January 2016
Sebuah Benih Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1

Suatu ketika, ada sebuah pohon yang rindang. Dibawahnya, tampak dua orang yang sedang beristirahat. Rupanya, ada seorang pedagang bersama anaknya yang berteduh disana. Tampaknya mereka kelelahan sehabis berdagang di kota. Dengan menggelar sehelai tikar, duduklah mereka dibawah pohon yang besar itu.

Angin semilir membuat sang pedagang mengantuk. Namun, tidak demikian dengan anaknya yang masih belia. "Ayah, aku ingin bertanya..." terdengar suara yang mengusik ambang sadar si pedagang. "Kapan aku besar, Ayah? Kapan aku bisa kuat seperti Ayah, dan bisa membawa dagangan kita ke kota?

"Sepertinya, lanjut sang bocah, "aku tak akan bisa besar. Tubuhku ramping seperti Ibu, berbeda dengan Ayah yang tegap dan berbadan besar. Kupikir, aku tak akan sanggup memikul dagangan kita jika aku tetap seperti ini." Jari tangannya tampak mengores-gores sesuatu di atas tanah. Lalu, ia kembali melanjutkan, "bilakah aku bisa punya tubuh besar sepertimu, Ayah?

Sang Ayah yang awalnya mengantuk, kini tampak siaga. Diambilnya sebuah benih, di atas tanah yang sebelu
... baca selengkapnya di Sebuah Benih Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor Satu

CIANJUR,  [KC].- Kantor Kecamatan Cugenang di Jalan Raya Cugenang Desa Cijedil Kab. Cianjur masuk daerah rawan longsor. Hal itu berdasarkan kajian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur.

Atas dasar itu keberadaan kantor Kecamatan Cugenang harus segera diireokasi. Pemkab Cianjur berencana tahun 2016 ini akan membeli lahan untuk kantor kecamatan yang lebih layak dan representatif.

"Tahun ini sudah dianggarakan untuk pembelian kantor Kecamatan Cugenang. Bangunan kantor yang ada saat ini kurang layak, karena berada didaerah yang rawan longsor," kata Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Cianjur, Akos Koswara, Jum'at (29/1/2016).

Pada tahun 2016 ini Pemkab Cianjur hanya mengalokasi anggaran untuk dua pembebasan tanah yakni tanah untuk kantor Kecamatan Cugenang dan sisa tanah untuk Pasar Induk Pasir Hayam. "Untuk tanah pasar Induk Pasir Hayam sisa pembayarannya sekita 3,627 meter dengan perhitungan harga sekitar Rp 1 juta permeter," katanya.

Sementara untuk pembebasan tanah Kantor Kecamatan Cugenang, besarnya disesuaikan dengan kebutuhan. "Lokasinya masih dcari ditempat yang representatif dan tidak rawan longsor. Pihak kecamatan saat ini masih mencari lokasinya. Pemkab sudah menyiapkan anggarannya," papar Akos [KC-02]**
CIANJUR,  [KC].- Kepala Desa Cirumput Kecamatan Cugenang Kab. Cianjur, Beni Irawan mengancam akan menggelar aksi ke Pemkab Cianjur menyusul tidak adanya anggaran bantuan yang masuk ke desanya. Padahal sebelumnya dia telah mengusulkan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.

"Pemerintah kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat. Kami warga Cirumput sangat mendambakan adanya pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas lainnya. Tapi kenapa tidak juga turun," kat Beni Irawan saat dihubungi Jum'at (29/1/2016).

Tidak adanya pembangunan infrastruktur jalan diwilayah Desa Cirumput sudah dirasakan dalam 10 tahun terakhir selama kepemimpinan Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh. "Kami sudah berulangkali mengusulkan, tapi tidak juga ditanggapi. Di musrenbang kami juga sampaikan," katanya.

Karena saking kesalnya tidak kunjung ada pembangunan infrastruktur jalan, warga bersama sejumlah tokoh masyarakat mengancam akan menyegel sumber mata air PDAM. "Ciirumput sangat perlu di perhatikan mengingat kebutuhan air bersih warga kota Cianjur sebagian besar dari Cirumput. Bagaimana kalau warga kota kekeringan air PDAM," katanya.

Dikatakan Beni, sebaliknya kalau warga Cirumput akses jalannya jelek sama saja tidak enak. "Makanya disini harus saling menguntungkan dan saling memahami. Jangan hanya kekayaan dari Cirumput diambil, sementara daerahnya tidak diperhatikan," tegasnya.

Hal senada juga ditegaskan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cirumput, Adi Sunarya, kekesalan warga sudah memuncak. Selama beberapa tahun, tidak pernah ada perbaikan infrastruktur jalan. Padahal sangat dibutuhkan untuk kepentingan warga.

"Disana sini jalan pada rusak, sangat mengganggu aktivitas warga. Usulan perbaikan sudah beruangkali disampaikan. Tapi tetap saja sampai saat ini belum ada tanda-tanda perbaikan," paparnya.

Pihaknya berharap, aspirasi warga bisa diterima oleh Pemkab Cianjur. Jangan sampai warga menyelesaikan dengan jalannya sendiri. "Kami harap pemkab tanggap dengan keinginan warga, jangan sampai menunggu warga marah. Kami ingin pembangunan tetap berjalan tanpa harus mengganggu kepentingan orang lain," harapnya [KC-02]**
CIANJUR,  [KC].- Diduga kesetrum mesin pompa penyedot air di kolam renang, dua anak tewas didalam kolam saat bermain di Kampung Legok RT 01/RW 09 Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang Kab. Cianjur, (29/1/2016). Korban merupakan paman dan keponakan yakni Muhammad Rafi Fardan (6,5) dan Muhammad Rifal (21)

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, peristiwa maut tersebut terjadi sekitar pukul 15.45 WIB. Saat itu sekitar 10 anak tengah bermain dikolam renang keluarga dengan kedalaman air sekitar 50 cm. Kebetulan air kolam renang tersebut tengah dibersihkan dengan menggunakan mesin pompa penyedot air.

Disaat tengah bermain itulah, diduga korban Muhammad Rifal (21) menyalakan mesin pompa air. Pada saat bersamaan korban Muhammad Rafi Fardan berada didekat pompa penyedot air itu. Tiba-tiba badanya kejang-kejang terkena aliran listrik dari kabel pompa air yang diduga bocor.

Melihat keponakannya kesetrum, tanpa pikir panjang Muhammad Rifal berupaya memberikan pertolongan tanpa mencabut aliran listrik yang terhubung dengan pompa. Tak ayal, iapun turut terkena aliran listrik bersama keponakan.

Anak-anak lainya yang melihat berupaya keluar dari air. Mereka berhasil selamat, hanya seorang anak bernama Egi (6) sempat terkena aliran listrik dibagian kakinya. Ia ditarik oleh temannya yang lain dan berhasil selamat. Diantara anak yang bermain dikolam kemudian memberitahukan kepada warga.

"Saat itu saya mendengar anak-anak ramai. Saya kira memang bermain biasa saja. Tapi lama kelamaan ada yang teriak minta tolong. Saya langsung berlari menuju kolam renang. Saat saya tiba sudah ada warga lainya yang juga sama-sama berlari setelah mendengar teriakan minta tolong," kata Beni Baladewa (45) salah satu warga yang menolong korban saat ditemui dilokasi kejadian, Jum'at (29/1/2016).

Menurut Beni, saat ia tiba ditepi kolam, ia melihat dua anak tersebut dalam kondisi terlentang dikolam renang. Disampingnya terlihat mesin pompa penyedot air. "Saya bertiga bersama Iwan dan Dayat. Wawan buru-buru mencabut kabel yang tersambung dengan listrik. Kemudian ia turun mengangkat korban, saya yang menerima dari atas kolam," kata Beni.

Saat diturunkan dilantai samping kolam renang, kondisi kedua korban sudah lemas. "Setelah menaruh dilantai, saya sempat cari kendaraan, pikiran saya dibawa ke rumah sakit. Tapi setelah dicek ternyata sudah meninggal, makanya langsung melaporkan ke polisi. Tidak lama kemudian polisi datang dan mengamankan pompa penyedot air," katanya.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap kedua korban, pihak kepolisian kemudian membawa kedua korban ke RSUD Cianjur untuk dilakukan visum et repertum.

Kapolsek Cugenang Kompol Iwan M melalui Kanit Reskrim Iptu Kusnyata mengungkapkan, dugaan korban meninggal akibat tersengat aliran listrik. "Anak-anak ini tengah bermain di kolam renang, kemungkinan terkena setrum dari kabel pompa penyedot air," kata Kusnyata yang bergegas naik kendaraan menghantarkan kedua korban ke RSUD Cianjur [KC-02]**
Lebay Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1

“Camkanlah ini: siapa binasa dengan tidak bersalah? Dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga,” kata Elifas kepada sahabatnya yang sedang dirundung malang tak berkesudahan.

Elifas, tokoh yang hidup lima ratusan tahun sebelum Masehi, percaya hukum tabur-tuai, hukum sebab-akibat, hukum daya tarik, law of attraction. Jika Anda baik, maka kebaikan akan menghampiri Anda. Jika Anda jahat, maka kejahatan akan mendekati Anda. Apa yang sering Anda pikirkan akan menjadi kenyataan. Jika Anda suka cemas, maka hal-hal yang mencemaskan akan datang berkunjung. Jika Anda berpikir sukses, maka jalan-jalan kesuksesan akan terhampar di hadapan Anda. Terdengar familiar?

Di dekade pertama abad ke-21 ini, cara pandangan Elifas kembali populer berkat orang-orang seperti John Assaraf, Michael Beckwith, Jack Canfield, James Arthur Ray, Bob Proctor, Joe Vitale, Lisa Nichols, Marie Diamond, dan guru-guru The Secret-nya Rhonda Byrne (2006). Dari Kanada, Michael J. Losier (2007) mengirimkan naskah yang sama dengan judul The Law of Attract
... baca selengkapnya di Lebay Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor Satu

CIANJUR, [KC].- Achmad Akbar dilantik menjadi Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mukti menggantikan Budi Karyawan yang naik tingkat menjadi Direktur Utama oleh Bupati Cianjur, H. Tjetjep Muchtar Soleh, Kamis (28/1/2016). Achmad sebelumnya menjabat Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Data PDAM Cianjur.

Pelantikan Direktur UMUM PDAM Cianjur itu dihadiri sejumlah pejabat Pemkab Cianjur,  antara lain Dirut PDAM, Budi Karyawan, para tamu undangan dan jajaran serta staf PDAM setempat.

Pada kesempatan itu Bupati meminta Direktur Umum yang baru serta semua karyawan PDAM untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga keberadaan PDAM Tirta Mukti Cianjur benar-benar mampu melayani semua konsumen dan masyarakat luas secara lebih baik.

