January 2018
PELANTIKAN Pengurus DPD BKPRMI di Masjid Agung Cianjur
CIANJUR, [KC],- Ketua dan Pengurus DPD BKPRMI Kabupaten Cianjur periode 2017 – 2021, Muhammad Soleh,S.Pd.,M.Pd, resmi dilantik, pada Ahad (28/1) di Masjid Agung Cianjur,  Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua BKPRMI Jawa Barat Drs. H. Yeyen Munawar di hadapan Asisten Daerah II Setda cianjur Ir. H. Yanto Hartono, MM, Ketua MPD BKPRMI Drs. H. Aguslani Muslih ZA, Kepala Seksi Binmas Islam Kementerian Agama Kab. Cianjur, Drs.H. Asep Khoerul Mumin, Ketua DMI Kab. Cianjur  H.Yosep Umar, Mewakili Ketua DPRD Cianjur, Asep Sopyan Halim,  serta para tokoh agama,masyarakat dan beberapa organisasi masyarakat yang hadir.

Adapun pengurus yang dilantik yaitu Muhammad Soleh selaku Ketua Umum DPD BKPRMI Kab. Cianjur, Rustiman sebagai Sekretaris BKPRMI, sedangkan Ahmad Juhara sebagai Bendahara serta jajaran pengurus harian lainnya, dan Direktur Daerah Lembaga dan Brigade BKPRMI.

Bupati Cianjur yang diwakili Asisten Daerah II Setda cianjur Ir. H. Yanto Hartono, MM, dalam sambutannya, berharap dengan kepengurusan DPD BKPRMI baru kiranya dapat berkiprah bersama pemerintah dalam pembinaan pemuda dan remaja masjid demi untuk melaksanakan pembinaan, peningkatan dan penguatan program yang saat ini sedang digulirkan oleh pemerintah sesuai visinya yaitu mewujudkan cianjur lebih maju dan Agamis sesuai tema yang diusung oleh panitia pelantikan dan rakerda BKPRMI saat ini.

Pemerintah Kabupaten Cianjur, katanya, sangat mendukung setiap kegiatan dan program kerja yang dilaksanakan DPD BKPRMI Kabupaten Cianjur. BKPRMI diharapkan dapat mengayomi seluruh anggota remaja masjid di 32 kecamatan, serta  mempunyai program yang dapat meningkatkan kerjasama dan bersinergi.

Sementara, Ketua BKPRMI Jawa Barat Drs. H. Yeyen Munawar yang melantik dan mengukukuhkan kepengurusan DPD BKPRMI Kabupaten Cianjur periode 2017-2021 diminta pengurus BKPRMI yang baru agar dapat meningkatkan silaturahmi antar pengurus masjid dengan masjid lainnya, dan selalu konsen untuk memakmurkan masjid, serta terus memberikan kontribusi bagi perkembangan nilai-nilai religius di tengah masyarakat.”Teruslah bersinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya berjuang mewujudkan masyarakat yang maju dan Agamis di Kabupaten cianjur khususnya dan di tanah air pada umumya,”katanya

Ketua DPW BKPRMI Jawa Barat memberikan apresiasi yang penuh kepada DPD BKPRMI Kabupaten Cianjur karena telah berhasil  membentuk kepengurusan kecamatan, desa, hingga ikatan remaja mesjid di setiap kampung, bahkan dilantik langsung oleh Bupati Kabupaten Cianjur, ini menjadi contoh untuk seluruh pengurus BKPRMI di Jawa Barat.

Sementara itu Muhammad Soleh, Ketua DPD BKPRMI Kab. Cianjur   mengatakan ” BKPRMI Kabupaten Cianjur akan selalu bersinergi dengan pemerintah dalam kegiatan Cianjur Ngawangun Lembur (CNL) dan mewujudkan Tujuh program gerakan keagamaan yakni melaksanakan Shalat subuh berjamaah (berjamaah 5 waktu), Ashar mengaji (menghafal Al Qur’an), Mencintai Anak Yatim, Cianjur Anti Maksiat, Aku Suka Shodaqoh, Peduli Fakir Miskin, dan Mewujudkan Kampung Peradaban Akhlaqul Karimah. Ketujuh gerakan program tersebut saat ini sedang dilaksanakan oleh Pemkab Cianjur di bawah pimpinan Bupati Irvan Rivano Muchtar dan Wakilnya Herman Suherman.

