milair. Jumlah tersebut belum nanti bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat," kata Bachrudin usai menghadiri kegiatan Deklarasi Damai Pilgub Jabar 2013 di Mapolres Cianjur, Senin (21/1/2013).
Dikatakan Bachrudin, terjadinya bencana alam sulit untuk diprediksikan kapan terjadinya. Sebagai langkah antisipasi baik pra maupun pasca terjadinya bencana alam, saat ini tengah di rancang penanganan jangka panjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Salah satu langkah yang tengah dilakukan saat ini adalah melakukan pembahasan penanganan bencana alam jangka panjang. "Kita sudah melakukan pembahasan mengenai penanganan bencana alam dalam jangka panjang. Nantinya akan berada di bawah koordinasi IOM (International Organization for Migration)," tuturnya.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cianjur, Ruddi Syahdiar Hidajath mengharapkan, banyaknya infrastruktur yang rusak akibat dampak dari terjadinya bencana alam harus segera ditangani secara serius agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Pemkab Cianjur harus sesegera mungkin melakukan normalisasi pasca terjadinya bencana alam.
"Dalam waktu dekat kami akan segera menggelar rapat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk membahas upaya-upaya penanganan pascabencana alam di kawasan Cianjur utara. Kami juga mengharapkan Pemkab Cianjur bisa segera mengeluarkan status siaga bencana alam jika melihat kondisi yang saat ini terjadi," katanya.
Hal itu penting dilakukan untuk mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan bencana alam, seperti BPBD, Dinas Bina Marga yang mengurusi infrastruktur jalan dan jembatan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP) yang mengurusi kaitan aliran sungai, Dinas Tata Ruang dan Permukiman mengurusi pembangunan perbaikan fisik, termasuk Dinas Sosial yang mengurusi kaitan logsitik agar bertindak cepat dalam melakukan penanganan.
"Dana tanggap darurat harus bisa segera dicairkan untuk penanganan pasca terjadinya bencana alam. Ini penting dan mendesak agar aktivitas masyarakat bisa kembali berjalan normal. Terutama untuk perbaikan infrastruktur yang rusak," tegas Ruddi yang diamini anggota Komisi III, Ade Sobari (KC-02)**.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Bachrudin Ali mengatakan, terjadinya bencana alam yang menyergab beberapa wilayah Cianjur bagian utara hingga saat ini belum ada kepastian jumlah kerugian materiil. Dari hasil pendataan sementara (assessment) di lapangan, jumlah kerugian bencana alam ditaksir mencapai belasan juta rupiah.
"Untuk menangani masalah bencan alam, kami mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebesar hampir Rp6 miliar. Sementara dari APBD kabupaten, kita mengalokasikan anggaran sekitar Rp 5 milair. Jumlah tersebut belum nanti bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat," kata Bachrudin usai menghadiri kegiatan Deklarasi Damai Pilgub Jabar 2013 di Mapolres Cianjur, Senin (21/1/2013).
Dikatakan Bachrudin, terjadinya bencana alam sulit untuk diprediksikan kapan terjadinya. Sebagai langkah antisipasi baik pra maupun pasca terjadinya bencana alam, saat ini tengah di rancang penanganan jangka panjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Salah satu langkah yang tengah dilakukan saat ini adalah melakukan pembahasan penanganan bencana alam jangka panjang. "Kita sudah melakukan pembahasan mengenai penanganan bencana alam dalam jangka panjang. Nantinya akan berada di bawah koordinasi IOM (International Organization for Migration)," tuturnya.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cianjur, Ruddi Syahdiar Hidajath mengharapkan, banyaknya infrastruktur yang rusak akibat dampak dari terjadinya bencana alam harus segera ditangani secara serius agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Pemkab Cianjur harus sesegera mungkin melakukan normalisasi pasca terjadinya bencana alam.
"Dalam waktu dekat kami akan segera menggelar rapat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk membahas upaya-upaya penanganan pascabencana alam di kawasan Cianjur utara. Kami juga mengharapkan Pemkab Cianjur bisa segera mengeluarkan status siaga bencana alam jika melihat kondisi yang saat ini terjadi," katanya.
Hal itu penting dilakukan untuk mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan bencana alam, seperti BPBD, Dinas Bina Marga yang mengurusi infrastruktur jalan dan jembatan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP) yang mengurusi kaitan aliran sungai, Dinas Tata Ruang dan Permukiman mengurusi pembangunan perbaikan fisik, termasuk Dinas Sosial yang mengurusi kaitan logsitik agar bertindak cepat dalam melakukan penanganan.
"Dana tanggap darurat harus bisa segera dicairkan untuk penanganan pasca terjadinya bencana alam. Ini penting dan mendesak agar aktivitas masyarakat bisa kembali berjalan normal. Terutama untuk perbaikan infrastruktur yang rusak," tegas Ruddi yang diamini anggota Komisi III, Ade Sobari (KC-02)**.