"Direktur Umum Tirta Mukti harus lebih berorientasi pada peningkatan prestasi kerja sesuai dengan prinsip administrasi dan prinsip manajemen yang telah dimiliki.dan harus dapat lebih meningkatkan kinerja Perumdam Tirta Mukti Cianjur sebagai penyedia dan pengelola air bersih, serta tetap menjaga kondisi perumdam tirta mukti sebagai perusahaan yang sehat, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah," tegas bupati  [KC-02]**
CIANJUR, [KC].- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cianjur menjadi juara pertama pada pelaksanaan bulan dana Palang Merah Indonesia (PMI) 2015 untuk kategori Dinas, Instansi, Badan dan Lembaga. RSUD Cianjur masuk dalam peringkat terbaik karena menjadi yang tercepat dan melampaui target yang ditetapkan.

"Penghargaan kami berikan kepada RSUD Cianjur yang menjadi peringkat pertama dan melampaui target pada pelaksanaan bulan dana PMI tahun 2015. Ini sungguh prestasi yang perlu di contoh oleh yang lain," kata Panitia Bulan Dana PMI Tahun 2015 Kab. Cianjur, Trens Gumilar kemarin.

Sementara juara ke dua pada pelaksanaan bulan dana PMI itu diraih Polres Cianjur. Sedangkan untuk untuk kategori Kecamatan juara pertama Kecamatan Tanggeung, disusul Kecamatan Kecamatan Cidaun sebagai juara ke dua dan juara ketiga diraih Kecamatan Karang Tengah.

"Untuk kategori pengguna jasa, juara pertama Samsat/KUPP. Wil. 7 Cianjur, dan juara kedua SIM/ Polres Cianjur. Adapun waktu pelaksanaan penyelenggaraan bulan dana PMI tahun 2015 dari terhitung tanggal 1 september 2015 hingga 31 Desember 2015," tegasnya  [KC-02]**
CIANJUR,  [KC].- Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Diskop UMKM) Kab. Cianjur mengumpulkan sejumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) untuk dilakukan pembinaan terkait dengan regulasi aturan tentang perkoperasian. KSP dan USP yang dikumpulkan tersebut selama ini terindikasi belum menjalankan azas dan prinsip koperasi sebagaimana yang diatur dalam UU Koperasi Nomor 25/1992.

Sebagaimana dilansir galamedianews.com KSP dan USP yang diundang Diskop dan UMKM tersebut diberikan materi pemahaman mengenai koperasi yang baik dan benar. Diharapkan dengan adanya pembinaan, usaha-usaha yang berkedok koperasi tapi pelaksanaanya tidak seperti koperasi itu bisa kembali menjadi koperasi yang diamanatkan undang-undang.

Kepala Bidang Koperasi UMKM Kab. Cianjur, Aca Kurniawan mengatakan, dalam melaksankan usahanya koperasi tidak cukup memegang Badan Hukum (BH). Koperasi dalam menjalankan usahan wajib memiliki ijin operasional koperasi.

"Kita berikan pemahaman mengenai regulasi tentang koperasi. Setidaknya ada sekitar 16 regulasi tentang koperasi. Ini harus dipahami dan dilaksanakan oleh koperasi-koperasi tak terkecuali untuk koperasi KSP dan USP," kata Aca disela kegiatan, Kamis (28/1/2016).

Aca mengakui, selama ini ada anggapan bahwa koperasi KSP dan USP yang banyak beroperasi diwilayah Kab. Cianjur di cap sebagai rentenir. Karena prakteknya dilapangan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.

"Atas dasar itulah kami mengumpulkan sejumlah KSP dan USP untuk dilakukan pembinaan. Kami sampaikan mengenai koperasi sebagaimana aturan undang-undang dan itu harus dilaksanakan jika mereka ingin menjalankan usahanya dengan bernaung di koperasi," tegasnya.

Pihaknya juga menawarkan kepada usaha yang berkedok koperasi untuk memilih. Jika masih ingin menggunakan koperasi harus melaksanakan aturan perkoperasian. "Kita kasih pilihan, ternyata mereka masih sepekat untuk berkoperasi. Kami akan lakukan pembinaan, paling tidak mereka kedepan harus bisa melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahunnya," papar Aca.

Usep Ketua Koperasi Ridho Umat mengaku sangat membutuhkan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Diskop UMKM Kab. Cianjur. Pembinaan yang dilakukan hari ini (kemarin) merupakan bentuk kepedulian dan rasa sayang Diskop terhadap perkembangan koperasi.

"Ini bukti kalau Diskop itu memperhatikan koperasi, terlepas ada isu miring apa terhadap sebagian koperasi. Yang jelas bimbingan seperti ini sangat dibutuhkan, paling tidak kami para pelaku usaha yang bernaung di koperasi bisa melek aturan yang seharusnya dijalankan dan ditaati," kata Usep ditemui terpisah.

Tidak usah merasa tersinggung, lanjut Usep, cap adanya koperasi "rentenir" harus disikapi dengan positif. "Dengan melek aturan perkoperasian saya yakin cap rentenir itu akan sendirinya hilang. Karena prinsipnya koperasi itu melayani anggota dan mensejahterakan anggota. Tinggal melaksanakan regulasi aturan yang ada kuncinya, saya yakin anggapan renteniritu akan hilang. Persoalannya mau tidak melaksanakannya," tegas Usep  [KC-02]**
CIANJUR, [KC].- Kecamatan Takokak menjadi wilayah kecamatan yang menyabet predikat terbaik dalam pengelolaan Beras Untuk Rakyat Sejahtera (Rastra) atau Raskin pada tahun 2015. Wilayah kecamatan tersebut selain berhasil mendistribusikan Rastra dengan tepat sasaran, juga berhasil melunasi pembayarannya tepat waktu.

Sementara predikat kedua diperoleh Kecamatan Pasirkuda, disusul Kecamatan Gekbrong sebagai peringkat ketiga. Sedangkan posisi harapan I, harapan II, masing-masing diraih Kecamatan Sukanagara dan Kecamatan Sukaresmi.


"Predikat kesatu untuk tingkat desa diraih oleh Desa Girimukti Kecamatan Pasirkuda, posisi kedua diraih oleh Desa Sindangresmi Kecamatan Takokak dan rengking ketiga terbaik diraih Desa Sindangasih Kecamatan Karangtengah," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Pemkab Cianjur, H. Yanto Hartono saat menggelar louncing dan sosialisasi Raskin/Rastra di halaman Pendopo Cianjur, Kamis (28/1/2016).


Tujuan digelarnya acara tersebut, kata Yanto, untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kesiapan Pemkab Cianjur dalam melaksanakan program Raskin/Rastra 2016. Sedangkan Pagu anggarannya sebesar 37.991.880 kg untuk 211.066 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) dengan alokasi beras 15 kg/bulan selama setahun.


Berkaitan dengan itu, Bupati Cianjur, H. Tjetjep Muchtar Soleh, mengatakan, program Raskin merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin dengan harapan mampu menjangkau keluarga miskin, yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan kebutuhan pokok yang merupakan salah satu hak dasar masyarakat.


Selain itu, lanjut Bupati, program Raskin juga merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan yang bersinergi dengan program pembangunan lainnya, seperti peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang melibatkan berbagai pihak, baik vertikal maupun horizontal.

Pada kesempatan itu Bupati meminta tim koordinasi program untuk mematuhi Juklak distribusi beras untuk rumahtangga miskin dengan sebaik-baiknya. Bupati juga meminta pendistribusiannya dilakukan secara tepat sasaran atau penerima manfaatnya. Tepat keutamaannya dan tepat waktunya.

"Jalin pula koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta siapkan segala langkah antisifasi secara operasional, bila terjadi kendala atau hambatan dalam pendistribusiannya," kata bupati seraya menambahkan agar tim selalu memberikan informasi sebaik-baiknya kepada masyarakat luas, khususnya kepada masyarakat sasaran yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat  [KC-02]**.
CIANJUR, [KC].- Bupati Cianjur H. Tjetjep Muchtar Soleh menegaskan, sejak tahun 2014 biaya operasional (BOP) untuk pendistribusian Rastra tidak lagi diberikan. Hal itu sebagai akibat lantaran tidak banyak membantu menekan harga raskin sampai penerima sesuai dengan harga ketentuan Rp 1.600,- per kilogram.

"Ya di cabut, tahun 2016 ini juga tidak ada BOP dari APBD. Karena setelah dievaluasi ternyata tidak banyak berpengaruh. Masih saja ada laporan kalau harga Rastra ini diatas harga yang ditetapkan sampai ke RTS. Ini kan berarti tidak ada BOP atau tidak sama saja, ya mendingan ditiadakan," kata bupati disela peresmian kegiatan peresmian program Rastra Kab. Cianjur tahun 2016 di halaman pendopo Pemkab Cianjur, Kamis (28/1/2016).

Tjetjep bahkan menantang kepada para wartawan jika ada yang mampu menjamin Rastra diterima sampai ke RTS senilai Rp 1.600,- per kilogram, BOP itu akan kembali dianggarkan. "Sok saha nu wani ngajamin (Sok siapa yang berani menjamin), wartawan juga kalau ada yang berani, saya akan anggarkan untuk BOP diadakan kembali. Kenyataanya sulit, makanya dihilangkan saja," tegas Tjetjep.

Kendati tidak adanya BOP, Tjetjep tetap berharap bahwa Rastra itu sampai pada RTS sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan. Karena penerima Rastra merupakan masyarakat yang perekonomiannya masih kurang beruntung. "Kita tetap berharap Rastra itu keterima sesuai dengan ketentuanya Rp 1.600,- per kilogram," paparnya  [KC-02]**
CIANJUR,  [KC].- Meski sudah berganti tahun, ternyata bembayaran beras untuk rakyat sejahtera (Rastra) di Kabupaten Cianjur masih menunggak. Padahal penyalurannya sudah dilakukan oleh Bulog sesuai dengan pagu dan kuota yang sudah ditetapkan.

Kepala Bulog Subdivre Cianjur, Dradjat Sudradjat didampingi Humasnya Edi Syahrial sebagaimana dilansir PRLM mengatakan, sebanyak 14 kecamatan dari 32 kecamatan yang ada di Kab. Cianjur nunggak pembayaran rasta atau raskin tahun 2015. Kebanyakan kecamatan yang menunggak Rastra tersebut berada diwilayah Cianjur bagian selatan.

