October 2014
CIANJUR, [KC].- Penerapan kurikulum 2013 diwilayah Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur sedikit terganggu akibat penyaluran buku kurikulum 2013 terlambat. Belum diketahui persis penyebab terlambatnya distribusi buku kurikulum tersebut. Untuk mengatasinya terpaksa para guru yang telah mengikuti pelatihan kurikulum itu memperbanyak sendiri materi pelajaran dari soft copy yang didapatnya saat pelatihan.
Kepala Pusat Pembinan Pendidikan TK/SD Kecamatan Pacet, Deden, membenarkan keterlambatan distribusi buku kurikulum 2013 itu. Distribusi kurikulum 2013 itu dilakukan oleh pihak rekanan yang memenangkan tender.
"Sampai saat ini distribusinya terlambat. Baru tema 2 yang sudah kami terima, untuk tema 3-5 belum kami terima," kata Deden saat dihubungi, Kamis (30/10/2014).
Keterlambatan distribusi buku kurikulum 2013 itu diakui Deden, sedikit banyak menganggu sistem pengajaran para guru. Demi bisa tetap berjalan, para guru harus rela memfoto kopi materi pelajarannya masing-masing dengan biaya sendiri.
"Ya kalau terganggu jelas terganggu, seharusnya begitu kurikulum itu harus diterapkan, materi buku pelajarannya juga harus siap, bukan mencari sendiri. Masih beruntung para guru sudah mengikuti pelatihan kurikulum 2013, sehingga memiliki soft copy materi pelajaran," katanya.
Untuk itulah pihaknya melalui MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah)sudah beberapa kali mempertanyakan ke pihak rekanan. Namun hanya mendapatkan jawaban kalau bukunya belum tersedia.
"Selama ini kurikulum 2013 (Kurtilas) diwilayah Kecamatan Pacet sudah diterapkan, itupun dari hasil penataran guru-guru yang menggandakan dari CD yang diperoleh saat penataran. Sementara tema 3-5 juga sudah diterapkan, karena sekolah memiliki data softwarenya. Hanya dalam bentuk buku yang belum bisa digandakan," kata Deden.

Tanpa adanya buku pelajaran, diakui Deden, selain guru dituntut harus memperbanyak materinya sendiri, juga harus menyiapkan sarana IT saat akan mengajar. "Dari software itulah dengan inisiatif para guru-guru yang akan mengajarkan salah satu materi, barulah dibuka terlebih dahulu file yang ada dikomputer. Apa bila tidak demikian, maka kurtilas belum dapat diterapkan,"katanya.

Pihaknya berharap, dengan adanya kurikulum 2013 dan seiring bergantinya pemerintahan yang baru sesuai dengan karakteristik dan susasana kebatinan keterkaitan dengan pendidikan karakter, dapat berjalan dengan lancar dan benar- benar dapat dilaksanakan oleh guru.


"Kemudian para siswa sesuai dengan harapan tujuan pendidikan nasional dapat berkembang dan bertaqwa terhadap ketuhanan Yang Maha Esa, mulia, cerdas, berilmu, cakap, sehat, kreatif dan mandiri, Demokrasi serta bertanggungjawab," harapnya [KC-02/tis]**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!







CIANJUR, [KC].- Kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait bantuan dana Desa Peradaban 2012 yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur terus bergulir. Pihak Kejari mulai menelusuri keterlibatan oknum anggota DPRD Kabupaten Cianjur terkait dengan bantuan desa peradaban tersebut.
"Pokoknya berkembang terus dan kami kembangkan terus, lihat saja nanti. Kalau (Oknum DPRD Kabupaten Cianjur. Red) harus bertanggungjawab, ya tanggungjawab lah kalau ada keterlibatannya," ujar Wahyudi, Kamis (30/10).
Meski tengah menelusuri keterlibatan oknum anggota DPRD, namun pihaknya tidak merinci identitas oknum DPRD Kabupaten Cianjur yang tengah dibidik Kejari Cianjur itu. Hanya dia membantah ada kendala untuk menetapkan status hukum oknum anggota DPRD yang tengah dibidik itu.
Kajari Cianjur berdalih terus menggali fakta-fakta baru di lapangan setelah dilakukan penyelidikan tentang kasus penyelewengan dana desa peradaban itu pada April 2014."Pokoknya jalan terus, lihat saja dan ikutin terus. Memang saat ini belum menambah tersangka, tapi segala kemungkinan masih saja bisa terjadi," katanya.
Wahyudi menegaskan, pihaknya tidak akan gentar meski harus berhadapan dengan pihak yang berstatus wakil rakyat terpilih untuk periode 2014-2019. Sampai saat ini pihaknya mengaku baru menetapkan J, AR, dan TMF, sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan dana program desa peradaban itu yang berstatus sebagai mantan kepala desa (kades).
"Saya yakin dan seyakin yakinnya untuk pembuktian tidak ada kendala, kalau dua alat bukti cukup, go! Lagipula kalau untuk kasus tindak pidana korupsi itu harus ada penghitungan kerugian negara. Itu ada ahlinya dan perlu waktu, itu saja," tegasnya.
Secara terpisah Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat itu mengaku belum mengetahui ada oknum anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang tersandung dugaan kasus tindak pidana korupsi dana desa peradaban 2012. Ia juga mengaku belum mendapatkan laporan mengenai keterlibatan kadernya.

"Itu informasi dari mana lagi, belum ada. Saya belum tahu ada anggota dewan yang terlibat dugaan korupsi. Apalagi kalau sampai di Pergantian Antar Waktu (PAW) itu belum ada. Kalau ada dugaan biarkan dulu saja, biarkan proses hukum berjalan," ujar Tjetjep singkat [KC-02]**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!






CIANJUR, [KC].- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Cianjur mengaku kesulitan untuk mencari anggaran buat pembangunan Pasar Ciranjang yang beberapa waktu kalu terbakar. Untuk pembangunan pasar bekas kebakaran itu setidaknya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 20 miliar.

"Kita kesulitan anggaran, saat ini kita tengah berupaya mengajukan anggaran ke kementerian. Tapi belum tahu ada realisasinya atau tidak. Sebab biasanya dalam satu tahun itu hanya ada 2-3 kabupaten di Jawa Barat yang dikabulkan," kata Kepala Disperindag Kabupaten Cianjur, Himam Haris, Rabu (29/10/2014).

Tidak hanya mencari anggaran ke kementerian, pihaknya juga mengaku tengah mengajukan anggaran pembangunan pasar Ciranjang ke Provinsi Jawa Barat. "Pokoknya kita terus berupaya, mana yang hasil, mau provinsi atau dari kementerian. Bagi kita tidak ada masalah yang penting pembangunan bisa dilaksanakan," katanya.

Sementara itu pasca kebakaran, Disperindag Kabupaten Cianjur saat ini tengah membuat pembangunan kios bagi para pedagang. Rencananya 420 kios akan dibangun diareal sekitar lokasi kebakaran. Saat ini baru sekitar 300 kios yang sudah selesai dibangun.

"Kita targetkan bulan Nopember 2014 semuanya sudah selesai dan bisa ditempati oleh para pedagang. Bekas kebakarannya kita akan ratakan buat lahan parkir," kata Himam.

Himam menegaskan, anggaran pembangunan kios sementara tersebut bersumber dari APBD 2014. "Pelaksanaan pembangunannya dibayar dibelakang, dari APBD perubahan. Yang terpenting bisa segera terbangun dan bisa dimanfaatkan," katanya [KC-02]**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
CIANJUR, [KC].- Jumlah pendaftar calon jamaah haji di Kabupaten Cianjur terus membludak. Hingga akhir bulan Oktober 2014, jumlah calon jamaah haji yang masuk dalam daftar tunggu (waiting list) jumlahnya sudah mencapai 10.600 jamaah. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat.
"Trendnya dalam dua tahun terakhir jumlah pendaftar calon jamaah haji di Cianjur mengalami peningkatan. Mereka tersebar merata dari 32 wilayah kecamatan. Tapi masih didominasi dari wilayah kecamatan di utara," kata Kepala Seksi (Kasi) Urusan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cianjur, H. Hipni didampingi pelaksana tugas Mamat, Rabu (29/10/2014).
Meningkatnya pendaftar calon jamaah haji tersebut tidak terlepas dari semakin tingginya kesadaran umat islam untuk menunaikan rukun islam yang ke lima. Selain itu peningkatan pendapatan meteri juga menjadi salah satu penyebabnya. "Dari segi materi meningkat, tapi kalau kesadarannya masih rendah juga tida bisa berangkat, keduanya tidak bisa terlepas," katanya.
Untuk jumlah pendaftar calon jemaah haji sebanyak 10.600 orang, baru bisa diberangkatkan hingga habis sampai tahun 2023. "Baru sembilan tahun kedepan bisa tuntas diberangkatkan dengan asumsi pemberangkatan setiap tahunya kuota minimal 1.146 orang," paparnya.
Dalam sehari kata Hipni, jumlah pendaftar calon jamaah haji di Kabupaten Cianjur bisa mencapai 20-30 orang. Mereka berasal dari berbagai latar belakang. "Dari kalangan PNS terutama dari kalangan guru mengalami peningkatan dalamm dua tahun terakhir. Semua itu tidak terlepas dari penghasilan guru yang juga meningkat setelah adanya program serifikasi," katanya.
Hipni menegaskan, calon jamaah haji yang telah mendaftar ternyata meninggal dunia sebelum berangkat tidak bisa digantikan sesuai dengan nomor urut daftar. Kalaupun bisa oleh mahromnya harus kembali mendaftarkan diri. "Ada beberapa yang meninggal, tapi tidak bisa digantikan langsung, mereka harus kembali daftar dari awal, ketentuannya memang begitu," katanya.
Diakui Hipni, memang ada sejumlah permohonan agar bisa digantikan oleh mahrom sesui dengan nomor urut daftar. Namun sampai saat ini belum ada realisasinya. Sehingga masih berlaku ketentuan gugur dengan sendirinya dan harus daftar dari awal jika digantikan oleh mahromnya [KC-02]**.



Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!






CIANJUR, [KC].- Tim survey yang terjun kesejumlah tempat untuk menentukan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam seminggu terakhir ternyata belum merumuskan hasil berapa besaran KHL di Kabupaten Cianjur untuk penetapan upah minimum kabupaten (UMK) 2015.

"Memang belum selesai, sehingga belum tahu berapa besaran KHL. Tim terjun di tiga titik, yakni Pasar Ciranjang, Pasar Cianjur, dan Pasar Cipanas. Tim saat ini masih melakukan penggodokan," ujar Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Cianjur, Sumitra, di kantornya, Rabu (29/10).

