March 2019
kabarcianjur.com - Guna melestarikan Ayam Pelung yang merupakan salah satu Budaya Cianjur, Himpunan Penggemar dan Peternak Ayam Pelung (HIPPAP) menyelenggarakan Kontes Ayam Pelung di depan Caffe BM jl. Binawan, utama no 1 BLK Cianjur.

Kontes Ayam Pelung "Anang Sungkawa Cup -1" tahun 2019 ini diikuti oleh sedikitnya 500 peserta dari berbagai wilayah di Provinsi Jabar bahkan dari luar Provinsi Jabar.

Ketua Pelaksana Asep Guntur Rahayu mengatakan, tujuan dilaksanakannya kontes yakni untuk merawat budaya Cianjur, agar budaya yang selama ini tumbuh dari Kota Cianjur bisa lebih dikembangkan.

"Kita ingin budaya ayam pelung tetap dipelihara untuk dikembangkan, kita tidak ingin Budaya Cianjur ini diklaim orang lain atau budaya ayam pelung hanya patungnya saja tapi ingin betul-betula bahwa ayam pelungnya ada, untuk menanggapi hal tersebut salah satu caranya dengan mengadakan kontes ini," kata Asep.

Kontes Ayam Pelung ini menurut Asep juga dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, karena ayam ini mudah dipelihara oleh siapa pun.

"Ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, selain mudah dipelihara jika Ayam ini ikut kontes dan menjadi juara maka harganya pun akan meningkat," paparnya.

Ia juga menambahkan, kontes ini diikuti oleh sekitar 500 peserta dari berbagai macam Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

"Para peserta juga ada yang dari luar Provinsi Jawa Barat, seperti Pekalongan, Lumajang bahkan perwakilan dari Lampung juga ada," imbuhnya.

Sementara Ketua DPW Jawa Barat HIPPAP Nusantara Hendra Gunawan mengatakan, untuk melestarikan Ayam Pelung Cianjur ini, pihaknya mengintruksikan agar seluruh DPD HIPPAP agar membuat kelompok tani gunanya untuk pemurnian Ayam Pelung.

"Saat ini kami mengintruksikan kepada seluruh DPD untuk pemurnian ayam pelung. Jadi mereka beternak dikampung mempertahankan genetik ayam pelung dan menyabarkan untuk mempertahankan pemurnian Ayam Pelung itu," tuturnya.

Pria yang juga akrab di sapa Gopar ini menjelaskan, jenis ayam ini disebut Ayam Pelung karena dengan suaranya yang melengkung, bahkan dari berbagai kriteria jenis suaranya berbeda-beda.

"Ayam ini juga ada berbagai kriteria angkatan, pertama Angkatan Pupudur, angkatan inilah yang paling banyak dicari karena ciri khasnya belum kembali, setelah itu ada angkatan Pupuril dan Pupulur, angkatan inilah yang sering diikutkan untuk kontes," jelasnya. (KC-02/gien)
kabarcianjur.com - Sebanyak 354 Kepala Desa di Kabupaten Cianjur mengikuti dan melaksanakan penandatanganan kesepakatan tentang Kerjasama Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di halaman pendopo Cianjur, Kamis (28/3/2019).

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung Plt Bupati Cianjur H. Herman Suherman, Forkopimda Cianjur dan juga Para Camat Se-Kabupaten Cianjur.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur Yudi Syufriadi menyampaikan sambutan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Raja Nafrizal. Dalam sambutannya dikatakan para kepala desa di Cianjur agar mengikuti aturan penggunaan anggaran desa dan dana desa. Kajati berharap beberapa kepala desa yang bermasalah dan saat ini dalam penyelidikkan kejaksaan menjadi contoh agar desa lainnya waspada.

"Hari ini saya mewakili Kajati Jabar, melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama sebagai bentuk penyadaran kepada para kepala desa," ujar Kajari Cianjur Yudhi Syufriadi membacakan sambutan Kajati Jabar.

