November 2013
CIANJUR, [KC].- Jabatan Danyon Armed 5/105 Tarik Cipanas yang semula dijabat Letkol ARM Yani Asri Sasongko diserahterimakan kepada Mayor ARM Imam Haryadi, Jum'at (29/11). Bertindak selaku inspektur upacara pada serah terima jabatan tersebut adalah Panglima Kodam III/Siliwangi Mayor Jenderal TNI Dedi Kusnadi Tamin.

Menurut Pangdam, pergantian pejabat oganisasi TNI merupakan Salah satu bagian dari upaya pembinaan satuan, khususnya pembinaan terhadap aspek personel selaku capital dari organisasi,dalam rangka memelihara dan meningkatkan kinerja. Motivasi serta kreatifitas, sehingga di harapkan akan memberikan penyegaran dan Energi baru yg positif serta konstruktif bagi kemajuan satuan.

"Oleh karena itu, maka mekanisme pergantian pejabat seperti ini , tidak hanya dimaknai sebagai pergantian personil semata, tetapi lebih dari itu merupakan proses kesinambungan pembinaan yang mendorong semangat pembaruan dan penyegaran bagi peningkatan peran organisasi," kata Mayor Jenderal TNI Dedi Kusnadi Tamin.

Pihaknya berharap, danyon Armed 5/105 Tarik Cipanas yang baru dapat berpikir kreatif dan mampu menjadi driver organisasi dalam rangka menemukan berbagai terobosan dalam menciptakan sinergi, komitmen dan leader ship,yang mampu memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian, tugas kodam III /Siliwangi khususnya dan TNI AD Serta TNI pada umumnya.

"Pelaksanaan peran, tugas dan Fungsi TNI sebagai komponen utama alat pertahanan negara, sangat di tentukan oleh pribadi prajurit.
Oleh sebab itu, prajurit harus memiliki kualitas yng dapat di andalkan, yaitu tentara yang memiliki semangat dan tekad yang kuat, tentara yang tidak kenal menyerah dalam melaksanakan tugas yang di emban kepadanya dan tentara nasional, yaitu tentara yg bertugas demi kepentingan Negara Indonesia," tegasnya.

Dikatakan jenderal berbintang dua itu, salah satu faktor pendorong terjadinya pelanggaran prajurit di karenakan memudarnya pengalaman nilai moral dasar agama, akibat pengaruh globalisasi,khususnya arus informasi yang sangat terbuka dan sulit untuk di kendalikan. "Prajurit tidak hanya di tuntut profesinal dalam bertempur saja, namun memiliki moralitas tinggi dan patuh pada hukum yang berlaku serta tauladan bagi masyarakat sekelilingnya," tegasnya [KC-02]***.
CIANJUR, [KC].- Beberapa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) diwilayah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur mengeluhkan proses pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diterima tidak seluruhnya setiap terminya. Mereka mengaku setiap kali termin pencairan diterima hanya setengahnya. Sementara dalam kwitansi penerimaan tertera seluruhnya.

"Memang kita sempat mempertanyakan itu kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di kecamatan. Tapi mendapatkan penjelasan yang menurut hemat kami kurang dimengerti. Sebab kita dituntut untuk melaksanakan pekerjaan seuai dengan termin, sementara anggaran yang dicairkan tidak seuai dengan termin," kata seorang Ketua TPK yang meminta tidak disebutkan namanya, Jum'at (29/11).

Menurut TPK yang sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan PNPM itu, untuk mensiasati kebutuhan terpaksa harus menggunakan dana  talangan. "Ya terpaksa apa boleh buat, kita harus pandai-pandai mensiasatinya agar pekerjaan bisa berlangsung dan sesuai dengan target. Karena kalau tidak, dana sisanya tidak bisa dicairkan," katanya.

Pihaknya berharap, UPK bisa lebih fleksibel melihat kebutuhan TPK. Jangan hanya merasa kawatir pekerjaan tidak selesai, sehingga anggaran yang seharusnya disampaikan ditangguhkan. "Kita berharap pencairan anggaran itu sesuai dengan kebutuhan, tapi kalau ternyata UPK memiliki pertimbangan lain kami tidak faham. Apakahh itu sesuai dengan ketentuan atau tidak. Yang jelas banyak TPK yang berhutang gara-gara dana tidak dicairkan seluruhnya," tegasnya.

Secara terpisah Ketua UPK Kecamatan Cugenang, Nina Herlina membantah kalau pihak UPK menahan anggaran PNPM setiap termin yang dicairkan oleh TPK. Dia berkilah bahwa pencairan anggaran tersebut berdasarkan progres kegiatan pembangunan fisik dan laporan administrasi.

"Pencairan anggaran itu ada tiga termin, termin pertama 40 persen, kedua 40 persen dan ketiga 20 persen. Dalam pencairan itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Kami tidak pernah menahan anggaran, tapi pencairan itu harus sesuai baik pekerjaan fisiknya maupun administrasinya," kilah Nina.

Pihaknya juga tidak menampik, kalau selama ini banyak TPK yang menggunakan dana talangan. Biasanya kata Nina, suplayer ada perjanjian dengan TPK. "Kalau PNPM itu kalau ada barang dibayar, apalagi harus ada swadaya dari masyarakat. Yang pasti administrasinya cepat bisa dilaksanakan," katanya.

Dia juga mengkui kendala yang sering dihadapi adalah mengenai adminsitrasi. Sehingga karena tidak teliti bisa berdampak pada pencairan anggaran. "Kadang kala sering menjadi kendala administrasi. Tindakan kita menjaga pekerjaan jangan sampai tidak selesai. Kita ingin tertib administrasi dan pekerjaan selesai," tegasnya [KC-02]***.
no image
CIANJUR, [KC].- Surat usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Padaluyu Kec. Cugenang Kab. Cianjur untuk menetapkan kembali Kepala Desa Padaluyu Neng Susilawati ke Bupati Cianjur ternyata menuai protes. Sejumlah masyarakat pendukung bakal calon kepala desa yang tidak lolos verivikasi meminta agar usulan BPD tersebut ditangguhkan.

Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan, bakal calon kades bernama H. Solahudin yang tidak lolos ferivikasi adminisrasi yag dilakukan Panitia Pilkades Desa Padaluyu lantaran masalah ijazah bersama beberapa masyarakat mendatangi kantor Desa Padaluyu, Kamis (28/11). Pihaknya meminta agar BPD merubah ususlan untuk menetapkan calon tunggal ke Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh.

Namun usulan tersebut tidak ditanggapi oleh BPD yang tanpa bergeming tetap bersikukuh mempertahankan keputusannya. Selain mekanisme dan prosedur sudah ditempuh, keputusan BPD itu sifatnya sebatas usulan, bukan keputusan. Kepitusannya tetap ditangan Pemkab Cianjur dalam hal ini Bupati Cianjur.

"Kami selaku BPD tetap konsekwen terhadap putusan yang kami ambil. Karena usulan yang kami sampaikan itu semuanya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Ketua BPD Desa Padaluyu, Dadan saat dihubungi Kamis (28/11).

Menurut Dadan, persoalan pencalonan H. Solahudin tersebut sebenarnya harus sudah selesai, karena yang bersangkutan oleh panitia Pilkades dianggap tidak bisa melengkapi persyaratan administrasi. Sehingga panitia Pilkades membuat surat ke BPBD mengenai persoalan tersebut sehingga cuma ada satu calon.

"Berdasarkan aturan baik Perda maupun Perbub tentang Pilkades, semua itu dikembalikan ke BPD. Makanya saat itu kami langsung menggelar rapat dan meminta pandangan masing-masing anggota BPD. Kesepakatannya kami mengusulkan agar calon tunggal yang juga Kepala Desa Padaluyu Neng Susilawati agar ditetapkan kembali oleh bupati," kata Dadan.

Yang menjadi pertimbangan kata Dadan, selain sudah dilaksanakan pembukaan pendaftaran Pilkades hingga tiga kali, proses pembangunan di Padaluyu yang saat ini tengah berjalan tidak boleh terganggu.

"Keputusan kami sudah final, kami membuat usulan itu. Tapi kalau ada orang yang mengatasnamakan masyarakat tidak puas, silahkan mengajukan proses sesuai dengan jalur hukum. Kami mengambil sikap juga berdasarkan aturan yang berlaku, bukan hanya pendapat pribadi," katanya.

Berdasarkan informasi mencuatnya kasus Pilkades Padaluyu tersebut setelah salah satu calon tidak bisa membuktikan kalau ijazah SD yang digunakan itu benar-benar asli. Pihak panitia Pilkades meminta ijasah tersebut dilegalisir. Namun pihak sekolah tidak mau melagalisir ijasah karena terdapat perbedaan tahun kelahiran dalam buku induk sekolah sama dengan ijazah.

Dalam buku induk sekolah tertera bahwa ijazah SD atas nama H. Solahudin tanggal lahirnya tercantum 1 April 1970. Sedangkan dalam ijazah tertera tanggal 1 April 1968. Sehingga pihak sekolah tidak bersedia melegalisir ijasah tersebut.

Karena tidak bisa menyertakan ijasah yang dilegalisir, sampai batas waktu yang ditetapkan, akhirnya Panitia Pilkades mencoret yang bersangkutan. Dan berdasarkan aturan jika sudah tidak ada lagi calon setelah dibuka pendaftaran tiga kali, maka calon yang berasal dari Kades bisa diusulkan unyuk ditetapkan [KC-02]***.
no image
CIANJUR, [KC].- Menjelang akhir tahun 2013, tingkat serapan banytuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) di Kabupaten Cianjur baru sekitar 60 persen. Setidaknya dari 32 kecamatan, 14 kecamatan serapan raskinya terbilang masih rendah.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah (BPMD-KPD) Kabupaten Cianjur Henny Iriani mengatakan, agar serapan raskin meningkat sesuai dengan pagu yang ada, pihaknya sudah melayangkan undangan kepada 14 kecamatan yang dinilai rendah dalam penyerapan raskin tersebut.

