May 2020
CIANJUR,[KC],- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan 15 kabupaten/kota di Jawa Barat yang pada 1 Juni 2020 mulai menerapkan new normal. Menurut Ridwan Kamil, 15 daerah itu bisa menerapkan new normal karena sesuai kajian secara ilmiah dari beberapa ilmuwan.

Cianjur menjadi salah satu dari 15 kabupaten/kota di Jawa Barat yang akan menerapkan new normal masuk dalam kategori wilayah dengan level 2 atau zona biru.

"Nah zona biru itulah yang kami berikan izin untuk melakukan the new normal," ujar Ridwan Kamil, di kantornya, Jumat (29/5).

"Kami di Jawa Barat menyikapi istilahnya adalah AKB adalah Adaptasi Kebiasaan Baru."
Menurut Ridwan Kamil zona biru itu ada 60 persen dari sejumlah daerah di Jawa Barat. 40 persen daerah lainnya atau 12 kabupaten/kota di Jabar masih zona kuning, termasuk Bodebek (Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok.

Sementara itu Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan, pihaknya bersyukur dengan ditetapkannya Cianjur menjadi zona hijau.

“Alhamdulillah, setelah melakukan Video Conference dengan Pak Gubernur Jabar,
Cianjur menjadi zona hijau, kita akan melakukan hidup baru new normal atau adaptasi kebiasaan baru,” kata bupati seusai Video Conference dengan Gubernur Jabar di Pendopo Kabupaten Cianjur, Jumat , (29/05/2020).

Herman berharap, masyarakat Cianjur jangan terburu buru dengan evoria atas kondisi Cianjur sekarang. Pihaknya ingin, ada tahapan-tahapan. “Kita ingin ada tahapan tahapannya, wisata, sekolah dan lainnya akan dibuka lagi, tapi harus dengan protokol kesehatan,” ujarnya.

Langkah pertama, kata dia, pihaknya bersama forkopimda akan melakukan dan membahas perbup. “Kita akan bahas, apa saja yang akan kita lakukan,” katanya [KC.10/Net]**
CIANJUR,[KC],- Kasus korupsi dana alokasi khusus, yang menjerat Bupati Cianjur non aktif Irfan Rivano Muchtar telah memasuki babak akhir.  Kasasi yang diajukan terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh Mahkamah Agung.

Dalam situs Mahkamah Agung, pada kanal informasi perkara. Tertera informasi bahwa perkara dengan nomer register 1505 K/PID.SUS/2020 dengan nomer perkara di pengadilan tingkat pertama 31/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Bdg, status nya sudah putus dengan tanggal putusan 20 Mei 2020 .

Dalam amar putusan tertera, permohonan kasasi yang diajukan terdakwa ditolak, begitu pula dengan Kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan ditolak dengan perbaikan.

Tangkapan layar situs Mahkamah Agung pun dengan cepat beredar viral di group-group sosial media warga Cianjur.

"Permohonan kasasi dari terdakwa ditolak,  dari penuntut umum ditolak dengan perbaikan, ada pun yang diperbaiki yaitu membebankan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada terdakwa," kata Andi dalam pesan singkatnya kepada awak media, Kamis (28/5).

Dengan putusan tersebut, Irvan tetap harus menjalani 5 tahun masa tahanan dengan denda Rp250 juta dan subsider tiga bulan sesuai putusan Pengadilan Tipikor Bandung pada 9 September 2019 lalu.

"Kemudian terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 450 juta subsider satu tahun penjara," beber Andi.

Kuasa Hukum Irvan Rivano Muchtar, Alfis Sihombing, mengatakan pihaknya sudah mengetahui hasil putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut.

"Iya benar, Mahkamah Agung menolak permohonan terdakwa dan permohonan Jaksa Penuntut Umum," ujar Alfis melalui sambungan telepon.[KC.08]**
CIANJUR,[KC],- Ratusan kendaraan yang hendak masuk ke wilayah Kabupaten Cianjur, di putar balik ke wilayah asal di Pos Check Point 1 Seger Alam, Puncak, Cipanas, Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan pantauan, petugas gabungan dari TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menutup sebagian akses jalan, dan semua kendaraan yang datang dari arah Bogor digiring untuk masuk ke areal check point guma diperiksa identitas dan dokumen perjalanan termasuk kondisi kesehatan pengendara dan penumpang.

Pantauan di lokasi penyekatan, kendaraan yang diputar balik tersebut didominasi mobil pribadi dan sepeda motor.