Yudhi mengatakan, Kejaksaan berkewajiban mendampingi untuk mengawal pembangunan agar cepat dan tepat sasaran.

"Saat ini Kajari Cianjur sedang menyelidiki tiga desa yang terindikasi masalah," kata Yudhi Syufriadi.

Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, berharap tak muncul lagi masalah terkait anggaran desa maupun dana desa setelah penandatangan kesepakatan.

"Saat mengunjungi Cianjur kemarin Bapak Presiden mengatakan bahwa dana desa terus meningkat setiap tahunnya, maka dari itu kerjasama ini dilaksanakan agar penyerapan Dana Desa bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat Cianjur," tuturnya.

Ketua Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Cianjur, Beni Irawan, mengatakan, sudah lama kesepakatan ini dirancang.

"Hal ini bentuk pencegahan jangan sampai kades banyak yang terjerat hukum, kades akan lebih memperhatikan regulasi sehingga mengetahui apa yang jangan dilakukan," kata Beni [KC-02/gien]

kabarcianjur.com - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat Arman Syfa menilai perlu mensosialisasikan bagaimana para Kepala Desa (Kades) mengelola Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah pusat agar bisa dipertanggungjawabkan.

"Kami menjalankan salah satu fungsi BPK yakni untuk mendorong tata kelola Dana Desa dengan baik. Karena Dana Desa  merupakan program unggulan pemerintah yang kami nilai perlu dijaga," kata Arman Syfa usai melaksanakan Sosialisasi Tugas, dan Fungsi BPK dan DPR dalam pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Aula Le Eminence, Senin (25/3/2019).

Arman mengungkapkan, salah satu tujuan dari sosialisasi agar para Kepala Desa tidak terjerumus akibat ketidaktahuan dengan peraturan yang baru.

"Ini juga bentuk kekhawatiran kami, karena salah satu tujuan agar mereka tidak terjerumus intinya kami harapkan mereka memahami tugas dan fungsi mereka tapi tidak hanya disitu, mereka harus selalu mengupdate karena peraturan itu selalu berkembang jangan sampai dia melanggar karena tidak tahu, itu yang harus dihindari," jelasnya.

Ia juga menilai penting memberikan pemahaman terhadap para Kepala Desa, pasalnya dari tahun sebelumnya masih ada beberapa kelemahan yang harus diperbaiki salah satunya regulasi agar pelaksanaanya bisa dipertanggungajawabkan.

"Tadi kami memang mendengar pertanyaan dari para Kepala Desa, mereka kesulitan untuk membuat gambar, membuat RAB juga, tapi ternyata diantaranya ada pemahaman yang keliru padahal sebetulnya aturannya sudah ada, disamping itu merekapun perlu berkoordinasi dengan regulatornya," katanya.

Ada yang bertanya tentang PAUD, selama ini sudah dianggarkan di ADD dari Pemda tapi dirasa itu kurang memadai dilapangan. "Saya kira itu kami serahkan pada regulator BPK tidak dalam posisi membuat aturan, kami hanya melihat kepatuhan tapi kami juga memberikan pendapat kepada pemerintah," jelasnya.

Arman juga menjelaskan, bahwa masih ada 26% yang masuk kategori tertinggal. Itu merupakan tantangan tersendiri bagi Pemda.

"Saya kira ini tantangan bagi Pemda untuk bisa membina mereka. Betul kalau masalah desa itu tergantung dari banyak faktor termasuk masalah demografi masalah biografinya dan saya sih memandan tantangannya luar biasa untuk mengelola Dana Desa tersebut," imbuhnya.

Ia mengingatkan kepada Pemerintah agar fungsi pembina dari Pemrintah seperti kecamatan maupun dinas terkait lebih ditingkatkan walaupun saat ini ada pendamping desa dari Kementerian Desa.

"Yang harus disampaikan memerintah atau mengelola tidak hanya masalah kemampuan atau skill akan tetapi masalah integritas. Mereka adalah ujung tombak pemerintah pusat dan mereka harus menjaga Dana Desa sebaik mungkin," pungkasnya.