"Kami sudah kirim surat mereka, kami ingin tahu alasannya kenapa serapannya masih minim. Kami juga sudah panggil 14 kades yang serapannya paling minim. Hasil dari keterangan mereka intinya mereka sanggup unyuk memaksimalkan penyerapan raskin," terang Henny.

Dikatakan Henny, jumlah pagu raskin masing-masing desa bervariasi satu dengan lainya. Bahkan jumlahnya juga tergantung kemampuan desa tersebut. "Artinya, distribusi itu tergantung bagaimana pembayaran dari desa yang bersangkutan. Ada desa yang memang mampu baru hingga bulan ke 7 tapi ada juga yang bulan ke 9 bahkan lebih," katanya.

Berdasarkan data yang ada, 14 kecamatan yang serapan raskinnya masih belum maksimal diantaranya Kecamatan Bojongpicung, Campaka, Campakamulya, Cibeber, Cilaku, Haurwangi, Kadupandak, Karangtengah, Mande, Sukaluyu, Sukaresmi, Tanggeung, Sindangbarang, dan Cidaun.

Secara terpisah Kepala BPMD-KPD Kabupaten Cianjur Arief Purnawan mengatakan, alokasi pagu raskin 2013 di Kab. Cianjur mencapai 37.991.880 kg untuk pasokan selama setahun bagi 211.066 RTS. Pihaknya tidak mengetahui persis penyebab berkurangnya jumlah penerima manfaat raskin karena merupakan keputusan Kementerian Kesejahteraan Rakyat. Pengurangan jumlah RTS pun tidak hanya terjadi di Kabupaten Cianjur, tapi di seluruh Indonesia.

"Kalau masalah data RTS, itu semua hasil penggodokan pemerintah pusat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang sudah didroping dari pemerintah pusat itu nantinya akan dibagikan ke masing-masing desa, untuk mendapatkan raskin," kata Arief.

Pihaknya juga tidak mau berspekulasi terlalu jauh apakah dengan pengurangan jumlah RTS penerima manfaat pada akhirnya akan menjadi konflik atau tidak. Yang jelas kata Arief, program raskin merupakan salah satu upaya menanggulangi kemiskinan.

"Saya tidak bisa berandai-andai apakah bermasalah jika jumlah RTS berkurang. Hanya saja mengenai alokasi masih sama yakni sebanyak 15 kg per RTS dengan harga Rp1.600 sampai ke titik distribusi," pungkasnya [KC-02]***.
no image
CIANJUR, [KC].- Tidak kurang dari 3.000 pelajar mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), SD, SMA/SMK Muhammadiyah dari berbagai pelosok diwilayah Kab. Cianjur merayakan Milad Muhammadiyah yang ke 104 dengan berkumpul di gedung serbaguna Assakinah di Jalan KH. Abdullah bin Nuh, Kamis (28/11).

Sebelum berkumpul ribuan pelajar tersebut melakukan pawai arak-arakan dengan menonjolkan identitas masing-nasing sekolah dengan mengambil start di komplek Islamic Centre (IC) Muhammadiyah di Jalan Dr. Muwardi by Pass menuju gedung Assakinah yang berjarak sekitar 2 kilometer.

Berdasarkan pantauan, ribuan pelajar Muhammadiyah yang datang dari berbagai wilayah di Cianjur itu datang berkumpul di komplek IC Muhammadiyah di Jalan Dr. Muwardi. Selain mengenakan atribut Muhammadiyah, para pelajar tersebut juga mengenakan identitas asal sekolah mereka. Bahkan ada diantara pelajar yang mengenakan pakaian adat.

Setelah berkumpul sekitar pukul 09.00 WIB, dibawah kawalan aparat kepolisian ribuan pelajar Muhammadiyah itu melakukan long march menuju gedung Assakinah yang berjarak sekitar 2 kilometer. Dengan antusias mereka berjalan sambil sesekali menyanyikan lagu kebesaran mereka.

Sesampainya digedung Assakinah, para pelajar yang juga didampingi orangtuanya itu masuk kedalam gedung untuk mengikuti kegiatan puncak peringatan Milad Muhammadiyah ke 104 tingkat Kab. Cianjur. Berbagai kegiatan seperti penampilan atraksi seni musik Angklung Wahana Indonesia Orchestra SMA Muhammadiyah Cipanas memeriahkan kegiatan tersebut [KC-02]***.
CIANJUR, [KC].- Program kependudukan dan keluarga berencana harus dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh, karena program kependudukan dan keluarga berencana merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Melalui program KB pula setiap keluarga akan dapat merencanakan kehidupannya menjadi lebih berkualitas dan sejahtera dengan membentuk kelurga kecil yang berkualitas.

Demikian ditegaskan Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh pada kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana Kabupaten Cianjur di Gedung Assakinah Jalan KH. Abdullah bin Nuh, Selasa (26/11). "Penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh petugas lapangan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan serta pos KB desa sebagai bagian dari kelompok masyarakat peduli KB, yang selama ini telah mencurahkan pikiran, tenaga bahkan materi untuk turut serta dalam mensukseskan program KB di Kabupaten Cianjur," kata Tjetjep.

Pihaknya mengajak, untuk menjadikan kegiatan forum tersebut sebagai tempat untuk membahas dan melahirkan banyak pilihan kebijakan strategis dan program dalam rangka memperbaiki sekaligus menyempurnakan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cianjur. "Forum seperti ini harus bisa melahirkan fikiran-fikiran yang cerdas untuk kemajuan pembangunan di Cianjur," tegasnya.

Sementara itu Ketua Panitia Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB, Edi Jubaedi, mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada pengelola program kependudukan keluarga berencana di tingkat lini lapangan (desa dan kecamatan).

"Kegiatan seperti ini juga bertujuan untuk memantapkan dan menguatkan mekanisme oprasional program kependudukan di tingkat lini lapangan. Pembinaan seperti ini terus akan kami lakukan agar ujung tombak pelaksana KB dilapangan ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan," tegasnya.

Pada kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB kali ini diikuti oleh sebanyak 550 orang diantaranya Kapusbin KBPP 32 orang, Kasubag TU sebanyak 29 orang, PKB dan PLKB sebanyak 139 orang dari pos KB desa sebanyak 350 orang. "Kegiatan ini secara serentak kami lakukan biar semuanya memiliki persepsi yang sama ketika dilapangan untuk mensosialisasikan program KB," tegasnya [KC-02]**.





CIANJUR, [KC].- Berkat kepeduliannya terhadap penghijauan sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan, Aqua yang beroperasi diwilayah Cianjur mendapatkan penghargaan Industri Hijau 2013 dari Kementerian Perindustrian untuk Kategori Industri Besar.

Anugerah ini diberikan kepada Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Industri tersebut juga harus mampu menyelaraskan pembangunan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Corporate Communication Director Aqua Group, Troy Pantouw mengatakan, dalam kegiatan operasionalnya, Aqua memiliki komitmen ganda untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis dari sisi finansial dan keberhasilan sosial lingkungan. "Salah satu bentuk komitmen kami terwujud melalui Aqua Lestari yaitu payung program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang berkelanjutan," kata Troy, Selasa (26/11).

Pabrik Aqua yang berada di Cianjur kata Troy merupakan salah satu binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (diperindag) Cianjur yang telah menerapkan program efisiensi produksi, energi, dan air. Selain itu, juga memiliki program penurunan emisi karbon dan memantau secara berkala sarana pengelolaan limbah/emisi yang ada. "Dari sisi manajemen perusahaan, sertifikasi sistem manajemen dan produk telah dilakukan," tegasnya.

Menurut Troy, CSR berupa program Integrated Farming System di lokasi sekitar pabrik juga telah mendapatkan pengakuan berupa apresiasi dari Menteri Koperasi belum lama ini. "Kami mengajak perusahaan lain untuk turut serta mendukung program pemerintah dengan menerapkan industri hijau dalam kegiatan operasionalnya," katanya [KC-02]***.

no image
CIANJUR, [KC].- Sekitar 87 ribu hak pilih yang terdaftar dalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Cianjur diketahui tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Mereka tersebar hampir diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cianjur U. Awaludin mengatakan, berdasarkan data terakhir jumlah DPT pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kab. Cianjur mencapai 1.650.381 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 87 ribuan tidak memiliki NIK.

"Saat ini kami sudah sampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melakukan koordinasi dengan RT/RW dan terjun kelapangan untuk melakukan penyisiran berdasarkan data yang ada pada DPT. Penyisiran tersebut merupakan upaya untuk memastikan keakuratannya sebagai warga yang memiliki hak pilih," kata Awal saat dihubungi, Senin (25/11).

Langkah lainya yang kini tengah dilakukan oleh para penyelenggara pemilu itu diantaranya dengan melakukan koordinasi dengan pohak perekaman data KTP elektronik (e-KTP) ditingkat kecamatan untuk memastikan identitas kependudukannya. Selain itu KPU Cianjur juga tengah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Cianjur mengenai data kependudukan.

"Kita harapkan semuanya ini bisa berjalan sesuai dengan yang kami harapkan. Para hak pilih yang tidak memiliki NIK bisa terpenuhi haknya dengan mendapatkan NIK. Semuanya masih dalam proses, karena mereka benar-benar warga yang memiliki hak pilih tapi belum memiliki identitas kependudukan," katanya.