Selain itu, DPD BKPRMI Kab. Cianjur pada tahun khidmat 2018 akan menggelar berbagai program unggulan yang diselenggarakan oleh lembaga lembaga yang ada di tubuh  BKPRMI seperti LPPDSDM, LPPTKA, LPPEKOP, LPPKS, LPPKM, LPPBHA, dan Brigade Masjid. Program tersebut hari ini akan kita bahas dalam Rapat Kerja Daerah bersama dengan kawan-kawan lembaga dan pengurus kecamatan yang hari ini sudah hadir dan siap menghasilkan program program terbaik disamping CNL dan kampung peradaban akhlaqul karimah yang akan dilaksanakan mulai Februari 2018. [KC.03]***
CIANJUR[KC],- Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur mulai melakukan imunisasi dan pemberian vaksin. Untuk mengantisipasi penularan difteri,

 Namun, jumlah vaksin yang ada ternyata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan empat kecamatan yang ditemukan kasus difteri. Hingga sekarang, hanya dua kecamatan yang sudah divaksin,Rabu (24/01/2018).

Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur, Asep Helmiono mengatakan, dari empat kecamatan yang ditemukan kasus difteri pada tahun ini, pihaknya baru melakukan vaksin dan imunisasi di Desa Cikondang Kecamatan Bojongpicung dan Kecamatan Cidaun.

“Ada dua kecamatan lainnya yang juga ditemukan difteri yakni Pacet dan Ciranjang. Namun dengan stok vaksin saat ini, baru bisa dipenuhi vaksinasi di dua lokasi itu saja,"
Asep menjelaskan, stok vaksin yang tersedia hanya cukup untuk 5.500 orang yaitu untuk Cikondang sebanyak 3.000 orang dan Cidaun sebagnyak 2.500 orang.“Pemberian vaksi dan imunisasi dilakukan dengan turun langsung ke lapangan, seperti halnya pemberikan vaksin campak dan rubela beberapa waktu terakhir,".

 pemberian vaksin dilakukan selama beberapa hari. Pasalnya, petugas yang dilibatkan hanya dari puskesmas masing-masing.

“Nanti pihak puskesmas akan melaporkan hasilnya,” paparnya.

Ia menambahkan, sambil melakukan vaksinasi, pihaknya juga menunggu konfirmasi dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat terkait tambahan stok vaksin.

“Belum ada kepastian kapan stok tambahan untuk vaksinasi di Pacet dan Ciranjang ini diterima.

Pasalnya informasi yang ada, untuk daerah yang digelar vaksinasi tingkat nasional pun masih kurang stok,”

Meski begitu, pihaknya bakal melakukan sosialisasi agar warga menjaga pola hidup sehat dan segera memeriksakan diri jika muncul ciri-ciri difteri.

“ Tetapi, pemberian vaksin lebih efektif untuk mencegah penularan atau penyebaran difteri. Seperti halnya di Cikadu dan daerah lain yang ada temuan difteri pada 2017. Setelah divaksin jadi nihil penyebarannya,” pungkasnya.[KC.07]
CIANJUR[KC],-Guna mewaspadai wilayah pesisir pantai selatan dijadikan akses masuknya narkoba dari jalur laut ke wilayah  hukum Cianjur. Kepolisian Resort Cianjur melakukan  peningkatan kewaspadaan, hal itu dilakukan karena wilayah pantai selatan di Cianjur masih sepi.

Kapolres Cianjur AKBP, Soliyah SIK, MH, mengatakan,bahwa  jajarannya terus mengintensifkan pengawasan di sepanjang pantai selatan Cianjur. “Ada beberapa jalur laut, seperti di Cidaun, Sindangbarang, dan Agrabinta. Tentunya kami  intensifkan pengawasan di sana karena jangkauan relatif sangat jauh dari pusat kota Cianjur. Tapi itu bukan jadi kendala. Kami terus memonitor dan mengawasinya,Polres Cianjur sudah menyiapkan personel Polair di wilayah pantai selatan. Hanya secara stuktural belum formal karena belum diresmikan. "Kalau kesiapan kita sudah siap,"