Sementara Plt Bupati Cianjur H. Herman Suherman mengatakan, sosialisasi yang disampaikan BPK terkait pemeriksaan dan pelaksanaan juga evaluasi dan pengawasan.

"Ini momen yang bagus dan perlu dilaksanakan. Untuk itu saya mengimbau kepada para Kepala Desa agar mengikuti arahan dari BPK, agar terhindar dari kekeliruan," paparnya. [KC-02/gien]
kabarcianjur.com - Pemerintah Kabupaten Cianjur memperingati kegiatan hari TBC Internasional di Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Jl Siliwangi No. 19 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur, Minggu (24/3/2019).

Pada kesempatan tersebut Plt Bupati Cianjur H. Herman Suherman, Dandim 0608 Cianjur Letkol Inf Rendra Dwi Ardhani, beserta jajaran Dinas Kesehatan turut memberikan perhatian lebih terhadap bahaya TBC di wilayah Kabupaten Cianjur, dengan mengambil tema “Ketahui kasus TBC mu sekarang”.

Plt Bupati Cianjur H. Herman Suherman mengatakan, Tuberkulosis (TBC) masih menjadi momok bagi Indonesia. Data Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebut Indonesia menempati urutan ketiga negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia dengan jumlah kasus 842 ribu, di bawah India dengan 2,74 juta kasus dan China di posisi kedua sebanyak 889 ribu. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI menargetkan pada 2030 mendatang insiden TBC menurun 80 persen dan 2050 tidak ada lagi kasus baru TBC.

"Di Kabupaten Cianjur sendiri setiap tanggal 24 Maret ditetapkan sebagai hari peringatan TBC Dunia,"tuturnya.

Sementara Dandim 0608/Cianjur Letkol Inf Rendra Dwi Ardhani mengatakan, peringatan tersebut juga bentuk kewaspadaan para pimpinan daerah, serta rencana pencegahan meluasnya bahaya TBC khususnya di wilayah Kabupaten Cianjur.

"Di pusat sendiri saat ini tengah ramai digalakkan program. Saatnya Indonesia Bebas Dari Tuberkulosis Mulai dari Saya," ungkap Dandim.

Ia menuturkan, TBC bukan hanya tentang kesehatan, akan tetapi perlu ada sinergi semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga penyebaran penyakit ini dapat dicegah. "
Harapan kita, Kabupaten Cianjur dapat terbebas dari TBC,” harap Dandim. [KC-02/gien]
kabarcianjur.com - Keikutsertaan pemantau asing pada pelaksanaan Pemilu 2019 dinilai perlu. Karena kondisi dan situasi pesta demokrasi tahun ini berbeda dengan periode sebelumnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria, mengatakan, dalam era demokrasi Indonesia pada 2004, banyak sekali pemantau asing yang datang dan jumlahnya pun mencapai ratusan orang.

"Jaman pemilu langsung itu (Tahun 2004) banyak sekali pemantau asing datang ke Indonesia bahkan jumlahnya sampai mencapai ratusan. Seiring dengan berkembangnya pemilu kita, pemantau asing itu makin berkurang," kata Riza, kepada wartawan saat melakukan kunjungan ke Kantor PWI Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu (24/3/2019).

Ia menuturkan, saat ini dengan situasi Pemilu 2019 berbeda dari periode-periode sebelumnya, dengan semakin kuat adanya polarisasi dan terjadinya suhu politik yang cukup memanas. Diantaranya disebabkan ketidakpercayaan pada proses dan aparat banyak yang mencoba mengajak pihak asing agar ikut memantau pelaksanaan pesta demokrasi itu.

"Memang dinilai perlu dengan melihat situasi dan kondisi saat ini, karena secara undang-undang keterlibatan asing dalam melakukan pemantauan diperbolehkan. Selama mereka melaksanakan aturan yang berlaku, itu sah-sah saja, seperti dengan registrasi ke pihak penyelenggara," jelasnya.