Perwira Pengendali Check Point 1 Polres Cianjur, AKP Irwan Alexander menyebutkan, petugas memutar balik kendaraan yang tidak mampu menunjukkan surat keterangan izin keluar masuk.

“Termasuk pengendara yang tidak ber-KTP Cianjur, langsung kita putar balik. Apalagi yang tidak punya tujuan yang jelas atau hanya sekedar pelesir ke Cianjur,” kata Irwan kepada wartawan di lokasi.

Sejauh ini, kata Irwan, jumlah kendaraan yang diputar balik mencapai 106 unit, terdiri atas 46 mobil dan 60 sepeda motor. “Namun, itu data sementara. diprediksi masih akan terus bertambah,” ujar dia.

Irwan mengatakan, giat penyekatan dilakukan sepanjang pemberlakuan PSBB parsial Cianjur sejak 6 Mei 2020 dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 yang khawatir dibawa pendatang dari luar daerah.

“Agendanya penyekatan hingga besok seiring berakhirnya PSBB parsial di Cianjur,” kata Irwan.[KC.10/NET]**

CIANJUR,[KC],-  Kementerian Agama menetapkan 1 Syawal 1441 Hijriah atau Idul Fitri jatuh pada 24 Mei 2020. Ketetapan itu diputuskan dalam sidang isbat yang dihadiri MUI hingga Komisi VIII DPR.

" Sidang isbat secara bulat menyatakan bahwa 1 Syawal 1441 Hijriah jatuh pada hari Ahad atau Minggu, 24 Maret 2020," kata Fachrul Razi.

Penetapan Idul Fitri ini merupakan hasil sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama bersama sejumlah ulama, organisasi Islam, dan pemangku kepentingan. Sidang isbat dilakukan dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu hasil hisab (berdasarkan perhitungan astronomi) dan rukyatul hilal atau pengamatan hilal/bulan baru.

"Ini bukanlah dua metode yang saling berhadapan atau dibenturkan, keduanya sama pentingnya," ucap Menag.

"Pemerintah sejak dulu menggunakan dua metode tersebut, jadi saling melengkapi satu dengan yang lain," kata Fachrul Razi.

Rangkaian sidang isbat diawali dengan pemaparan posisi hilal awal Syawal 1441 H oleh anggota Falakiyah Kemenag, Cecep Nurwendaya. Cecep melaporkan tidak ada referensi empirik visibilitas (ketampakan) hilal awal Syawal 1441 H bisa teramati di seluruh wilayah Indonesia pada hari ini. Tim Falakiyah Kemenag diketahui melakukan pemantauan hilal di 80 titik di seluruh Indonesia.

"Semua wilayah Indonesia memiliki ketinggian hilal negatif antara minus 5,29 sampai dengan minus 3,96 derajat. Hilal terbenam terlebih dahulu dibanding matahari," kata Cecep.

Cecep mengatakan penetapan awal bulan hijriah didasarkan pada hisab dan rukyat. Proses hisab sudah ada dan dilakukan oleh hampir semua ormas Islam.

"Secara hisab, awal Syawal 1441H jatuh pada hari Minggu. Ini sifatnya informatif, konfirmasinya menunggu hasil rukyat dan keputusan sidang isbat," tambahnya.

Laporan dari Pelabuhan Ratu, posisi hilal awal Syawal 1441 H atau pada 29 Ramadan 1441 H di Pelabuhan Ratu secara astronomis tinggi hilal: minus 4,00 derajat; jarak busur bulan dari matahari: 5,36 derajat; umur hilal minus 6 jam 55 menit 23 detik.

Sementara itu, kata Cecep, dasar kriteria imkanurrukyat yang disepakati MABIMS adalah minimal tinggi hilal 2 derajat, elongasi minimal 3 derajat, dan umur bulan minimal delapan jam setelah terjadi ijtima'.

"Ini sudah menjadi kesepakatan MABIMS," ujar dia.

Cecep menjelaskan, karena ketinggian hilal di bawah 2 derajat, bahkan minus, maka tidak ada referensi pelaporan hilal jika hilal awal Syawal teramati di wilayah Indonesia.

"Dari referensi yang ada, maka tidak ada referensi apapun bahwa hilal Syawal 1441H pada Jumat ini teramati di seluruh Indonesia," ujar Cecep [KC.10/Net]**
CIANJUR,[KC],- Hasil evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat Propinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur diturunkan level kewaspadaan COVID-19 dari yang semula merah menjadi kuning. Namun Pemkab tidak akan melonggarkan upaya pencegahan untuk menekan penyebaran virus Corona.