Selain wilayah pesisir pantai selatan, daerah yang jadi fokus pengawasan peredaran narkoba di Cianjur yakni Cipanas. Daerah yang notabene merupakan kawasan wisata dan hiburan itu dinilai Soliyah cukup berpotensi tinggi terhadap peredaran narkoba. "Target kami ialah berantas narkoba di Cianjur. Terutama di kawasan Cipanas yang merupakan tempat wisata dan hiburan,"

Jenis narkoba yang banyak beredar di Cianjur cendrung relatif sama dengan daerah lainnya yakni sabu-sabu  dan ganja. Cianjur tak hanya jadi tempat transit saja, tapi juga terendus jadi pusat peredaran dan distribusi.

"Di sini (Cianjur) sudah jadi daerah peredaran dan distribusi narkoba.Yang jadi  sasarannya adalah kalangan remaja. Tapi penyalahgunanya bukan hanya warga Cianjur saja, melainkan ada juga warga dari luar cianjur. khususnya di Cipanas merupakan daerah wisata dan hiburan,"   tandasnya.[KC.06]
CIANJUR[KC],- Sedikitnya sebelas pelajar SMKN 1 Tanggeung Cianjur  menjadi  korban  akibat gempa berkekuatan 6,1 SR (23/1) yang berpusat di Banten dan terasa cukup keras menguncang kawasan Cianjur dan sekitarnya.

Peristiwa terjadi saat proses kegiatan belajar berlangsung, karena panik beberapa siswa berhamburan keluar dan  berdiri tepat di bawah gedung, hingga akhirnya tertimpa genting yang berjatuhan tepat diatas kepala.

" Kejadiannya sangat cepat, saat itu sedang proses kegiatan belajar mengajar, pelajar yang menjadi korban seluruhnya berada di kelas yang ada di lantai dua, pada saat gempa terjadi anak-anak yang berada di lantai bawah berhamburan keluar kelas dan berdiri  tepat di bawah genteng yang berjatuhan tepat diatas kepala korban." Ucap Acep Isya salah satu Guru SMKN 1 tanggeung.

Menurutnya saat ini  korban sudah di evakuasi ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan tindakan medis, totalnya ada sebelas orang,  delapan orang luka berat karena kepalanya bocor dan tiga orang  trauma.

Berikut daftar korban bencana gempa bumi yang seluruhnya pelajar SMKN 1 Tanggeung, Tirawati, Romadona, Wafiroh, Desi Fatmwati, Siska Febrianti, Wanda Wulandari,  Reski Rismayanti, Nanin nuraliza, Neng nurcahya, Tuti, Ai Siska seluruhnya warga kecamatanTanggeung. [KC.04]
CIANJUR[KC],- Gempa bumi dirasakan di Cianjur, Selasa, pukul 13.35 WIB.  Guncangan dirasakan kurang lebih selama 2-3 menit.

Di kawasan Cianjur kota,masyarakat yang berada di rumah berhamburan keluar. Gempa bahkan tidak hanya dirasakan oleh mereka yang berada di rumah , namun juga yang berada di luar rumah.

Banyak warganet langsung mengabarkan gempa tersebut lewat grup Whatsapp, termasuk mereka yang berada di Bekasi, Serang, dan Bandung.

"Gempa ini 6,7 (data terbaru BMKG 6,4) tapi masih belum stabil. Masih terus updated," kata Kabid Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG, Daryono saat dikonfirmasi redaksi [KC.04]

CIANJUR,[KC],- Dedi Mulyadi, Calon wakil gubernur Jawa Barat asal Partai Golkar dan Demokrat,, merobohkan sebuah rumah reyot milik pasangan suami istri Otim (50) dan Dude (40) di Kampung Pasir Cikur, Desa Neggalamekar, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Minggu (21/1/2018) kemarin.

Seperti di beritakan KOMPAS, rumah gubuk berukuran sekitar 3 meter x 2 meter itu diisi pasangan suami istri yang memiliki tujuh anak. Dedi seusai menemui pemiliknya langsung meminta bantuan tetangga sekitar untuk segera meratakan rumah tersebut.

"Saya sudah menghadiri acara di Sukabumi, tadi langsung mampir ke sini. Saya mendapat laporan dari seorang netizen di media sosial saya bahwa ada rumah hampir roboh. Tadi ngobrol sebentar dengan yang punya, langsung saya robohkan saja," kata Dedi kepada wartawan, petang tadi.