Keberadaan pemantau asing juga, lanjut Riza, dapat dijadikan motivasi untuk membuktikan kepada pihak luar bahwa Indonesia dapat menyelenggarakan pemilu secara demokratis.

"Ini tentunya menjadi pendorong agar pelaksanaan pemilu berjalan lebih demokratis. Tapi jangan sampai kehadiran asing melakukan pemantauan ternyata pemilu kita bermasalah," ujarnya.

Ia menambahkan sebelumnya banyak negara lain yang meragukan, karena Indonesia baru pertama kali melaksanakan demokrasi langsung.

"Dulu kita bangga 2004 secara langsung, dan itu tersebar seantero dunia bahwa Indonesia negara yang heterogen yang pertama kali menyelenggarakan pesta demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat. Padahal saat itu banyak negara di luar meragukan, tapi ternyata Indonesia mampu," tambahnya. [KC-02/gien]
kabarcianjur.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ahmad Riza Patria menilai pada Pemilu 2019 petahana diuntungkan dengan memakai fasilitas maupun kekuasaannya.

"Kami tidak menuduh atau memfitnah cuma kami menyampaikan agar Pasangan 01 penguasa untuk tidak melibatkan aparat karena banyak sekali kemaren yang viral ada aparat kampanye kita ingin tahu ditindak tidak, sementara ada honorer kemaren cuma foto dua jari tapi ditindak, ada camat jelas-jelas PNS kampanye tidak ditindak` Kalau orang dukung 02 Kepala Desa dipenjarakan," Kata Ahmad Riza usai silaturahmi bersama wartawan di Kantor PWI Cianjur, Minggu (24/3/2019).

Ia mengingatkan, harusnya ptahana itu bisa menunjukkan keadilan dan kebijaksanaanya terlebih aparat penegak hukum harus adil dalam menegakkan hukum.

"Jadi cepet sekali kalau orang bikin kekeliruan tapi yang bermasalah dukung petahana tidak ditangkep malah dibiarkan justru harusnya penguasa petahana itu menunjukkan keadilan menunjukkan kebijaksanaanya lebih lebih aparat hukum yang harus adil dalam penegakkan hukum," imbuhnya.

Ia juga mengatakan, sesuai yang dikatakan Rocky Gerung pabrik hoax ada pada penguasa, pasalnya ia menilai penguasa memiliki instrument dengan melibatkan semuanya.

"Karena penguasa yang punya instrument dia yang punya kekuatan punya program, sekarang penguasa banyak didukung oleh aparat oleh media oleh ASN oleh semua macem-macem, justru yang banyak mengeluarkan hoax sesuai fakta dilapangankan kita bisa lihat justru dari penguasa dari petahana bukan dari Tim 02," jelasnya.

Ia juga mencontohkan seperti beberapa BUMN ataupun lembaga pemerintah yang secara terselubung melakukan kampanye dengan menampilkan gambar dari petahana.

"Seperti kemaren kasus Kominfo kan terang-terangan apapun itu jelas bagian dari kampanye waktu bertanya gaji kamu yang bayar siapa kan pemerintah. Justru itu kampanye kalau kita pake akal sehat itu salah. Kecuali dia bilang gaji kamu yang bayar negara itu laen. Karena kan pemerintah petahana penguasa kecuali pemerintah tidak nyapres, sama seperti road safety millenial kenapa harus Pak Jokowi fotonya kenapa bukan pak Kapolri, sekarang itu hampir semua BUMN iklannya tuh fotonya pak Jokowi itu kan menggunakan anggaran negara. Memang secara hukum tidak mudah dikenakan sanksi, jadi kalau muka petahana muncul di tv dianggap tidak kampanye padahal itu kampanye terselubung," katanya. Juru Bic[KC-02/gien]


kabarcianjur.com - Anggota DPR RI Maruarar Sirait dan Perwakilan Pengurus DPC PDIP Kabupaten Cianjur Susilawati meresmikan Kantor PAC Cipanas di Jalan Raya Ciloto no 33, Jumat (23/3).  Peresmian kantor PAC tersebut semakin memantapkan langkah PDIP dalam memenangkan Pileg dan Pilpres.