Pihaknya menargetkan peneyelesaian NIK invalid itu bisa selesai sampai batas waktu terakhir tanggal 30 Nopember 2013 mendatang. "Saat ini kami belum bisa mempublish berapa NIK Invalid yang sudah terisi, nanti pada akhir bulan baru bisa kita sampaikan," tegas Awal.

Sementara itu Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kec. Cugenang Kab. Cianjur menerjunkan 33 Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) untuk mengawal pengawasan dalam proses pencermatan DPT yang dilakukan oleh PPS. Langkah tersebut diambil agar semua masyarakat yang memiliki hak pilih bisa terdataftar dalam DPT.

"Kita ingin memastikan juga apakah masyarakat yang sudah terdaftar dalam DPT itu benar-benar masyarakat yang memiliki hak pilih. Kita berharap Pileg 2014 ini benar-benar berkualitas artinya sukses tanpa ekses," kata B. Mustofa Ketua Panwaslu Kec. Cugenang [KC-02]***.

no image
CIANJUR, [KC].- Jabatan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Cianjur diserahterimakan dari Catur Iriantoro, SH, M.Hum ke Nelson Sianturi, SH, MH. di Gedung Pengadilan Negeri Cianjur, Senin (25/11). Catur selanjutnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale Bandung.

Serah terima jabatan tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh dan Suranto, unsur muspida sejumlah PNS serta tokoh pemuda dan masyarakat Cianjur.
Bupati Cianjur dalam sambutanya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setulus tulusnya atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur, mantan Ketua PN Cianjur Catur Iriantoro atas segala pengabdian dan dharma baktinya selama ini, yang ditandai dengan terjalinnya kerjasama yang baik, antara jajaran PN Cianjur dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Dikatakan bupati, kerjasama tersebut antara lain koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan. "Selamat jalan dan selamat berjuang bapak Catur Iriantoro, SH, M.Hum , semoga di tempat yang baru, dapat memberikan nuansa baru terutama dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Pengadilan Negeri dalam koordinasi, pemberian bimbingan dan pengawasan serta penegakan hukum," kata Tjetjep.

Tjetjep juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ketua PN Cianjur yang baru Nelson Sianturi, SH, MH., semoga kehadirannya dapat lebih memaknai kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur.

"Pemerintah Kabupaten Cianjur akan senantiasa mendukung langkah-langkah yang diambil pengadilan negeri, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, telebih pada saat ini pengadilan negeri dihadapkan pada tugas-tugas yang berat dan kompleks. Dengan kerja keras dan koordinasi yang baik dengan dinas/instansi terkait, tugas-tugas PN Cianjur dapat berjalan sebagaimana mestinya,   sehingga kepastian hukum dan penegakan hukum yang merupakan faktor utama dalam penataan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terwujud sebagaimana kita harapkan," tegasnya [KC-02]***.

CIANJUR, [KC].- Pelaksanaan pekerjaan fisik infrastruktur Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dari APBNP dikawatirkan tidak akan tepat waktu. Pasalnya hingga saat ini bantuan dari kementerian Pekerjaan Umum tersebut belum juga cair.

"Tidak kawatir bagaimana, sampai saat ini kita belum bisa melaksanakan pekerjaan fisik. Padahal dari segi tenaga kami semua sudah siap. Kami masih menunggu pencairan keuangan untuk termin pertamanya," kata Kepala Desa Padaluyu Kec. Cugenang Kab. Cianjur Neng Susilawati saat dihubungi Minggu (24/11).

Kekawatiran akan pekerjaan tidak akan selesai tepat waktu bukan hanya alasan dana yang belum cair, tapi juga akibat cuaca yang sudah memasuki musim penghujan. "Waktunya ini sangat mepet sekali, apalagi kalau saat ini sudah memasuki musim penghujan. Ini menjadi masalah tersendiri untuk mengerjakan pekerjaan fisik," katanya.

Pihaknya berharap agar dana bantuan PPIP termin pertama itu bisa segera cair. Karena pekerjaan tidak bisa ditunda mengingat waktu pengerjaan sangat terbatas. "Intinya dari pemerintahan desa ingin segera dana itu cair dan pekerjaan bisa segera dilaksanakan," tegasnya.

Salah seorang fasilitator pemberdayaan PPIP Kab. Cianjur Yuda tidak menampik kekawatiran yang disampaikan oleh penerima bantuan PPIP. Keterlambatan pencairan tersebut tidak terlepas dari masalah administrasi dari masing-masing penerima bantuan yang masih haarus dilengkapi.

"Saya rasa wajar mereka itu kawatir pekerjaanya tidak selesai. Karena berdasarkan ketentuan pekerjaan itu harus dilaksanakan sejak 15 November dan harus selesai pada tanggal 24 Desember atau selama 40 hari kerja. Sementara sampai saat ini untuk termin pertama saja belum cair," kata Yuda saat dihubungi terpisah.

Dikatakan Yuda, mungkin tidak akan ada masalah meski dana belum cair, penerima bantuan PPIP itu berani menggalang dana agar pelaksanaaan pekerjaan bisa berjalan. Tapi sepertinya hal itu sangat sulit terjadi. "Kebanyakan penerima bantuan menunggu sampai dana itu cair baru akan melaksanakan pekerjaannya. Konsekwensinya tidak menutup kemungkinan pekerjaan akan terlambat apalagi melihat cuaca yang memasuki musim penghujan," tegasnya.

Di Kab. Cianjur terdapat 72 Desa yang menerima bantuan PPIP dari APBNP tahun 2013. Masing-masing desa mendapatkan bantuan sebesar Rp 250 juta. Keperuntukan bantuanya untuk pembangunan infrastruktur yang ada dipedesaan.

"Tapi tidak semua bantuan itu untuk pembangunan infrastruktur. Dari Rp 250 juta yang diterima Rp 5 juta untuk operasional Organisasi Masyarakat Setempat (OMS). Karena bantuan ini juga masuk melalui rekening OMS yang dibentuk oleh pemerintahan desa," tandasnya  [KC-02]***.





CIANJUR, [KC].- Pemkab Cianjur menargetkan sebanyak 10.118.336 pohon ditanam selama tahun waktu 2013. Pohon-pohon tersebut utamanya ditanam dibeberapa lahan kritis yang terlantar. Selain sebagai upaya penghijauan, penanaman pohon juga dalam rangka mencegah terjadi bencana alam.

"Penanaman pohon ini merupakan salah satu sarana edukasi, peningkatan kepedulian kemampuan dan kemandirian seluruh komponen masyarakat akan pentingnya menanam dan memelihara pohon," kata Kepala Dina Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Kab. Cianjur Moch. Ginanjar saat dihubungi disela kegiatan menanam pohon di lokasi Bataliyon Raider 300 Cianjur, Kamis (21/11).

Ginanjar mengajak seluruh komponen masyarakat untuk melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon secara berkelanjutan untuk mitigasi perubahan iklim dan merehabilitasi hutan dan lahan. "Penanaman pohon juga enambah tutupan lahan dan hutan guna mencegah longsor dan banjir di musim hujan," kata Ginanjar.

Banyak hal manfaat adanya pohon dilingkungan, salah satunya menyerap korbon dioksida akibat dari mitigasi perubahan iklim dan penyediaan bahan baku industry pengolahan kayu pangan dan energy terbarukan. Untuk mensinergikan program tersebut pihaknya tengah mengarahkan secara lintas sektoral yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten.

"Kita ingin target penanaman pohon di wilayah Cianjur bisa tercapai dan berkelanjutan. Tidak hany menanam tapi juga memelihara. Makanya kita menggaet berbagai pihak seperti sekolah, penyuluh khutanan swadaya masyarakat (PKSM) dan organisasi kemasyarakatan," tegasnya.

Sementara Bupati Cianjur H. Tjetjep Muchtar Soleh mengatakan, siklus alam dan ekosistem sekitar hutan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu keberadaan ekosistem hutan dan siklus air harus terus dijaga dan tidak boleh diganggu karena apabila di ganggu akan menimbulkan kerusakan dan bencana alam bagi umat manusia. 

"Saat ini perambahan hutan dan ilegal logging terjadi hampir di setiap kawasan hutan yang ada di Negara Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Cianjur yang kaya akan Sumber Daya Alam. Untuk menyikapi permasalahan hutan ini, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah melakukan kegiatan penanaman pohon yang berkelanjutan," kata Tjetep.

Pihaknya berharap, kepada seluruh jajaran dinas/instansi/lembaga, jajaran TNI dan Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk berperan aktif mendukung dan melaksanakan setiap gerakan penanaman pohon. "Ini tanggungjawab bersama tidak hanya pemerintah tapi seluruh rakyat Cianjur. Mari kita budayakan menanam dan melestarikan," ajak Tjetjep  [KC-02]***.
Ilustrasi
CIANJUR, [KC].-  Pasca terjadinya aksi demo buruh di Kab. Cianjur yang menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) ternyata berdampak luas terhadap iklim investasi di Kab. Cianjur. Sejumlah pengusaha yang semula akan inves dikabarkan hengkang gara-gara adanya aksi demo yang menuntut UMK.

Berdasarkan sumber yang bisa dipercaya, setidaknya ada enam perusahaan kelas menengah dari luar Cianjur yang akan investasi, namun setelah mengetahui adanya aksi demo menuntut kenaikan upah mereka mengurungkan niatnya.

"Informasinya seperti itu, ada rekan pengusaha yang melihat UMK Cianjur masih cukup dibawah, sehingga berniat investasi. Tapi setelah ada demo menuntut UMK mereka mengurungkan niatnya dan memilih Kabupaten lain di Jawa Barat," kata seorang pengusaha yang tidak mau disebutkan namanya.