Seusai mengobrol dengan pemiliknya, tambah Dedi, diketahui kondisi rumah semipermanen tersebut sangat memprihatinkan. Dindingnya beranyaman bambu dengan alas tanah. Rumah tersebut sedikit miring dan ditopang satu batang bambu di tengahnya.

Pasangan itu pun mengaku awalnya memiliki 14 anak. Tujuh anak meninggal karena sakit-sakitan akibat kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan.

“Ayo Bapak-bapak, kita bantu Pak Otim. Kita robohkan dulu rumahnya ini. Saya bersama rekan-rekan akan langsung menggantinya dengan rumah baru,” ujar Dedi.

Dedi menambahkan, masalah keluarga miskin sudah jadi problem klasik di Jawa Barat. Oleh karena itu, kata Dedi, program keluarga berencana dan pembangunan rumah tidak layak huni harus terus diefektifkan.

“Ini masalah sosial yang harus segera diselesaikan karena sudah menjadi masalah klasik di Jawa Barat. Kondisi keluarga kurang mampu, belum lagi anak banyak. Program keluarga berencana dan program pembangunan rutilahu (rumah tidak layak huni) kita efektifkan lagi,” tambahnya.

Sementara itu, istri Otim, Dude, mengaku tak mengikuti program keluarga berencana karena sering sakit-sakitan. Dude pun mengaku kerepotan mengatur risiko dapur sehari-hari karena suaminya hanya berprofesi sebagai kuli cangkul berpenghasilan Rp 15.000 sampai Rp 30.000 per hari.
“Pendapatan suami masih kurang, Pak. Ini juga lahan rumah punya saudara, repot kalau tidur bertumpuk karena sempit,” ujarnya.

Pasangan suami istri itu pun berterima kasih karena rumah reyot yang dirobohkan ternyata dibangun kembali menjadi rumah layak huni. Ia tak menyangka bisa mendapatkan bantuan dari salah satu kandidat bakal calon wakil gubernur di Pilkada Jabar.
"Terima kasih, Pak, dan semuanya saya merasa terbantu sekali dengan langkah Bapak yang begitu dadakan seperti ini," ucap Dude.[KC/NET]

PUTING beliung menghantam dua desa diwilayah Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Sabtu 20 Januari 2018. Akibatnya puluhan rumah gentengnya beterbangan dan mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun aliran listrik di dua desa yakni Desa Nyalindung dan Galudra padam untuk beberapa saat.

Kepala Desa Nyalindung, Kecamatan Cugenang Asep Saepudin mengungkapkan, peristiwa angin puting beliung yang menerjang tiga kampung diwilayahnya yakni Kampung Pasir Malang, Kampung Galudra dan Kampung Hargem itu terjadi begitu cepat. Tiba-tiba turun hujan dan disertai angin kencang.

"Kejadiannya sekitar pukul 08.00-hinggapukul 10.30 WIB. Awalnya terjadi hujan disertai angin kencang, namun lama kelamaan angin tersebut semakin besar dan mengakibatkan genteng rumah warga mengalami kerusakan," kata Asep.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, akibat peristiwa tersebut puluhan rumah warga mengalami kerusakan. "Ada puluhan rumah yang rusak, jumlah pastinya masih dalam pendataan dilapangan," katanya.

Untuk rumah warga yang gentengnya rusak, kata Asep mulai dilakukan perbaikan dengan swadaya dan gotong royong. "Yang gentengnya rusak sudah mulai dilakukan perbaikan secara gotong royong," tegasnya.

Akibat hantaman puting beliung tersebut aliran listrik juga padam. "Listrik padam, mungkin ada yang kena dan mengalami kerusakan jaringannya," paparnya. (KC-02)
Siapa Takut Menjadi Penulis Buku Bestseller? Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1

Oleh: Victor Asih

Pada pertengahan bulan Maret 2008, saya berkesempatan menjadi pembicara sebuah acara talkshow, dengan tema “Kalau Masih Bisa Berwirausaha, Ngapain Harus Kerja?” yang diselenggarakan di UNPAD, salah satu universitas negeri di Bandung. Selesai acara talkshow, saya dihampiri oleh seorang editor sebuah majalah dan diminta untuk menulis sebuah artikel dengan tema “dream” untuk dimuat di majalah tersebut.