"Demi kemajuan partai PDIP silahkan gunakan tempat saya ini untuk Kantor PAC Cipanas, Supaya kader - kader PDIP bisa fokus dalam memajukan partai dan mensukseskan Pilpres dan Pileg," jelas Tokoh Senior PDIP Hj Dede Saryamah.

Diakuinya kantor PAC PDIP ini merupakan tempat bagus sekali untuk komunikasi selama 24 jam. Pasalnya posisi strategis yakni di jalur utama Puncak Cianjur.

"Bukan hanya siang saja silahkan kader PDIP dari berbagai penjuru wilayah datang ke kantor PAC PDIP Cipanas. Saya berharap PDIP bisa unggul di Cianjur dan memenangkan Pilpres serta Pileg ditingkat nasional," ujarnya.

Sementara itu Maruarar Sirait atau yang akrab di sapa bang Ara ini merespon baik pendirian PAC Cipanas. Tentunya ini bisa menggenjot raihan suara dalam upaya mengampanyekan duet Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin. Ini selaras dengan langkah PDIP yang menggencarkan kampanye dari pintu ke pintu (door to door) demi memenangkan duet yang beken dengan sebutan Jokowi - Ma’ruf tersebut.

"Kami terus menggelar konsolidasi dan pemantapan kampanye door to door. Setiap kader PDIP harus mengampanyekan komitmen Presiden Jokowi membangun Indonesia hingga pelosok," jelasnya.

Kinerja Jokowi selama 4 tahun ini telah terbukti nyata. Sebagai contoh bagi warga di Majalengka, kini telah menikmati kehadiran Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan Tol Cipali. Jokowi merupakan calon presiden yang sudah memberikan kerja nyata bagi masyarakat Indonesia.

“Pesan saya kepada semua kader, tetap jaga persaatuan. Kita sampaikan kepada masyarakat semua hasil kerja Pak Jokowi. Kita harapkan pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi dapat bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. [KC-02/gien]
kabarcianjur.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia Prof. Dr. Muhajir Effendy, M.A.P, melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Cianjur, Jumat (22/3/2019. Mendikbud hadir ke Cianjur sekaligus menghadiri acara Gebyar Pendidikan dipusatkan di alun-alun Cianjur.

Mendikbud RI Prof. Dr. Muhajir Effendy, M.A.P mengatakan, guru merupakan ujung tombak pendidikan sehingga perlu diperhatikan apalagi Guru Honorer, Ia mengatakan lebih memperhatikan kesejahteraan para Guru Honorer.

"Secara bertahap guru Honorer diangkat PNS ataupun PPPK, untuk sekarang yang kita utamakan, adalah Guru Honorer K2, selanjutnya tahap kedua Guru yang pengabdiannya diatas 15 tahun setelah itu Guru yang pengabdiannya dibawah 15 tahun," kata Muhajir Effendy.

Ia juga menilai Pendidikan di Cianjur sudah mulai maju, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi.

"harus lebih ditingkatkan bekerja keras terutama bagi para Guru jangan pernah menyerah. Memberikan pengabdian tanpa kenal lelah akan menjadi amal jariah," tuturnya.

Sementara Plt Bupati Cianjur H. Herman Suherman menuturkan, bahwa Pemkab Cianjur bertekad akan lebih memprioritaskan Pendidikan guna lebih mencerdaskan generasi Bangsa khususnya anak didik Kabupaten Cianjur.

"Kami ucapkan selamat datang Bapak Menteri Pndidikan dan Kebudayaan Kehadiran Bapak Menteri mudah-mudahan dapat menambah semangat khsusnya di dunia pendidikan Cianjur," imbuhnya.