"Cianjur turun, dari evaluasi pertama Cianjur ada di level 4 atau merah menjadi level tiga atau kuning, itu dari evaluasi terbaru oleh Pemprov Jawa Barat," kata Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman saat dihubungi melalui telepon seluler, Kamis (21/5/2020).

Penurunan level kewaspadaan itu berdasarkan beberapa indikator, di antaranya laju ODP dan PDP, laju kematian, hingga laju pergerakan.

"Penilain berdasarkan indikator tersebut, Cianjur jadi kuning untuk kewaspadaan," ucapnya.

Namun, Herman menambahkan, Pemkab Cianjur akan tetap melakukan upaya pencegahan dan minimalisir penyebaran COVID-19 secara optimal.

"Mulai dari sosialisasi kepada masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat, pengurangan aktivitas di luar rumah, penyekatan di perbatasan, serta penanganan medis yang sesuai ketentuan dalam merawat pasien terindikasi ataupun positif akan tetap dimaksimalkan," ucapnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Ganjar Ramadhan juga meminta Pemkab serta unsur Muspida Cianjur untuk tidak mengendurkan upaya pencegahan dan kewaspadaan, meskipun statusnya sudah menunjukan perbaikan.

"Walau sudah jadi kuning, tetap harus semaksimal mungkin melakukan pencegahan. Targetnya Cianjur bisa biru, dan kalau bisa sampai hijau dalam evaluasi berikutnya," ucapnya.
Sekadar diketahui, hingga hari ini jumlah ODP Cianjur saat ini mencari 822 orang, PDP sebanyak 73 orang dan pasien terkonfirmasi positif di angka 5 orang.

Untuk ODP meninggal tercatat ada 7 orang, PDP meninggal sebanyak 19 orang, dan pasien positif meninggal berjumlah 1 orang.
CIANJUR[KC],- Bantuan sosial bahan pangan dari Pemkab Cianjur tahap ke II, telah mulai didistribusikan ke gudang Kecamatan hari ini, Senin (18/5). Targetnya, semua paket bantuan akan selesai didistribusikan 23 Mei 2020, sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Jumlah paket bantuan yang akan didistribusikan 86.820 paket. Jumlah ini didapat setelah dilakukan verifikasi dan validasi dari 102.119 penerima yang sebelumnya terdata.

Lewat video conference kepada para camat, (18/5), Plt Bupati H. Herman Suherman membacakan jumlah yang didapat oleh masing-masing desa dan kecamatan, berikut jadwal jadwal pengiriman ke gudang masing-masing Kecamatan.

Herman kembali mengingatkan agar bantuan bisa didistribusikan dengan baik ke masyarakat yang membutuhkan, dengan tidak menimbulkan kerumunan, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Herman meminta tiap camat untuk berkoordinasi dengan Kapolsek dan Danramil.

Bantuan sembako kali ini berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, 10 bungkus mie instan, terigu 1 kg, dan sarden 5 Kaleng.

Sebelum ini, Pemkab Cianjur telah menyalurkan bantuan tahap pertama sebanyak 6.500 paket, yang disalurkan pada bulan Maret lalu. [KC.08]**
CIANJUR,[KC],- Anggota DPR RI dari Dapil Cianjur, Diah Pitaloka menilai penyaluran Bansos di Kabupaten Cianjur relatif cukup baik.

" Saya lihat dii Cianjur sejauh ini ok ya berjalan cukup baik. Warga juga tidak ada yang sampai bagaimana bagaimana. Kalau keluhan dan kritik memang pasti ada," ujar Diah saat ditemui di Desa Ciherang, Karang Tengah, Kamis (15/5).

Menurut Diah, karena Cianjur adalah salah satu daerah yang mau menyelenggarakan Pilkada, maka tak bisa dihindari pasti ada nuansa-nuansa politiknya. "Pasti ada saja negatif campaign dan lain-lain, tapi saya lihat sih perkembangan di Cianjur sejauh ini ok, tidak ada yang sampai meresahkan", imbuhnya.

Peran kepala daerah menurut Diah memang sangat strategis karena yang mengatur semua distribusi dan pendataan ada di dinas sosial kabupaten/kota. Karena itu ketrampilan pemerintah daerah dalam me manage sangat dibutuhkan.