Ketika hal itu akan dikonfirmasi kepada Ketua Apindo Cianjur Sutardi, yang bersangkutan belum berhasil dihubungi. Hand phone pribadinyapun mailbox saat dihubungi.

Namun kondisi seperti itu tidak ditampik oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kab. Cianjur Endang Suhendar. Melalui Kepala Sub Bagian Perencanaan Dian Mardiana, pasca terjadinya aksi demo, belum ada lagi investor yang datang ke BPPT-PM.

"Biasanya setiap hari itu ada saja pengusa yang datang menanyakan iklim investasi atau konsultasi. Tapi sejak ada demo biuruh yang menuntut UMK, belum ada lagi yang datang. Mungkin saja ini dampak dari aksi demo buruh itu," kata Dian saat ditemui dikantornya.

Namun pihaknya belum bisa memastikan apakah kondisi tersebut akan berlangsung hingga akhir tahun atau awal tahun. "Sepertinya pengusaha itu saat ini wait and see menunggu penetapan UMK Cianjur. Mereka lebih memilih diam untuk sementara waktu," katanya.

Secara umum investasi di Cianjur dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang ada jumlah investasi sepanjang tahun 2013 saja nilai investasinya mencapai. Rp 340 Milyar dengan jumlah perusahaan sekitar 30 perusahaan 
 
"Kalau melihat kondisi yang ada setiap tahunnya meningkat, mungkin Cianjur masih menjadi salah satu daerah pilihan untuk investasi. Diperkirakan tahun 2014 nilai investasi di Cianjur akan meningkat," katanya  [KC-02]***.
Susane febriyati
KERENTANAN buruh perempuan terhadap eksploitasi merupakan masalah yang banyak ditemui dalam relasi industry. Hingga saat ini buruh perempuan masih tertus mendapatkan diskriminasi.padahal buruh perempuan memiliki peranan penting di sector ekonomi ditunjukan dengan   semakin meningkatnya angkatan kerja perempuan yang bekerja di industry. Meskipun sejumlah hak-hak perempuan telah dilindungi melalui UU No.13/Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ,sebagian perusahaan hampir tidak memperhatikan masalah-masalah yang spesipik yang di alami buruh perempuan formal(Hak Maternal) seperti masalah cuti haid,cuti melahirkan,tunjangan untuk kehamilan dan menyusui. Perusahaan tidak memberi hak-hak tersebut di atas karena di anggap mengganggu produktivitas kerja perusahaan dan menyebabkan biaya produksi besar hingga tidak sedikit banyak yang memberhentikan buruh perempuan yang hamil dengan alasan yang mengada-ngada karena tidak mau menanggung biaya persalinan.

Dalam hal upah kerja, buruh masih mendapatkan upah yang tidak layak, dan biasanya upah perempuan lebih rendah dari laki-laki karena buruh perempuan selalu dianggap berstatus lajang.buruh perempuan tidak mendapatkan tunjangan keluarga,serta jaminan social untuk suami dan anak, perempuan sangat sulit memperoleh promosi jabatan karena selalu di tempatkan di posisi yang lebih rendah, yang tidak mensyaratkan pendidikan dan keterampilan yang tinggi karena perempuan di tempatkan  pada pekerjaan  yang hanya membutuhkan ketekunan,ketelitian,dan kerapihan saja ,dan biasanya hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan setiap hari selama bertahun-tahun.

Para buruh perempuan di suruh bekerja melebihi jam kerja yang telah di tentukan tanpa mendapatkan uang lembur,padahal undang undang ketenaga kerjaan yang di atur dalam UU no 13 thn 2003 menyatakan bahwa jam kerja buruh adalah 8 jam. Bahkan tidak sedikit buruh perempuan rentan terhadap pelecehan dan kekersan seksual karena buruh perempuan masih di anggap kelas dua dalam industry, sehingga tidak diperlakukan nyaman oleh atasan-atasannya.

Persoalan persoalan tersebut adalah sebagian kecil pelnggaran-pelanggaran hak buruh yang di ungkapkan, padahal banyak ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan bagi buruh perempuan,baik dalam konvensi internasional maupun perturan perundang-undangan Indonesia, yaitu antara lain; Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againt Women yang telah diratifikasi dengan UU No.7 Tahun 1984( CEDAW ),  ILO Convention No. 183 Year 2000 on Materniti Protection (Konvesi ILO mengenai Perlindungan Maternal) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjan)    UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (UU Kesehatan). 

Dalam regulasi yang ada sebetulnya mempertegas bahwa kewajiban pemerintah mensejahterakan rakyatnya, dan setiap warga Negara berhak atas pekerjan dan kehidupan yang layak Seperti  yang di amanatkan dalam UUD 1945 ps 28 ”Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” dan memberikan perlindungan bagi seluruh warganya, akan tetapi penerapan aturan yang ada masih jauh dari yang seharusnya Buruh masih mendapatkan upah yang tidak manusiawi….. Disamping itu karena minimnya pengawasan dari pemerintah dalam hal ini Dinas TenagaKerja, dan kurangnya peran pemerintah memfasilitasi kepentingan Buruh, Hak – hak buruh  masih belum terlindungi  baik dalam hal upah layak, hak jaminan social, hak tunjangan, hak waktu istirahat dan cuti, Hak uang lembur , bahkan hak maternal (reproduksi) sehingga untuk persoalan ini diperlukan adanya keseriusan dari pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya  berdiri di tengah antara Pengusaha dan Buruh dan mengoptimalkan aparat pengawas untuk memastikan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama antara buruh dan perusahaan di setiap perusahan telah ada, dan di jalankan sehingga Hak-hak buruh dapat terlindungi dan memberikan sanksi yang tegas bagi perusahan yang melanggar baik itu sanksi adminitrasi, pencabutan ijin atau bahkan pembekuan  usaha dan sanksi pidana bagi perusahan yang melanggar dan tidak memiliki kesadaran mensejahterakan buruhnya. 

Mensikapi hal tersebut.  PDI Perjuangan memperjuangkan  agenda politik  untuk mewujudkan TRISAKTI yang tertuang  dalam Rapat Kerja Nasional ke-III yang telah di lakukan, dengan merekomendasikan memperjuangkan hak-hak buruh diantaranya , yaitu PDI Perjuangan menentang kebijakan politik yang memiskinkan kaum buruh dan pekerja Indonesia. Mendesak dihapuskannya praktek tenaga kerja outsourcing (alih daya) dan kontrak yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan; dan menolak politik upah murah.  Dengan mempertimbangkan upah dilakukan  survei berdasarkan komponen hidup layak. Dan penghapusan Pungli.[Susane febriyati, SH/Pendiri Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Aspirasi Sosial (Lepas) dan juga Ketua Departemen Pemberdayaan perempuan DPC PDIP Kab. Cianjur]***.



Wakil Bupati Cianjur Suranto menghadiri pemebenukan WPA
CIANJUR, [KC].- Sedikitnya 370 warga Cianjur teridentifikasi terjangkit  HIV/AIDS. Jumlah tersebut terdata sejak 2001 hungga 2013. Dari jumlah itu 60 orang diantaranya meninggal akibat penyakit yang hingga kini belum ada obatnya itu.

"Untuk tahun lalu jumlah temuan ada sekitar 44 orang. Sedangkan di tahun ini hingga November baru 30 orang. Dari jumlah itu kebanyakan penderita berada di wilayah Pacet, Cipanas, dan Jangari di Kecamatan Mande," kata Sekretaris Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kab. Cianjur H. Hilman disela kegiatan Pembentukan Warga Peduli Aids (WPA) di Desa Mekargalih, Kecamatan Cikalongkulon, Rabu (20/11).

Dikatakan H. Hilman, penularan HIV/AIDS di Kabupaten Cianjur paling tinggi disebabkan akibat hubungan seksual yang bebas sampai pada 88 persen. Sedangkan sisanya disebabkan jarum suntik, yakni 11 persen dan penularan dari ibu kepada anaknya, yakni 1 persen.

"Penularan dengan hubungan seks bebas ini artinya dilakukan dengan berganti-ganti pasangan, lelaki seks lelaki, dan melakukan hubungan seks dengan waria," kata H. Hilman.

Pembentukan WPA
Untuk memutus mata rantai penyebaran HIV/AIDS, salah satu langkah yang dilakukan KPA Kabupaten Cianjur adalah pembentukan Warga Peduli Aids (WPA). Setidaknya 150 warga dari lima desa diberbagai wilayah kecamatan ikut dalam pembentukan WPA.

H. Hilman, menargetkan pada tahun 2013 ini sudah terbentuk WPA di lima desa, yakni Kelurahan Sayang di Kecamatan Cianjur, Desa Bobojong di Kecamatan Mande, Desa Mekargalih di Kecamatan Cikalong Kulon, Desa Gadog dan Desa Cipendawa di Kecamatan Pacet. Anggotanya terdiri dari kader Posyandu, PKK, tokoh agama, pemuda dan masyarakat.

"Tapi kami lebih sasarkan kepada peserta ibu-ibu karena, kategori ini rentan terkena HIV/AIDS dan jumlahnya juga di Cianjur mulai meningkat. Dengan adanya WPA ini minimalnya masyarakat mengetahui pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus mematikan itu," kata H. Hilman.

Wakil Bupati Cianjur yang juga selaku Dewan Pembina KPA Cianjur H. Suranto mengatakan, penularan HIV/AIDS kini mulai menyerang ibu rumah tangga. Hal itu disebabkan pasangan para ibu rumah tangga ini memiliki perilaku sering melakukan hubungan seks dengan berganti pasangan.