Dalam kegiatan ini juga ada pemberian Doorprize yang diikuti oleh peserta yang terdiri dari siswa, guru, dan masyarakat Cianjur. [KC-02/gien]
kabarcianjur.com - Satu keluarga yang tinggal dirumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kampung Neglasari RT 01/11, Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi (Hawai), Kabupaten Cianjur di ketahui terjangkit penyakit paru. Bahkan satu anggota keluarga Fajar Saefudin (10) kondisi tubuhnya kering kerontang tinggal kulit dan tulang.

Kejadian tersebut di ungkap Babinsa Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi Koptu Haryadi. Saat dilihat kondisi Fajar sudah sebulan tak pergi sekolah ke Madrasah Al-Huda karena jatuh sakit, kondisi makin parah setelah ia tak mau makan dalam beberapa hari terakhir.

Saat diperiksa Babinsa, tak hanya Fajar yang sakit. Sang ayah Aef Saefudin (45) dan sang ibu Vera (42) juga menderita sakit.

 Melihat hal tersebut, Babinsa mengambil inisiatif karena melihat kondisi Fajar yang sudah sangat lemah akhirnya dipaksa dibawa ke rumah sakit oleh Babinsa.

"Semula mereka menolak, namun saya paksa dan saya minta bantuan sana sini untuk biaya makan yang menunggu Fajar di rumah sakit," kata Haryadi, ditemui saat melakukan kerjabakti membersihkan dan merenovasi rumah keluarga Fajar, Jumat (22/3/2019).

Haryadi mengatakan, sambil menunggu uluran tangan dari donatur dan dermawan ia menyuruh warga dan tetangga membersihkan rumah milik keluarga Fajar terlebih dahulu.

Menurut Koptu Haryadi, awal mula ia menemukan keluarga Fajar setelah mendapatkan informasi dari temannya ada warga yang sakit dan mengalami gizi buruk.

"Saya cek informasi itu ternyata semua keluarganya menderita sakit dan harus dibawa ke dokter. Saya bawa ke dokter Aji. Melihat kondisi rumahnya, satu kamar dihuni empat orang," kata Haryadi.

Haryadi sempat kebingungan karena saat akan dibawa, keluarga tersebut dari kalangan tak mampu, tidak memegang uang sepeserpun.

"Semoga aparat dan pemerintah membantu keluarga miskin yang sakit ini, karena mereka tak punya uang sepeser pun," ujar Haryadi.



Dari keterangan para tetangga, keluarga Fajar juga tak dapat jatah beras raskin. Satu rumah yang minim ventilasi tersebut ditinggali oleh tujuh orang.

"Keluarga Fajar sepengetahuan saya dalam sebulan hanya mendapat satu liter beras raskin itupun harus ditebus uang Rp 2 ribu, karena tidak ada kartu BSM kalau yang ada kartu bisa diberi beras raskin tiga liter sampai lima liter," ujar seorang tetangga yang dekat dengan rumah Fajar.

Kakek Fajar, Arim (54), mengatakan awalnya yang sakit itu ayahnya Fajar lalu menular ke sang istri dan kemudian menyebar kepada Fajar.

 "Awalnya batuk-batuk menular ke anak dan istri, cucu saya sebulan tak sekolah, seminggu sebelum dibawa kemarin susah makan," kata Arim.

Arim mengatakan beberapa kali ia membawa cucunya berobat ke puskesmas. Namun karena tak mampu melanjutkan biaya berobat, maka Fajar hanya mendapat pengobatan alakadarnya.

"Ayahnya hanya tukang ojeg, kadang dapat uang kadang tidak," kata Arim.

Arim mengatakan, nasib pilu juga menimpa dua cucunya yang tak lain masih adiknya Fajar. "Adiknya Fajar meninggal dalam usia satu bulan, ia meninggal di rumah seperti sesak, lalu adik Fajar lainnya yakni Fajri meninggal dalam usia dua tahun," ujar Arim sambil tertunduk. [KC-02/gien]
kabarcianjur.com - Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya (Astakira) DPC Kabupaten Cianjur menyoroti petugas rekrut perusahan jasa tenaga kerja luar negeri dengan pemberangkatan non prosedural. Hal tersebut terungkap setelah banyaknya aduan permasalahan tenaga kerja luar negeri (PMI) ke negera penempatan Timur Tengah.