"Tunggakan ini sifatnya berjalan. Artinya akan ada perubahan kedepannya. Karena mereka yang menunggak pembayaran rasta itu ada itikad baik untuk membayar dan melunasi tunggakan yang menjadi kewajibannya," kata Dradjat saat ditemui disela kegiatan peresmian program Rastra Kab. Cianjur tahun 2016 di halaman pendopo Pemkab Cianjur, Kamis (28/1/2016)

Dikatakan Dradjat tunggakan rastra pada tahun 2015 yang harus dibayar nilainya mencapai Rp 424.710.000,-. Dari 14 wilayah kecamatan yang menunggak rastra, Kecamatan Cilaku paling banyak menunggak dengan total tunggakan yang harus dibayar mencapai Rp 112.328.000,-.

"Kalau wilayah kecamatan yang paling sedikit menunggak pembayaran rastra yakni Kecamatan Bojongpicung dengan nilai tunggakan sebesar Rp 3.000.000,-. Tunggakan Kecamatan Bojongpicung itu untuk pembayaran rastra bulan Desember 2015," jelasnya.

Sedangkan untuk Kecamatan Cilaku, tunggakan rastra terjadi untuk pembayaran bulan Pebruari senilai Rp 21.264.000,-, bulan Mei 14.784.000,-, bulan Agustus sebesar Rp 13.896.000,-, bulan Nopember sebesar Rp 34.464.000,- dan bulan Desember sebesar Rp 27.920.000,-.

"Bagi desa di wilayah kecamatan yang masih nunggak rastra tidak akan dikirim sebelum mereka melunasi pembayaran. Ini konsekwensinya, tapi mudah-mudahan akhir Januari 2016 ini semua yang menunggak sudah membayar dan rastra bisa didistribusikan," tegasnya [KC-02]**
CIANJUR,  [KC].- Beras Untuk Rakyat Sejahtera (Rastra) tahun 2016 di Kabupaten Cianjur mulai didistribusikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Sebanyak 211.066 RTS-PM yang berada di wilayah 32 kecamatan berhak mendapatkan beras bantuan pemerintah tersebut.

"Untuk pelaksanaan program Rastra (dulu Raskin-rd) tahun 2016, pagu beras Rastra yang akan dibagikan mencapai 37.991.880 kilogram untuk 211.066 RTS-PM dengan alokasi beras 15 kilogram/RTS/bulan selama satu tahun," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Kab. Cianjur, Yanto Hartono saat ditemui disela kegiatan peresmian program Rastra Kab. Cianjur tahun 2016 di halaman pendopo Pemkab Cianjur, Kamis (28/1/2016).

Dikatakan Yanto, pagu Rastra pada tahun 2016 ini tidak ada perbedaan dibandingkan pada tahun 2015. Rastra pada tahun 2015 yang berhasil disalurkan mencapai 36.787.020 atau sekitar 96.83 persen. "Realisasi penyaluran Rastra tambahan R-13 dan R-14 yang telah disalurkan sebanyak 1.939.320 kilogram atau sekitar 30.63 persen dari target realisasi pagu," katanya

Pihaknya mengharapkan, program Rastra tahun 2016 bisa berjalan lebih baik dan mampu mencapai target 100 persen. "Kita harapkan kedepan penyaluran Rastra bisa lebih baik lagi dari yang sudah. Perlu kerjasama semua pihak dalam pelaksanaanya," harap Yanto.

Peresmian Rastra Kab. Cianjur tahun 2016 itu ditandai dengan peluncuran dua unit truk yang akan menuju titik distribusi raskin di Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu dan Desa Sindang Asih Kecamatan Karangtengah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi yang diikuti oleh para camat dan Kasi Kesra se Kab. Cianjur  [KC-02]**
Hj. Yana Rosdiana
CIANJUR, [KC].- Kapolres Cianjur AKBP Asep Guntur Rahayu menegaskan tidak ada penetapan tahanan kota terhadap istri bupati Cianjur Hj. Yana Rosdiana. Pernyataan yang menyebut kalau istri H. Tjetjep Muchtar Soleh menjadi tahanan kota atas kasus pembebasan lahan sama sekali tidak benar dan tidak mendasar.

"Dari mana kabar itu, saya tidak pernah menyampaikan kalau ibu Yana Rosdiana menjadi tahanan kota. Itu jelas tidak benar, orang yang menyampaikan hal seperti itu," kata Kapolres saat ditemui baru-baru ini.

Penetapan seseorang menjadi tahanan kota kata Asep, harus melalui mekanisme. Paling tidak yang bersangkutan harus menjadi tersangka dalam tindak pidana. Atas suatu pertimbangan, bisa ditetapkan sebagai tahanan kota.

"Kami belum pernah menyidik ibu Yana, belum ada laporan terkait masalah pembebasan lahan. Mau jadi tahanan kota bagaimana, kalau penyidikannya juga tidak ada. Ini jelas tidak benar, yang menyebarkan informasi itu harusnya yang bertanggungjawab," kata Asep. 

Sebagaimana diramaikan di media sosial (Medsos) Yana Rosdiana yang merupakan istri dari Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh dikabarkan menjadi tahanan kota atas perkara pembebasan lahan di Cianjur. Pernyataan tersebut sempat diunggah di medsos pada saat perhelatan pemilihan bupati dan wakil bupati Cianjur 2015 [KC-02]**
CIANJUR, [KC].- Untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara langsung, pada Juni mendatang, Pemkab Cianjur mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,7 miliar. Besaran anggaran tersebut akan disampaikan tergantung jumlah hak pilih setiap desa.




Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan PBMD Kab. Cianjur Dendy Kristanto mengatakan, besarnya bantuan bagi setiap desa berfariasi, tergantung jumlah hak pilih. Meski demikian desa yang memiliki hak pilih diatas 10 ribu maksimal mendapatkan bantuan untuk penyelenggaraan Pilkades sebesar Rp 50 juta.


"Maksimal bantuan Pilkades itu Rp 50 juta. Pokoknya desa yang memiliki lebih dari 10 ribu hak pilih maksimal bantuannya Rp 50 juta. Sedangkan yang hak pilihnya dibawah 10 ribu dihitung per hak pilih besarannya Rp 5 ribu," kata Dendy [KC-02]**
Dendy Kristanto
CIANJUR, [KC].-  Pemkab Cianjur dijadwalkan akan segera menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) secara serentak pada bulan Juni 2016 mendatang. Setidaknya terdapat 78 desa yang jabatan kepala desanya sudah habis diharuskan menggelar Pilkades.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kab. Cianjur Dendy Kristanto mengungkapkan, rencana Pilkades serentak tersebut saat ini masih masuk dalam tahap persiapan. Pihaknya tengah mengusulkan terusan aturan dari Perda nomor 5 tahun 2015.

"Kami tengah mengusulkan terusan regulasinya seperti peraturan bupati (Perbub). Saat ini sudah berada di bagian hukum. Kita targetkan akhir Januari ini sudah bisa kelar dan pada bulan Februari sudah bisa melaksanakan sosialisasi tentang Pilkades," kata Dendi, Rabu (27/1/2016).

Dendy menyebut, dalam pelaksanaan pilkades serentak tersebut, masa jabatan pilkades yang habis hingga bulan Juli 2016 akan diikutsertakan dalam Pilkades serentak. Sementara desa yang jabatan kadesnya kosong akibat meninggal dunia dan masih ada waktu masa jabatannya tidak diikutsertakan pilkades serentak namun dilakukan penggantian.

"Ada sekitar 10 desa yang kadesnya meninggal sebelum masa tugasnya berakhir. Kabar terakhir Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas. Ini akan segera dilakukan penggantian, tidak masuk dalam pilkades serentak," katanya.

Pelaksanaan Pilkades serentak tersebut diharapkan bisa berlangsung tepat waktu. Untuk itu jika desa yang sudah habis jabatan kadesnya pada bulan Juli, enam bulan sebelumnya harus telah membuat pemberitahuan dan membentuk kepanitian.

"Waktu yang kita rencanakan itu 5 Juni, tapi kalau melihat kalender sepertinya berkaitan dengan tradisi munggahan sebelum puasa. Bisa kemungkinan akhir Mei dan yang pasti tidak bisa lewat dari tanggal 5 Juni. Kita harapkan nantinya berjalan tepat waktu," tegasnya [KC-02]**
Dua petugas Satpol PP tengah melakukan pengawasan
CIANJUR, [KC].- Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang jalan raya dan sekitar disambut berbagai ragam diantara PKL itu sendiri. Hanya saja mereka meminta  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban PKL maupun toko yang berjualan di atas trotoar. Sebab kalau tidak, akan menimbulkan kecemburan dan berdampak kurang baik diantara sesama pedagang.

"Ini sudah menjadi kesepakatan bersama, kalau trotoar harus bebas dari PKL. Berarti ini harus ditaati bersama baik yang punya pemilik modal besar atau kecil. Semuanya harus melaksanakan apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah Cianjur," kata Takim (38) seorang PKL, Rabu (27/1/2016).

Para PKL eks jalan raya juga mempertanyakan larangan berjualan di atas trotoar itu apakah selama 24 jam atau hanya jam-jam tertentu. Sebab ia menyaksikan sendiri ketika sore hari sejumlah pedagang seperti bebas berjualan. "Kalau ada batas waktunya berarti harus disosialisasikan, kalau larangan itu mutlak yang harus ditegakkan," katanya.

Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan eks PKL jalan raya lainnya. Mereka mempertanyakan ketegasan Satpol PP dalam menertibkan yang berjualan diatas trotoar.

"Kalau sore kami masih melihat di jalan raya ada tempat makanan yang menggelar dagangannya di atas trotoar. Apakah ini dilegalkan, kalau tidak kenapa tidak ditertibkan. Ini akan menjadi tanda tanya besar bagi PKL lainnya. Jangan sampai pemodal kecil ditertibkan yang besar malah dipelihara," kata seorang PKL yang minta tidak disebut namanya.

Kepala Satpol PP Kab. Cianjur, Dadan Wildan menegaskan, penertiban di jalan raya tidak hanya bagi PKL yang berjualan diatas trotoar, tapi juga menyeluruh termasuk toko maupun ketertiban lainnya. "Ini tidak ada pengecualian, pokoknya trotoar harus bersih baik siang atau malam. Trotoar dikembalikan kepada fungsinya," kata Dadan ditemui terpisah.

Untuk mewujudkan itu semua, sebanyak 40 personel Satpol PP diterjunkan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Rencananya itu akan dilakukan selama satu tahun kedepan.

"Kita uji coba selama satu tahun. Kita ingin jalan raya bersih dan nyaman. Masyarakat sudah banyak yang sadar, lambat laun saya yakin mereka akan memahami betapa pentingnua trotoar bagi kepentingan bersama," katanya.

Disinggung masih adanya yang berjualan disepanjang jalan HOS Cokroaminoto, Dadan menegaskan baru akan diusulkan regulasinya. Sebab kawasan HOS Cokroaminoto depan kantor BJB merupakan tempat kuliner.