Meski belum ada hasil, Sumitra yang juga selaku ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Cianjur ini, memastikan KHL itu akan ditetapkaan pada 5 Oktober 2014. Dalam waktu dekat ini, dewan pengupahan pun akan melakukan rapat untuk melakukan kordinasi dengan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat (Jabar).

"Kita dideadline paling lambat mungkin 5 November kedepan, karena terakhir pada tanggal 7 november harus sudah sampai ke provinsi. Tentu ada masukan-masukan yang harus diolah terkait nilai KHL," kata Sumitra.

Pihaknya tidak menampik, terkaity penentuan KHL ini ada sejumlah masukan salah satunya dari serikat pekerja terhadap kenaikan UMK 2015. Hal itu tidak ada larangan, siapapun boleh memberikan masukan terkait kenaikan UMK. Hanya saja penetapan UMK didasarkan hasil survey.

"Berbagai unsur terkait seperti unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja itu terlibat dalam hasil survey. Himbauan kami tentu semuanya harus berjalan secara normatif dalam menentukan KHL," katanya.

Pihaknya juga mengakui ada kekawatiran dampak dari kenaikan UMK yang tidak mengacu pada hasil survey berpengaruh terhadap iklim investasi di Cianjur. Makanya UMK 2015 harus mengakomodir kepentungan pekerja dan pengusaha.

"Kalau melihat hasil evaluasi selama 2014, dalam pelaksanaan UMK tidak banyak keluhan dari pengusaha sampai jelang pergantian tahun ini. Memang ada penangguhan yang masuk. Dari empat, dua perusahaan yang dikabulkan penangguhannya," tegasnya [KC-02/g]**.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
CIANJUR, [KC].- Untuk menjalankan fungsi pengawasan, Komisi 3 DPRD Kabupaten Cianjur mendatangi sejumlah proyek pembangunan yang didanai oleh APBD Kabupaten Cianjur. Tiga proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah disambangi oleh anggota Komisi 3 yang berjumlah 13 orang itu.
Pembangunan proyek yang pertama didatangi Komisi 3 adalah pembangunan dan penataan Lapang Prawatasari Joglo di Jalan Pangeran Hidayatulloh Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur, kemudian dilanjutkan ke pembangunan kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura di Jalan Raya Bandung Kecamatan Karangtengah dan terakhir menyambangi pembangunan pasar Pasir Hayam di samping terminal Pasir Hayam Kecamatan Cilaku.
Ketua Komisi 3 DPRD Cianjur, ‎​Dheni Lutfi Rahman didamping anggotanya H. Denny Aditya mengatakan, dari tiga proyek yang dikunjungi, semuanya sesuai dengan progres yang telah ditetapkan. Seperti pembangunan Lapang Prawatasari Joglo, progresnya sudah mencapai 74 persen dengan masa kerja selama 90 hari. Hal tersebut melebih timeskejul pihak rekanan.
"Dilapang joglo setidaknya karyawan yang bekerja itu dibagi empat grup. Kita juga melihat mutu kualitas bahan. Kami juga menyarankan taman Prawatasari itu mempunyai tema seperti yang di Bandung dan Surabaya. Kita sarankan taman ini mempunyai konsep jelas untuk masyarakat Cianjur. Selain sebagai tempat hiburan rekreasi, dan olahraga, yaman juga harus miliki ciri khas ngaos, mamaos dan maenpo. Gerbang masuknya ada seperti kacapi dan suling," katanya.
Sedangkan untuk pembangunan gedung kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, progresnya juga telah sesuai dengan tahapan waktu. Hanya saja pembangunan yang dilaksanakan ada kelanjutannya tidak selesai ada tahap kedua tahun 2015. "Rencana anggarannya Rp 4 miliar, tahap pertama dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp 2,7 miliar, sisanya Rp 1,3 miliar tahun 2015. Kondisinya saat ini sudah lebih 70 persen terbangun," jelasnya.
Kondisi sedikit berbeda terjadi dipembangunan pasar Pasir Hayam. Meski pihak pengusaha dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kabupaten Cianjur menyatakan bahwa progres pembangunannya telah mencapai 56 persen dengan deviasinya 5 persen, pihaknya merasa ragu pembangunan pasar yang terdiri dari sekitar 4000 kios itu akan selesai tepat waktu.
"Memang saya bukan orang tekhnis, tapi jika melihat kondisi dilapangan saat ini saya pesimis pekerjaan itu akan selesai tepat waktu pada 47 hari kedepan. Tapi Tarkim yakin selesai, kita tetap akan melakukan pemantauan dalam perkembangannya," katanya.
Apalagi jika melihat adanya deviasi dalam progres pembangunannya. "Seharusnya per 14 Oktober 2014 harus mencapai 56 persen ternyata hanya 51 persen, dengan adaya kekurangan tersebut pihak telah mengambil langkah-langkah salah satunya karyawan jumlahnya hingga mencapai 600 orang denga dua sif kerja selama 24 jam," jelasnya.
Dikatakan Deny, pelaksanaan pembangunan pasar Pasir Hayam tersebut merupakan tahap yang ke 4. Pembangunannya sendiri telah dilaksanakan sejak 2010 silam. "Dalam perjalananya memang ada beberapa kendala, mulai dari capainya tidak sesuai, investornya di blacklist, anggarannya dialihkan. Tahap sekarang pengusaha khususnya dan Distarkim agar jangan sampai terhambat lagi. Karena direncanakan relokasi pedagang dari Pasar Induk, Jalan Raya dan lainya itu tahap terakhir September 2015," paparnya [KC-02]**.



Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!








CIANJUR, [KC].- Bupati Cianjur H. Tjetjep Muchtar Soleh meminta kepada orang tua yang anaknya ikut program Gerakan Pembinaan Penghafal Alquran (GP2Q) tidak perlu cemas, karena sekolah mereka dijamin tidak akan terganggu. Pemkab akan menghadirkan tutor ke pesantren untuk mengajar para santri yang sekolah.
"Kami harapkan para santri atau orang tua tidak kuatir, karena program ini sudah di tandatangani antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Dinas Penididikan (Disdik), penghafal alquran dijamin sekolahnya sampai selsai. Jadinya tutorya didtangkan ke pondok pesantren, artinya alquran hafidz sekolah umumnya tuntas," kata Tjetjep saat ditemui usai menghadiri kegiatan Launching Gerakan Pembinaan Penghafal Alquran (GP2Q) Kabupaten Cianjur tahun 2014 yang dipusatkan di Gedung Assakinah Jalan KH. Abdullah bin Nuh, Selasa (28/10/2014).
Dikatakan Tjetjep, yang dikawatirkan malah adanya keraguan saat seleksi. Hasilnya quran tidak hafidz dan sekolah umunya tidak selesai. "Saya titip bagi penghafal quran, kalau sudah masuk harus selesai dan hafal tagetnya 20 bulan. Kalau saya menghafal quran bukan hafal tapi meninggal dunia," kelar Tjetjep.
Pihaknya mengaku menangis, saat mengetaui ada anak usia 9 tahun hafidz quran. "Saya menangis kenapa saya tidak bisa. Padahal quran kalau dipelajari lebih mudah dibanding yang lain. Tidak ada istilah terlambat, kalau mau menjadi hafidz quran," katanya
Dikatakan Tjetjep, sebagai kota santri, Cianjur banyak sekali pondok pesantren, namun ternyata yang hafidz quran itu hanya sedikit dibandingkan dengan kabupaten lain. "Kita berharap ada gerakan semacam ini masyarakat Cianjur itu bisa hafidz quran, mempelajari isinya dan terutama mengamalkannya. Itu salah satu cara untuk implementasi gerakan pembangunan masyarakat berakhlakul karimah (Gerbang Marhamah)," kata Tjetjep.
Hanya saja program yang akan menghabiskan anggaran Rp 11 miliar dalam dua tahun anggaran APBD itu sementara belum ada program lanjutan. "Saya berharap bisa berlanjut tidak sekarang saja, meski saya tidak lagi menjadi bupati. Yang terpenting sekarang jalan saja dan kita tunggu hasilnya," katanya [KC-02]**.



Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!






CIANJUR, [KC].- Ribuan umat islam di Kabupaten Cianjur menghadiri kegiatan Launching Gerakan Pembinaan Penghafal Alquran (GP2Q) Kabupaten Cianjur tahun 2014 yang dipusatkan di Gedung Assakinah Jalan KH. Abdullah bin Nuh, Selasa (28/10/2014).

Kegiatan yang dihadiri sejumlah pejabat itu mengambil tema, "Dengan program tahfidz quran kita aktualisasikan pembangunan masyarakat Cianjur yang berakhlakul karimah" itu akan mencetak 360 tahfidz quran yang tersebar masing-masing di 360 desa/kelurahan di Kabupaten Cianjur.

"Ini merupakan salah satu program gagasan dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dan mendapatkan sambutan dari Pemkab Cianjur. Salah satu tujuannya untuk mencetak kader Hafid dan Hafidah serta untuk mencerdaskan masyarakat khususnya generasi muda agar lebih mencintai Al-Qur'an," kata Ketua GP3Q H. Yosep Umar.

Para santri khusus tahfidz quran tersebut ditargetkan akan selesai mengikuti belajar menghafal alquran selama 20 bulan. Mereka akan disebar di 17 pesantren di Kabupaten Cianjur dengan dibiayai oleh pemerintah melalui anggaran APBD.