"Persentase ibu rumah tangga mengalami peningkatan, yakni 28 persen. Sedangkan penderita HIV/AIDS kategori untuk wanita penjaja seks sebanyak 24 persen," kata H. Suranto yang juga berprofesi sebagi dokter

Pembentukan WPA oleh Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Cianjur ini diharapkan bisa menekan angka penderita HIV/AIDS. WPA ini beranggotakan kader posyandu, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ibu-ibu yang peduli.

"Upaya pencegahan tak bisa berjalan maksimal tanpa ada kesadaran dan kepedulian masyarakat itu sendiri. WPA ini diharapkan bisa menekan angka penderita HIV/AIDS Target KPA Cianjur sendiri hingga tahun 2015 minimal usia 15 sampai 35 mengetahui apa itu HIV/AIDS dan bahayanya, dan jumlah penderita Aids dapat dikurangi,” tegas Suranto [KC-02]***.
CIANJUR, [KC].- Rencana Pemkab Cianjur untuk memindahkan bangunan SMAN 2 Cianjur di Jalan Siliwangi ke tempat lain menui banyak reaksi protes. Mereka menganggap rencana Pmekab yang hanya mengedepankan masalah tata ruang itu tidak mengindahkan nilai history atau sejarah sekolah yang terbilang tua itu.

Reaksi penolakan tersebut salah satunya datang dari Ketua Yayasan Agenda Hijau Indonesia (Yahi) Kab. Cianjur. Pemindahan bangunan SMAN 2 Cianjur oleh Pemkab Cianjur dianggap sudah melupakan sejarah.

"Kalau Pemkab tetap memaksakan diri memindahkan SMAN 2 Cianjur, berarti pemerintah sudah melupakan historical sekolah tersebut. Jangan hanya alasan tata ruang,hingga menghapus sejarah. Kami salah satu yang menolak rencana Pemkab itu," kata Ketua Yahi Kohar Efendi saat dihubungi Rabu (20/11).

Dikatakan Kohar, SMAN 2 Cianjur didirikan sejak tahun 1919 sebagai Verpolgh School, kemudian berubah nama menjadi SGB, SGA dan SPG dan selanjutnya alih fungsi menjadi SMAN 2 Cianjur. Sekolah tersebut saat ini menjadi salah satu sekolah favorit dengan type A dan akreditasi yang diraih  A Plus. SMAN 2 Cianjur juga berprestasi baik kemajuan maupun mutu.

"Lokasi sekolah berada ditempat strategis dan memenuhi persyaratan kawasan wiyata mandala. Sekolah ini juga menjadi salah satu etalase bidang pendidikan dan kebudayaanKabupaten Cianjur dengan jumlah siswa dan siswi mencapai sekitar 1.000 orang," jelasnya.

Melihat kondisi tersebut pihaknya bersama alumnus serta masyarakat Cianjur tidak menghendaki SMAN 2 Cianjur dipindahkan. Kebijakan Pemkab Cianjur yang berencana memindahkan SMAN 2 Cianjur sangat tidak berprikemanusiaan dan berkeadilan.

"Ini adalah bentuk arogansi dan tindakan kesewenang-wenangan serta penyalahgunaan jabatan. Jangan lukai hati masyarakat yang sudah bersusah payah turut melakukan pemberdayàn untuk pengembangan sekolah dan dunia pendidikan Cianjur," katanya.

Kalaupun alasan demi tata ruang, lanjut Kohar, bahwa RUTR/RTRW tidak berlaku surut. Apalagi hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Noor 11 tahun 2010. "Apakah tidak sebaiknya sekolah yang memiliki historical itu dijadikan cagar budaya pendidikan, saya rasa ini lebih arif," tegas Kohar.

Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Setda Cianjur Sudrajat Laksana saat dikonfirmasi mengenai rencana pemindahan SMAN 2 Cianjur tidak menampiknya. Bahkan rencana tersebut dimungkinkan akan direaisasikan pada tahun 2014 mendatang.

"Salah satu alasannya, selain masalah tata ruang, lingkungan pendidikan itu sudah kurang representatif. Makanya direncanakan akan dipindahkan," kata Sudrajat saat ditemui usai menghadiri pelantikan Kepala Desa di Kecamatan Cugenang.

Menurut Sudrajat, bekas sekolah tersebut nantinya akan dipergunakan buat perkantoran untuk pelayanan masyarakat. "Yang jelas untuk kantor pemerintahan, tapi untuk kantor apa belum jelas," katanya [KC-02]***.
no image
CIANJUR, [KC].- Empat Kepala Desa (Kades) diwilayah Kec. Cugenang Kab. Cianjur dilantik oleh Camat Cugenang Dadan Ginanjar atas nama bupati. Pelantikan tersebut mengacu pada Surat Keputusan (SK) Bupati Cianjur Nomor 141.1/Kep.264-Pemdes/2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa terpilih.

Ke empat yang dilantik tersebut adalah Kades Gasol Angga Kartiwa, Kades Benjot Ahmad Suherlan, Kades Talaga Sutowo, Kades Cibeureum Heri Suherlan

Prosesi pelantikan berjalan lancar, keempat Kades terpilih dengan mengenakan baju kebesaran warna putih. Dipimpin langsung Camat Cugenang Dadan Ginanjar, keempat Kades mengikuti prosesi pelantikan dengan khidmat.

Perwakilan Kades Heri Suherlan menyampaikan kesanggupanya menjalan roda pemerintahan desa. Mereka juga sanggup melaksanakan tugas pembantuan seperti pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bersedia tidak akan menggunakan uang pajak, raskin dan uang bencana alam dari manapun untuk kepentingan pribadi.

"Saya sanggup melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku, bila saya terbukti menggunakan uang negara dan saya siap dituntut didepan pengadilan dan diberhentikan dari jabatan saya dan tidak akan melakukan reaksi atau protes," kata Heri [KC-02]***.
no image
CIANJUR, [KC].- Sebanyak 320 Desa diwilayah Kab. Cianjur rawan terjadi bencana alam pergerakan tanah. Ratusan desa tersebut tersebar di 32 kecamatan yang ada di Kab. Cianjur.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Cianjur Asep Achmad Suhara mengatakan, memasuki musim penghujan dan cuaca yang tidak menentu pihaknya telah mengintruksikan kepada seluruh camat dan kepala desa untuk siap siaga sebagai antisipasi terjadinya bencana alam.

"Kami sudah layangkan surat intruksi bupati kepada para camat dan kepala desa agar meningkatkan kesiapsiagaan. Khusus didaerah yang rawan bencana, tentu dengan intensitas hujan yang tinggi, sebaiknya lebih waspada. Apalagi jika terjadi hujan pada malam hari sebaiknya pindah mencari tempat yang lebih aman," kata Asep saat dihubungi Senin (18/11).

Dikatakan Asep, hampir seluruh wilayah Cianjur rawan akan terjadinya bencana alam. Sebanyak 320 desa di 32 kecamatan rawan terjadinya pergerakan tanah. "Semua kecamatan rawan terjadi bencana alam, makanya masyarakat juga harus siap siaga menghadapi kondisi cuaca yang ekstrim ini. Setiap kali hujan selalu disertai agin kencang, ini patut diwaspadai," katanya.

Sementara wilayah kecamatan yang selama ini rawan terjadi banjir bandang yaitu wilayah yang berada di bantaran sungai harus juga waspada. Terutama jika terjadi hujan dibagian hulu. "Banjir bandang bisa saja setiap saat terjadi diwilayah yang dilewati sungai-sungai. Ini perlu waspada," katanya.

Bagi wilayah yang selama ini dikenal menjadi langganan angin kencang seperti diwilayah Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Ciranjang, Kadupandak dan Cibinong juga harus siap siaga menghadapi kemungkinan bencana alam yang sulit diprediksikan. Wilayah kecamatan tersebut seringkali terkena bencana angin kencang.

"Sebenarnya kalau lihat hasil perkiraan cuaca BMKG, hujan dan angin pada Desember mendatang sudah turun kecepatannya. Tapi kita tetap himbau untuk selalu siap siaga, karena sewaktu-waktu perkiraan cuaca itu bisa saja berubah. Sampai saat ini beberapa hari terakhir terbukti hujan selalu disertai angin kencang, makanya kita semua harus siaga," tegas Asep.

Siagakan Pusdal Ops
Sebagai langkah antisipasi jika terjadi bencana alam sewaktu-waktu, pihaknya mensiagakan pasukan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdal Ops) selama 24 jam di Kantor BPBD Cianjur. Dalam satu hari satu malam setidaknya ada 3-4 anggota Pusdal Ops memantau perkembangan wilayah terutama didaerah yang rawan bencana.

"Kita siagakan Pusdal Ops ini sebagai langkah antisipasi, jika terjadi bencana alam, informasi itu bisa cepat kami terima sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah penanganan. Tapi tetap kita berharap jangan sampai ada musibah bencana alam di Cianjur ini, ini merupakan upaya langkah antisipasi," tegasnya [KC-02]***.
no image
CIANJUR, [KC].- Pengurus Unit Korpri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan vertikal dikukuhkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Cianjur Oting Zaenal Mutaqin yang bertindak atas nama Ketua Korpri Kab. Cianjur Senin (18/11) di Bale Praja Setda Cianjur.

Dalam amanatnya Oting yang juga menjabat Wakil Ketua I Korpri Kab. Cianjur mengatakan, keberadaan korpri saat ini menjadi sangat penting sebagai pendorong, pemberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, mengelola dan menampung aspirasi yang dikehendaki oleh anggota serta bagaimana korpri mampu menyikapi  perkembangan situasi saat ini dan dimasa datang.