"Itu pengecualian, kita akan usulkan ada Perbubnya yang mengatur biar tidak terjadi persoalan. Pokoknya intinya bahwa peraturan itu harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Kita sedang dalam tahap sosialisasi setahun kedepan," tandasnya  [KC-02]**
Sejumlah petani tengah menanam padi
CIANJUR, [KC].- Kondisi cuaca sepertinya mempengaruhi musim tanam di Kab. Cianjur. Terjadinya pergeseran tersebut mempengaruhi puncak musim tanam yang terjadi. Sepertinya di Kab. Cianjur puncak musim tanam terjadi para awal tahun ini. Para petani mulai banyak menanam padi setelah hujan mulai mengguyur secara rutin. Sementara itu, di beberapa wilayah yang menanam lebih dulu, panen mulai terjadi pada Februari.

Sebagaiman dilansir PR, berdasarkan data Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Cianjur, musim tanam sudah berlangsung sejak Oktober tahun lalu. Namun, karena hujan yang turun tidak merata di seluruh wilayah, maka hanya beberapa titik yang mulai menanam. Begitu pula pada November, banyak petani yang belum berani menanam.

"Musim tanam dimulai Oktober 2015 sampai Maret 2015. Tapi karena kemarin el nino, tidak ada hujan, jadi musim panam bergeser tapi ini sekarang masih musim tanam pertama. Januari ini diperkirakan puncak musim tanam," ujar Kepala Sub Bagian Program Enan Laksana Suhendar, Rabu (27/1/2016).

Di awal musim tanam, Oktober 2015, 4.524 hektar ditanam. Kemudian, luasnya meningkat pada Nomber menjadi 19.419 hektar. Musim tanam pun meluas di akhir tahun saat hujan mulai menguyur di hampir seluruh wilayah. Musim tanam di Desember ini mencapai 45.309 hektar.

Di bulan Desember, kata Enan, para petani mulai menanam padi sehingga luas tanam mulai menyebar. Tren menanam ini diyakini berlanjut dan makin meningkat di bulan ini. "Tahun lalu, sampai September, di Cianjur luas tanam 149.803 hektar. Sekarang baru 71.743 hektar, maka diprediksi sisanya bakal menanam di bulan ini," kata Enan.

Diungkapkan Enan, Cianjur sebenarnya turut dilanda el nino. Di mana sejumlah sawah mengalami kekeringan dan hujan tidak kunjung turun. Hanya saja, kekeringan tidak di seluruh wilayah sehingga tingkat produksi padi masih terjaga. Cianjur bisa memenuhi target produksi sekitar 800.000 ton, tahun lalu.

Luas tanam tertinggi terjadi di beberapa daerah, di antara di Kecamatan Cibeber, Sukaluyu, Ciranjang, Tanggeng, Pagelaran, Sindangbarang, Agrabinta dan Cidaun. Tercatat 90% lahan di daerah tersebut telah tertanami.

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Rika Ida Mustikawati mengatakan, musim tanam tahun berdasarkan metegologi baru. Musim tanam tidak lagi merunut pada siklus lama, Oktober-Maret, melainkan berpegang pada kondisi cuaca.

Menurut Rika, curah hujan mengalami peningkatan pada Desember-Januari. Kondisi ini yang mempengaruhi pola tanam. Curah hujan pun diprediksi kembali meninggi pada Februari-Maret. "Februari-Maret ini intensitasnya naik lagi, ini bagus karena beberapa wilayah yang sudah menanam lebih dulu kan sudah panen. Jadi Februari-Maret ini sudah tanam lagi," kata dia.

Meskipun curah hujan mendukung, namun Rika mengingatkan para petani agar waspada terhadap hama dan objek pengganggu tanaman lain. Saat curah hujan meningkat, padi rawan terserang penyakit yang dapat menggangu produktivitas petani.

Diungkapkan Rika, ada beberapa daerah yang melapor padi terserang penyakit. Pihaknya pun, lanjut dia, untuk melakukan langkah pengendalian dan membasmi hama serta penyakit padi tersebutm "Kami sudah lakukan pengendalian penyakit blas. Pertama di Sukaluyu dan Naringgul. Monitoring terus kami lakukan sambil menunggu ada laporan," kata dia. Sebanyak 19 ton obat disiapkan dinas sebagai persiapan musim penyakit. Petani pun diimbau menanam padi yang kuat terhadap penyakit semisal padi jenis Ciherang.

Rika memastikan, Cianjur masih bisa diandalkan sebagai lumbung padi ri Jawa Barat bahkan nasional. Target yang ditetapkan tahun 2016, sebanyak 826.129 ton, diyakini bisa terlampaui. Sampai saat ini pun, kata dia, Cianjur masih surplus gabah kering pungut sebanyak 160.000 ton [KC-02/ta]**
CIANJUR, [KC].-  Calon Bupati Cianjur terpilih Irvan Rivano Muchtar melakukan safari politik ke sejumlah partai pengusung lawannya. Hal itu dilakukan agar dapat saling merangkul dan mencairkan situasi politik yang sempat memanas saat pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Cianjur tahun 2015.

Safari politik yang dilakukan Selasa (26/1/2016) Irvan mendatangi Kantor DPC Partai Gerindra di Jalan Raya Cugenang Kp. Ciseupan Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang dan DPC Partai Hanura di Jalan Pangeran Hidayatullah Cianjur. Suasanapun terlihat mencair saat anak bupati Cianjur itu bertemu para pengurus kedua partai.

Menurut Irvan Rivano Muchtar, kedatangannya ke sejumlai parpol pengusung lawan politik saat Pilbub merupakan salah satu bentuk silaturahmi. Selain itu juga bertujuan agar ketegangan dan panasnya persaingan di pilbup bisa segera mencair, karena semuanya sudah selesai.

"Perbedaan pilihan maupun pendapat saat Pilbub harus dilupakan. Sekarang saat merangkul dan bergandeng tangan untuk memajukan Cianjur kedepan. Saya dengan para pengurus parpol ada hubungan yang dekat apalagi yang sama-sama pernah duduk di dewan," kata Irvan.

Dengan banyak melakukan diskusi dengan parpol bisa menghasilkan ide dan adanya program yang ditampung. Ini untuk melengkapi program yang dinilai masih kurang sempurna. "Kita datang ke parpol untuk saling melengkapi, ketika saya punya kekurangan, ya lengkapi dengan ide yang memang bisa dijalankan sebagai program yang membangun," katanya.

Safari politik yang dilakukan tidak hanya Hanura dan Gerindra, ia bahkan akan melakukan juga ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun sayang saat akan dikunjungi pada saat yang bersamaan harus tertunda lantaran adanya kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota dewan. "Insya Allah minggu depan akan ke PKS," kata dia.

Diakuinya, sejauh ini baru ada tiga partai yang mau menanggapi surat yang telah dikirim untuk melakukan pertemuan. Ia mengharapkan sebelum pelantikan safari politiknya itu telah selesai. "Surat resmi sudah kita sampaikan, tinggal menunggu jawaban, semoga dalam waktu dekat ini ada jawabannya," paparnya.

Ketua DPC Hanura Kab. Cianjur,H. Apip Iskandar menuturkan, safari politik merupakan labgkah terbaik yang dilakukan bupati terpilih. Hal itu untuk mencairkan suasana. Sejak adanya bupati terpilih tidak ada membedakan mana partai pengusung dan partai lawan.

"Ini langkah yang baik, ini sikap politikus, setelah terpilih melakukan sikap yang elok dengan mempersatukan seluruh partai untuk mendukungnya dalam pemerintahan kedepan. Apalagi sejumlah program juga dititipkan ke Bupati dan Wakil Bupati Cianjur terpilih, diantaranya ialah mempertahankan lahan pangan, penataan rakyat miskin, perbaikan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas pendidikan, baik formal maupun nonformal," kata Apip.

Pihaknya berharap, dengan terpilihnya Irvan menjadi bupati, bisa melaksanakan tugas yang amanah. "Semoga dapat menjadi pimpinan daerah yang jujur dan amanah," harapnya [KC-02]**
CIANJUR,  [KC].- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap Fajar Rahmatulloh anggota Panwas Kab. Cianjur. Selain itu DKPP juga memberikan peringatan keras terhadap Heri Biantoro, Ketua Panwascam Cipanas, Siti Aliah, Staf Sekretariat Panwascam Cipanas, Yudi Darmawan, Ketua Panwascam Pacet dan Muhammad Denny Hidayat, Staf Sekretariat Panwascam Pacet.

Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (26/1/2016). Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie, anggota majelis Nur Hidayat Sardini, Saut H Sirait, Anna Erliyana, dan Valina Singka.

Dihubungi terpisah Ketua Panwascam Pacet Yudi Darmawan mengaku menerima putusan DKPP terhadap dirinya. Hal itu menjadi pembelajaran kedepan sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. "Saya menerima putusan DKPP yang memberikan peringatan kepada kami. Ini bentuk pembelajaran," kata Yudi.

Yudi menegaskan, perkara yang membelitnya hingga sampai ke DKPP terjadi saat proses tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Kab. Cianjur tahun 2015 berlangsung. Ia dan rekannya dilaporkan oleh kubu pasangan nomor 3, Suranto-Adlwin Rahadian (Suara)

"Kami disangkakan tidak menindak lanjuti laporan adanya dugaan kampanye yang dilakukan bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh yang mengumpulkan para kepala desa di komplek GA. Padahal lokasi kampanye itu masuk wilayah di Cipanas bukan Pacet," katanya.

Kenyataanya meski diluar wilayah pengawasannya menghantarkannya hingga bersidang ke DKPP. "Ini semuanya sudah berakhir dan sudah diputus perkaranya, ya harus kita terima suka atau tidak suka. Mengenai etik memang harus sudah selesai di DKPP, dan kita terima hasilnya," tegas Yudi [KC-02]**
CIANJUR,  [KC].- Akibat kondisi listrik dan jaringan internet yang kurang stabil, sejumlah sekolah SMA/SMK di wilayah Cianjur selatan yang sediannya bersedia menyelenggarakan UN CBT menyatakan menarik diri atau mundur. Sekolah tersebut akan mengikuti UN biasa, padahal dari segi peralatan komputer sudah memadai untuk ikut UN CBT.

"Awalnya jumlah sekolah SMA/SMK yang bersedia menyelenggarakan UN CBT itu mencapai 40 sekolah. Namun setelah dilakukan ferivikasi ulang tinggal 28, sisanya mundur dan kebanyakan sekolah-sekolah yang ada diwilayah Cianjur selatan," kata Kabid SMA/SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Cianjur Akib Ibrahim, Selasa (26/1/2016).

Alasan tidak stabilnya jaringan baik listrik maupun internet membuat sekolah-sekolah tersebut tidak mengambil resiko. Mereka mempertimbangkan jika terjadi gangguan saat pelaksanaan sulit untuk dilakukan perbaikan.