"Nantinya mereka akan dibina oleh 45 orang Hafid dan Hafidah yang tersebar di 17 pondok pesantren. Sebelum masuk ke pesantren para santri harus lulus seleksi dulu. Masing-masing desa satu orang santri yang bisa ikut program ini," katanya [KC-02]**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
CIANJUR, [KC].- Sejumlah Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Cianjur, mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur di Jalan Raya Bandung Kecamatan Karangtengah, Selasa (28/10/2014).
Kedatangan para Kades tersebut tidak lain menindak lanjuti laporan masyarakat ke tingkat desa yang mengeluhkan mahalnya biaya pembuatan e-KTP. Padahal seharusnya e-KTP itu geratis atau tidak dipungut biaya.
Ketua Apdesi Kabupaten Cianjur, Agus Ishak, mengatakan, sejumlah oknum diduga turut andil dalam pembuatan e-KTP sehingga yang tadinya geratis malah dipungut biaya. "Jelas kami yang mendapat tekanan dari masyarakat yang mengadu ke kepala desanya jika pembuatan KTP itu ada nilainya. Ada yang Rp 100 ribu, ada yang lebih dari Rp 100 ribu," ujar Agus Ishak ketika ditemui awak media di kantor Disdukcapil Kabupaten Cianjur, Selasa (28/10/2014).
Ia menduga ada oknum di Disdukcapil yang bermain dengan sengaja memperlakukan secara istimewa bagi warga yang mau keluar uang untuk pembuatan KTP. Namun ia tak mengetahui nominal yang diminta, hanya saja pelayanan akan lebih cepat jika warga mau merogoh kocek lebih.
"Ada dugaan kuat, ada oknum yang memanfaatkan kesempatan ini setelah pembuatan e-KTP harus di Disdukcapil. Yang tadinya pembuatan lama bisa lebih cepat asal membayar. Ini harus ditelusuri oknum yang memanfaatkan situasi seperti ini, karena jelas sudah melanggar ketentuan," ujar Agus yang didampingi Sekretaris Apdesi Kabupaten Cianjur, Beni Irawan.
Atas dasar itulah, pihaknya meminta agar Disdukcapil Kabupaten Cianjur mengembalikan pelayanan pembuatan e-KTP di kecamatan. Caranya bisa saja Disdukcapil menempatkan petugasnya di setiap kecamatan agar tidak melanggar UU. 
"Keluhan sudah kami sampaikan kepihak terkait. Ini apa apan seharusnya geratis malah harus bayar. Mending kalau punya duit kalau tidak? Apalagi kalau dari daerah, terpaksa harus nginap," katanya.
Hanya saja keluhan tersebut kata Agus belum mendapatkan jawaban. Jika hal itu terus berlanjut, pihaknya mengancam akan membawa warga dan perangkat desa ke Disdukcapil jika tidak segera memberikan solusi mengenai kemudahan dan pelayanan e-KTP.
"Saya rasa ini sudah masuk kategori meresahkan masyarakat. Makanya suatu saat akan datang lagi ke Disdukcapil sambil membawa masyarakat. Jangan sampai tidak bisa ini kan demi masyarakat dan jangan sampai bikin e-KTP justru jadi masalah yang geratis malah bayar," kata Agus.
Plt Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Cianjur, Aca Kurniawan, mengaku akan menampung semua keluhan yang disampaikan Apdesi Kabupaten Cianjur. Pihaknya tak mengiyakan dan tak membantah tudingan yang disampaikan Apdesi Kabupaten Cianjur itu.
"Apa yang disampaikan teman-teman Apdesi tentang dugaan itu pasti saja ada, tapi kami tidak pernah mengintruksikan untuk mengambil pungutan. Kalau benar seperti itu mungkin kami sudah pada kaya," ujar Aca usai menerima kunjungan dari Apdesi Kabupaten Cianjur.
Pihaknya tidak menampik adanya kemungkinan penarikan sejumlah uang yang dilakukan oleh oknum. Bisa saja oknum tersebut dari luar pihak Disdukcapil. Sebab tak hanya pegawai negeri sipil (PNS) yang berada di kantor Disdukcapil yang sarat dengan pelayanan masyarakat itu.
"Apa yang disampakan Apdesi ini jelas merupakan masukan buat kami. Kami akan cek dan lihat siapa saja yang melakukan itu agar kedepan bisa dievaluasi. Itupun kalau benar adanya," ujar Aca.
Mengenai keinginan pembuatan e-KTP dikembalikan ke kecamatan Aca menolaknya. Sebab hal itu bertentangan dengan UU No 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang menyubutkan jika hal itu tidak bisa dilakukan. Dipindahkannya proses administrasi kependudukan dari kecamatan ke intansi terkait bukan keinginan kepala dinas maupun bupati.
"Dalam UU itu mengamanatkan jika yang menandatangi dan memproses e-KTP itu adalah pejabat yang memiliki kewenangan, nah apakah kecamatan harus memaksakan diri, itu berarti bertentangan dengan UU. Saya akan menggugat ketika yang menandatangani itu bukan yang memiliki kewenangan," ujar Aca.
Ditegas Aca, persoalan warga yang merasa kejauhan dan keberatan itu merupakan hal lain yang harus diatur dengan kebijakan pelayanan. ISalah satunya pihaknya telah melakukan pengkajian untuk mengantisipasi keluhan warga, baik membuat unit pelaksana teknis daerah (UPTD) maupun dikembalikan di kecamatan.

"Bagi kami tidak masalah, mau di kecamatan atau di dinas. Yang penting dengan syarat bahwa regulasi dan aturan harus ditempuh, yaitu yang menandatanganinya adalah pejabat yang memiliki kewenangan. Kalau melanggar saya yang akan menolak paling di depan," kata Aca [KC-02/g]**. 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!















CIANJUR, [KC].- Meski angka kemiskinan di Kabupaten Cianjur trendnya mengalami penurunan, namun jumlahnya tidak signifikan. Hal ini membuktikan bahwa daya beli masyarakat Cianjur perlu ditingkatkan untuk terus menekan angka kemiskinan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cianjur Suharno melalui Kepala Seksi (Kasi) Statistik Sosial, Dedi Sugandi mengatakan, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan, angka kemiskinan di Kabupaten Cianjur tahun 2013 mencapai 267.887 jiwa. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan angka kemiskinan pada tahun 2012 sebesar 292.219 jiwa.
"Kalau melihat data memang mengalami penurunan. Tahun 2012 silam prosentase penduduk miskin di Kabupaten Cianjur mencapai 13,18 persen, pada tahun 2013 menurun menjadi 12,02 persen. Berarti ini ada sejumlah peningkatan daya beli masyarakat meski tidak signifikan," kata Dedi saat dihubungi, Senin (27/10/14).
Dikatakan Dedi, salah satu faktor yang menyebabkan turunnya angka kemiskinan di Kabupaten Cianjur tidak terlepas semakin menggeliatnya industri sehingga semakin banyak menyerap tenaga kerja. Selain itu semakin berkembangnya sektor perdagangan juga menjadi salah satu indikasinya.
"Cianjur ini juga terkenal sebagai menyumbang TKI cukup banyak. Mereka banyak yang cukup berhasil ditandai dengan samakin tingginya kiriman uang ke keluarganya. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan turunya angka kemiskinan," paparnya.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur Sudrajat Laksana mengatakan, salah satu upaya untuk menekan terjadinya kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Cianjur, saat ini telah ada Dewam Ketahanan Pangan (DKP). Organisasi tersebut diharapkan mampu berbuat banyak dalam rangka pembangunan ketahanan pangan.
"Salah satu tujuan dibentuknya DKP tidak lain untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, baik dari segi jumlah, mutu, keamanan dan keragaman sehingga setiap rumah tangga mampu mengkonsumsi pangan setiap saaat. Tidak hanya itu rumah tangga juga mampu mengkonsumsi pangan yang cukup, aman, bergizi dan sesuai pilihannya untuk menjalani hidup sehat dan produktif," katanya.

Untuk mewujudkan itu semua, perlu dukungan semua pihak. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan rakyat. "Kita harapkan dengan berbagai program yang ada, angka kemiskinan di Kabupaten Cianjur ini bisa ditekan semaksimal mungkin. Meningkatnya daya beli masyarakat otomatis akan menurunkan angka kemiskinan," paparnya [KC-02]**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!






CIANJUR, [KC].- Puluhan orangtua di Kabupaten Cianjur telah melaporkan anaknya ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Cianjur. Laporan para orang tua tersebut untuk meminta BNN agar merehabilitasi anak mereka dari ketergantungan narkoba.

Kepala BNN Kabupaten Cianjur, Hendrik mengatakan, diduga merasa ketakutan kawatir akan ditahan, anak-anak yang kecanduan narkoba itu msih juga belum mendatangi BNN untuk ikut program rehabilitasi. "Kita coba lakukan pendekatan kepada mereka agar mau datang. Mudah-mudahan bisa secepatnya mereka datang dan segera ditanganu," kata Hendrik saat dihubungi, Senin (27/10).

Dikatakan Hendrik, berdasarkan pengakauan para orang tuanya, anak-anak itu memang korban dari penyalahgunaan narkoba. Sehingga upaya yang harus dilakukan adalah merehabilitasinya agar tidak lagi mengkonsumsi narkoba.

Selain melakukan pendekatan agar anak-anak itu mau datang ke BNN, ia juga berupaya memberikan pemahaman agar bisa segera datang untuk selanjutnya mengikuti program rehabilitasi di Lido, Bogor hingga tidak kecanduan lagi. "Sebelum kita ikutkan, mereka kita lakukan dulu assasment dengan pemeriksaan dokter dan akan kami berikan rekomendasi agar bisa mendapatkan perawatan khusus," katanya

Pihaknya juga menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak-anak korban penyalahan narkoba itu bukan mengarahkan pada hukuman, melainkan sebatas upaya pemetaan. "Kami minta anak-anak tidak usah takut, karena korban penyalahgunaan narkoba itu jadi prioritas untuk diselamatkan dan tidak akan dikenai hukuman," jelas Hendrik.

Agar proses penyembuhan bisa berhasil kata Hendrik, salah satu kuncinya adalah keikhlasan dan kesiapan yang bersangkutan selama mengikuti rehabilitasi. Jika tidak, maka hasilnya pun tidak akan maksimal.