"Korpri Kabupaten Cianjur sebagai awak birokrasi di daerah, harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan profesionalitas demi mendukung jalannya pemerintahan yang telah mencanangkan program reformasi birokrasi secara total, dan melayani seluruh komponen bangsa dan masyarakat tanpa berlaku diskriminatif dengan dilandasi semangat akhlakul karimah," kata Oting.

Pihaknya mengharapkan  dengan dilantiknya para Dewan Unit Pengurus Korpri Kabupaten Cianjur akan semakin memantapkan peranan anggota korpri dalam berbagai bidang, sebagai aparatur pemerintah, abdi negara, dan abdi masyarakat serta dapat terus meningkatkan dan memelihara spirit dan kinerja korpri, sebagai wadah pembinaan dan perjuangan para pegawai.

Sementara itu  Ketua Sub Bidang Peranan  Perempuan dan Pengabdian Korpri Kabupaten Cianjur, Moch. Ginanjar, menyampaikan para pengurus unit korpri yang dikukuhkan meliputi 11 unit korpri terdiri dari Setda, Satpol PP, BKPPD, Disbudpar, BKBPP, BPPTM, Arpusda, Kesbangpol, Kejari, DPKAD dan Dishutbun [KC-02]***.
no image
CIANJUR, [KC],- Jumlah pengawas tenaga kerja di Kab. Cianjur jauh tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada. Sehingga bisa dipastikan fungsi pengawasan pekerja di Kab. Cianjur tidak bisa berjalan dengan maksimal.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kab. Cianjur H. Sumitra mengatakan, saat ini baru ada satu pengawas yang harus melakukan pengawasan terhadap sekitar 750 perusahaan yang ada di Kab. Cianjur. Jumlah tersebut sangat tidalk sebanding dengan banyak perusahaan yang ada.

"Kalau kita melihat jumlah perusahaan yang ada di Cianjur, idialnya kita minimal harus memiliki 12 pengawas tenaga kerja. Tapi saat ini kita baru memiliki seorang pengawas, ini sangat tidak idial," kata H. Sumitra.

Pihaknya mengaku kesulitan mana kala adanya beberapa laporan terkait perusahaan yang harus ditindak lanjut. Dengan satu orang pengawas harus bertindak dengan cepat. "Kondisinya saat ini memang begitu, kita harus memaksimalkan yang ada. Tidak hanya pengawas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang kita miliki juga sama orangnya sebagai pengawas, sehingga merangkap pekerjaan," katanya.

Kondisi seperti itu kata Sumitra sudah diupayakan untuk dilakukan penambahan tenaga pengawas perusahaan. Pada tahun 2013 dari 3 orang yang diusulkan untuk diikutsertakan belajar menjadi calon pengawas hanya satu orang yang dikabulkan.

"Saat ini kita sudah menyekolahkan satu orang menjadi pengawas, ini patut disyukuri meski masih jauh dari cukup. Mudah-mudahan secara bertahap kebutuhan ini bisa terpenuhi, seiring dengan mulai maraknya investasi," katanya.

Menjadi pengawas tenaga kerja tidaklah mudah. Harus melalui pendidikan khusus yang tidak sembarangan pegawai bisa diikut sertakan. "Jadi pengawas harus memiliki pengetahuan khusus, tidak sembarangan PNS bisa. Minimlanya yang bersangkutan harus ikut pendidikan tentang kepengawasan tenaga kerja, itupun harus lulus. Dan itu kita baru saja meluluskan satu orang jauh dari kebutuhan," katanya.

Dengan jumlah pengawas yang terbatas dalam penanganan tindak lanjut laporan terpaksa harus dilakukan secara begiliran. "Memang memerlukan waktu yang tidak cepat dalam penanganan perkara, karena terbatasnya tenaga. Tapi tetap kita prioritaskan setiap kali ada laporan dengan melakukan pemeriksaan," tegasnya [KC-02]***.
no image
CIANJUR, [KC],- Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan oleh oknum aparat desa, Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Cianjur turun tangan dengan melakukan pengawasan terhadap sejumlah desa dan kecamatan di Kab. Cianjur.

Inspektur Irda Kabupaten Cianjur Agus Indra tidak menampik langkah pengawasan tersebut diambil salah satunya lantaran adanya uang PBB yang dipakai untuk kepentingan pribadi oleh oknum aparat ditingkat desa. Pengawasan yang sifatnya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dilakukan di 20 kecamatan di Kabupaten Cianjur.

"Ada temuan hasil dari pemeriksaan bahwa penarikan PBB dipakai dulu oleh oknum aparat desa maupun petugas penarik PBB. Jumlahnya bervariatif, hanya saja uang PBB itu dipakai atas kesepakatan bersama dan diketahui oleh perangkat desa. Saat kami lakukan pemeriksaan, surat pernyataannya memang ada. Tapi tetap itu kan tidak diperbolehkan. Makanya kami langsung perintahkan untuk segera mengembalikannya," kata Agus Indra, Minggu (17/11).

Dikatakan Agus, uang setoran PBB yang dipakai oleh oknum aparat desa dengan petugas pemungut itu sampai ada yang mencapai Rp 25 juta. Agus mengaskan jika masih ada oknum aparat desa yang berani bermain-main dengan ung PBB akan dimasukkan dalam catatan hitam.

"Saya sudah merekomendasikan ke pihak kecamatan untuk memberikan teguran. Saat kami lakukan pemeriksaan kembali, alhamdullilah sudah banyak yang mengembalikan lagi uang dipakai,” ujarnya. 

Agus mengaku, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang salah satunya dilakukan dalam pembayaran PBB, bertujuan agar PBB bisa maksimal. Apalagi PBB merupakan salah satu sektor untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).
"Kita terus lakukan pengawasan yang mencakup empat aspek, yakni SDM (sumber daya manusia), administrasi, keuangan, dan aset. Selama tahun 2013, pemeriksaan dilakukan selama 7 kali. Selain PDTT, kita juga lakukan pemeriksaan itu secara reguler,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Perpajakan Daerah (Disjakda) Kabupaten Cianjur, Dadan Harmilan mengaku, optimistis realisasi PBB sektor perdesaan dan perkotaan bisa melebihi target. Rasa optimismenya itu didasari realisasi PBB 2012 lalu yang mencapai 205%.

"Realisasi penerimaan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Cianjur tahun 2012 mencapai Rp34,7 miliar atau sekitar 205% dari yang ditargetkan sebesar Rp16,9 miliar. Prestasi ini membuat Kabupaten Cianjur mendapatkan penghargaan dari Pemprov Jabar sebagai peringkat pertama penilaian kinerja pemunguitan dan pengelolaan administrasi PBB sektor perdesaan dan perkotaan," katanya.

Menurut Dadan, tahun ini target penerimaan PBB sektor perkotaan dan perdesaan Kabupaten Cianjur sebesar Rp57,6 miliar sebagaimana yang diputuskan Dirjen Pajak. Target ini naik sebesar Rp40,7 miliar atau 241 % dari target sebelumnya.

“Ini tentunya cukup membanggakan kita dan seluruh masyarakat Cianjur. Keberhasilan pengelolaan ini tercapai karena koordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya efektivitas pelaksanaan rapat evaluasi dan koordinasi aparatur pemerintah mulai dari bupati, camat hingga lurah dan kepala desa,” ujarnya [KC-02]***.
no image
CIANJUR, [GM],- Kawanan maling menyatroni sebuah rumah di Jalan Otista III Kelurahan Pamoyanan Kecamatan/Kabupaten Cianjur, Minggu (17/11). Sejumlah barang elektronik beserta uang tunai raib. Atas aksi pencurian tersebut kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.  

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, kawanan maling yang belum diperkirakan jumlahnya itu, berhasil masuk ke dalam rumah milik Fuad Machpud Idris dengan cara merusak pintu depan. Kawanan maling tersebut dengan leluasa mengobrak abrik isi rumah akibat rumah dalam kondisi kosong ditinggal penghuninya.

Sejumlah barang berharga berhasil digondol maling seperti tiga buah laptop, dua di antaranya Apple Macbook dan satu bermerek Acer. Maling juga berhasil menggondol uang tunai sebesar Rp1 juta yang tersimpan di dalam lemari kamar belakang. Belum lagi beberapa buah handphone dan tablet yang tersimpan di kamar depan juga berhasil dibawa maling.
           
Peristiwa kemalingan tersebut baru diketahui sekitar pukul 07.30 WIB saat salah seorang pegawai pemilik rumah melintas usai pulang dari pengajian sekitar pukul 07.30 WIB. Pegawai tersebut melihat pintu depan rumah majikannya sudah terbuka. Awalnya dia menyangka pemilik rumah sudah pulang dari Jakarta. Ternyata di dalam rumah masih kosong namun kondisinya sudah acak-acakan.
           
"Begitu melihat rumah acak-acakan, saya langsung menelpon Pak Haji (pemilik rumah). Saya pikir di dalam rumah ada orang karena pintu depan terbuka. Tapi begitu melihat ke dalam tidak ada siapa-siapa," kata Asep Munawar, salah seorang pegawai pemilik rumah.

Sementara menurut salah seorang anak pemilik rumah Ari Firman (40)saat kejadian dalam keadaan kosong karena orangtuanya sedang berada di Jakarta menghadiri acara pernikahan kerabat. Ari tak mengetahui persis barang-barang lainnya yang digondol maling, selain tiga buah laptop.

"Saya tidak tahu persis barang apa saja, tapi yang saya tahu di rumah ada tiga buah laptop. Dua di antaranya Apple Macbook dan satu laptop bermerek Acer. Tiga buah laptop itu disimpan di kamar belakang yang ditempati orangtua," katanya.