"Atas dasar itu mereka mundur dan kembali mengikuti UN biasa. Kalau dari sarana komputer sekolah-sekolah di wilayah Cianjur selatan sudah banyak yang memenuhi syarat, hanya kendala jaringan saja dan itu sepertinya sulit dicarikan pemecahannya," ungkap Akib [KC-02]**
CIANJUR, [KC].- Jumlah peserta Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) atau Computer Based Test ( CBT) untuk SMA/SMK di Kab. Cianjur pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan menduduki peringkat kedua peserta CBT terbanyak tahun ini di Jawa Barat.

Kalau tahun sebelumnya hanya tiga sekolah, tahun ini jumlah sekolah yang mengikuti UN CBT SMA/SMK mencapai 28 sekolah yang terdiri dari 15 SMK dan 13 SMA. Sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah yang selama ini memiliki siswa cukup banyak.

Kepala Bidang (Kabid) SMA/SMK Dinas Pendidikan Kab. Cianjur Akib Ibrahim kepada galamedianews.com mengatakan, sekolah yang akan menyelenggaran UN CBT tersebar disejumlah wilayah, kebanyakan diwilayah Cianjur utara. Sekolah tersebut selama ini sudah melengkapi kegiatan belajarnya dengan sistem komputerisasi.

"Tahun ini jumlah sekolah yang mengikuti UN CBT nomor 2 terbanyak se Jawa Barat. Di Cianjur ada 28 sekolah yakni SMK 15 sekolah dan SMA 23 sekolah baik negeri maupun swasta. Jumlah siswanya dari 28 sekolah yang ikut UN CBT itu hampir 50 persen dari jumlah peserta UN," kata Akib saat ditemui disela sosialisasi persiapan UN CBT SMA/SMK di komplek SMAN 1 Cianjur, Selasa (26/1/2016).

Akib menyebut untuk merangsang sekolah yang sanggup menyelenggarakan UN CBT pemerintah memberikan subsidi bantuan sejumlah perangkat komputer. "Dari pemerintah pusat dalam rangka mensupport untuk mendorong supaya sekolah itu meningkatkan mutu pendidikan, dengan pola penyelenggara disupport bagi SMA/SMK yang siap UN CBT di subsidi meski jumlahnya tidak cukup," kata Akib.

Untuk kekurangannya dikembalikan ke sekolah melalui komite. "Paling tidak ini sebagai perangsang dimana komite bisa menginplementasikan untuk pengadaan komputer dan ada wujudnya untuk dimanfaatkan," tandasnya [KC-02]**
CIANJUR, [KC].-  Sebanyak 50 Anggota DPRD Cianjur hari ini, Selasa (26/1/2016) dijadwalkan mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di salah satu hotel di Bandung. Kegiatan Bimtek tersebut akan berlangsung hingga Jum'at (29/1/2016) mendatang.

Sebagaiman dilansir PRLM, dengan kepergian seluruh anggota DPRD Cianjur mengikuti Bimtek, praktis gedung DPRD Cianjur di Jalan KH. Abdullah bin Nuh yang biasanya rame dengan aktivitas, praktis kosong. Masyarakat yang ada berkepentingan harus menunggu hingga para wakil rakyat itu kembali ngantor.

"Ini yang pertama pada tahun 2016 ini kami mengikuti Bimtek. Ini kegiatan yang sudah terjadwalkan dalam kurun waktu satu tahun. Kalau tahun 2015 lalu, kita mengikuti Bimtel selama 8 kali, tahun 2016 ini jadwalnya hanya enam kali," kata Ketua Komisi IV DPRD Cianjur, H. Sapturo saat dihubungi, Selasa (26/1/2016).

Sapturo mengaku, sejauh ini belum tahu Bimtek untuk bidang apa. "Saya belum tahu apakah mengenai administrasi atau untuk yang lain. Yang jelas Bimtek seperti ini dibutuhkan oleh kami selaku anggota DPRD," katanya.

Pihaknya menyampaikan permohonan maaf, jika selama mengikuti Bimtek, ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. "Kami mohon maaf jika kepergian kami untuk mengikuti Bimtek mengganggu pelayanan. Ini juga bertujuan untuk meningkat pengetahuan dan kemampuan sebagai anggota DPRD," paparnya  [KC-02]**
CIANJUR,  [KC].- Bupati Cianjur H. Tjetjep Muchtar Soleh bertekad trotoar diseputaran kota Cianjur bebas dari Pedagang Kaki Lima (PKL). Trotoar tersebut akan dikembalikan sebagaimana fungsinya bagi para pejalan kaki.

"Kita ingin mengembalikan trotoar sebagaimana fungsinya. Kita ingin trotoar di Cianjur bebas dari PKL. Kita sudah berkomitmen para PKL di tata dan ditempatkan di Pasar Induk Pasir Hayam," kata bupati Tjetjep, sebagaimana dilansir PRLM, Selasa (26/1/2016).

Upaya bupati Tjetjep untuk mengembalikan pada fungsinya bukan hanya sekedar isapan jempol belaka. Pasca pemindahan pedagang pasar Induk Cianjur, Pasar Bojong Meron dan PKL Jalan Raya ke Pasar Induk Pasir Hayam Kecamatan Cilaku, sejumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus disiagakan.

Petugas penegak peraturan daerah (Perda) itu tak henti-hentinya melakukan pengawasan terhadap sejumlah trotoar yang sebelumnya dipenuhi para PKL. Mereka tak segan-segan untuk menegur PKL yang masih membandel.

"Memang ada saja yang tetap membandel, sudah disiapkan tempat tapi tetap saja maunya berjualan di trotoar. Kondisi seperti ini kita tertibkan, tidak boleh lagi PKL di trotoar jalan raya, harus bersih," papar bupati.

Untuk mewujudkan semua itu tentu membutuhkan proses dan waktu. "Ini kan baru, wajar saja kalau mereka masih keberatan atau merasa kehilangan. Tapi  secara bertahap tentunya akan bisa terwujud. Harapan kita trotoar bersih," harapnya [KC-02]**
CIANJUR, [KC].- Kepala Dinas Bina Marga Kab. Cianjur geram menyusul banyaknya utilitas yang mengganggu keberadaan saluran air. Akibat banyaknya utilitas seperti milik telkom, PDAM, PLN dan seluler tersebut mengakibatkan terjadinya banjir.

"Tidak banjir bagaimana, kalau salurannya menjadi tersumbat. Apa tidak bisa pembangunan utilitas seperti tidak mengganggu keberadaan saluran air atau gorong-gorong," kata Kepala Dinas Bina Marga Kab. Cianjur Atte Adha Kusdinan kepada PRLM di ruang kerjanya dengan nada kesal, Selasa (26/1/2016).

Dengan kondisi seperti itu tidak jarang Bina Marga selalu dituding tidak benar dalam membangun saluran atau gorong-gorong air. Padahal faktanya tidak demikian. Keberadaan utilitas itu yang mengganggu fungsi dari saluran dan gorong-gorong.

"Ya kalau tidak dihalangi dengan utilitas itu tidak akan banjir. Jangan hanya Bina Marga saja yang terus dipersalahkan bila terjadi banjir akibat saluran dan gorong-gorong tersumbat. Perusahaan yang membangun utilitas itu juga harus bertanggungjawab," kata Atte.

Pihaknya menyebut, keberadaan utilitas yang mengganggu keberadaan saluran dan gorong-gorong di seputaran kota Cianjur itu jumlahnya cukup banyak. Kondisi itu tidak bisa didiamkan harus ada pemindahan ketempat yang tidak mengganggu keberadaan saluran dan gorong-gorong.

"Saya akan kirim surat ke sejumlah perusahaan yang membangun utilitas ditempat yang mengakibatkan banjir. Saya minta untuk dipindahkan dalam waktu 30 hari kedepan, itu harus dilakukan. Mereka selama ini membangun juga tidak koordinasi," kata Atte.

Jika perusahaan-perusahan itu tidak mengindahkan suratnya untuk memindahkan utilitasnya. Pihaknya mengancam akan memasang papan pengumuman kalau keberadaan utilitas tersebut mengakibatkan banjir.

"Kalau tidak dipindahkan, saya akan pasang papan pengumuman. Misalnya perusahaan A ini telah mengakibatkan banjir karena saluran dan gorong-gorong menjadi tersumbat," tegasnya [KC-02]**
Oleh. ISPAN DIAR FAUZI

Perhelatan pesta demokrasi terbesar di Indonesia telah selesai dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2015, melalui pemilihan kepala daerah (pilkada serentak). Kini masyarakat menanti munculnya pemimpin-pemimpin baru yang akan memberikan warna dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu daerah yang menyelengarakan suksesi kepemimpinan melalui pilkada serentak kali ini adalah Kabupaten Cianjur. Kota yang identik dengan julukan kota santri ini telah berhasil menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2016-2021 dengan tentram, aman, damai, dan tanpa konflik horizontal di masyarakat.

Meskipun demikian tentu saja ada catatan-catatan yang harus menjadi perhatian oleh penyelenggara pilkada, salah satunya berkenaan dengan masalah-masalah yang terjadi selama proses pilkada kali ini, antara lain adanya dugaan politik uang (money politic) yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, tertangkapnya salah satu oknum PNS, mobilisasi PNS, tumpulnya fungsi pengawasan Panwas, hingga ketidak puasan mengenai hasil pilkada. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pilkada yang lebih baik kedepannya.

Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara  oleh KPUD Cianjur, pasangan Irvan Rivano Muchtar-Herman Suherman mengungguli pasangan yang lain. Tetapi pada perjalanannya  KPUD Cianjur belum menetapkan pasangan Bupati terpilih dikarenakan ada gugatan yang dilayangkan oleh pasangan Suranto-Aldwin Rahadian kepada Mahkamah Konstitusi (MK), pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Irvan-Herman secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

 Hingga pada akhirnya melalui putusan dismisal nomor 66/PHP.BUP-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan bahwa gugatan sengketa pilkada  Cianjur tersebut tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak. Karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat Final and Binding (terakhir dan mengikat), maka keputusan tersebut tentu saja tidak dapat diajukan upaya hukum selanjutnya, dan putusan tersebut harus dilaksanakan.

Masyarakat tentu saja punya ekspektasi terhadap pemimpin Cianjur kedepan, yaitu untuk mereaslisasikan janji-janji politiknya pada saat masa kampanye. Gabriel Almon menjelaskan bahwa janji politik adalah bagian dari alat komunikasi politik dari partai politik yang dijalankan oleh struktur yang tersedia yaitu para calon terpilih. Disini Gabriel Almon menjelaskan bahwa janji-janji politik harus dilakaksanakn oleh pasangan calon yang terpilih.