"Untuk itulah selama ini kita konsen dan gencar dalam melakukan sosialisai dan penyuluhan di sekolah, lembaga dan istansi. Harapannya, bisa semakin banyak korban narkoba yang bisa kita selamatkan agar tidak menjadi ketergantungan akibat penyalahgunaan narkoba," tegasnya [KC-02/g]**.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
CIANJUR, [KC].- Sebuah kios yang berisikan peralatan musik di Kampung Baros Kulon, Desa Sukataris, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, ludes terbakar api sekitar pukul 01.00, Senin (27/10/14). Belum diketahui persis penyebab terjadinya kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan, kios yang terbakar tersebut milik Jajang Junaedi (50), warga Kampung Lembur Tengah RT 01/08, Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur. Kios tersebut disewanya sejak lima tahun silam.
"Saya sudah lima tahun menyewa kios itu. Sekarang ludes terbakar, padahal itu menjadi salah satu tumpuan mencari rejeki saya," kata Jajang ditemui di tempat kejadian perkara (TKP).
Jajang mengaku selama ini berusaha menyewakan alat-alat musik untuk pernikahan, pesta, dan acara musik lainnya. Ia mempekerjakan lima karyawan yang membantunya selama ini. Setiap bulannya ia mengantongi pemasukan sebesar Rp 5 juta dari setiap alat musik yang disewakan.
"Kios yang terbakar itu didalamnya ada alat musik lengkap, mulai dari drum dua set, gitar lima set, mikser, speaker 30 boks, dan uang tabungan sebanyak Rp 70 juta. Semuanya tidak ada yang tersisa, ludes. Terbakar," katanya.
Rencananya kata Jajang, uang tabungan senilai Rp 70 juta yang tersimpan didalan kios itu akan dibelikan sejumlah alat musik baru di Kabupaten Sukabumi. Uang tersebut dikumpulkan selama tiga tahun terakhir.
"Sekarang saya menganggur, karena sudah habis semua terbakar. Saya tidak tahu mau kerja apalagi. Karyawan saya juga menganggur. Tidak hanya alat musik yang terbakar, dagangan saya juga habis semuanya," kata pemilik grup musik Nurista itu.
Sementara itu, peristiwa kebakaran tersebut, selain meluluhlantakkan dua kios, juga mengakibatkan satu rumah sewaan yang bersebelahan juga ikut terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Penghuni rumah sewaaan yang berdempetan dengan kios Jajang, yakni Yeyet (50), langsung terbangun ketika mendengar teriakan kebakaran.
"Kejadian begitu cepat, api berasal dari ruko milik Jajang. Saat itu beberapa warga melihat api belum begitu membara. Wargaberupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Pas kebetulan tidak jauh dari lokasi kejadian ada air sungai irigasi," kata Ahyar (52) warga Kampung Baros Kulon ketika ditemui di tempat kejadian perkara (TKP).
Bukannya api padam saat beberapa warga berupaya memadamkan api, tapai malah membesar. Akibatnya satu unit rumah milik Apan (75) terpaksa dikorbankan lantaran posisi rumahnya tepat berada di belakang kios dan satu rumah sewaan yang terbakar.
"Terpaksa dikorbankan, gentengnya diturunkan oleh warga, kalau tidak kebakaran bisa meluas, karena lokasi rumahnya berdempetan," katanya.
Akhirnya kobaran api berhasil dikuasai setelah dibantu dengan tiga mobil pemadam kebakaran (damkar) yang datang ke TKP. "Setelah berjuang keras warga dan pemadam, api berhasil dipadamkan," jelasnya. Adapun pemilik kios yang ikut terbakar lainnya, yakni Deden (28), seorang pedagang sembako dan Aep (25) pedagang baso.
Kapolsek Karangtengah, Kompol Darmaji, membenarkan adanya kebakaran yang meluluhlantakkan sejumlah kios. Namun ia belum bisa memastikan penyebab terjadinya kebakaran. Alasanya belum ada laporan resmi dari korban mengenai kejadian tersebut.

"Kita belum bisa memastikan penyebab terjadinya kebakaran. Semuanya masih dalam penyelidikan dan kami sangat menunggu laporan dari para korban yang tempatnya terbakar," ujar Darmaji [KC-02//]**. 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!












CIANJUR, [KC].- Iklim investasi di kawasan wisata Cipanas akan gulung tikar jika Pemkab Cianjur tidak peduli terhadap kondisi kemacetan yang terjadi disepenjang akses jalan menuju Cipanas. Kalau terus dibiarkan tidak ada upaya penanganan, maka bisa dipastikan pengunjung akan meninggalkan kawasan yang dijuluki kota dolar itu.
Hal itu sangat terbalik jika melihat fakta bahwa kawasan Cipanas merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari beberapa sektor. Sudah sepantasnya kalau Pemkab Cianjur memberikan perhatian lebih, bukan malah sebaliknya.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Satyawan Hambari mengatakan, salah satu ancaman yang dalam jangka panjang akan mengakibatkan para pelaku usaha di kawasan wisata Cipanas gulung tukar adalah kemacetan. Saat ini akses jalan menuju Cipanas atau jalur utara sudah acap kali terjadi kemacetan.
Demikian juga jalur ke arah Bandung, setidaknya ada 12 pabrik yang berdiri disepanjang jalur jalan nasional itu. Begitu bubaran akan terjadi kemacetan, karena berapa ribu karyawan dan banyak kendaraan yang memadati jalan. Hal serupa juga terjadi di jalan mengarah ke Sukabumi.
"Tinggal bagaimana solusinya kalau kondisinya seperti itu. Pertanyaanya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)nya kemana Cianjur? Kalau ada apakah pabrik-pabrik itu sudah memenuhi syarat, karena keberadaanya harus memenuhi analisa dampak lingkungan sampai rekayasa lalu lintasnya," kata Satyawan saat dihubungi, Minggu (26/10).
Dikatakan Satyawan, banyak pabrik satu sisi memang banyak menyerap lapangan kerja, tetapi mengorbankan hal lainya. "Yang menjadi saya sedih banyak lahan pertanian berkurang dan menjadi lahan industri. Kalau seperti apa bedanya dengan kasus yang terjadi di Bogor masalah alih fungsi lahan," katanya.
Melihat kondisi tersebut bisa dipastikan iklim usaha di Cipanas akan terancam. Pemkab Cianjur harus bertanggungjawab, karena selaku regulator dalam mengeluarkan perijinan. "Dalam hal ini bupati yang paling bertanggungjawab, apakah kondisi seperti ini akan dibiarkan terus," katanya.
Akibat terjadinya kemacetan dari "penjuru angin" Satyawan menegaskan, tingkat kunjungan dan hunian hotel dan restoran terus menurun. "Tidak menurun bagaimana, kalau ke Cipanas dari Jakarta perlu waktu enam jam akibat macet, sedangkan ke Singapura saja cuma tiga jam, jelas ini persoalan," katanya.
Hal senada juga dirasakan oleh pedagang yang biasa berjualan di Jalan Raya Cipanas. Dalam beberapa tahun terakhir pembeli yang berkunjung sangat sepi. Sehingga menurunkan pendapatan.
"Jauh dengan waktu tahun sembilan puluhan, kita berjualan sangat rame. Kita bisa buka selama 24 jam, sekarang jam 21.00 WIb saja sudah sepi. Mungkin karena jalannya seringkali macet, jadi pengunjung ke Cipanas itu enggan datang," kata Siti Aisyah (45) seorang pedagang warungan.

Pihaknya hanya bisa berharap, Pemkab Cianjur bisa lebih memperhatikan kawasan wisata Cipanas. Karena kalau sepi pengunjung dampaknya sangat dirasakan oleh para pedagang. "Sebagai rakyat kecil hanya bisa berharap, Cipanas bisa rame seperti dulu. Kalau jalannya seringkali macet, berarti harus ada solusi, itu tugas pemerintah," katanya [KC-02]**. 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!









CIANJUR, [KC].- Sebuah rumah panggung berukuran 5x8 meter milik Herman (28) di jalan raya Jonggol Kampung Pasir Astana RT 02/RW 04 Desa Sindang Raja Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, Sabtu (25/10/14) ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dugaan penyebab kebakaran dari konsleting listrik.
Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan, peristiwa kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 15.00 WIB. Saat rumah dalam kondisi kosong ditinggal penghuninya. Herman yang berprofesi sebagai buruh taani itu belum pulang kerumahnya. Sedangkan istrinya Wulandari tengah mengantar anaknya berobat.
"Tiba-tiba api sudah membesar, kami bersama masyarakat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Tapi sulit untuk dipadamkan, kami berupaya agar api tidak menjalar ke bangunan rumah lainya," kata Dedi (52) punduh IV RT 01/RW 04 Kampung Pasir Astana , Desa Sindangraja.
Kapolsek Sukaluyu AKP Achmat Suprijatna membenarkan adanya kebakaran yang meluluhlantakkan sebuah rumah panggung. Saat kejadian rumah dalam kondisi terkunci ditinggal penghuninya.
"Keterangan yang kita dapatkan, penghuni rumah tengah memasak dengan menggunakan rise coocker sebelum ditinggal pergi. Dugaan sementara dari sambungan listrik yang konslet hingga menyebabkan terjadinya kebakaran," kata Achmad saat dihubungi terpisah.
Dugaan dari konsleting listrik diperkuat dengan ditemukannya sekitar 100 meter kabel bukan sambungan dari PLN dalam keadaan kebakar. "Hasih pengecekan di TKP di dapati sambungan listrik (mencantol) dari rumah orang tuanya bernama Uwed. Jarak penyambungan dari rumah orangtuanya sekitar 100 meter dengan melawati genting rumah tetangga korban sebanyak tiga rumah," jelas Achmad.
Atas kejadian tersebut pihaknya kemudian memberika penerangan kepada masyarakat di TKP tentang bahaya penggunaan kabel ukuran kecil (bukan peruntukan PLN) tanpa seijin PLN. "Kita himbau kepada masyarakat tidak coba-coba menggunakan kabel yang bukan keperuntukannya dalam menyambung listrik, karena akan berakibat fatal menyebabkan terjadinya konsleting listrik dan kebakaran," katanya [KC-02]***.


Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!







CIANJUR, [KC].- Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Cipanas, KH. Solahudin Al Ayubi menegaskan, kegiatan Gebyar Muharam kali ini diinisiasi oleh beberapa kalangan. Semua pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari Organisasi Kemasyarakatan, Kepemudaan, Pendidikan dan Muspika Kecamatan.

"Baru dua kecamatan saja gaungnya sudah luar biasa, kedepan kita akan lebih perluas lagi. Kita ingin jangan hanya gaungnya itu tahun baru masehi saja, tapi selaku umat islam tahun baru hijriyah harus bisa lebih," kata pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Al Bisri saat ditemui lapang depan Istana Kepresidenan Cipanas, Sabtu (25/10/14)

Gebyar Muharam tersebut dilaksanakan tidak lain untuk menggirohkan umat islam tentang perjuangan rosululloh Muhammad SAW bahwa dengan gigihnya bisa mencapai apa yang di cita-citakan tanpa gundah walau banyak rintangan yang dihadapi. "Mudah-mudahan generasi kedepan ini bisa meneruskan perjuangan rosululloh sehingga ada penyambung lidah," katanya.

Gebyar Muharam yang dipusatkan di lapang depan Istana Kepresidenan Cipanas itu juga diwarnai dengan pawai taaruf yang melibatkan ribuan santri, pelajar, OKP. Selain itu juga diberikan santunan terhadap sekitar 5.000 anak yatim. Kegiatan ditutup dengan tausiyah dari Habib Alwi Bin Al-Habsyi seorang ulama dari jakarta [KC-02]**.