Wow, itulah pertama kalinya ada yang meminta saya untuk menulis sebuah artikel. Saya saat itu merasa tertantang untuk membuat sebuah artikel karena saya belum pernah sama sekali menulis artikel.

Beberapa hari kemudian, saya berusaha mencari berbagai informasi tentang bagaimana cara menulis artikel melalui internet. Sampai akhirnya saya menemukan website pembelajar.com dan membaca artikel-artikel tentang cara menulis dari Edy Zaqeus, salah seorang penulis buku bestseller. Jadilah saya “korban” dari ide-ide provokatif dalam tulisan itu. Saya terinspirasi dan merasa semakin tertantang untuk dapat menulis.

Akhirnya, saya memutuskan untuk berani membuat sebuah impian baru dalam daftar impian saya, yaitu impian me
... baca selengkapnya di Siapa Takut Menjadi Penulis Buku Bestseller? Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1


Bertempat di halaman terbuka Lapas Klas IIB Cianjur, Senin (8/1) seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Cianjur mengikuti apel deklarasi janji kinerja tahun 2018, yang waktunya serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, perwakilan pegawai membacakan janji kinerja tahun 2018 yang diucap ulang oleh peserta apel lainnya, diikuti sambutan sekaligus amanat menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang dibacakan oleh Kalapas Klas IIB Cianjur. 