Berdasarkan pengakuan orang tuanya, ada sejumlah uang tunai yang disimpan dirumah. Namun pihaknya tidak tahu persis jumlahnya. "Kalau ditaksir kerugian sekitar puluhan juta rupiah. Lemari di kamar semuanya sudah acak-acakan, termasuk brankas yang sudah terbuka,” katanya.
           
Sementara Tim Inafis Polres Cianjur langsung bergerak melakukan olah TKP setelah mendapatkan laporan. Terlihat dua orang petugas memeriksa sejumlah tempat yang diduga disinggahi pelaku saat melakukan aksinya.
           
“Jika melihat bekas atau kondisinya, pelaku dalam menjalankan aksinya cukup santai. Kami belum bisa memastikan berapa jumlahnya, seorangpun bisa melakukannya. Tunggu saja hasil penyelidikan," kata seorang petugas [KC-02]***.
CIANJUR, [KC].- Peluk cium mewarnai aksi buruh manakala mendapatkan kabar bahwa tuntutan UMK Cianjur sebesar Rp 1.500.000,- dikabulkan akan direkomendasikan ke Dewan Pengupahan Jawa Barat. Kegembirakan mereka semakin terasa saat Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) H. Sumitra menemui buruh.

Dihadapan ribuan buruh, Kadisnakertrans Cianjur itu menyampaikan bahwa aspirasi buruh yang menuntut UMK Rp 1.500.000,- dikabulkan. "Kami menyetujui aspirasi para buruh untuk diusulkan menjadi UMK sebesar Rp 1.500.000,-," kata Sumitra yang disambut tepuk tangan ribuan buruh.

Setelah diberitahukan bahwa tuntutan dikabulkan, akhirnya para buruh membubarkan diri dengan tertib. Bahkan ada diantara para buruh yang sempat menitikkan air mata melampiaskan kegembiraanya.

Ditemui setelah masa buruh bubar Kepala Dinsosnakertrans Kab. Cianjur H. Sumitra mengatakan, dikabulkannya aspirasi buruh dengan pertimbangan dari berbagai aspek, seperti aspek lingkungan, kedekatan dengan Kab. Cianjur. "Kita akan sampaikan aspirasi buruh ini ke provinsi. Finalnya di provinsi Jabar. Kami sebaatas mengusulkan," kata Sumitra.

Sebelum memutuskan untuk mengabulkan aspirasi buruh, Sumitra mengaku sudah bertemu dengan perwakilan Apindo. "Kita sudah ketemu, kalau ternyata tidak terima, bisa menempuh jalur hukum. Kalau UMK ditetapkan, pengusaha bisa mengajaukan penangguhan dan bisa dilakukan gugagatan ke PTUN," paparnya.

Ketua DPC KSPSI Kab. Cianjur Asep Saeful Malik mengungkapkan, pihaknya akan terus mengawal sampai UMK ini ditetapkan oleh provinsi. "Ini baru awal, kita akan terus kawal. Keputusan ini adalah hasil perjuangan bersama-sama para buruh. Upah layak merupakan kebutuhan, ini sebuah awal perjuangan buruh Cianjur," katanya [KC-02]***.
CIANJUR, [GM].-  Setelah menunggu selama setengah tahun, akhirnya korban bencana alam tanah longsor di Kampung Sukasirna Desa Cibanteng Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur mendapatkan bantuan relokasi rumah dari Pemkab Cianjur. Bantuan tersebut diserahkan oleh Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cianjur Drh. Hj. Dwi Ambar Wahyuningtyas atas nama bupati Cianjur.

Ambar menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur atas kerja kerasnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana.

Pihaknya juga mengjarapkan bagi warga masyarakat penerima bantuan khususnya warga masyarakat Kampung Sukasirna RT 05/RW 02 Desa Cibanteng Kecamatan Sukaresmi agar bantuan yang diterima dapat di manfaatkan dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

"Kami mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada dan senantiasa meningkatkan pengetahuan tentang ciri-ciri alam setempat yang memberikan indikasi akan adanya ancaman bencana terutama dalam menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini," tegasnya.

Sementara itu Kepala BPBD Kabupaten Cianjur, H.Asep A Suhara, mengatakan, bencana alam di Desa Cibanteng Kecamatan Sukaresmi terjadi pada tanggal 13 Mei 2013. Adapan jumlah penerima bantuan relokasi sebanyak 47 orang.

"Mereka merupakan keluarga yang selama ini tinggal didaerah rawan bencana. Dengan adanya bantuan dari Pemkab mereka akan segera meninggalkan areal lokasi yang sangat mengancam jiwa mereka. Mudah-mudahan tidak ada lagi bencana alam, paling tidak bisa terdeteksi sebagai langkah antisipasi," katanya [KC-02]***.
no image
CIANJUR, [KC].- Ribuan buruh dari berbagai perusahaan kembali mendatangi kantor Pemkab Cianjur di Jalan Siti Jenab, Kamis (14/11). Kedatangan ribuan buruh pada hari kedua aksi ini jauh lebih banyak dari hari sebelumnya.

Mereka datang langsung menuju halaman Pemkab Cianjur secara berangsur-angsur. Setibanya dihalaman mereka langsung menggelar orasi. Dibawah kawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP mereka berapai-api nelakukan orasi.

Dalam orasinya buruh mendesak agar UMK Kab. Cianjur ditetapkan menjadi Rp 1.500.000,-. "Mudah-mudahan pak bupati terbangun dan dapat hidayah serta menandatangi dan merekomendasikan UMK Rp 1.500.000,-, biar kita tidak capek-capek," kata salah seorang buruh dalam oratornya.

Menurut buruh, Rp 1.500.000,- merupakan tuntutan harga mati. "Ini harga mati, kita akan duduki sampai tuntutan kita ini dikabulkan," katanya. Sampai berita ini diturunkan aksi masih terus berlanjut. Belum ada upaya negosiasi kepada buruh [KC-02]***.
no image
CIANJUR, [KC].- Ribuan buruh dari berbagai perusahaan kembali mendatangi kantor Pemkab Cianjur di Jalan Siti Jenab, Kamis (14/11). Kedatangan ribuan buruh pada hari kedua aksi ini jauh lebih banyak dari hari sebelumnya.

Mereka datang langsung menuju halaman Pemkab Cianjur secara berangsur-angsur. Setibanya dihalaman mereka langsung menggelar orasi. Dibawah kawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP mereka berapai-api nelakukan orasi.

Dalam orasinya buruh mendesak agar UMK Kab. Cianjur ditetapkan menjadi Rp 1.500.000,-. "Mudah-mudahan pak bupati terbangun dan dapat hidayah serta menandatangi dan merekomendasikan UMK Rp 1.500.000,-, biar kita tidak capek-capek," kata salah seorang buruh dalam oratornya.

Menurut buruh, Rp 1.500.000,- merupakan tuntutan harga mati. "Ini harga mati, kita akan duduki sampai tuntutan kita ini dikabulkan," katanya. Sampai berita ini diturunkan aksi masih terus berlanjut. Belum ada upaya negosiasi kepada buruh [KC-02]***.
CIANJUR, [KC].- Setelah menggerudug Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), ribuan buruh kembali melanjutkan aksinya ke pendopo Kabupaten Cianjur di jalan Siti Jenab. Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) itu melakukan aksi ke Pendopo Cianjur dibawah kawalan ketat aparat kepolisian.

Setibanya dipendopo mereka langsung menggelar orasi. Mereka menuntut kesejahteraan buruh ditingkatkan. Seperti buruh wajib oleh perusahaan dimasukkan dalam program Jamsostek. "Undang-undang sudah jelas mengatur bahwa buruh wajib masuk Jamsostek. Jika perusahaan melanggar bisa dikenakan sanksi hukum dengan ancaman 6 bulan kurungan," kata Ketua DPD KSPSI Jabar Roy Jinto, Rabu (13/11).

Setelah menggelar orasi, tidak lama kemudian perwakilan buruh diterima oleh Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh. Sementara disaat perwakilan mereka berunding, ribuan buruh lainnya menunggu diluar dibawah guyuran hujan.

Perundingan dengan bupati dan buruh berjalan a lot. Buruh bersikeras mengajukan tuntutannya bahwa UMK Kab. Cianjur sebesar Rp 1.700.000,-. Sementara Bupati Cianjur memberikan tawaran bahwa UMK sebesar Rp 1.350.000,-.

"Dalam pertemuan yang kami lakukan dengan bupati tidak terjadi kata sepakat. Bupati menawarkan sebesar Rp 1.350.000,-. Kami menginginkan UMK itu paling tidak dikisaran Rp 1.500.000,-. Kalau sebesar itu UMK Cianjur tidak jauh beda dengan Sukabumi," katanya.

Karena tidak menemui kata sepakat, akhirnya ribuan buruh tersebut membuabarkan diri. Mereka akan kembali datang pada keesokan harinya dengan tuntutan yang sama. "Besuk (hari ini) kita akan datang kembali dengan jumlah yang lebih besar. Kita ingin tuntutan kita dikabulkan," tegasnya [KC-02]***.
CIANJUR, [KC].- Setelah hanya menjadi Plt, akhirnya H. Oting Zaenal Mutaqin, dilantik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Cianjur oleh Bupati Cianjur H. Tjetjep Muchtar Soleh atas nama Gubernur Jawa Barat di Hotel Palace Cipanas, Rabu (13/11). Oting yang masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air dan Pertambangan (PSDAP) Kab. Cianjur itu menggantikan Baharudin Ali yang mengundurkan diri.