CIANJUR, [KC].- Tidak kurang dari 10 ribu umat islam dari wilayah Kecamatan Pacet dan Cipanas Kabupaten Cianjur turut larut memeriahkan peringatan tahun baru hijriyah 1 Muharam 1436 Hijriyah yang jatuh pada Sabtu (25/10/14). Kegiatan tersebut dilaksanakan dan dipusatkan di lapang depan Istana Kepresidenan Cipanas.

Kegiatan yang dilaksanakan dan diprakarsai oleh sejumlah tokoh umat islam dikawasan wisata Cipanas itu juga dijadikan ajang desakan pencanangan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional (HSN) sebagaimana janji Presiden Jokowi (Joko Widodo) saat kampanye sebelum menjadi presiden.

Kondisi tersebut bertolak belakang dengan yang ada di Cianjur kota. Peringatan 1 Muharam di pusat Cianjur kota terpantau sepi. Tidak mencolok ada kegiatan seperti yang terjadi di kawasan wisata Cipanas. Setiap tahun peringatan 1 Muharam selalu diwarnai dengan berbagai kegiatan yang dihadiri oleh ribuan masyarakat.

Ketua Panitia pelaksanaan Gebyar Muharram 1426 Hijriyah KH. Misfallah Yusuf mengungkapkan, peringatan tahun baru hijriyah 1 Muharam yang dikemas dalam kegiatan Gebyar Muharam tersebut merupakan program yang dilaksanakan setiap tahunnya. Kegiatan yang dilaksanakan kali ini merupakan yang ke lima telah dilaksanakan.

"Apa yang kita lakukan ini merespon janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadikan tanggal 1 Muharam atau tahun baru islam sebagai Hari Santri Nasional (HSN). Dari sinilah kita mulai, kita ingin bahwa peringatan tahun baru islam ini benar-benar dirasakan oleh umat islam. Tidak hanya memperingati, jauh lebih dari itu bisa meningkatkan iman dan taqwa," kata Misfallah disela kegiatan.

Pihaknya berharap, kedepan kegiatannya bisa dilaksanakan lebih baik lagi, terutama kegiatan-kegiatan yang menyangkut upaya peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. "Peringatan 1 Muharam kali ini kita mengambil tema Gebyar Muharam 1436 Hijriyah Cipanas Bershalawat, kedepannya bisa diikuti lebih banyak lagi. Kalau saat ini hanya 10 ribu peserta,kedepan ingin lebih banyak lagi," katanya [KC-02/tis]**.


CIANJUR, [KC].- Pasar Cipanas menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sejumlah pasar yang ada di Kabupaten Cianjur. Pada tahun 2014, retribusi pasar yang pernah terbakar pada lima tahun silam itu ditargetkan sebesar Rp 920 juta.
"Saat ini retribusi yang masuk sudah diatas 60 persen. Kita optimis sisa dua bulan kedepan target bisa tercapai sesuai yang ditetapkan, dan insya allah bisa melebihi," kata Kepala Pasar Cipanas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Cianjur, Kusmiaji, Kamis (23/10/14).
Pada tahun 2013 lalu kata Kusmiaji, Pasar Cipanas dibebankan target retribusi sebesar Rp 530 juta. Dari besaran tersebut terealisasi sebesar sekitar Rp 700 juta melebihi target yang dibebankan.
"Pada tahun 2014 ini targetnya mencapai Rp 920 juta, terjadi kenaikan sekitar 80 persenan. Mudah-mudahan saja bisa terlampaui. Kita optimis untuk itu, jika elihat kondisi transaksi yang ada saat ini," katanya.
Untuk mendorong agar target PAD dari sektor retribusi pasar Cipanas terlampaui, pihaknya melakukan berbagai upaya. Salah satunya selalu menjaga kebersihan Pasar Cipanas. Karena diyakini dengan kebersihan terjaga, otomatis pedagang maupun yang berbelanja akan terasa nyaman.
"Pasarnya bersih, kita yakin konsumen akan lebih nyaman dalam berbelanja. Sehingga akan kembali lagi datang, otomatis akan meningkatkan transaksi penjualan. Dampaknya pedagang akan semakin bisa berkembang. Kita kerahkan pasukan kebersihan secara berkesinambungan," paparnya.
Selain itu juga dilakukan peningkatan keamanan agar para pedagang bisa merasa aman dalam berjualan. "Kita juga berikan layanan informasi setiap satu jam sekali, baik mengenai himbauan maupun informasi. Bahkan kami siap mempromosikan hasil dagangan milik para pedagang secara cuma-cuma," katanya.
Kepala Disperindag Kabupaten Cianjur, Himam Haris melalui Kepala Seksi Bina Perdagangan, Sukri mengatakan, pada tahun 2014 target PAD dari retribusi pasar mencapai Rp 3 miliar lebih. Hingga akhir September sudah terealisasi sekitar Rp 2 miliar lebih.
"Kalau melihat target memang cukup besar, tapi sepertinya tahun ini tidak akan tercapai karena sejumlah pasar besar mengalami musibah kebakaran seperti pasar Ciranjang, pasar Induk, pasar Warongkondang dan pasar Cibeber. Tapi kita tetap berupaya agar retribusi pasar ini bisa maksimal," kata Sukri terpisah.
Diakui Sukri, selama ini penyumbang PAD terbesar dari retribusi pasar berasal dari pasar Cipanas. Pasar berkonsep zoning itu mampu menyumbang PAD setiap tahunya melebihi target yang ditetapkan.

"Dari 15 pasar yang ada, pasar Cipanas paling besar menyumbang PAD. Potensinya memang paling bagus, tahun ini juga kami optimis bisa terlampaui," katanya [KC-02]**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!









CIANJUR, [KC].- Kasus Jasa Keuangan mendominasi perkara sengketa konsumen yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Hal ini terjadi salah satunya akibat ketidak tahuan konsumen mengenai hak-hak konsumen yang semestinya harus dilindungi.
Pimpinan Cabang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Vonis Kabupaten Cianjur, Dede Ichwan mengatakan, setidaknya ada 9 pengaduan sengketa konsumen yang masuk ke LPKSM. Dari 9 perkara tersebut semuanya merupakan perkara jasa keuangan.
"Kasunya mayoritas perbankan dan lembaga finance. Konsumen selalu menjadi korban, akibat ketidak tahuannya. Mereka banyak dirugikan akibat ketidak tahuanya itu. Hak-haknya selaku konsumen tidak dipenuhi," kata Dede Ichwan saat ditemui di kantornya, Kamis (23/10/14).
Dikatakan Dede, dari 9 pengaduan yang diterimanya, semuanya ditindak lanjuti. Empat perkara diantaranya berhasil diselesaikan secara mediasi tanpa melalui sidang di Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK).
Ke empat perkara yang berhasil diselesaikan itu terkait sengketa hutang piutang dengan perbankan. Seperti kasus dengan salah satu bank di Cianjur. Konsumen yang merupakan korban kebakaran Pasar Induk Cianjur oleh pihak bank selalu ditagih angsuran. Padahal konsumen tersebut dalam kondisi bangkrut dan merugi.
"Pada saat kebakaran konsumen masih punya hutang dan bank mengetahui, nasabah melaporkan, baik ke bank maupun instansi. Bank tidak mau tahu malah minta penagihan bahkan perintah eksekusi jaminan. Setelah melakukan musyawarah melalui pendekatan, hasil kesepakatan ada dua orang dibebaskan dan dua orang diberi kelonggaran waktu sampai satu tahun tidak melakukan pembayaran kredit tidak dihitung bunga selama satu tahun. Baru satu tahun kemudian berjalan seperti biasa," katanya.
Sementara lima perkara lainya saat ini masih dalam penanganan. Kasus yang menonjol terkait dengan perkaraa leasing kendaraan. Bahkan perkaranya tengah proses dalam persidangan BPSK di Kota Sukabumi.

"Perkaranya tengah dalam persidangan, kasusnya dengan leasing kendaraan. Pihak leasing semena-mena menarik kendaraan konsumen mengabaikan ketentuan yang berlaku. Padahal jelas aturan melarang perusahaan pembiayaan (leasing), menarik kendaraan bermotor baik mobil maupun kendaraan roda dua yang masih nunggak kredit sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan," jelasnya [KC-02]**. 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!






CIANJUR, [KC].- Sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pengusaha Sihombing di Jalan Hanjawar-Pacet Kampung Gedug RT 02/07 Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, Kamis (23/10/14). Penggeladahan tersebut diduga terkait dengan kasus suap yang menimpa Bupati Karawang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Berdasarkan pantauan, petugas KPK yang berjumlah sekitar lima orang itu sempat menunggu pengusaha yang tengah keluar rumah. Namun lantaran tidak datang juga akhirnya petugas membuka paksa pintu kamar rumah pengusaha tersebut. Namun saat akan dibuka, sekitar pukul 11.30 WIB pengusaha Gemsar Sihombing datang bersama istrinya.
"Pas pintu sudah mau terbuka, yang bersangkutan datang. Sehingga petugas KPK meminta maaf kepada pengusaha dan mengganti bagian kunci yanh rusak dibuka paksa. Setelah itu bersama Sihombing petugas KPK masuk kedalam kamar," kata seorang petugas kepolisian yang minta tidak disebutkan namanya.
Setelah didalam kamar, petugas KPK sebanyak lima orang memeriksa sejumlah dokumen dan mendokumentasikannya. Belum diketahui persis dokumen apa saja yang diamankan oleh petugas KPK. Satu persatu berkas diperiksa dengan teliti. Bahkan nampak sebuah buku rekening bank turut diamankan.
"Tadi saya melihat sejumlah berkas dokumen dimasukkan kedalam map warna coklat. Tapi gak tahu berkas apa saja, hanya saja saya melihat ada buku tabungan bank turut dibawa," kata Odih (42) Ketua RT 02/RW 07 Kampung Gedug Desa Batulawang saat ditemui terpisah.
Ia mengaku diminta oleh KPK untuk menyaksikan penggeledahan saja, selebihnya tidak tahu banyak. "Saya tidak tahu untuk apa digeledah, hanya diminta menyaksikan. Termasuk saat petugas KPK membongkar kunci kamar Sihombing, saya hanya menyaksikan saja. Begitu juga saat masuk didalam kamar, saya hanya melihat data berkas difoto dilihat diperiksa. Ada sedikit yang dipisahkan tapi tidak tahu berkas apa. Cuma menyaksikan saja," katanya.
Berkas-berkas yang diambil dari dalam kamar selanjutnya dimasukkan kedalam amplop warna coklat. "Saya melihat petugas KPK membawa berkas dalam amplop atau map warna coklat dibawa ke ruangan tengah dan diperiksa, serta terlihat bawa buku bank sebanyak 2 buku," katanya.
Sementara itu seorang petugas KPK yang melakukan penggeledahan saat dikonfirmasi enggan memberikan keterangan lebih detail. Petugas tersebut sambil berlalu hanya menjelaskan bahwa kedatangannya terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan Bupati Karawang Ade Swara.
"Kami datang kesini (rumah pengusaha) terkait dengan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pengembangan dari kasus yang menimpa Bupati Karawang, intinya itu," kata seorang petugas KPK yang tidak mau menyebutkan namanya.
Pihak KPK mengindikasikan pengusaha asal Cipanas ini memiliki kedekatan dengan Bupati Karawang Ade Swara. "Intinya kedatangan kami terkait kasus TPPU yang melibatkan bupati Karawang," kata petugas tersebut sambil berlalu menaiki kendaraanya.