            Diawali oleh Kalapas dan para Kasi serta diikuti seluruh pegawai menandatangani deklarasi janji kinerja 2018. Sementara itu Menteri Hukum dan HAM dalam amanatnya berpesan, sebagai aparat yang profesional di lingkungan Kemenkumham, pihkanya meminta tunjukkan kerja dan kinerja nyata yang professional, akuntable, sinergis, transparan, dan inovatif (PASTI)  dalam melayani masyarakat. -IMAN SULAIMAN-
Tema  demokrasi  adalah  salah  satu  tema yang  sampai  saat  ini  masih  menarik  untuk didiskusikan.  Berbagai  karya  yang  mengulas tentang  demokrasi  telah  dihasilkan—baik  itu oleh  para  pemikir  Islam  maupun  Barat. Semenjak  kedatangan  bangsa Barat  ke dunia Islam,  dan  seiring  dengan  kemajuan  bangsa Barat saat ini, maka sesuatu yang datang dari Barat  selalu  dijadikan  indikator  simbol kemajuan.  Atas  klaim  itu  sehingga  banyak negara merasa penting  untuk “mencontoh”—baik  secara  langsung  atau  tidak—segala bentuk  kemajuan  yang  pernah  dicapai  oleh Barat—termasuk  di  dalamnya  tema demokrasi. Di kalangan para intelektual Islam terdapat perbedaan  pendapat  dalam  menanggapi permasalahan  demokrasi.  Apakah  konsep yang mulanya  warisan  Barat ini  dapat  sesuai dengan  Islam  dan  bisa  diterapkan  di  negara Islam?  Apakah  arti  demokrasi  itu  sendiri Perbincangan seputar tema demokrasi memang menarik, terlebih jika dikaitkan dengan doktrin agama dalam hal ini Islam. Maka berbagai pertanyaan pun menyeruak; apakah demokrasi mendapatkan tempat yang layak dalam Islam?; apakah pesan-pesan demokrasi  sesuai dengan  ajaran Islam?;  apakah Islam  sendiri mempunyai  aturan yang sama dengan demokrasi?; dan bagaimana respon para sarjana muslim terhadap isu demokrasi? Pertanyaan-pertanyaan ini-lah yang akan coba disajikan dalam tulisan yang singkat dan sederhana ini
Sebagian orang menganggap bahwa Islam (ajaran atau doktrin yang dikandungnya) punya kecocokan tersendiri dengan ideologi politik bernama demokrasi. Tapi, sebagian lainnya justru berpandangan berbeda, menyangkal kompatibilitas kedua entitas ini.
“Jawaban kita atas pertanyaan apakah Islam kompatibel dengan demokrasi sangat bergantung pada definisi kita tentang apa itu Islam dan apa itu demokrasi. Jika kita menganggap Islam sebagai sebuah agama dengan ajaran dan doktrin baku yang tidak bisa berubah, maka jawaban dari pertanyaan itu kemungkinan besar (akan) negatif.”
Tapi sebaliknya, , jika kita percaya bahwa Islam adalah agama yang dinamis, percaya bahwa salah satu pedoman hidup manusia ini memang terbuka atas tafsir dan pemahaman yang baru, maka sangat mungkin jawabannya akan positif. Alhasil, pernyataan bahwa jawaban atas pertanyaan itu bergantung erat kepada siapa kita mengajukannya di sini menjadi jelas. 
Terkait dengan kecocokan Islam dan demokrasi, Luthfi seorang Intelektual Muslim  kembali menjelaskannya melalui pernyataan yang saling menegasikan. Sejauh ajaran Islam itu mengandung hal-hal yang memang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, maka kompatibilitas keduanya menjadi mungkin. Sebaliknya, jika tak mengandung hal-hal yang jadi syaratnya, maka Islam dan demokrasi tidak bisa dikatakan cocok.
Karenanya, menjadi penting untuk mengetahui terlebih dahulu apa itu demokrasi, yakni, nilai-nilai yang dikandungnya. Inilah yang kemudian akan menjadi rujukan dalam menemukan kompatibilitas demokrasi atas Islam.
Islam hadir dengan membawa prinsip-prinsip yang umum. Oleh karena itu, adalah tugas umatnya untuk memformulasikan program tersebut melalui interaksi antara prinsip-prinsip Islam dengan modernitas, termasuk demokrasi. Islam memberikan jaminan untuk dilakukannya ijtihad, penafsiran terhadap teks kitab suci dan Sunnah Rasul.
Secara normatif, demokrasi adalah suatu “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” (Abraham Lincoln). Secara empirik, demokrasi biasanya menggunakan sejumlah indikator antara lain:(1) kedaulatan rakyat, (2) pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah (rakyat), (3) kekuasaan mayoritas, (4) hak-hak minoritas, (5) jaminan hak-hak asasi manusia, (6) pemilihan yang bebas dan jujur, (7) persamaan di depan hukum, (8) proses hukum yang wajar, (9) pembatasan pemerintah secara konstitusional, (10) pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan (11) nilai-nilai toleransi, (12) pragmatisme, (13) kerjasama dan (14) mufakat.