Selama ini di berbagai daerah persoalan data penerima bantuan memang kerap disoroti warga, karena banyak yang merasa perlu dibantu. Apalagi di saat masyarakat banyak terdampak pandemi Covid-19

Kementerian Sosial ada program SIKS-NG untuk pendataanya, dan untuk mengisi itu menurut Diah harusnya tidak mungkin tidak berkoordinasi dengan RT/RW dan Desa. "Kalau menunggu data sempurna akan makan waktu. Karena itu harus saling melengkapi, dan verifikasinya" imbuh Diah [KC.08]**
CIANJUR,[KC],- Bantuan sosial bahan pangan dari Pemkab Cianjur tahap ke 2 akan segera didistribusikan. Jumlahnya 102.119 paket,  berisi ; beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, mie instan 10 bungkus, terigu 1 kg, dan Sarden 5 kaleng.

Lewat video conference kepada para camat, Jumat (15/5), Plt Bupati H. Herman Suherman berpesan agar bantuan bisa tepat sasaran.

" Kita sama-sama sudah mendata warga di masing masing kecamatan yang belum menerima bantuan dari manapun. Itu yang menjadi target kita,"  kata H. Herman.

"Tolong di cek sampai ke desa dan RT/RW, jangan sampai ada masyarakat Cianjur yang tidak bisa makan," imbuhnya.

Pendataan dan pemantauan menjadi sangat penting agar bantuan tidak bertumpuk dengan program bantuan lain, sementara masih banyak masyarakat lain yang butuh, namun belum mendapatkan bantuan.

" Tidak boleh dobel, jangan sampai overlapping dengan bantuan lain, " ungkapnya

Untuk pendistribusiannya, Herman meminta camat berkoordinasi dengan Kapolsek dan Danramil untuk membantu kelancaran dan keamanan proses distribusi.

" Tolong jangan sampai menimbulkan kerumunan, antarkan saja ke rumah-rumah, dan tetap lakukan sesuai protokol kesehatan," ujar H.Herman.

Sebelumnya Pemkab Cianjur sudah membagikan bantuan tahap pertama sebanyak 6.500 paket yang dibagikan bulan Maret lalu. [KC.08]**
CIANJUR,[KC],- Seminggu pelaksanaan PSBB di Jawa Barat dinilai masih kurang maksimal di beberapa kabupaten kota, salah satunya Cianjur. Ada pendapat yang mengatakan hal itu lantaran di Cianjur, tidak ada Peraturan Bupati yang secara khusus yang mengaturnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Prof. Dr. Hj. Henny Nuraini SH, MH berpendapat, secara hukum Perbup bukanlah hal yang mutlak, karena ada aturan lain yang objeknya sama.

"Menurut yang saya tahu, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk setiap peraturan yang objeknya sama, maka daerah tidak ada keharusan untuk  membuat aturan baru," ujar Henny.

"Dapat saja daerah (Kab/kota), merujuk dan melaksanakan aturan yang ada yaitu Pergub yang mengatur tentang pelaksanaan PSBB" imbuhnya.

Mengenai kondisi di lapangan yang dinilai tidak efektif membatasi kegiatan interaksi sosial masyarakat. Prof Henny menganggap itu lebih pada persoalan teknis pengawasan " Perbaiki pengawasannya, dievaluasi day per day saja sama pemerintah," imbuhnya.

Meski tidak harus ada, Henny berpendapat sebaiknya memang ada Perbup yang mengatur , agar pengawasan dan penegakan hukum lebih efektif.

"Namun tentu masing-masing keputusan ada konsekuensi yang harus ditanggung dan dilakukan oleh Pemkab" ujar Henny.

Efektifitasnya kembali ke konsistensi dan pengawasan dalam menegakkan aturan di lapangan. [KC.08]**

CIANJUR,[KC],-  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong transparansi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Cianjur serta dua daerah lainnya di Jawa Barat yaitu Kota Depok dan Kab. Sukabumi.

Hal ini disampaikan KPK dalam rapat koordinasi dengan ketiga pemda tersebut yang dilakukan secara daring melalui video telekonferensi, Rabu (13/5).

Video telekonferensi diikuti Sekretaris Daerah Kota Depok, Kepala Inspektorat Daerah Kota Depok, Kepala Bidang Sosial Kota Depok, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.

"Imbauan KPK tersebut merespon informasi yang diterima KPK dan dikonfirmasi oleh ketiga pemda tersebut terkait persoalan dalam penyaluran bansos," ujar Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah V KPK Budi Waluya, Rabu (13/5).