Jangan sampai janji-janji yang sudah digembor-gemborkan pada saat kampanye hanya sebagai lips service saja, dan jangan sampai janji-janji tersebut hanya menjadi andalan saja untuk menarik simpati rakyat, tapi realisasinya nol besar.

Lalu muncul pertanyaan apakah janji politik saat kampanye mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan? Dan apakah rakyat dapat menagih secara hukum ketika nanti pasangan terpilih ingkar janji. Hemat penuls janji politik tersebut tentu saja mengikat secara moral, dan harus dilaksanakan, lalu akan mengikat secara hukum ketika janji-janji politik tersebut dituangkan dalam visi, misi dan menjadi Rancangan Pembangunan Jangka pendek dan Jangka Menengah Daerah, RPJPD dan RPJMD.

Rakyat mempunyai hak untuk menagih secara hukum atas dasar ingkar janji (wanprestasi), ketika janji-janji politiknya tidak dilaksanakan oleh pasangan terpilih. Irman Putra Sidin ahli hukum tata negara mengatakan bahwa rakyat dapat menagih janji politik secara hukum, mekanismenya dengan cara melaporkannya kepada DPRD sebagai wakil rakyat, nanti anggota dewan dapat mempertanyakan ingkar janji itu kepada pasangan terpilih, ingkar janji politik dapat mengarah kepada perbuatan tercela, yang bermuara pada impeachment  atau pemakzulan.

Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD, maka DPRD wajib mengawasi dan memastikan bahwa janji-janji politik pasangan terpilih pada saat kampanye dapat direalisasikan secara murni dan konsekuen.

Sebagai kota santri yang mayoritas beragama islam tentu nilai-nilai islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dengan perintah untuk menepati janji. Islam memandang bahwa menepati janji adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti dalam surat An-Nahl ayat 91, “ dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya”. Dalam surat Al-Isra ayat 34 “ dan penuhilah  janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban”.

Merujuk kepada ayat diatas, janji merupakan hal yang wajib dilaksanakan, jangan sampai stigma negatif sebagai penghianat rakyat melekat kepada pemimpin Cianjur kedepan hanya karena tidak melaksanakan janji-janji politiknya.

Semoga bupati dan wakil bupati terpilih, menjadi pemimpin yang amanah, pro rakyat, peduli terhadap nasib rakyat, dan merealisasikan seluruh janji-janji politiknya. Tidak ada alasan untuk tidak mendukung pemimpin Cianjur kedepan selama kebijakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan kehendak rakyat.

CIANJUR, [KC].-  Bagian Hukum Setda Cianjur berhasil membantu penanganan 23 perkara yang melibatkan Pemkab Cianjur menjadi turut tergugat. Perkara-perkara tersebut kebanyakan sudah inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap.

Kepala Bagian Hukum Setda Cianjur, Heri Suparjo mengungkapkan, dari sejumlah kasus yang melibatkan Pemkab Cianjur yang sudah inkrah diantaranya kasus Pilkades Desa Cipanas. Kasus tersebut dimenangkan Desa Cipanas baik ditingkat banding maupun Tata Usaha Negara (TUN).

"Posisi Pemda sebagai turut tergugat, tapi dari perkara-perkara tersebut kebanyakan dimenangkan. Seperti kasus PTPN dengan petani menang PTPN VIII, tanah desa Puskesmas Cilaku, Pemda menang dan inkrah," kata Heri saat ditemui PRLM di kantornya, Senin (25/1/2016).

Meski banyak yang sudah inkrah, ada juga perkara-perkara yang saat ini masih ditingkat kasasi. Seperti perkara SDN Banjarsari,  PT. Impeesa Pilar Mandiri terkait masalah tanah terminal Rawa Bango. "Kalau kasus tanah terminal Rawa Bango semisal putusannya kita kalah, kita masih akan upaya PK," katanya.

Ada juga perkara yang sedang berjalan, seperti perkara 40/pdt.c/2015/PN.CJ PT. Poeyoen dengan tergugat yang turut sertanya Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim). "Perkara yang melibatkan Distarkim saat ini masih dalam tahap mediasi. Seperti juga 92/G/2015/PTUN-BDG juga Distarkim terkait pembangunan rumah sakit Pagelaran, ini masih berlangsung," paparnya.

Pihaknya berharap, perkara-perkara yang melibatkan Pemkab Cianjur itu bisa selesai seluruhnya dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. "Harapan kita semua perkara yang melibatkan Pemkab sebagai turut tergugat bisa terselesaiakan semuanya, meski untuk itu butuh proses," harapnya [KC-02]**
CIANJUR, [KC].- Pemerintah Kab. Cianjur kesulitan anggaran untuk membebaskan tanah yang masuk zona inti situs megalitikum Gunung Padang di Desa Karya Mukti Kecamatan Campaka pada tahun 2016. Saat ini tengah berupaya meminta bantuan dari pemerintah pusat untuk membebaskan sisa tanah seluas 12 hektar.

Menurut Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Cianjur, Akos Koswara, Pemkab Cianjur sejauh ini baru mampu membebaskan tanah disekitar Situs Gunung Padang seluas 7,5 hektar. Itupun dilakukan secara bertahap sejak 2011 silam.

"Kita keterbatasan anggaran, pembebasan tanah di areal Situs Gunung Padang tahun 2016 ini tidak dianggarakan dalam APBD. Sehingga kita berupaya sisa dari tanah yang belum terbebaskan sekitar 12 hektar meminta bantuan ke pemerintah pusat," kata Akos saat ditemui PRLM di kantornya Senin (25/1/2015).

Dikatakan Akos, jumlah lahan yang masuk zona inti dan penyangga Situs Gunung Padang yang harus dibebaskan mencapai 29 hektar. Dari jumlah tersebut telah dibebaskan melalui anggaran APBD Cianjur dan anggaran dari APBD Provinsi serta dari APBN.

"Tahun 2015 lalu ada pembebasan tanah yang didanai oleh APBD Provinsi Jawa Barat seluas 3,6 hektar dan APBN seluas 3,5 hektar. Sisanya sekitar 12 hektar lebih kita harapkan dari pemerintah pusat bisa direalisasikan tahun ini. Informasinya masuk dalam anggaran APBN perubahan," katanya.

Sisa tanah sekitar 12 hektar yang belum terbebaskan dari kepemilikan masyarakat tersebut berada di Kampung Cimanggu Desa Karya Mukti. Kondisi tanahnya merupakan perkampungan penduduk. Sehingga dipastikan biaya untuk pembebasannya berbeda dengan pembebasan tanah yang telah dilakukan.

"Tentunya akan lebih mahal, sebab yang dihitung tidak hanya harga tanah, tapi juga ada harga bangunan. Kalau sebelumnya per meter persegi tanah bisa dengan Rp 50 ribu, untuk yang 12 hektar sudah barang tentu lebih. Tapi itu semua sekarang menjadi kewenangan pemerintah pusat," paparnya.

Direncanakan, Situs Megalitikum Gunung Padang nantinya akan menjadi Taman Nasional yang pengelolaanya menjadi kewenangan pusat. "Ya kabarnya seperti itu, mudah-mudahan bisa terwujud, tapi waktunya kapan, kita lihat saja nanti," tegasnya. 

Ketika disinggung persoalan selama proses pembebasan tanah, Akos menegaskan tidak terjadi persoalan yang signifikan. Hanya ada riak-riak dari pemilik tanah yang menginginkan harga lebih dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Namun setelah dikoordinasikan riak-riak tersebut bisa terselesaikan.

"Kita bersentuhan langsung dengan pemiliknya, tidak ada yang melalui biong. Kalaupun ada riak-riak, itu dari pemilik langsung dan bisa kita selesaikan, sehingga proses pembebasan tanahnya berjalan sesuai yang diharapkan," jelasnya [KC-02]**
CIANJUR, [KC].- Sebagai upaya maksimal untuk membuat pengunjung khususnya masyarakat yang ingin mendapatkan layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) merasa nyaman, Satpas Polres Cianjur kini berbenah dengan menyiapkan sarana perpustakaan lengkap dengan sambungan wifi gratis. Sarana tersebut hanya salah satu bagian saja.

Sebagaimana dilansir galamedianews.com agar masyarakat yang datang tidak bosan untuk menunggu, Satpas Polres Cianjur juga melengkapi dengan taman beserta kolam ikan yang berada tepat di samping perpustakaan. Selain itu, sebuah sangkar besar yang berisi puluhan berbagai jenis burung pun turut menambah lengkap fasilitas gratis para pemohon SIM.

Kapolres Cianjur AKBP Asep Guntur Rahayu, mengatakan, pelayanan kepada masyarakat secara maksimal merupakan salah satu tugas polisi. Adanya perpustakaan di Satpas Polres Cianjur, menjadi bentuk pelayanan lain kepada masyarakat yang kini diwujudkan.

"Disaat masyarakat tengah mengurus untuk mendapatkan SIM, disitu pulalah ada saarana perpustakaan yang menyediakan ilmu yang bermanfaat melalui buku-buku yang ada," kata Asep di Mapolres Cianjur, Senin (25/1/2016).

Keberadaan perpustakaan tersebut menurut Kapolres juga berlaku untuk masyarakat umum. Artinya siapapun boleh datang keperpustakaan baik pemohon SIM maupun masyarakat yang memerlukan referensi. "Masyarakat yang sedang ada keperluan di gedung utama Polres Cianjur, semisal mengurus SKCK ataupun yang lainnya, bisa ikut memanfaatkan fasilitas baru itu. Setidaknya, bisa memanfaatkan waktu tunggu dengan membaca buku atau sekedar menikmati taman Satpas," katanya.

Disinggung areal Satpas yang cukup jauh dari bangunan utama Polres, Kapolres menegaskan akan mengupayakan kendaraan khusus untuk mengangkut pengunjung. "Memang jaraknya dari gedung utama atau depan cukup jauh kalau berjalan kaki, kami kedepan akan mengupayakan ada kendaraan yang disediakan," katanya.

Dengan adanya kelengkapan fasilitas itu, menurut perwira polisi yang pernah berdinas sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kinerja polisi dan pelayanan juga harus meningkat termasuk profesionalitasnya. "Tidak hanya itu kita berharap juga sisihkan sedikit rezeki untuk membantu saudara kita yang tidak mampu, karena di Cianjur potrek kemiskinan masih banyak," paparnya.

Kanit Regident Polres Cianjur Iptu Luky Martono menambahkan, disekitar perpustakaan nantinya akan ditambah dengan arena bermain anak. Pertimbangannya banyak pemohon SIM sambil membawa anaknya karena tidak bisa ditinggal dirumah. "Kami rencanakan tempat bermain anak ditempatkan didepan perpustakaan, sehingga orang tua yang membawa anak bisa menikmati fasilitas yang ada," kata Luky.