Penjajaran Islam dengan demokrasi secara serta merta adalah merupakan cara pandang yang harus dikoreksi. Antara Islam dan demokrasi terdapat segi-segi persamaan dan perbedaan (Hasbi Ash-Shiddieqy). Jika Islam sampai pada konflik dengan postulatpostulat demokrasi tertentu, itu adalah karena karakter umumnya sebagai sebuah agama yang melibatkan asksioma yang suci (Hamid Enayat). Prinsip-prinsip permusyawaratan, keadilan, persamaan, kebebasn, pluralitas, adalah di antara prinsip yang kompatibel dengan Islam. Tidak ada rincian mengenai mekanisme yang mengatur muatan prinsip-prninsip tersebut, oleh karena itu terbuka peluang kepada manusia untuk mengaturnya, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) banyak menyuarakan pentingnya demokrasi di Indonesia serta merekonstruksi pemahaman keagamaan yang dapat mendukung terciptanya demokrasi, dan pengembangan Islam yang ramah dengan budaya lokal. Gus Dur mencoba untuk menetralisir ketegangan hubungan Islam dan negara terkait dengan penolakan ormas-ormas Islam terhadap pancasila sebagai asas organisasinya. Gagasan ini berangkat dari komitmen Gus Dur yang tinggi terhadap nilai-nilai universal Islam, sebagai sesuatu yang olehnya dianggap mempunyai kekuatan yang massif untuk membangun basis-basis kehidupan politik yang adil, egaliter, dan demokratis. Sedangkan bagi Nurcholish Madjid (Cak Nur) Islam dan demokrasi bukan pilihan yang delematis dan berkonsekuensi pada pecahnya kepribadian, justru sebaliknya Islam dan demokrasi harus dikombinasikan, baik dalam pengertian prinsip maupun prosedur. Cak Nur mencoba mengawinkan antara demokrasi dan Islam yang menghasilkan demokrasi dengan paradigma Islam. Cak Nur berkeyakinan bahwa tanpa Islam, demokrasi akan kekurangan landasan, nafas, dan roh, sebaliknya tanpa demokarasi, Islam akan kesulitan mewujudkan tujuan dasarnya sebagai sarana bagai kebaikan untuk semua. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan menggunakan pendekatan sejarah dan biografi. Data dikumpulkan dari bahan pustaka seperti buku, majalah, dan lain-lain. Data yang didapat kemudian diuji kredibilitasnya melalui kritik internal dan eksternal sehingga akan mendapatkan data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian data-data yang telah diuji diinterpretasikan untuk menjadi karya sejarah. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Menurut Gus Dur demokrasi hanya bisa dibangun di atas landasan pendidikan yang kuat, dengan ditopang oleh tingkat kesejahteraan ekonomi yang memadai, sedangkan menurut menurut Cak Nur demokrasi harus dipandang sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan itu sendiri. Mengenai hubungan demokrasi dan Islam Gus Dur berpendapat bahwa Islam dan pola implementasinya dalam konteks negara dan bangsa, sangat memperhatikan konteks politik dan sosiologis suatu bangsa dan masyarakat. Karena ia lebih menekankan substansi ajaran Islam daripada simbol-simbol formalnya. Adapun menurut Cak Nur Islam sendiri sebenarnya memiliki konsep tetang demokrasi, yaitu lewat ajaran yang dalam Islam disebut dengan syuro (musyawarah). Baik Gus Dur maupun Cak Nur sependapat bahwa demokrasi adalah pilihan yang tepat bagi bangsa Indonesia, dan keduanya juga berpendapat bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan Islam.
Dalam 'Islamo-Demokrasi' (Anas Urbaningrum, 2004), prinsip-prinsip dasar Islam, bagi Cak Nur, bukan saja tidak bermusuhan dengan demokrasi, malahan mampu memberikan substansi moral secara lebih maknawi. Bagi Cak Nur, Islam justru memberikan banyak kontribusi bagi demokrasi.
Prinsip demokrasi itu adalah adanya partisipasi warga negara. Adanya keterlibatan warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Warga negara tidak hanya menjadi “patung, pion dan legitimasi politik” kekuasaan penguasa. Oleh sebab itu, partisipasi, keterlibatan dan penghargaan hak-hak serta pemenuhan hak warga negara harus dilakukan oleh penpeyelenggara negara.  Jika negara tidak memenuhi hak-hak warga negara maka negara dianggap abai dengan demokrasi. Negara dengan demikian memang bertanggung jawab atas pemenuhan hak warga negara terutama yang berada dalam jurang kesengsaraan, keterpinggiran dan kekurangan dalam banyak aspeknya. Pancasila tidak boleh hanya menjadi jargon tetapi harus menjadi tindakan hidup para peneyelenggara negara.
Tetapi, dipihak lain warga negara juga harus memiliki ketaatan pada negara. Warga negara tidak hanya meminta dipenuhi haknya, sementara tidak bersedia mentaati peraturan dan perintah negara. Membayar pajak, mentaati rambu lalu lintas, pembuatan kartu identitas penduduk, dan taat undang-undang adalah kewajiban warga negara. Warga negara tidak bisa berujar dengan alasan negara demokrasi lalu bertindak semena-mena bahkan menghukum negara dengan argumen ini adalah negara demokrasi. Negara tersandera oleh demokrasi yang lebih cocok sebagai bentuk dmeokrasi liberal, bukan demokrasi Pancasila.