Dia mengungkapkan, ketiga pemda mengklarifikasi, hal ini terjadi lantaran pemahaman yang keliru di masyarakat tentang bansos. Masyarakat beranggapan akan menerima bansos dari semua sumber, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Hal itu terjadi terutama saat awal mewabahnya Covid-19, sehingga menimbulkan kecurigaan di masyarakat terkait penyaluran bansos yang tidak transparan.
Namun, ketiga pemda memastikan, pemahaman tersebut telah diluruskan dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

KPK juga mengingatkan ketiga pemda agar memastikan telah melakukan proses verifikasi dan validasi data. Juga, mengkomunikasikannya secara terbuka kepada warga terkait daftar penerima bansos. Hal ini perlu dilakukan untuk meredam permasalahan yang muncul dalam penyaluran bansos.

"Sesuai dengan surat edaran KPK, kami merekomendasikan pemda agar merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data awal untuk kemudian dilakukan verifikasi di lapangan demi memastikan validitas data," imbaunya.

Selain itu, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan bansos, KPK juga meminta ketiga pemda untuk terus berkoordinasi dengan lembaga auditor di daerah maupun penegak hukum setempat terkait mekanisme penyaluran.

Untuk Kabupaten Cianjur, pemutakhiran data terakhir dilakukan pada Januari 2020. Berdasarkan DTKS, bantuan sosial yang berasal dari APBN adalah sebanyak 315.721 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan, untuk penerima bansos provinsi sebanyak 23.913 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS), serta 6.500 KK dari bansos kabupaten.

Kabupaten Cianjur juga telah merealokasi APBD-nya untuk penanganan Covid-19. Untuk penanganan kesehatan dialokasikan sebesar Rp 68,2 miliar, untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 22,3 miliar, dan untuk penyediaan Jaring Pengaman Sosial adalah Rp 9,4 miliar.[KC.10/Net]**
Plt Bupati Cianjur Haji Herman Suherman menyerahkan
Bantuan Tunai Kepada KPM di Kantor POS Cianjur
CIANJUR,[KC],- Sebanyak 29.150 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan dari Kementerian Sosial. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Pos Cianjur, Lina Marlina saat acara peluncuran Bantuan Sosial Tunai di halaman Kantor Pos Cianjur, Selasa (12/5).

Mekanisme penyerahan pada KPM, Kantor Pos akan mengirimkan undangan pengambilan dana BST kepada KPM yang jadwalnya telah diatur agar tidak datang secara bersamaan. Untuk daerah-daerah yang tidak ada Kantor Pos, pihak Pos Indonesia yang akan mendatangi lokasi, untuk proses penarikan dana oleh KPM menggunakan aplikasi Pos Giro Cash.

Lina menjelaskan bahwa sumber data KPM didapat  Kantor Pos Cianjur dari Pos Indonesia Regional V, Bandung, sementara Kantor Regional mendapat datanya langsung dari Kemensos.

Plt Bupati Cianjur, H. Herman Suherman mengucapkan selamat pada penerima bantuan dan berharap bantuan tersebut bisa mengurangi beban masyarakat.  Meski menurutnya bukan sebuah prestasi, namun ia bersyukur karena Cianjur mendapat jatah yang cukup banyak. Hal itu karena dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 ini membuat orang yang sebelumnya masih mampu kini banyak yang menjadi tidak mampu.

Kepada KPM Bansos tunai, Herman mengingatkan agar tidak mengharapkan mendapat bantuan sosial lain. " Karena yang membutuhkan banyak, jadi dari berbagai pintu bantuan kita upayakan agar kedepan lebih banyak yang bisa dibantu," pungkas Haji Herman. [KC.08]**
CIANJUR,[KC],- Warga di Kabupaten Bandung digegerkan dengan tertangkapnya 4 pelaku penjual daging babi dicampur daging sapi, dilaporkan  dalam satu tahun komplotan penjual daging babi ini bisa menjual hingga 63 ton atau 600 kilogram per minggunya, daging tersebut dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga di pasaran.

Di Cianjur  hingga saat ini belum ada temuan dan laporan terkait daging sapi yang dicampur dengan daging babi atau celeng, demikian ditegaskan Satgas Pangan Cianjur. Mereka menjamin daging sapi yang beredar di pasar Cianjur tersebut aman dan halal untuk dikonsumsi.

Ketua Satgas Pangan Cianjur Ajun Komisaris Niki Ramdani, mengatakan pihaknya langsung menurunkan tim ke sejumlah pasar dan rumah potong untuk memastikan daging sapi yang dicampur dengan babi atau celeng tidak beredar di Cianjur.

"Stok semua daging sapi untuk pasar di Cianjur berasal dari rumah potong yang ada di Cianjur, sehingga kecil kemungkinan ada oknum yang mencampur dengan daging lain. Namun kami tetap melakukan pengawasan ke lapangan untuk memastikan tidak ada peredaran daging sapi yang dicampur dengan babi atau celeng di Cianjur," katanya.