Selain sarana perpustakaan yang ada kata Luky, persis diatasnya sekaligus menjadi pos pantau Satpas Polres Cianjur. Fungsinya, bisa dilakukan pemantauan di setiap sudut satpas agar bisa memberantas keberadaan calo. Hal itu didukung dengan dipasangnya sejumlah cctv di beberapa titik.

Kelebihannya, pemantauan melalui cctv itu bisa langsung diakses melalui gadget. Ketika ada pelanggaran dan percaloan, bakal langsung mendapatkan teguran melalui pengeras suara yang berpusat di Pos Pantau Satpas.

"Kita ingin tidak ada calo, dari pos pantau ini, kami bisa memantau juga cctv milik kepolisian di seluruh Indonesia. Jadi semua pantauan makin lengkap yang bisa kita nikmati," tuturnya [KC-02/gp]**
CIANJUR, [KC].- Rapat paripurna Istimewa DPRD Kab. Cianjur dalam rangka mengumumkan hasil penetapan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati Cianjur priode 2016-2021 dan pengumuman akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati Cianjur priode tahun 2011-2016, Senin (25/1/2016) malam tanpa dihadiri calon wakil bupati terpilih Herman Suherman. Sedangkan calon bupati terpilih Irvan Rivano Muchtar tampak hadir ditengah-tengah tamu undangan lainnya.

Irvan duduk dikursi yang disiapkan panitia didampingi Ketua Timsesnya  Ade Barkah Surahman. Disebelah Irvan nampak Kapolres Cianjur AKBP Asep Guntur Rahayu bersama Sekertaris Daerah (Sekda) Oting Zaenal Mutaqin

Ketidak hadiran wakil bupati terpilihdalam rapat paripurna istimewa sempat menyita perhatian tamu undangan yang hadir. Mereka mempertanyakan ketidak hadiran mantan Direktur PDAM Tirta Mukti itu.

"Kok wakilnya tidak hadir ya, kemana. Itu kelihatan hanya calon bupatinya yang hadir. Biasanya kalau pasangan itu selalu berdua, apalagi ini acara istimewa penetapan mereka sebagai calon terpilih," gerutu seorang tamu undangan.

Ketika ketidak hadiran calon wakil bupati terpilih dikonfirmasikan ke calon bupati Irvan Rivano Muchtar, pihaknya berkilah bahwa calon wakilnya itu tengah ada urusan di Bandung. "Beliau (Herman Suherman) tidak bisa hadir, karena sedang di Bandung, lagi ngukur baju," kata Irvan [KC-02]**
CIANJUR, [KC].- Meski pemilihan bupati dan wakil bupati Kab. Cianjur tahun 2015 telah menetapkan pasangan terpilih Irvan Rivano Muchtar-Herman Suherman (Beriman), sejumlah perkara kaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Cianjur itu masih terus bergulir.

Seperti yang dilansir PRLM, sejumlah perkara yang kini masih ditangani itu ada diantaranya tindak pidana pemilu dan etik. Untuk tindak pidana pemilu saat ini ditangani kepolisian, sedangkan untuk etik ditangani Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ketua Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur, Saepul Anwar mengatakan, perkara yang masuk dan ditangani oleh panwas saat ini tengah berjalan. Diantaranya perkara yang menyangkuta penyelenggara pemilu di salah satu kecamatan di wilayah Cianjur selatan.

"Ada perkara etik yang di Sindangbarang, saat ini sudah di DKPP. Kami panwas sebagai pihak terkait sedianya pada 27 Januari nanti akan menghdiri sidang di DKPP," kata Saepul Anwar saat dihubungi, Minggu (24/1/2016).

Saepul menyebut tidak hanya etik yang tengah bergulir, tindak pidananya juga sudah ditangani oleh pihak kepolisian. "Pidananya juga sedang berlangsung dan sudah masuk pada penyidikan," tandasnya.

Sementara perkara yang sempat menjadi perhatian publik terkait dengan Aparat Sipil Negara (ASN) juga tengah bergulir. Sejumlah perkara ASN seperti camat Cianjur kota, salah seorang Kepsek di Karangtengah juga tengah berjalan.

"Semuanya ditangani sesuai dengan ketentuan. Tinggal menunggu dari proses hukumnya. Yang di DKPP masih terus berlangsung demikian juga yang tindak pidana pemilu maupun yang ASN," tegas Saepul.

Hasil dari perkara-perkara yang saat ini tengah bergulir tersebut tidak akan mempengaruhi hasil dari penetapan calon bupati dan wakil bupati Cianjur terpilih. "Kalaupun nantinya terbukti melanggar sebagaimana yang disangkakan itu lebih kepada personel atau pribadinya. Hasilnya tidak mempengaruhi penetapan calon terpilih," paparnya.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cianjur, Jum'at (22/1/2016) telah menggelar rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih pemilihan bupati dan wakil bupati Kab. Cianjur. Pasangan Irvan Rivano Muchtar-Herman Suherman (Beriman) ditetapkan sebagai calon terpilih untuk memangku jabatan bupati dan wakil bupati priode 2016-2021.

Pelaksanaan rapat pleno terbuka tersebut dikawal ketat oleh aparat kepolisian dari Brimob Polda Jabar, Sabara Polda Jabar dan dari gabungan Polres dan Polsek Cianjur. Rapat pleno berlangsung tertib dan aman meski dilaksanakan sempat mundur setengah jam dari jadwal yang ditetapkan pukul 14.00 WIB [KC-02]**
CIANJUR,  [KC].- Perpindahan pedagang di pasar Bojong Meron, Pasar Induk Cianjur dan Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Pasar Induk Pasir Hayam ternyata berdampak pada pemasukan retribusi parkir ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kab. Cianjur. Kondisi tersebut membuat juru parkir merasa keberatan terhadap besarnya jumlah setoran yang harus diberikan. Mereka meminta Dishubkominfo menurunkan besarnya setoran.

Sebagaimana dilansir PRLM, dampak sepinya parkir tersebut dirasakan disepanjang jalan Mangun Sarkoro dan Jalan Suroso. Lokasi yang sebelumnya banya lalu lalang kendaraan baik mobil ataupun sepeda motor, kini terlihat sepi. Kalaupun ada jumlahnya jauh menurun dan sangat berdampak pada pendapatan tukang parkir.

Seorang petugas parkir Hendrik (24) yang sudah empat tahun bekerja di kawasan Jalan Mangunsarkoro mengungkapkan sejak dua pasar itu dipindahkan ke pasar Pasir Hayam, pendapatannya jauh menurun. Sementara setorannya ke Dishubkominfo tidak mengalami penurunan.

"Tempat parkir di sini sudah dibagi-bagi wilayah. Sesudah pasar sama pedagang kaki lima pada pindah lumayan kerasa berkurang. Bedalah sama sebelumnya, pokoknya jauh berkurang. Paling kalau ada yang perkir mereka yang mau belanja ke toko," kata Hendrik, Minggu (24/1/2016).

Dirinya menuturkan setiap hari biasa bekerja secara bergantian dengan dibagi dalam dua sip bersama kawannya mulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB atau pukul 18.00 WIB. Dalam kurun waktu tersebut biasanya bisa memperoleh pendapatan sekitar Rp150 ribu dalam satu sip. Namun saat ini tidak bisa tercapai.

Tidak tercapainya pendapatan seperti biasa diakui Hendrik berpengaruh pada penghasilan yang harus dibawa kerumah. Namun begitu dirinya berharap kondisi tersebut hanya sementara dan nanti akan kembali seperti sebelumnya yang mana akan banyak warga yang parkir sehingga dirinya bisa kembali mendapatkan penghasilan seperti semula.

"Setiap hari kami harus setor ke Dishub sebesar Rp90ribu. Kalau sekarang, agak susah mencari buat setoran saja. Apalagi cari lebihnya untuk dibawa kerumah. Biasanya kondisi masih ada pasar bisa bawa uang sekitar Rp 50 ribu sisa dari setoran, sekarang tipis," katanya.

Berbeda dengan Usman (44), salah seorang petugas parkir lainnya yang berada tidak jauh dari tempat Hendrik. Usman yang baru sekitar 2 tahun jadi petugas parkir di depan toko besi di jalan yang sama (Mangunsarkoro) menilai bahwa hingga saat ini belum terlihat perbedaannya.

"Pendapatannya ga tentu setiap harinya paling sekitar Rp75 sampai Rp80 ribu. Kalau dilihat dari kepindahan PKL biasa-biasa saja. Tidak banyak berubah di lokasi saya bertugas. Mungkin daerah lain berdampak," paparnya.

Meski demikian para petugas parkir berharap dengan kepindahan para PKL ke pasar Induk Padir Hayam jumlah warga yang parkir kembali seperti sedia kala agar mereka tetap membawa uang untuk keluarganya dalam junlah yang cukup.

"Kami hanya bisa berharap, kalau bisa jumlah setorannya juga dikurangi. Agar kami para petugas parkir bisa membawa uang lebih kerumah," paparnya [KC-02]**
Ketika Kaisar Memerintah Dengan Belas Kasih Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1

Tahun pertama masa Zhenguan, Kaisar Tang Taizong memberitahu kepala personil kerajaan, ?Kehidupan perempuan di lingkungan istana sangat memprihatinkan. Pada akhir Dinasti Sui, istana kerajaan terlalu banyak merekrut tenaga kerja perempuan. Banyak dari mereka tinggal di kota lingkar luar istana, dimana kaisar jarang berkunjung; hal mana hanya menghamburkan uang dan tenaga. Saya tidak menyukai situasi ini. Yang mereka lakukan hanya membersihkan rumah. Apa lagi yang dapat mereka lakukan? Biarkan mereka pulang ke rumah dan menikah. Kita dapat menghemat uang dan orang-orang akan lebih bahagia serta memiliki kehidupan pribadinya.?

Setelah itu, istana kerajaan mengirim pulang lebih dari 3.000 perempuan.

Tahun kedua masa Zhenguan, Tiongkok Tengah mengalami masa kekeringan diikuti dengan kelaparan yang parah.

Kaisar Tang Taizong mengatakan kepada menteri-menterinya, ?Cuaca yang ekstrim adalah akibat dari kekurangan De (kebajikan, budi pekerti) pada diri saya, say
... baca selengkapnya di Ketika Kaisar Memerintah Dengan Belas Kasih Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor Satu

CIANJUR, [KC].- Ketua Asosiasi Pedagang Daging Domba, Sapi dan Ayam (APDDAS), Yayuk Sri Rahayu mengatakan, pihaknya akan berupaya menghitung harga daging setelah dikenakan pajak yang tidak memberatkan. Nantinya hitungan itu akan menjadi patokan bagi pedagang untuk berjualan.

