Perwakilan para Kepala Desa itu akhirnya diterima oleh Kepala Badan Kesbangpol Ajat Laksana. Turut dihadirkan Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Dendy Kristanto dan Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Juwair.
Dalam pertemuan diruang aula Badan Kesbangpol tersebut, puluhan Kades menyampaikan keinginannya terkait pencairan ADD dan Bantuan Desa. Hingga saat ini pencairan bantuan tersebut menjadi persoalan besar bagi para Kades. Dengan terlambatnya bantuan yang sudah berlangsung selama enam bulan lebih, banyak Kades yang terpaksa berhutang.
"Bayangin ini sudah enam bulan, anggaran sampai saat ini belum juga cair, sementara kegiatan harus tetap berjalan. Tentu saja dengan terpaksa para Kades harus mencari dana talangan untuk menutupi kegiatan operasionalnya," keta Ketua DPC Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Cianjur, Agus Ishak ditemui disela aksi, Senin (8/6/2015).
Dikatakan Agus, tidak sedikit para Kades yang saat ini berhutang kepada rentenir. Semua itu gara-gara dana bantuan belum cair. "Pinjam itu harus mengembalikan, apalagi bunganya juga mencapai 20 persen. Yang namanya rentenir itu tidak ada yang murah. Ini terpaksa dilakukan agar kegiatan operasional bisa berjalan," paparnya.
Berlarut-larutnya masalah penciran dana bantuan ADD dan Bantuan Desa itu tidak terlepas dengan peran camat di wilayahnya masing-masing. Ketika peran camat difungsikan pencairan dana tidak akan berlarut-larut. "Kenyataanya ketika Kades menyampaikan ajuan melalui camat dan diperiksa sudah di acc, disampaikan ke BPMD ternyata masih saja salah, seharusnya tinggal memberikan rekomendasi pencairan," katanya.
Untuk itulah kedatangannya bersama para Kades dan perangkat desa untuk yang terakhir kalinya agar masalah pencairan dana bantuan itu dituntaskan. "Kita tidak ingin datang lagi, ini yang terkhir kali, bantuan harus segera dicairkan. Kita tunggu proses lanjutnya, kalau minggu ini tidak cair kami akan kerahkan para Kades untuk berorasi di pendopo," tegasnya.
Ketika disinggung adanya dugaan dana bantuan itu digunakan untuk kegiatan lain, Agus Ishak tidak menampiknya. Menurutnya kemungkinan itu bisa saja terjadi jika melihat prosedur. "Sekarang begini Kepala Desa yang uangnya sudah masuk ke rekening saja itu sulit untuk dicairkan, pertanyaanya ada apa?," katanya.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan BPMD Kabupaten Cianjur Dendy Kristanto mengatakan, keterlambatan pencairan bantuan ADD dan Bantuan Desa lebih mengarah ke hal tekhnis saja. Pihaknya berupaya keras agar seluruh bantuan tersebut bisa segera bisa dicairkan oleh para Kades.
"Kalau semua administrasinya beres dan selesai dana bantuan itu akan cair. Saat ini masih ada sejumlah berkas dari desa yang sudah beres dan dananya sudah masuk rekening, tapi masih ada juga berkas yang tengah diberesin," kata Dendy ditemui terpisah.
Menanggapi keinginan para Kades yang mengharapkan seluruh bantuan dalam minggu-minggu ini bisa cair, pihaknya akan mengambil langkah-langkah. Salah satunya mengundang para Kepala Seksi (Kasi) Kesra Kecamatan untuk diberikan arahan mengenai kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh Kades.
"Hasil dari itu nantinya para Kades yang berkasnya belum lengkap bisa dilengkapi atas bimbingan para Kasi Kesra Kecamatan. Kalau semua sudah lengkah tinggal kita memberikan rekomendasi kepada DPKAD untuk segera mencairkan dananya. Kita harapkan minggu-mingggu ini semuanya sudah selesai dan sekarang juga terus dalam proses," jelas Dendy.
Hingga saat ini setidaknya dari 84 berkas ajuan dari Kades yang sudah dinyatakan lengkap dan sudah direkom, sudah 32 desa sudah cair. Bantuan ADD sudah masuk kerekening masing-masing. Sedang untuk Dana Desa baru 42 desa yang sudah masuk rekening uangnya. "Itu baru data terakhir sekitar pukul 09.00 WIB, kemungkinan terus bertambah," paparnya.
Untuk bantuan Dana Desa dari pemerintah pusat, baru akan dicairkan sebesar 40 persen dari total bantuan Rp 106 miliar. "Yang akan cair sekitar. Rp 42 miliaran. Masing-masing desa berfariasi menerima bantuannya berkisar antara Rp 290 juta dan paling besar Rp 360 juta. Tinggal mengalikan saja kalau sekarang baru turun 40 persennya," jelas Dendy.
Sedangkan untuk ADD besarnya bantuan yang diterima masing-masing desa berkisar Rp 286 juta sampai Rp 460 juta. "Kita berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kita upayakan semua pemberkasan administrasi bisa tertib dan benar dan dananya bisa segera bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan," harapnya [KC-02]**