Bahkan, Satgas Pangan Cianjur mengimbau pedagang dan pembeli untuk melapor jika mendapati peredaran daging yang dicampur tersebut. "Kami juga mengimbau penjual dan pembeli untuk melapor jika mendapati peredaran daging campuran tersebut, meskipun kecil kemungkinannya, karena Cianjur mendapat stok dari dalam Cianjur," katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Domba Ayam dan Sapi (APDAS) Cianjur Yayu Sri Rahayu menjamin daging sapi di Cianjur aman dan halal dikonsumsi serta terbebas dari daging campuran babi atau celeng seperti yang beredar di Bandung karena rumah pemotongan untuk stok daging Cianjur berada di lokal Cianjur bukan dari luar daerah.

"Kecil kemungkinan daging beku Cianjur yang dicampur daging babi karena selama ini di Cianjur tidak menjual daging impor yang dibekukan, sehingga mudah dicampur dengan daging lain. Cianjur mendapat stok daging sapi dari beberapa rumah potong di beberapa tempat di Cianjur," katanya.

Bahkan, kata dia, warga dapat dengan mudah mengenali perbedaan daging sapi dengan babi yang lemaknya lebih banyak dan warna daging yang pucat. Penjual yang sudah bertahun-tahun berdagang pun sangat hapal dengan tekstur daging yang mereka tawarkan.

"Sampai saat ini, kami belum mendapat laporan adanya daging yang dicampur tersebut. Meskipun saat ini tingkat pemakaian mulai meningkat. Untuk stok daging, Cianjur masih terpenuhi dari rumah potong yang ada di tingkat lokal, tidak memesan dari luar," katanya. [KC. 03/Net]**
CIANJUR,[KC],- Perkembangan tiga pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang menjalani perawatan di ruang isolasi di sejumlah rumah sakit rujukan Covid-19 di Kabupaten Cianjur dikabarkan terus membaik.

Bahkan satu di antaranya, yaitu tenaga medis yang merupakan pasien positif 03 Covid-19 dinyatakan sembuh dan tinggal menunggu hasil swab test ketiga sebelum dipulangkan.

Disampaikan Juru Bicara Pusat Informasi dan Kordinasi Covid-19 Cianjur, dr Yusman Faisal,  kondisi kesehatan tiga orang pasien positif Covid-19, terus membaik selama menjalani isolasi di rumah sakit Cianjur. Bahkan hasil Swab tes kedua dari ketiga pasien tersebut menunjukan hasil negatif. Sehingga pihaknya berharap ketiganya dapat sembuh total.

“Satu orang tenaga medis yang dinyatakan positif tercatat sebagai pasien 03 Cianjur, tinggal menunggu hasil swab ketiga sebelum dinyatakan benar-benar sembuh dan diperbolehkan pulang. Hasil Swab kedua sudah keluar dan dinyatakan negatif, semoga yang ketiga juga sama,” kata Yusman kepada wartawan, Selasa (12/5)

Selain itu untuk pasien positif 02 dan 04, jelas Yusman, hingga saat ini kondisinya pun menunjukan kearah lebih baik terutama pasien 04 yang merupakan dokter disalah satu rumah sakit, sudah tidak mengalami gejala batuk atau sesak nafas. Keduanya tinggal menuntaskan isolasi kedua dan hasil Swab ketiga sebelum dinyatakan sembuh.

“Harapan kami semua pasien yang positif dapat dinyatakan sembuh dan bebas dari Covid-19. Mereka saat ini dalam kondisi stabil dan sudah bisa berkomunikasi tanpa ada keluhan,” ujarnya.** [KC.05/Net]**
CIANJUR,[KC],- Plt Bupati Cianjur, H. Herman Suherman meninjau beberapa Puskesmas dan Rumah Sakit di Wilayah Cianjur Selatan, Senin (11/5), mulai dari Puskesmas Tanggeung, Cibinong, Agrabinta, Sindangbarang, dan Cidaun, dan Naringgul. Herman juga sempat meninjau RSUD Pagelaran, dan Pos perbatasan Cianjur-Garut di Karang Wangi, Cidaun.

Saat berkunjung ke RSUD Pagelaran, Herman sempat mendengar keluhan bahwa sebagian APD sumbangan berbagai pihak, kualitasnya kurang memenuhi standar medis, karena itu perlu dilakukan pembelian. Mendengar hal itu Haji Herman langsung meminta Direktur RSUD mengajukan permintaan.