Berdasarkan informasi, mereka para calon PMI diiming-imingi dengan gaji besar dan visa syarikah (perusahaan). Menurut Divisi Luar Negeri Astakira Sutisna, para petugas rekrut (sponsor) Timur Tengah hampir rata-rata menggunakan perusahaan jasa tenaga kerja di Jakarta.

"Tapi visa syarikah itu hanya kamuflase, pada kenyataannya para PMI diberangkatkan dengan visa jiyarah (kunjungan)," kata Sutisna, Rabu (20/3/ 2019).

Ia mengatakan, pemberangkatan tenaga kerja luar negeri ke Kawasan Timur Tengah dengan job non formal (PRT) di Kabupaten Cianjur masih marak. Padahal sudah jelas pemerintah melalui Kepmen nomor 260 tahun 2015 telah melarang keras atas penghentian sementara (moratorium) ke Kawasan Timur Tengah.

"Karena pengaduan tenaga kerja luar negeri ke Astakira hampir rata-rata di negara penempatan Timur Tengah," ujarnya.

Sutisna mengungkapkan, proses pemberangkatan para PMI tidak menggunakan visa kerja dan tidak menggunakan rekomendasi dari Disnakertrans setempat. Sejatinya mereka diberangkatkan asal terbang.

"Ya, kami mengetahuinya hasil konfirmasi kepada PMI bermasalah yang sekarang sdh ada di timur tengah," ungkap dia.

Selain itu, Sutisna menjelaskan, mereka para PMI yang bermasalah di Timteng diduga tidak dilengakapi dokumen valid. Padahal itu salah satu persyaratan untuk membuat paspor.
"Ada juga paspor bekas yang masih aktif tanggal pengeluarannya digunakan lagi oleh petugas rekrut dan PPTKIS untuk pemberangakatan PMI," jelasnya.

Sementara itu Ketua DPC Astakira Pembaharuan Kabupaten Cianjur Ali Hildan menambahkan, enam bulan berjalan masa kepemimpinanya ada sekitar 128 pengaduan tenaga kerja luar negeri bermasalah.

"Itu semua rata-rata pemberangkatan non prosedural," ucap Ali.

Ali mengatakan, namun tidak semua aduan tenaga kerja luar negeri tidak ditindaklanjuti, pasalnya, kesulitan mendapatkan dokumen. Tapi sudah hampir 70 persen teradvokasi dan terselesaikan.

"Awal tahun 2019 saja sudah 5 orang PMI dipulangkan dan sekarang sudah dikampung halamannya," ungkap dia.

Dia menyebutkan, proses pengadvokasi pihaknya selalu meminta bantuan ke pemerintah pusat, BNP2TKI, Kemlu, KBRI dan DPP.

"Sekarang saja masih ada 2 permasalahan lagi yang belum selesai," sebutnya.

Untuk meminimalisir permasalahan PMI di kawasan Timteng, Ali berharap ada pengawasan ketat dari pemerintah daerah dan stakeholder lainya. Terlebih mengutamakan perlindungan terhadap PMI.

"Kami Astakira berharap pemerintah lebih melakukan pengawasan dan pencegahan," terangnya. (KC-02/giens)
kabarcianjur.com - Menteri Pertanian RI Ir. Amran Sulaiman memberikan 600 ekor ayam, domba dan beberapa bibit tani kepada sejumlah kelompok tani di lapang Ciherang, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Rabu (20/3/2019).

"Sebanyak 120 juta ekor ayam kami bagikan di seluruh Indonesia bagi warga yang berada di bawah garis kemiskinan. Satu rumah tangga mendapatkan 50 ekor, khusus untuk Kabupaten Cianjur kita berikan 600 ribu ekor ayam, memang Cianjur mendapatkan terbesar di Indonesia," ungkapnya.