Pelantikan Sekda Kab. Cianjur yang dihadiri oleh sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/Kep.1554-BKD/2013. Dalam amanatnya bupati menyampaikan bahwa Sekda harus mampu mengemban amanah, karena amanah ini harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara serta pada akhirnya kepada Allah SWT.

Selain itu Sekda harus dapat menilai dan menelaah situasi untuk dapat menyesuaikan gerak langkah, memahami organisasi dan menjadi motivator yang kreatif dan dinamis serta tangguh dalam mengelola pekerjaan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Bupati juga meningatkan bahwa tugas berat sudah menanti begitu Sekda dilantik. Untuk itulah Sekda diharapkan bisa memahami tugas pokok dan fungsinya. Sebab, dengan memahami tugas pokok dan fungsi tersebut, birokrasi bisa berjalan dengan baik.

"Jabatan Sekda merupakan jabatan yang sangat penting dan menjadi kunci bagi maju atau mundurnya pemerintah daerah, berjalan atau tidaknya suatu pemerintahan daerah ada dipundak kita semua. Sekda harus bisa mengemban tugas sebaik mungkin demi perubahan dan kemajuan pembangunan Kabupaten Cianjur ke depan, terutama dalam mewujudkan cita-cita kita bersama yaitu mewujudkan masyarakat Cianjur yang lebih sejahtera dan berakhlakul karimah," kata bupati.

Bupati mengingatkan Sekda yang baru dilantik agar melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Meningkatkan kinerja organisasi dengan melaksanakan tugas secara profesional, disiplin dan penuh dedikasi yang dilandasi pola pikir, sikap dan tindak yang positif agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan serta melakukan koordinasi yang efektif dan sinergis dalam melaksanakan program kerja dan anggaran, agar tercapai sesuai sasaran, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan melekat dengan selalu mentaati ketentuan dan norma hukum yang berlaku [KC-02]***.
CIANJUR, [KC].- Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kab. Cianjur H. Sumitra akhirnya menemui para buruh setelah menggelar pertemuan dengan perwakilan para buruh. Dari atas kendaraan yang digunakan buruh Sumitra menyampaikan dukungannya terhadap aspirasi para buruh.

"Itu masalah hak normatif akan terus kami perjuangkan. Ada laporan akan kami tindak, tentu harus melalui prosedur, baik yang menyangkut Jamsostek, masalah lembur yang saya menerima laporan tidak jelas. Saat ini sudah kami lakukan pemeriksaan sebagian," kata Sumitra didepah ribuan buruh.

Menanggapi tuntutan buruh mengenai UMK, Sumitra menyatakan masalah upah sangat gembira kalau upah mensejahterakan. "Pada kesempatan sebelumnya sudah ditentukan, kami sangat setuju jika menuntut upah, saya dan perwakilan anda akan menemui bupati. Saya tidak akan kemana mana, saya akan ikut dengan anda," katanya.

Setelah mendapatkan penjelasan, akhirnya ribuan buruh tersebut kembali bergerak menuju pendopo Pemkab Cianjur. Dibawah kawalan ketat aparat kepolisian, ribuan buruh tersebut bergerak menuju pendopo. Akibat arak-arakan buruh, arus lalu lintas sempat tersendat beberapa saat [KC-02]***.
CIANJUR, [KC].- Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kab. Cianjur H. Sumitra akhirnya menemui para buruh setelah menggelar pertemuan dengan perwakilan para buruh. Dari atas kendaraan yang digunakan buruh Sumitra menyampaikan dukungannya terhadap aspirasi para buruh.

"Itu masalah hak normatif akan terus kami perjuangkan. Ada laporan akan kami tindak, tentu harus melalui prosedur, baik yang menyangkut Jamsostek, masalah lembur yang saya menerima laporan tidak jelas. Saat ini sudah kami lakukan pemeriksaan sebagian," kata Sumitra didepah ribuan buruh.

Menanggapi tuntutan buruh mengenai UMK, Sumitra menyatakan masalah upah sangat gembira kalau upah mensejahterakan. "Pada kesempatan sebelumnya sudah ditentukan, kami sangat setuju jika menuntut upah, saya dan perwakilan anda akan menemui bupati. Saya tidak akan kemana mana, saya akan ikut dengan anda," katanya.

Setelah mendapatkan penjelasan, akhirnya ribuan buruh tersebut kembali bergerak menuju pendopo Pemkab Cianjur. Dibawah kawalan ketat aparat kepolisian, ribuan buruh tersebut bergerak menuju pendopo. Akibat arak-arakan buruh, arus lalu lintas sempat tersendat beberapa saat [KC-02]***.
CIANJUR, [KC].- Ribuan buruh dari berbagai perusahan di Kab. Cianjur, Rabu (13/11) menggelar aksi demo didepan kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jalan Raya Bandung Kec. Karangtengah Kab. Cianjur. Mereka melakukan aksi untuk menuntut kesejahteraan.

Para buruh yang mengenakan ikat kepala warna biru bertuliskan KSPI itu tiba didepan kantor Disnakertrans setelah sebelumnya berkumpul di terminal Rawabango. Begitu tiba didepan gerbang Dinsosnakertran, mereka langsung menggelar orasi.

Menurut buruh, sudah saatnya buruh Cianjur bangkit memperjuangkan haknya dari penindasan. Buruh meminta perusahaan memperhatikan hak-hak buruh. Mereka juga meminta bupati juga bertanggungjawab atas penentuan upah buruh. Sampai berita ini ditulis, ribuan buruh masih melakukan aksinya didepan kantor Dinsosnakertrans. Belum ada pejabat dari Dinsosnakertrans yang menemui mereka [KC-02]***.
no image
CIANJUR, [KC].- Ribuan kafilah dari 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur mengikuti Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-42 Tingkat Kabupaten Cianjur tahun 2013 yang dilaksanakan di Desa Pasawahan Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur, Selasa (12/11).

Kegiatan yang dibuka langsung Bupati Cianjur H. Tjetjep Muchtar Soleh itu dihadiri oleh unsur Muspida Kabupaten Cianjur, Ketua TP PKK Kabupaten Cianjur, para Kepala SOPD di lingkungan Pemkab Cianjur, Dirut PDAM Tirta Mukti Cianjur, para pengurus MUI Kabupaten Cianjur serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati Cianjur H. Tjetjep Muchtar Soleh mengatakan, pelaksanaan MTQ kali ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman isi yang terkandung dalam Al-qur’an, sekaligus sebagai upaya pengamalan nilai-nilai ajaran, khususnya untuk membentuk kepribadian muslim yang berakhlakul karimah. MTQ juga merupakan momentum yang sangat tepat untuk meningkatkan ketaqwaan dan refleksi diri terhadap keimanan.

"Al-qur'an sebagai wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman, penjelasan dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Dengan kata lain,  Al-qur’an berisikan tuntunan hidup bagi umat manusia yang sungguh-sungguh ingin mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tuntunan hidup itu kita yakini sebagai tuntunan universal yang berlaku di segala tempat dan di segala zaman," katanya.

Bupati berharap, keikutsertaan para peserta dalam MTQ ini dapat menjadi pendorong tumbuh dan berkembangnya minat baca Al-qur’an. "Semangat itu hendaknya dijadikan langkah untuk meraih cita-cita kita bersama yaitu mewujudkan masyarakat Cianjur yang lebih sejahtera dan berakhlakul karimah," tegasnya.

Sementara itu Ketua Panitia MTQ ke-42 tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 2013, Drh. Dwi Ambar Wahyuningtyas menyampaikan, pelaksanaan MTQ ke-42 ini berlangsung selama tiga hari dari tanggal 12 hingg 14 November 2013. Adapun cabang yang dilombakan yaitu, tilawah Al-Qur'an terdiri dari golongan kanak-kanak, remaja dan dewasa putra dan putri.

Selain itu juga dilombakan tartil Al-Qur’an putra putri, Hifdzil Qur'an terdiri dari 1 dan 5 juz dan tilawah 10, 20 dan 30 juz putra-putri. Fahmil Qur'an dan Khattil Qur'an.

Dikatakan Ambar, tujuan dilaksanakannya MTQ ini diantaranya untuk meningkatkan pemahaman Al-qur’an melalui penerjemahan, penafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat. Selain itu juga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-qur’an dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud implementasi dari gerakan masyarakat berakhlakul karimah.

Sebelum acara pembukaan dimulai, MTQ kali ini juga dilaksanakan Pawai Taaruf Kafilah MTQ ke-42 Tahun 2013 yang diikuti oleh kafilah dari 32 kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur. Adapun rute pawai yaitu diawali dari Lapang Binaraga Pasawahan, Kp. Pasanggrahan, Puskesmas Takokak, Kp. Padakati, Kp. Kandangsapi, Kp. Sukawargi, Kp. Pasirkupa, terminal dan finish di Jalan Datar depan Kantor Kecamatan Takokak.

Acara pawai tersebut disambut antusias oleh warga masyarakat Takokak, para peserta pawai dari masing-masing Kecamatan menunjukkan kebolehan kreasinya serta ciri khas daerahnya masing-masing. Pawai ini disemarakkan oleh hadirnya para kelompok seni yang bernafaskan Islami, pelajar, santri, para RT-RW, ibu-ibu PKK juga masyarakat Kecamatan Takokak yang telah menyambut seluruh kafilah MTQ dengan antusias.

MTQ ke-42 ini mengambil tema “Melalui MTQ ke-42 Kita Tingkatkan Ukhuwah Islamiyah Untuk Mewujudkan Masyarakat Cianjur yang Lebih Sejahtera dan Berakhlakul Karimah [KC-02]***.