" Tenaga medis harus diperhatikan, APD yang layak itu penting, kalau kurang harus segera beli" ujar Haji Herman.

Di Puskesmas Kecamatan Agrabinta, menjawab pertanyaan awak media tentang insentif tenaga kesehatan. Herman menegaskan kalau insentif untuk tenaga kesehatan dipastikan ada, saat ini masih dalam proses. "Mengenai insentif tenaga kesehatan itu pasti ada, masih diproses," ujarnya.

Di Puskesmas Agrabinta dan Cidaun, hari ini juga telah dilakukan Rapid Tes pada masyarakat. " Prioritasnya untuk ODP dan masyarakat yang ada keluhan sakit yg cirinya mirip gejala Covid-19. Tadi saya dan beberapa Kepala OPD juga ikut Rapid Tes, Alhamdulillah hasilnya non reaktif, " terang Haji Herman.

Meski tidak bisa menjadi acuan diagnosis seseorang terinfeksi terinfeksi Covid-19 atau tidak. Rapid Test bisa digunakan sebagai skrining atau penyaringan awal karena saat ini swab tes dengan metode PCR yang lebih akurat masih sulit dilakukan. [KC.08]**
CIANJUR,[KC],- Aktivis Perempuan Cianjur, Suci Fauzi Karenina mengingatkan, agar KPK tidak lengah dalam mengawasi anggaran penanganan Covid-19 di daerah Cianjur. Mantan Ketua Umum Kohati Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Cianjur itu juga meminta agar adanya badan pengawas khusus untuk anggaran Covid-19.

“Bila perlu bentuk satu badan pengawas khusus untuk anggaran Covid-19 yang melibatkan elemen masyarakat yang berintegritas atau organisasi pemuda yang layak dan betul-betul peduli dibawah naungan KPK langsung,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (9/5).

Suci juga meminta agar pemerintah harus melakukan transparansi kepada masyarakat berupa data yang aktual dan matematis, dengan memanfaatkan media informasi yang ada sebaik mungkin. Sehingga masyarakat terbantu sedikit demi sedikit dan mempunyai optimisme dalam menghadapi Pandemi Covid-19.

"Pemerintah Cianjur juga harus memikirkan bagaimana keberlangsungan hidup masyarakat yang terdampak, terutama dari segi ekonomi yang mulai kesusahan dalam memenuhi kebutuhan, akibat adanya Covid-19, apalagi ditambah adanya PSBB yang diterapkan saat ini," ucap Suci.

“Tentu saja masyarakat sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah Cianjur, jangan sampai masyarakat disuruh berdiam diri di rumah namun kelaparan,“ tambah dia.

Suci mengatakan, permasalahan anggaran bukan saja menyangkut nilai materil. "Namun lebih dari itu, bagaimana pemimpin-pemimpin daerah khususnya Cianjur mampu menjaga nilai-nilai moralitas serta kemanusiaan di tengah kesulitan yang dihadapi seluruh elemen masyarakat,“ ujar Suci.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwat meminta agar seluruh Pemerintah Daerah agar tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa (PBJ). Mengingat besarnya alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 tersebut, KPK mendorong peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk terlibat aktif bersama-sama Pemda.

Sementara itu Aktivis Anti Korupsi Asep Toha yang akrab di panggil Asto  menyoal anggaran nasi kotak untuk korban covid 19 di Cianjur, dia menjelaskan jika  mencoba kalkulasi, di Kabupaten Cianjur terdapat 360 desa dan kelurahan. Artinya satu gelombang terdapat 108 ribu nasi bungkus. Jika dikalikan harga minimal per bungkus Rp. 15 ribu, berarti pergelombang diperlukan anggaran 1,62 Milyar. Jika dua kali pembagian berarti anggarannya Rp. 3,24 milyar.

" Sementara untuk 32 ribu nasi kotak (1.000 X 32 kecamatan), dengan menu rata-rata nasi, daging ayam, perkedel, sayur capcai, per kotak harganya sekitar Rp. 17 ribuan, berarti total anggaran untuk 32 kecamatan Rp. 544 ribu. Jika ditambah dengan nasi bungkus desa, berarti total anggaran nasi kotak dan nasi bungkus Rp. 3,784 milyar." Ujar Asto

Asto menambahkan, berdasarkan informasi yang saya terima, anggaran untuk nasi bungkus tersebut berasal dari hasil iuran ASN dengan menggunakan nama Korpri Cianjur. Namun ketika kita kroscek, Korpri Cianjur, sejak tanggal 16 April mengumpulkan donasi yang diserahkan dua termin. Termin pertama Rp. 200 juta yang diserahkan ke RSUD Cianjur dan termin ke dua diserahkan langsung ke Plt. Bupati Cianjur berupa uang sebesar Rp. 184 juta, 130 paket dan beras 4 ton. Jika diuangkan dengan harga beras standar Rp. 11 ribu/kilo artinya sekitar Rp. 44 jutaan.