Komisaris PT. Daya Boho Mandiri
membenarkan, jika ada sejumlah petugas KPK mendatangi rumahnya dan melakukan penggeledahan. Menurutnya, KPK datang untuk melakukan pemeriksaan keterkaitannya dengan kasus TPPU Bupati Karawang.

"Anggapan mereka mungkin saya ada indikasi sehingga rumah saya digeledah. Ada beberapa dokumen milik saya yang disita dan dibawa setelah penggeledahan. Termasuk sebuah buku bank dan data harga tanah di Karawang," kata Gemsar.
Gemsar mengaku tidak begitu kenal dengan Bupati Karawang. Ia hanya mengenal Bupati Karawang ketika menawarkan tanaman hias pada pelaksanaan MTQ 2012. Itu pun tidak bertemu langsung lantaran diarahkan ke Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang.

"Karena tidak ada anggaran waktu itu tidak jadi dan terakhir saya komunikasi dan bertemu 17 Mei. Dan sampai sekarang belum komunikasi lagi," kata Gemsar yang menyebutkan dirinya sempat diperiksa KPK di Jakarta Rabu 22 Oktober 2014 [KC-02]**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!












CIANJUR, [KC].- Puluhan masyarakat Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur rela mengantri berjam-jam demi mencairkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat RI tahun 2014 di BRI Unit Cipanas. Mereka menerima bantuan masing-masing sebesar Rp 7,5 juta untuk pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu)
"Saya dan anggota kelompok datang sekitar pukul 08.00 WIB. Sampai pukul 12.45 WIB belum beres. Masih ada sejumlah anggota yang belum terlayani, harus mengantri dengan masyarakat lainya," ujar Ujang saat ditemui ketika menunggu antria di BRI Unit Cipanas, Selasa (22/10/14).
Menurut Ujang, ia datang ke BRI Unit Cipanas bersama 11 orang anggota kelompoknya setelah diberitahukan oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) jadwal pencairan. "Kita datang setelah ada pemberitahuan penjadwalan. Alhamdulillah setelah menunggu cukup lama akhirnya bisa dicairkan," tegasnya.
Pencairan bantuan BSPS tersebut tidak dalam berupa uang, artinya penerima bantuan hanya menerima bahan bangunan sesuai dengan Daftar Rincian Pembelian Bahan Bangunan (DRPB) yang diajukan. "Kita hanya menarik dana dan selanjutnya mentransfer ke rekening material, kita hanya terima bahan bangunan sesuai kebutuhan yang kita ajukan," tegasnya.
Hal senada juga di ungkapkan Encep (54) warga Kampung Cikole Desa Batulawang Kecamatan Cipanas. Meski nilainya masih jauh dari kebutuhan, tapi ia merasa sangat terbantu dengan BSPS tersebut. "Kalau dibilang kurang memang kurang, tapi kita patut bersyukur dengaan adanya bantuan ini. Saya akan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan, rumah saya yang tadinya berdinding bilik harus bisa menjadi bata," katanya.
Encep yang datang bersama 9 orang anggota kelompoknya mengaku harus rela mengaantri berjam-jam menunggu giliran. "Dinikmati saja, toh tidak setiap hari ini, bagi saya tidak masalah meski harus menunggu lama, yang penting dana bisa cair dan bisa segera dimanfaatkan," katanya.
TPM BSPS Kabupaten Cianjur Asep Nurhadi (44) mengatakaan, BSPS bagi masyarakat yang memiliki rutikahu. Bantuan tersebut diterima masyarakat setelah sebelumnya dilakukan pendataan dengan berbagai kreteria.
"Salah satu syarat penerima bantuan rutilahu itu status tanahnya harus jelas. Artinya tanahnya harus milik pribadi, bukan milik orang lain, apalagi tanah milik negara, itu jelas tidak bisa," kata Asep terpisah.
Dikatakan Asep, dalam pencairan bantuannya juga dilakukan tidak sekaligus, tapi melalui dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp 3.750.000,- dan tahap kedua Rp 3.750.000,-. "Bantuan ini diterimanya tidak dalam bentuk uang, tapi barang, masyarakatat penerima bantuan juga tidak boleh bantuan ini dijadikan ongkos kerja, ongkos kerja harus diluar dari bantuan," katanya.
Kepala Desa Batulawang H. Nanang Rohendi mengatakan, pada tahun 2014 ini di desanya mendapatkan bantuan pembangunan rutilahu dari Kemenpera RI sebanyak 268 unit. Pada tahun sebelumnya mendapatkan bantuan yang sama sebanyak 146 unit.
"Usulan berdasarkan pendataan yang diajukan sebanyak 332 unit, namun hanya dikabulkan sebanyak 268 unit. Sisanya 76 rutilahu kita akan upayakan mencarikan bantuan dari berbagai sektor termasuk mengajukan ke Pemerintah Daerah," kata H. Nanang saat ditemui terpisah.

Pihaknya mengaku, BSPS tersebut sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Jelas ini besar manfaatnya bagi masyarakat, inginnya kita semua yang masuk kreteria penerima BSPS tercover, dengan jumlah ini saja kita patut bersyukur," katanya [KC-02]**. 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!










CIANJUR, [KC].- Karya Bakti TNI salah satu tujuanya untuk membangun kehidupan sosial yang berkualitas sehingga bermuara pada terciptanya stabilitas keamanan daerah sebagai pondasi dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian ditegaskan Wakil Bupati Cianjur, H. Suranto disela pembukaan kegiatan Karya Bakti TNI tahun 2014 yang berlangsung di lapangan Desa Kamurang Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, Rabu (22/10). 

"Nilai utama yang terkandung dalam kegiatan Karya Bakti TNI adalah untuk terwujudnya ikatan kemanunggalan antara TNI dengan segenap jajaran pemerintah daerah disemua tingkatan serta seluruh lapisan masyarakat untuk bergotong royong membangun kehidupan sosial yang berkualitas sehingga bermuara pada terciptanya stabilitas keamanan daerah," kata Suranto.

Kegiatan Karya Bakti TNI di wilayah Kodim 0608 Cianjur tahun 2014, adalah wujud kepedulian Kodim 0608 Cianjur dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Cianjur untuk bersama-sama melaksanakan karya Bakti TNI dan bakti sosial. "Kami merasa bangga sekaligus memberikan penghargaan kepada seluruh komponen bangsa yang berada diwilayah Kabupaten Cianjur, dalam hal ini dapat memberikan bimbingan dan sumbangsih demi suksesnya kegiatan karya bakti TNI secara nyata untuk pembangunan dibidang prasarana transportasi dan kesehatan yang merupakan salah satu wujud kepedulian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Cianjur," katanya.
Kegiatan karya Bakti TNI tahun 2014 meliputi sasaran fisik yaitu, pembuatan jalan sepanjang 500 meter, pengerasan jalan (3.500 meter), Pembuatan Jembatan (1 buah), Gorong-gorong (6 buah), Pemasangan TPT (2 buah), Pembangunan Madrasah (1 buah), MCK (2 buah). Adapun sasaran non fisik meliputi Penyuluhan Belneg, Wasbang, penyuluhan Hukum serta kegiatan Bakti Sosial yaitu pengobatan massal.

Seusai upacara pembukaan Karya bakti TNI Tahun 2014, Wakil bupati Cianjur didampingi Dandim 0608 Cianjur serta perangkat desa Kamurang Kecamatan Cikalongkulon meninjau langsung kegiatan Karya Bakti TNI, diantaranya adalah peninjauan lokasi pembangunan Madrasah, Pembangunan Jembatan, lokasi Pengerasan Jalan dan kegiatan Bakti Sosial Pengobatan Massal (KC-02)**. 

Gambar Ilustrasi.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!



CIANJUR, [KC].- Dalam rangka pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Cianjur, Pemkab Cianjur akhirnya membentuk Dewan Ketahanan Pangan. Lembaga tersebut berfungsi untuk meningkatkan peran dan fungsi, termasuk dalam mengatasi berbagai masalah ketahan pangan khususnya di Kabupaten Cianjur.
Bupati Cianjur, H. Tjetjep Muchtar Soleh mengatakan, pihaknya berharap besar setelah terbentuknya Dewan Ketahanan Pangan bisa berbuat banyak terkait ketersediaan pangan yang ada diwilayah Kabupaten Cianjur. Dengan adanya Dewan Ketahanan Pangan akan mempermudah dalam pengawasan dan pengendalian atas ketersediaan pangan.
"Pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk menjamin ketersedian pangan yang cukup dari segi jumlah, mutu, keamanan dan keragaman sehingga setiap rumah tangga mampu mengkonsumsi pangan dalam setiap saat, mampu mengkonsumsi pangan yang cukup, aman, bergizi dan sesuai pilihannya untuk menjalani hidup sehat dan produktif," kata Tjetjeu saat ditemui usai mengukuhkan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur di sebuah hotel di Cipanas, Selasa (21/10).
Tjetjep juga meminta, agar Dewan Ketahan Pangan Kabupaten Cianjur segera merumuskan ide-ide dasar dari pembangunan ketahanan pangan, yang disesuaikan dengan kondisi dan kultur masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan strategis pada semua tingkatan, baik dari pergerakan harga-harga pangan, kenaikan BBM dan perubahan iklim yang mempengaruhi daya beli yang berdampak pada meningkatnya kerawanan pangan.
"Pemasalahan daerah rawan pangan di Kabupaten Cianjur, juga tidak bisa dianggap hal yang ringan, dan perlu diselesaikan dalam waktu yang cepat dan secara bersama-sama dengan sasaran dan intervensi yang tepat, serta dikerjakan secara terpadu, sinergis dan terkoordinasi. Inilah salah satu peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan ada di Cianjur," tegas Tjetjep.
Secara terpisah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur H. Sudradjat Laksana, menegaskan, adanya Dewan Ketahanan Pangan diharapkan mampu menjadi pion untun mendorong ketersediaan pangan di Kabupaten Cianjur.
"Dengan adanya Dewan Ketahanan Pangan tentu kita akan lebih mudah dalam penanganan ketika ada suatu persoalan terkait ketahanan pangan, baik itu mengenai ketersediaan pangan dan kualitasnya. Karena dengan dibentuknya lembaga tersebut sudah barang tentu sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pangan yang tersedia," paparnya [KC-02]**.


Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!






CIANJUR, [KC].- Sekitar 10 persen dari jumlah 763 perusahaan berbagai sektor di Kabupaten Cianjur tidak melaksanakan Upah Minum Kabupaten (UMK) tahun 2014 sebesar Rp 1.500.000,- per bulan. Berbagai alasan tidak dilaksanakan UMK oleh perusahaan tersebut, salah satunya perusahaan merugi.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Dinsosnakertrans) Kabupaten Cianjur, H. Sumitra mengatakan, jumlah 10 persen perusahaan yang tidak melaksanakan UMK tersebut berdasarkan data laporan yang disampaikan oleh perusahaan. Ada sejumlah perusahaan yang meminta penundaan pembayaran UMK, ada juga yang minta untuk dibayarkan secara bertahap.
"Yang pasti mayoritas perusahaan mampu membayar karyawan sesuai dengan UMK yang ada. Karena yang melapor terkait UMK jumlahnya relatif sedikit. Dengan demikian bisa dipastikan sisanya membayarkan UMK 2014 sesuai dengan ketetapan," kata Sumitra saat ditemui disalah satu hotel di Cipanas, Selasa (20/10).
Diakui Sumitra, sejak ditetapkanya UMK tahun 2014 Kabupaten Cianjur sebesar Rp 1.500.000,- per bulan, sudah ada perusahaan yang gulung tikar. Perusahaan tersebut tidak mampu membayarkan lagi gaji karyawannya sesuai dengan ketetapan UMK.
"Ada dua perusahaan yang lebih memilih tutup dan memPHK para karyawannya. Kita sudah berupaya memediasi, tapi sepertinya tetap pada pilihannya. Ini sebagai akibat dari kenaikan UMK yang dinilai sebagian perusahaan memberatkan, dan terbukti menutup usahanya," katanya.
Ketika disinggung mengenai rencana kenaikan UMK pada tahun 2015, pihaknya belum bisa memastikan. Apakah akan ada kenaikan ataukah akan tetap seperti UMK sebelumnya. "Yang jelas dengan UMK saat ini Rp 1.500.000,- per bulan, tidak mungkin kalau turun, kita lihat saja nanti perkembangannya," katanya.
Dijelasnkan Sumitra, saat ini sudah ada tim yang terjun kelapangan untuk melakukan survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Tim tersebut dibentuk melibatkan berbagai unsur termasuk pengusaha dan serikat pekerja. Mereka akan memberikan hasil survei pada pekan depan.
"Memang kita dikejar waktu, pada tanggal 7 Nopember 2014 usulannya harus sudah masuk ke tingkat provinsi. Minggu-minggu ini tim survei sudah akan menyampaikan hasil berapa KHL yang layak itu?. Dari situlah nantinya akan kembali dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk menentukan UMK," katanya.
Secara terpisah Ketua Apindo Kabupaten Cianjur Momo Suparmo tidak menampik saat ini tim gabungan tengah turun kesejumlah tempat untuk merumuskan KHL yang menjadi acuan dalam menentukan UMK. "Betul, tim sudah melakukan survei, tinggal menunggu hasilnya. Pada minggu depan ini sudah ada hasilnya," kata Momo terpisah.
Dikatakan Momo, besaran KHL pada tahun 2014 itu mencapai Rp 1.139.000,-. Namun pada saat akan penentuan UMK, terjadi gejolak yang akhirnya menetapkan UMK diatas KHL yang ada. "Kalau tahun ini kita belum bisa memastikan apakah akan naik KHLnya ataukah malah sama dengan besaran UMK? kita tunggu saja hasil dati tim survei yang akan merumuskan," tandasnya [KC-02]**.



Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!










CIANJUR,[KB],-Polres Cianjur melakukan operasi penyekatan di Jembatan Citarum, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Senin (20/10/2014). Kapolres Cianjur, AKBP Dedy Kusuma Bakti, memimpin langsung operasi tersebut.
Berdasarkan pantauan Tribun, sejumlah kendaraan, baik pribadi maupun umum diberhentikan. Kendaraan yang melintasi Jalan Raya Bandung diperiksa kelengkapan surat-suratnya. Selain itu, barang bawaan milik pengendara kendaraan bermotor ikut diperiksa.
Informasi yang dihimpun Tribun, operasi penyekatan itu bertujuan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban dari luar Kabupaten Cianjur jelang pelantikan presiden. Selain itu, operasi itu juga untuk mencegah pergerakan massa yang akan melewati Kabupaten Cianjur. (cis)
CIANJUR, [KC].- Sebanyak 31desa tersebar di 16 wilayah Kecamatan di Kabupaten Cianjur mendapatkan bantuan dana dari Program Pembangunan Infrakstuktur Permukiman (PPIP) 2014. Bantuan dana dari pemerintah pusat tersebut akan disalurkan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Cianjur Yoni Raleda melalui Kepala Seksi (Kasi) Bina Lingkungan Perumahan dan Permukiman Yeddi Indragunawan mengungkapkan harapannya agar dalam pelaksanaannya dapat menyandingkan program tersebut dengan program yang tidak terkafer dalam APBD. Selain itu dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dikatakan Yeddi, program PPIP hampir sama dengan program PNPM Mandiri dimana pada dasarnya program PPIP tersebut bertujuan dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan dan fokus program PPIP ini untuk peningkatan akses, kapasitas perencanaan dan pengembangan masyarakat dalam penyelenggaraan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Program PPIP ini banyak manfaatnya bagi pemerintahan desa, karena pelaksanaanya juga melalui swakelola. Kita berharap program ini terus berkesinambungan, agar manfaatnya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat," katanya.
Pada tahun 2014 ini Kabupaten Cianjur mendappatkan bantuan PPIP di 31 desa di wilayah 16 kecamatan. Bantuan tersebut terdiri dari dua tahap yakni reguler satu dan reguler dua. Untuk reguler satu dilaksanakan di 3 desa diwilayah Kecamatan Cibinong yakni Desa Wargaluyu, Desa Pananggapan dan Desa Sukamekar.
"Sisanya 28 desa berada di reguler 2 yang pelaksanaanya akan segera dimulai. Kita akan sosialisasikan dulu kepada para kepala desa penerima bantuan," kata Yeddi.
Ke 16 kecamatan yang wilayahnya mendapatkan bantuan PPI di Kabupaten Cianjur diantaranya Kecamatan Cibinong 4 desa, Kecamatan Cidaun 3 desa, Kecamatan Cikalongkulon 1 desa, Kecamatan Cilaku 3 desaa, Kecamatan Ciranjang 1 desa, Kecamatan Cugenang 1 desa, Kecamatan Gekbrong 1 desa, Kecamatan Haurwangi 1 desa, Kecamatan Kadupandak 3 desa, Kecamatan Karangtengah 2 desa, Kecamatan Leles 1 desa, Kecamatan Mande 1 desa, Kecamatan Pacet 3 desa, Kecamatan Pasir Kuda 2 desa, Kecamatan Sukaresmi 1 desa dan Kecamatan Warungkondang 3 desa.
"Kalau sebelumnya masing-masing desa mendapatkan bantuan Rp 250 juta, tahun ini baru Rp 100 juta. Tujuan utamanya untuk perbaikan infrastruktur pedesaan yang anggarannya merupakan bantuan langsung masyarakat dari APBN 2014," ujarnya.
Dalam penyaluran dana tersebut akan langsung masuk ke rekening organisasi masyarakat setempat (OMS) yang telah dibentuk terlebih dahulu oleh masyarakat desa. Untuk pencairan dananya akan dilakukan sebanyak 3 kali dimana tahap pertama 40 persen, tahap kedua 30 persen saat pengerjaan fisik sudah mencapai 30 persen dan tahap ketiga 30 persen saat pengerjaan sudah mencapai 60 persen pengerjaan.

Ditambahkannya bahwa dalam sistem pengerjaannya dalam program PPIP ini tidak melalui tender atau dikontrakkan kepihak lain, tetapi pengerjaannya dan material pembangunannya langsung disediakan oleh masyarakat setempat dan dalam pelaksanaan pembangunan infrakstuktur, setiap desanya akan didampingi oleh tenaga ahli atau konsultan [KC-02]**. 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!








CIANJUR, [KC].- Hasil penelitian Situs Megalitikum Gunung Padang yang dilakukan Tim Nasional Pengelola dan Pelestarian Gunung Padang yang dilakukan dengan berbagai macam metode selama ini telah diakui dunia internasional.
Hal itu terjadi setellah Ketua Arkeologi Timnas, Ali Akbar memaparkan hasil riset Gunung Padang pada Konferensi Arkeologi Dunia Konferensi internasional SIEAS di Seoul, Korea Selatan 16-17 Oktober 2014.
Sekretaris Timnas, Erick Ridzky, mengatakan, SIEAS merupakan forum internasional bergengsi yang dihadiri oleh para arkeolog seluruh dunia. Tidak banyak para arkeolog Indonesia yang pernah dan mendapat kesempatan baik dalam forum ilmiah arkeologi dunia ini. 
"Hadir dalam konferensi tersebut para ahli dari berbagai negara terutama untuk mencermati perkembangan riset megalitik di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik. Para ahli yang hadir juga membandingkan dengan wilayah lain di dunia," ujar Erick, Senin (20/10).
Erick menambahkan, para pembicara yang terlibat pada forum tersebut, berasal dari Korea, Amerika,‎ Inggris, Laos, Australia, Mariana Island, Kanada, Belgia, dan masih banyak‎ lagi negara lainnya. Adapun yang dipresentasikan Ali Akbar berjudul "Recent Research at Gunung‎ Padang Megalithic Site ini Cianjur, West Java, Indonesia".
Sebelum konferensi dilaksanakan, lanjut Erick, setiap pembicara diwajibkan menyampaikan paper ilmiah kepada panitia dan kemudian dibagikan kepada‎ para peserta. Ketika hasil riset Gunung Padang dipresentasikan Ali Akbar didepan ratusan arkeolog se dunia itu, para peserta sangat antusias mengikuti presentasinya.
"Banyak peserta tercengang dan terlihat penuh perhatian serta apresiasi diberikan karena metode dan teknik yang digunakan tergolong sangat maju untuk riset arkeologi saat ini," kata Erick.
Setelah presentasi, kata Erick, cukup banyak yang memberikan‎ ucapan selamat dan menunggu kabar baik dari riset selanjutnya. Beberapa peneliti bereputasi internasional dari berbagai negara pun menyatakan siap bekerjasama dan memberikan dukungan yang diperlukan.

