CIANJUR, [KC].- Daya tawar buruh asal Cianjur terbilang masih belum memiliki harga jual yang maksimal alias masih rendah. Meski kondisi pertumbuhan perindustrian padat karya di wilayah Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan cukup mencolok kurun lima tahun terakhir.
Demikian ditegaskan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cianjur (LBH-C), O. Suhendra menanggapi banyaknya persoalan-persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di Kabupaten Cianjur. KOndisi ini kata pria yang akrab disapa Aab, tidak terlepas dari masih rendahnya daya tawar para pekerja atau buruh. Akibatnya, mereka selalu berada di posisi yang tidak menguntungkan ketika terjadi persoalan ketenagakerjaan dengan pihak perusahaannya.
"Buruh kerap sebagai pihak yang kalah kendati mereka berada di posisi yang benar secara hukum saat terlibat sengketa ketenagakerjaan," kata AAb pada suatu kesempatan.
Kondisi itu sendiri, menurut dia, tidak terlepas dari masih rendahnya SDM buruh itu sendiri. "Salah satu aspek yang kerap diabaikan buruh ada persoalan kontrak kerja. Ini jangan disepelekan, namun harus dicermati karena ini berkaitan dengan hak-hak ketenagakerjaan mereka nantinya," ungkap dia.
Sementara data yang ada di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Cianjur sendiri, tercatat sedikitnya ada 14 kasus sejak Januari 2014 hingga saat ini.
Sebagaimana disampakian Kasie Persyaratan Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial, Ahmad Sodik. Kasus PHK (Pemberhentian Hubungan Kerja) sepihak dan upah di bawah standar merupakan kasus ketenagakerjaan yang menonjol.
“Namun terkait kasus-kasus ketenagakerjaan ini, dinas sifatnya sebagai mediator,” katanya [KC-02/f]***.
Demikian ditegaskan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cianjur (LBH-C), O. Suhendra menanggapi banyaknya persoalan-persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di Kabupaten Cianjur. KOndisi ini kata pria yang akrab disapa Aab, tidak terlepas dari masih rendahnya daya tawar para pekerja atau buruh. Akibatnya, mereka selalu berada di posisi yang tidak menguntungkan ketika terjadi persoalan ketenagakerjaan dengan pihak perusahaannya.
"Buruh kerap sebagai pihak yang kalah kendati mereka berada di posisi yang benar secara hukum saat terlibat sengketa ketenagakerjaan," kata AAb pada suatu kesempatan.
Kondisi itu sendiri, menurut dia, tidak terlepas dari masih rendahnya SDM buruh itu sendiri. "Salah satu aspek yang kerap diabaikan buruh ada persoalan kontrak kerja. Ini jangan disepelekan, namun harus dicermati karena ini berkaitan dengan hak-hak ketenagakerjaan mereka nantinya," ungkap dia.
Sementara data yang ada di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Cianjur sendiri, tercatat sedikitnya ada 14 kasus sejak Januari 2014 hingga saat ini.
Sebagaimana disampakian Kasie Persyaratan Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial, Ahmad Sodik. Kasus PHK (Pemberhentian Hubungan Kerja) sepihak dan upah di bawah standar merupakan kasus ketenagakerjaan yang menonjol.
“Namun terkait kasus-kasus ketenagakerjaan ini, dinas sifatnya sebagai mediator,” katanya [KC-02/f]***.
