non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cianjur mendatangi kantor Kemenag di Jalan Raya Bandung Sadewata Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, Senin (18/5/2015). Mereka datang ke Kemenag untuk mempertanyakan belum cairnya honor Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang sudah berlangsung selama sembilan bulan.
Sambil membawa berbagai poster yang isinya aspirasi dan harapan, mereka meminta agar honor sebesar Rp1,5 juta per bulan itu segera dicairkan, puluhan guru tersebut berjalan memasuki halaman sambil menyampaikan orasi. Mereka juga mengancam jika tidak dicairkan dalam waktu dekat, para guru madrasah yang berasal dari sejumlah sekolah itu akan mendatangkan massa aksi yang lebih besar lagi.
"Kami menuntut agar honor kami dibayarkan secepatnya. Sudah sembilan bulan kami tidak mendapatkan honor sama sekali. Perhatikan nasib dan hidup kami," teriak salah seorang guru di depan kantor Kemenag Kabupaten Cianjur.
Setelah beberapa waktu menggelar aksi dan berorasi di depan kantor Kemenag, mereka pun diterima berdialog di aula lantai dua Gedung Dakwah untuk menyampaikan aspisarinya. "Silahkan bapak dan ibu ke lantai atas saja. Biar kita bisa saling berdialog," ujar salah seorang pegawai Kemenag Cianjur.
Tika, guru Madrasah Aliyah (MA) Nurul Huda mengatakan, sejak belum diterimanya honor guru tersebut, banyak rekan-rekannya sesama guru madrasah pun harus mengencangkan perut dan terpaksa berhutang sana-sini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia mengaku hanya mengandalkan penghasilan suaminya saja. Sedangkan tabungan yang dimilikinya kini sudah habis dan tidak ada sisa sama sekali.
"Kebutuhan kan terus saja setiap hari, tapi penghasilan tidak ada. Ini kami sudah sampai berhutang. Belum lagi tabungan saya sudah habis, padahal sebentar lagi saya mau lahiran," ungkap Tika yang sedang mengandung itu.
Tika hanya menuntut pencairan honor sembilan bulan sertifikasi guru yang sangat dibutuhkan para guru. Ia sendiri tidak tahu persis apa alasan tidak cairnya honor yang menjadi hak para guru tersebut. Yang ia ketahui hanya bahwa tidak ada anggaran untuk 2014. "Informasinya sish proses dan proses, tapi sampai sekarang masih belum ada kejelasan sama sekali," ucap Tika.
Hal tidak jauh beda juga diungkapkan Anwar Sidik (29), guru MA Yanuris, Ciranjang. Ia menyebut dalam sosialisasi Kemenag kepada para guru madrasah, dikatakan bahwa dana honor tersebut dialihkan untuk penerapan Kurikulum 2013 (Kurtilas) di sekolah-sekolah.
"Itu Kemenag sendiri yang mengatakan pada saat sosialisasi Kurtilas. Padahal itu kan hak kami. Tidak ada persetujuan dari kami, bahkan diajak rembug saja tidak, kok," kecam Anwar.
Dikatakan Anwar, untuk tahun 2014 lalu, pembayaran tunjangan sertifikasi itu masih menyisakan tunggakan selama lima bulan, yakni bulan Agustus-Desember 2013. Kalau ditambah pada tahun 2015 sampai dengan bulan Mei, berarti sudah sembilan bulan yang belum dibayar.
"Di fase pertama kami tagih, Kemenag bilang melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenag sendiri bahwa dana sertifikasi itu dipakai untuk kurtilas. Ya, boleh lah kami tunggu. Tapi hingga Januari, tunjangan itu belum kami terima," terang Anwar. [KC-02/gp]**.