Belakangan agaknya demokrasi benar-benar menjadi jargon oleh sebagian kecil warga negara bahwa karena demokrasi maka seakan-akan tidak ada aturan yang boleh diberikan oleh negara pada warganya. Negara hanyalah tempat pembuangan sampah yang tidak ada hal positif dari apa yang dilakukan negara karena praktek warga masyarakat diatur oleh peraturan yang oleh sebagian kecil warga negara dianggap membatasi aktivitasnya. Perpu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas adalah salah satu yang paling mendapatkan sorotan negara dianggap otoriter dan tidak demokratis. Negara benar-benar me njadi bulan-bulanan masyarakat sipil yang merasa terkendala aktivitasnya. Pertanyaannya, benarkan jika kita menganut demokrasi Pancasila itu memang negara tidak boleh memberikan aturan pada warga negara? Saya pikir tidak demikian. Kita dapat menengok di negara manapun senantiasa terdapat peraturan yang membatasi warga negara dalam bersikap dan berperilaku-bertindak, termasuk dalam hal demonstrasi sekalipun.
Ketaatan hukum, keadilan, kebersamaan, saling menghargai, berdialog bukan ingin menang sendiri adalah prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang tertuang dalam sila-sila Pancasila. Penerapan keadilan hukum, keadilan sosial, memanusiakan manusia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan bermusayawarah merupakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang sudah harus menjadi “jiwa bangsa”. Oleh sebab itu, semua warga Indonesia, baik sipil-militer-pejabat-politikus, atau pun non itu semua harus saling memahami dan menjalankan nilai-nilai Pancasila. Kita tidak bisa hanya menyalahkan dan nyiyir atas apa yang dilakukan pemerintah, dan memandang negatif karena kita tidak menyukai Presiden Joko Widodo disebabkan karena berbeda partai politik bahkan kalah dalam persaingan politik Pilihan Presiden. Kita harus ajarkan kepada warga negara harus menjadi negarawan bukan politisi rabun ayam yang hanya ingin menang sendiri, menghukum lawan politik dengan jargon-jargon yang dibungkus dengan dalil-dalil kesucian sekalipun perilakunya adalah perilaku yang lebih culas dan tidak sesuai dengan ajaran etika agama sama sekali.
Jika ada warga negara yang senantiasa berargumen ini adalah negara demokrasi, tetapi tidak bersedia menjalankan peraturan atau tidak bersedia mentaati peraturan yang ditetapkan oleh negara sebenarnya mereka adalah pelanggar demokrasi tetapi atas nama demokrasi. Inilah yang kita sebut demokrasi liberal, bukan demokrasi Pancasila. Berbeda antara demokrasi liberal dengan demokrasi Pancasila yang kita anut di Indonesia. Demokrasi liberal itu dianut oleh negara-negara yang secara faktual “menjauhkan diri antara agama dan negara” alias negara sekular dalam makna memang enggan menjadi prinsip-prinsip agama dalam bernegara-berpolitik. Indonesia dengan dasar Pancasila sudah snagat jelas prinsip keagamaan, Ke-Tuhan-an menjadi hal penting dalam bernegara.
Yudi Latif membahas demokrasi dalam Islam berangkat dari prinsip bahwa Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Konsekuensinya, menurut Yudi, setiap bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak, dinilai bertentangan dengan jiwa Tauhid. Kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah persamaan manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak/pandangan antarsesama manusia. Prinsipprinsip persamaan dalam bermusyawarah terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurât (Q.s. 49: 13).
Dalam analis al-Buraey, sisi administrasi tampak bahwa siapa saja yakin pada Islam dan menjalankannya sebagai tuntunan hidup, yang memiliki pengetahuan memadai tentang syariat, mempunyai sikap yang kuat tentang persamaan, dikenal sebagai orang yang salih, maka orang seperti itu memenuhi syarat untuk jabatan publik. Oleh karena itu, Syaf’i Maarif menjelaskan, “Islam berpihak sepenuhnya kepada sistem demokrasi, sekalipun dalam menghadapi isu-isu penting tertentu harus berbeda dengan sistem demokrasi yang berkembang di negara-negara non-Muslim”.
Berbagai referensi menunjukkan demokrasi berkembangan secara dinamis dengan beragam pengertian dan penggolongannya. Para founding fathers tidak menghendaki demokrasi paham liberal di antara beberapa ragam tersebut. Oleh karena itu, dipilih konsep demokrasi permusyawaratan, yang dituangkan dalam rumusan sila keempat Pancasila. Pemikiran tersebut menjadi istimewa karena terdapat kontribusi pemikiran Islam.
Islam bukan bukan berarti untuk dirubah substansinya tetapi lebih mengedepankan nilai universal (kemajemukan) salah satunya penyesuaian dengan semangat demokrasi (dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat). Ujar Paisal (Mahasiswa Pasca Sarjana UNSUR dan Kabid. PAO HMI Cabang Cianjur).