Amran menuturkan, selain memberikan bibit untuk pertanian, pihaknya juga akan mengembalikan kejayaan rempah-rempah Indonesia, dan ini merupakan arahan dari presiden beberapa tahun lalu agar rempah Indonesia kembali berjaya.

"Pertama ini arahan bapak presiden waktu 2 tahun lalu bagaimana mengembalilan kejayaan rempah-rempah Indonesia. Sehingga dianggarkan Rp 5,5 triliun dua tahun berturut-turut. Dulu indonesia dikenal karena rempah-rempah sampai ke luar negeri, dan kita akan kembalikan kejayaannya dengan membagikan bibit unggul hari ini," katanya.

Ia juga menambahkan, bahwa kemiskinan di Indonesia mulai menurun. "Ini berkat kerjasama kita semua dan juga kabinet kerja," tambahnya.
[KC-02/giens]

kabarcianjurcom - Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Cianjur bersama Pemerintah Daerah
Kabupaten Cianjur melaksanakan sosialisasi kepada seluruh desa untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di hotel bydiel Cianjur, Senin (19/3/2019).

Sosialisasi tersebut dilaksanakan Guna menjalankan Program Desa Bersinar (Desa Bersih dari Narkoba) khususnya untuk wilayah Kabupaten Cianjur.

Kepala BNNK Cianjur AKBP Basuki mengatakan, alasan dibentuknya Desa Bersinar karena penyalahgunaan narkoba terus bertambah. Dari 32 Kecamatan di Kabupaten Cianjur sudah 28 Kecamatan terindikasi penyalahgunaan narkoba.

"Dari 360 desa di Kabupaten Cianjur 110 desa diantaranya sudah terindikasi.  Ini sangat darurat dan sulit untuk memberantas, maka kami bersama Pemkab Cianjur khususnya Bupati Cianjur berkomitmen bagaimana caranya para Kepala Desa dan Lurah beserta perangkat Desa untuk ikut andil dalam pemberantasan narkoba," katanya.

Basuki menuturkan, jika Program Desa Bersinar sudah berjalan maka penyebaran narkoba pun akan dirasa sulit, sehingga penyebaran narkoba mulai dari tingkat desa bisa menurun bahkan setiap desa bersih dari narkoba.

"Sekarang itu adalah pemetaan setelah itu sosialisasi jadi desiminasi Kades nanti Danramil dan Kapolsek bisa mengetahui bagaimana menggerakkan komponen masyarakat di tingkat desa," imbuhnya.

Sementara Kepala Desa Sirnagalih Agus Zaenal Abidin mengatakan, sesuai dengan intruksi dari BNNK Cianjur pihaknya akan membentuk tim sosialisasi agar terbebas dari narkoba.

"Kita akan bentuk tim sosialisasi, meskipum tantangannya berat karena desa kami berada di tengah kota juga dekat dengan terminal, akan tetapi kami optimis bisa melakukan pencegahan terhadap peredaran maupun penyalahgunaan narkoba," kata Agus.

Agus juga berkomitmen kedepan Desa Sirnagalih bisa terbebas dari narkoba.
"Kita berkomitmen mudah-mudahan kedepan Desa Sirnagalih bersih dari Narkoba," tuturnya. (KC-02/gien)
kabarcianjur.com - Sejumlah bangunan liar yang berada di atas Daerah Aliran Sungai (DAS) di jalan Pasar Baru,  Pasar Muka Cianjur, Senin (18/3) di tertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Kepala Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur, Robbi Erlangga mengatakan, dua bangunan depot dan satu kios Handphone dirobohkan karena berada di atas Daerah Aliran Sungai (DAS).

"Pemerintah harus membongkar bangunan tersebut karena berada ditempat yang dilarang. Pelaksanaan pembongkaran juga berjalan kondusif," tutur Robi.

Menurut Robbi kedepan pihaknya akan terus memantau dan melakukan pembongkaran jika ada bangunan liar yang melanggar. "Apabila melanggar ya kita akan tertibkan," paparnya. [KC-02/gien]