"Para peneliti tersebut, memandang situs Gunung Padang tidak hanya penting dalam konstelasi megalitik Asia Tenggara tetapi juga dunia," kata Erick seraya menyebut Forum arkeologi internasional ini amat penting dan strategis bagi setiap arkeolog untuk mendapatkan pengakuan ilmiah secara internasional [KC-02/g]**. 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!







CIANJUR, [KC].- Sedikitnya 300 rumah warga di lima ke RT an Desa Kertajadi Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur terancam terkena imbas banjir bandang kembali menyusul jebolnya tanggul Leuwi Kored akibat bencana alam banjir tahun 2013 lalu.

Berdasarkan informasi, pada tahun 2013 lalu, terjadi bencana alam banjir bandang di sungai Cikangkareng. Bencana alam banjir sampai ke sungai Lewi Kored Kertajadi. Karena, debit air naik, sehingga tanggul jebol dengan lebar sekitar 10 meter kedalaman 30 meter.

"Akibat jebolnya tanggul, sehingga air sungai dan lumpur masuk ke rumah warga di lima ke RT an," kata Saputra Hidayat (40), tokoh masyarakat Cidaun, Minggu (19/10/2014).

Menurutnya, ke lima ke RT an itu, masing-masing RT 01,02,03,04,05. Lima ke RT an itu ada sekitar 300 rumah yang dihuni sekitar 1 ribu jiwa. "Ini harus diantisipasi jangan sampai terjadi ke dua kali, rumah kami terendam banjir dan lumpur," paparnya.

Tak hanya rumah saja, ratusan sawah juga terendam banjir, akibatnya sawah milik warga gagal panen. Hal yang sama dikatakan, tokoh pemuda Cidaun, Bagas Saputra (34). Menurutnya, pemerintah harus segera turun tangan untuk mengantisipasi persoalan ini. "Pemerintah harus segera memperbaiki tanggul yang jebol karena tergerus air," tegasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Demokrat, Irvan Rivano Muchtar, berjanji akan segera membantu warga Cidaun. Pihaknya akan membantu melalui dana aspirasi "Saya akan memperioritaskan anggaran untuk membangun tanggul yang jebol," tutur Irvan seusai melihat lokasi tanggul.

Irvan menambahkan, berbagai persoalan di Kabupaten Cianjur memang beragam. Dari mulai infrastruktur jalan, jembatan, sarana air bersih, irigasi, dan lainnya. "Tentunya persoalan-persoalan itu segera akan direalisasikan, meski harus memakan waktu yang cukup lama," imbuh Ketua FPKT Kab Cianjur ini [KC-02/den]**.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
CIANJUR, [KC].- Warga Kampung Cibogo gempar, menyusul ditemukannya sososk mayat didalam kendaraan minibus yang terparkir dipinggir jalan RT 01/06 Desa Mekargalih, Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, Minggu (19/10). Mayat berjenis kelamin perempuan itu ditemukan di jok belakang kendaraan dalam kondisi mengenaskan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, penemuan mayat itu bermula dari kecurigaan sejumlah warga yang melihat sebuah mobil minibus nopol F 1641 KG yang terpakir di pinggir jalan tepatnya di Kampung Cibogo RT 01/RW 06 Desa Mekargalih, Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.
"Awalnya tidak curiga, saya kira itu mobil tamu yang sengaja di parkir disitu (lokasi penemuan, red)," kata Dani (40) Ketua RT 01/RW 06 Desa Mekargalih, Kecamatan Ciranjang.
Menurut Dani, dirinya dan sejumlah warga pertama kali melihat mobil itu terparkir di sekitar lokasi penemuan mayat sejak, Sabtu (18/10) sekitar pukul 22.00 WIB.
"Malam itu saya sedang ronda, tak tahu persis di parkirnya jam berapa ? Namun, pas saya keluar rumah sekitar pukul 22.00 WIB sampai saya selesai melaksanakan ronda sekitar pukul 04.00 WIB (Minggu dini hari, red) mobil itu masih tetap terparkir," ungkapnya.
Dia menjelaskan, karena mulai curiga dengan posisi mobil yang masih tetap di lokasi semula. Ia meminta kepala desa dan warga lainnya untuk memberanikan diri melihat ke dalam mobil itu.
"Sampai pukul 07.00 WIB, mobil masih terparkir. Akhirnya saya memutuskan untuk melapor ke Kades agar memeriksa dan melihat ke dalam mobil. Ternyata setelah di lihat lewat kaca mobil terlihat di bagian belakang jok mobil ada sesosok tubuh manusia yang tertelungkup," jelasnya.
Setelah yakin ada tubuh manusia di dalam mobil dalam kondisi tertelungkup, selanjutnya dilaporkan ke Polsek Ciranjang. "Kami langsung melapor ke Polsek Ciranjang, dan tak lama sejumlah anggota polisi datang ke lokasi penemuan itu," katanya.
Sementara itu, Kapolres Cianjur AKBP Dedi Kusuma Bhakti membenarkan adanya penemuan mayat di dalam bagasi mobil minibus. "Saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota, posisi mayat tertelungkup di bagian belakang bagasi mobil minibus warna putih," kata Dedi.
Pihaknua beum bisa memastikan aoakah mayat tersebut merupakan korban pembunuhan ataau bukan. Untik penyidikan lebih lanjut, mayat perempuan yang diperkirakan berusia 40 tahunan itu dibawa ke RSUD Cianjur untuk dilakukan visum et repertum.
"Untuk penyelidikan kami bawa mayat itu ke RSUD Cianjur, untuk mengungkap penyebab kematiannya," tuturnya [KC-02/a]**.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!








CIANJUR, [KC].- Untuk mengungkap kendaraan dinas yang belum bayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dilingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Cianjur, sebanyak 61 kendaraan dinas jenis sepeda motor diperiksa fisik dan administrasinya, Jumat (17/10). Pemeriksaan yang dilakukan langsung bidang aset DPKAD itu untuk membuktikan data masih banyak kendaraan dinas yang nunggak PKB.
Kepala Bidang (Kabid) Aset DPKAD Kabupaten Cianjur, Endan Ramdan, mengatakan, untuk membuktikan temuan sebanyak 4434 kendaraan dinas yang menunggak pajak sejak 2009, pihaknya melakukan pemeriksaan. Hal otu dilakukan sebelum dilaksanak
annya apel kendaraan dinas di Kabupaten Cianjur.
"Kami ingin memberikan contoh, makanya kami lakukan pemeriksaan kendaraan dinas yang ada dilingkungan DPKAD. Kami melakukan cek fisik dan administrasi sebanyak 61 motor. Dari hasil pemeriksaan semua sepeda motor milik DPKAD sudah bayar pajak dan layak pakai," kata Endan kepada sejumlah wartawan di kantor DPKAD Kabupaten Cianjur, Jalan KH Abdullah bin Nuh, Kecamatan Cianjur.
Untuk tindak lanjutnya, Endan menegaskan, akan melakukan pengecekan terhadap kendaraan dinas di 16 kecamatan di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan temuanya, sebanyak 726 kendaraan dinas yang dipakai di kantor kecamatan, puskesmas, desa, dan pusat pembinaan dan pendidikan (pusbindik) menunggak PKB.
Adapun 16 kecamatan itu, yakni Campaka Mulya (38 unit), Campaka (40 unit), Sukanagara (48 unit), Takokak (36 unit), Kadupandak (45 unit), Cijati (28 unit), Pagelaran (64 unit), Tanggeung (56 unit), Pasirkuda (34 unit), Cibinong (60 unit), Sindangbarang (47 unit), Cidaun (61 unit), Naringgul (64 unit), Agrabinta (35 unit), Leles (39 unit), dan Cikadu (31 unit).
"Data yang terverifikasi dari 4434 unit kendaraan dinas menunggak pajak yang diinfromasikan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) wilayah Kabupaten Cianjur, ternyata kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Cianjur sebanyak 1810 unit. Dari jumlah tersebut 726 diantaranya berada di Cianjur selatan dan sisanya di Cianjur utara," ujar Endan.
Pihaknya akan mengembalikan data kendaraan yang tidak tercatat milik pemerintah Kabupaten Cianjur dengan dibuatkan surat pemberitahuan status kendaraan. "Ada pengkoreksian kembali karena mereka datanya hanya kendaraan yang tercatat milik pemerintah Kabupaten Cianjur saja. Jadi memang data yang diberikan sebanyak 4434 unit kendaraan itu tercampur dengan kendaraan pribadi milik masyarakat," ujar Endan.
Endan menambahkan, kendaraan dinas yang masuk kendaraan tidak melaksanakan daftar ulang (KTMDU) itu teridentifikasi tak hanya menunggak pajak selama lima tahun. Ada kendaraan dinas yang menunggak pajak sampai 10 tahun lamanya. Ada pula yang menunggak pajak selama satu tahun.
"Kami sudah koordinasi dengan samsat mengenai pembayarannya. Setiap pemegang kendaraan dinas harus memiliki rekomendasi dari bidang aset untuk membayar PKB. Hal ini berlaku seterusnya untuk mempermudah kami mengontrol kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Cianjur. Mengenai biaya untuk PKB, tidak dianggarkan tapi diserahkan ke pemegang kendaraan dinas," ujar Endan.
Mengaca pada kondisi yang terjadi saat ini, Endang mengaku telah memberikan masukan kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk menghindari persoalan yang sama kedepannya. Pada 2015, selain OPD dan kecamatan, desa juga akan diwajibkan menganggarkan dana untuk pembayaran PKB. Sebab selama ini desa tidak pernah menganggarkan biaya untuk PKB dan pemegang kendaraan dinas membayar PKB dengan menggunakan uang pribadi.
"Yang jelas penyebab utamanya kendaraan dinas nunggak pajak, karena kesadaran membayar pajaknya masih minim. Selain itu banyak pemegang kendaraan dinas terutama di wilayah pelosok merasa keberatan untuk membayar pajak lantaran jarak kantor Samsat cukup jauh. Ada pelayanan di Cibinong namun sifatnya bukan untuk cek fisik, hanya pembayaran saja," kata Endan [KC-02/g]**.


Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!