Penghitungannya sendiri kata Yayuk, akan dilakukan dari mulai bandar sampai diterima konsumen. "Kalau angkanya belum pasti tapi kami yakini Rp 100.000 per kilogram, itu sudah dengan PPN 10 persen, harga sudah sampai ke pembeli. Kami juga akan buat selembaran yang ditempel di tiap jongko untuk menjelaskan pada pembeli," katanya.

Kendati sudah disepakati harga, namun ketersediaan daging masih tetap dibatasi. Tujuanya untuk melindungi pedagang saat terjadi perubahan harga. "Harga kesepakatan ini sementara menunggu kelanjutan PP itu dari pusat. Jadi bila pedagang kebutuhannya cuma satu kuintal, ya stoknya satu kuintal saja. Biasanya kan lebih karena buat besoknya, sekarang tidak. Pedagang yang mau pesan juga bisa dilakukan, tapi sehari sebelumnya," paparnya [KC-02]***
CIANJUR, [KC].- Pedagang bisa kembali berjualan dengan harga yang ditetapkan dengan jumlah terbatas. Tidak ada lagi mogok, ini dilakukan agar pedagang tidak agar pedagang juga tidak rugi. Mereka tetap berdagang sambil menunggu keputusan dari pusat. Demikaian ditegaskan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kab. Cianjur Himam Haris usai menggelar rapat.

Dalam rekomendasi yang disampaikan itu terkait mengenai kondisi dilapangan akibat  dikenakannya pajak penambahan nilai sebesar 10% terhadap daging. Meski pajak itu dikenakan untuk melindungi peternak, namun berimbas pada konsumen. Belum lagi, pengenaan pajak ditetapkan tanpa melalui sosialisasi ke daerah.

"Rekomendasi ini ditandatangani dinas, para pedagang, asosiasi pedagang, peternak dan diketahui pihak dari pajak, karena kan turut hadir dalam rapat bersama. Kita juga mengingatkan ke pedagang setelah berjualan agar harga sapi tidak lebih dari Rp110.000. Itu harga tertinggi, karena di Cianjur kami meyakini harga tidak akan terlalu mahal," katanya [KC-02/is]***
CIANJUR, [KC].- Kabar gembira bagi para pemilik warung nasi dan tukang bakso. Demikian paling tidak, setelah beberapa hari menutup usahanya lantaran tidak adanya daging sapi, mulai besok Sabtu (23/1/2016) para pedagang daging sapi akan kembali berjualan.

Hal itu setelah pedagang daging sapi yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Daging Domba, Sapi, dan Ayam (APDDAS) bersepakat mematok harga eceran tertinggi (HET) daging sapi sebesar Rp 110 ribu per kilogram.

Kesepakatan tersebut terjadi setelah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Cianjur, menggelar rapat gabungan bersama pedagang daging sapi, perusahaan pemasok sapi pedaging, peternak serta perwakilan dari Kantor Pajak Pratama Cianjur yang di ruang pertemuan Sekretaris Daerah (Sekda) Cianjur, Jum'at (22/1/2016).

Pihak Pemkab Cianjur juga akan melayangkan surat rekomendasi pada Pemerintah Pusat untuk mengkaji ulang Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2015. Hal itu setelah dicapainya kesepakatan dengan para pedagang hasil dari rapat gabungan.

Dengan adanya kesepakatn HET tersebut, dipastikan aksi mogok para pedagang daging akang berakhir. Mulai Sabtu (23/1/2016) pedagang yang semula mogok berjualan akan kembali berjualan seperti semula.

Hanya saja untuk ketersediaan daging sapi jumlahnya masih terbatas. Hal itu sebagai antisipasi sambil menunggu hasil keputusan dari pemerintah pusat mengenai rekomendasi yang disampaikan [KC-02]***
CIANJUR,  [KC].- KPU Cianjur telah menetapkan calon bupati dan wakil bupati Kab. Cianjur terpilih. Namun DPRD Cianjur belum akan mengagendakan kapan akan menggelar rapat paripurna tentang hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kab. Cianjur.

"Nanti akan kita rapatkan dulu, memang berdasarkan edaran dari mendagri hasil dari penetapan kpu itu harus dibawa ke dewan melalui rapat paripurna. Apalagi ini sudah diserahkan, tinggal kita estafetkan," kata Ketua DPRD Cianjur Yadi Mulyadi saat ditemui usai menghadiri rapat pleno terbuka KPU Cianjur Jum'at (22/1/2016).

Setelah hasil penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kab. Cianjur dibawa ke rapat paripurna dewan, selanjutnya hasilnya akan disampaikan kepada Mendagri. "Ya hasilnya akan kita sampaikan ke Mendagri melalui Gubernur," tegas Yadi.

Kendati demikian pihaknya belum bisa memastikan kapan waktunya akan dilaksanalan rapat paripurna mengenai hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kab. Cianjur itu. "Intinya kita akan bawa ke paripurna, waktunya kapan, itu baru akan kita rapatkan dulu dengan yang lain," ungkapnya.

Sebelumnya, pasangan calon bupati dan wakil bupati H Irvan Rivano Muchtar-H. Herman Suherman (Beriman) akhirnya ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati terpilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kab. Cianjur tahun 2016. Kepastian tersebut setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih peserta pemilihan tahun 2015,di kantor KPU Cianjur jalan Ir. H. Djuanda Salakopi, Jum'at (22/1/2016) [KC-02]***
CIANJUR, [KC].- Calon bupati terpilih Irvan Rivano Muchtar mengungkapkan, pasca penetapannya sebagai calon bupati terpilih ia akan melakukan cooling down dahulu karena harus menunggu pelantikan. "Belum ada kepastian pelantikannya bulan maret atau Juni karena mungkin bupati sebelumnya itu selesainya tanggal 17 Mei 2016," kata Irvan.

Pihaknya juga berencana akan melakukan safari politik kepada partai-partai pengusung dari lawan. Diharapkan bisa menjaga ke kondusifan situasi di Kab. Cianjur pasca pentepan KPU Sekarang.

"Saya akan berupaya merangkul calon lainnya, kita harapkan seperti itu. Mudah-mudahan mereka bisa menerima misalkan nanti kita bersilaturahim kepada mereka," paparnya.

Disinggung program calon lainnya, ia akan berupaya memilah yang terbaik. "Tentunya program mereka juga sudah dipikirkan sebelumnya dan mudaha-mudahan program merekapun bisa menambah dan memperkaya ide-ide kreatifitas yang belum lengkap yang ada di kami," katanya.

Sementara program prioritas yang akan dijalankan kelak sudah dilantik menjadi bupati, Irvan akan memprioritaskan tiga program utama. "Prioritas pertama kaitan dengan infrastruktur kedua kaitan dengan ekonomi dan ketiga kaitan dengan bidang keagamaan," jelasnya [KC-02]**
CIANJUR, [KC].- Ketua KPU Cianjur Anggy Shofia Wardhani mengungkapkan, dengan penetapan bupati terpilih tugas utama KPU dalam melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati Kab. Cianjur tahun 2015 telah selesai.

"Dengan adanya gugatan yang diajukan pemohon nomor 3 paslon H. Suranto-Aldwin Rahadian ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) jadi kita hari ini melaksanakan ketentuan dari PKPU bahwa satu hari pasca penetapan MK ini harus sudah dilakukan penetapan calon terpilih. Pada hari ini tanggal 22 Januari 2016 KPU telah melakukan penetapan terpilih bupati dan wakil bupati Cianjur 2016-2021," kata Anggy.

Disinggung mengenai kapan waktu pelantikan bagi calon bupati dan wakil bupati terpilih, Anggy berkilah bahwa hal itu bukan ranah KPU melainkan Menteri Dalam Negeri yang akan melakukan pelantikan. "Menurut informasi adalah Gubernur dan akan dilakukan di ibu kota provinsi. Tapi kita lihat lebih lanjut bagaimana informasi mengenai pelantikan. Yang jelas kewajiban KPU didalam proses penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Kab. Cianjur hanya sampai penetapan calon terpilih dan itu sudah kami lakukan hari ini," katanya.

Pihaknya berharap dengan ditetapkannya calon terpilih dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kab. Cianjur tahun 2015, mudah-mudahan calon terpilih ini bisa melaksanakan tugas, secara amanah. "Mudah-mudahan dengan terpilihnya beliau ini menjadi barokah buat kita bersama," tegasnya [KC-02]**
CIANJUR,  [KC].- Pasangan calon bupati dan wakil bupati H Irvan Rivano Muchtar-H. Herman Suherman akhirnya ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati terpilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kab. Cianjur tahun 2016. Kepastian tersebut setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih peserta pemilihan tahun 2015,di kantor KPU Cianjur jalan Ir. H. Djuanda Salakopi, Jum'at (22/1/2016).

Rapat pleno sedianya dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB, terlambat setengah jam baru bisa dimulai. Ketiga paslon yang diundang KPU, hanya satu paslon yang hadir. Meski demikian KPU tetap memulai pelaksanaan rapat pleno yang dipimpin langsung Ketua KPU Cianjur Anggy Shofia Wardani di hadiri semua unsur komisioner setelah memastikan juga di hadiri oleh komisoner Panitia Pengawas (Panwas).

Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan berita acara oleh Komisioner KPU Divisi Hukum Selly Nurdinah. Keputusan KPU No 1/Kpts/KPU-Kab-011.329996/I/2016 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih peserta pemilihan tahun 2015. Setelah pimpinan rapat kembali diambil alih oleh Ketua KPU dan langsung menetapkan paslon H. Irvan Rivano Muchtar-H. Herman Suherman sebagai bupati terpilih [KC-02]**.
CIANJUR,  [KC].- Untuk mengamankan jalannya rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih peserta pemilihan tahun 2015, ribuan personel aparat gabungan diterjunkan. Aparat tersebut diterjunkan disejumlah titik dan objek fital.

Kabag Ops Polres Cianjur Kompol Hilman mengungkapkan, aparat gabungan yang diterjunkan untuk mengamankan rapat pleno terbuka KPU Cianjur tersebut terdiri dari
2 SSK PH Brimob Polda Jabar, 1 SSK Dalmas Polda Jabar, 2 SSK Gabungan Polres dan Polsek, dan 1 SSK TNI.

"Mereka kita tempatkan disejumlKantor Panwas, Pemda dan titik lainnya yang merupakan objek fital. Kita ingin pelaksanaan rapat pleno ini berjalan aman kondusif sesuai yang kita harapkan," kata Hilman saat ditemui didepan kantor KPU Cianjur.

Disinggung mengenai penutupan arus lalu lintas selama jalannya rapat pleno, pihaknya membantahnya. Penutupan arus lalu lintas didepan kantor KPU tersebut hanya sementara selama dilaksanakan apel kesiapan.

"Kita tidak menutup arus lalin, ini hanya sementara. Kasihan masyarakat yang melintas, bisa terganggu. Kita buka seperti biasa," paparnya  [KC-02]**