Sumber kedua, dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cianjur. Kita ketahui, pada 22 April, Baznas Cianjur menyerahkan sumbangan sebesar Rp. 800 juta yang diserahkan langsung ke Plt. Bupati dalam bentuk 7 ribu paket sembako.

" Dari kedua sumbangan di atas, jika dinilai dengan uang berarti sekitar Rp. 844 jutaan. Sementara anggaran untuk pengadaan nasi bungkus dan nasi kotak sebesar Rp. 3,784 milyar. Artinya masih kekurangan sekitar Rp. 2,94 milyar. Pertanyaannya, dari mana anggaran sebesar Rp. 2,94 milyar jika bukan dari APBD Cianjur ?" Ujarnya

Menurutnya Jika membuka kembali hasil penggeseran anggaran (refocusing), di sana terdapat anggaran sebesar Rp. 22,370 milyar untuk dua kegiatan. Pertama, Penyediaan cadangan pangan (Pembeian gabah). Kedua, pengadaan kebutuhan bahan pokok (Sembako).

" Apakah anggaran sebesar Rp. 2,94 milyar tersebut diambil dari anggaran ini. Kita juga tidak tahu karena memang hingga saat ini publik dibutakan atas rincian anggaran tersebut." Ujar Asto.

Asto menambahkan jika sumbernya dari APBD hasil refocusing, maka pengadaan dengan nilai 3,784 milyar harus melalui proses pengadaan barang dan jasa yang diumumkan melalui unit pengadan dalam bentuk katalog elektronik sebagaimana tertuang dalam SE LKPP No. 3 tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19, Anjuran  ini tertuang dalam SE Mendagri No. 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah.

" Tidak hanya Mendagri, KPK juga mengamanatkan dalam suratnya bernomor 8 tahun 2020 bahwa pengadaan barang dan jasa tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk aturan secara khusus yang dikeluarkan LKPP, yaitu SE LKPP No. 3 tahun 2020 dengan efektif, transparan, dan akuntable. Bahkan dalam Surat KPK tersebut menyatakan bahwa ancaman hukuman bagi yang berniat jahat memanfaatkan kondisi darurat adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup." Ujar Asto [KC. 03/Net]

Plt Bupati Cianjur berdialog dengan masyarakat
melalui Video Conference di pendopo
CIANJUR,[KC],- Plt. Bupati Cianjur H. Herman Suherman mengisi waktu jelang berbuka puasa dengan membuka dialog dengan masyarakat melalui video conference, di Pendopo, Jumat (8/5).

Diskusi yang  dimoderatori,  Yudi Junadi dari Fakultas Hukum Universitas Suryakancana ini topiknya masih seputar dampak covid-19 dan pelaksanaan PSBB di Cianjur.

Sebagian warga tidak mampu, yangg bisa mengikuti diskusi dengan didampingi mahasiswa, masih mengeluhkan tentang kehidupan ekonominya yang terdampak Covid-19 dan belum mendapatkan bantuan sosial apapun dari pemerintah.

Mengenai hal itu Haji Herman meminta datanya dicatat, karena nanti akan ada bantuan dari Pemkab Cianjur. " Insya Allah yang belum dapat bantuan pusat dan provinsi akan kita bantu," ujarnya.

Ada juga pertanyaan dari Samsul Maarif warga Cianjur asal Cipanas yang bekerja di kapal pesiar asing. Samsul bercerita kalau saat ini ia sedang dalam proses pemulangan, karena semua awak kapal pesiar dipulangkan. " Kalau saya mau pulang ke Cianjur bagaimana Pak, saya bisa pulang atau tidak," ujar Samsul.

Menanggapi hal itu, Haji Herman meminta Samsul untuk tidak langsung pulang kampung dan diwajibkan mengikuti semua proses protokol kesehatan yang pasti diberlakukan saat masuk kembali ke tanah air.

"Pasti kan ada serangkaian pemeriksaan. Jika dinyatakan sehat dan boleh pulang, nanti kalau masuk Cianjur juga harus Isolasi dulu selama 14 hari sambil tetap diobservasi," terang Haji Herman.

Haji Herman mengaku senang bisa berkomunikasi dan mendapat informasi langsung dari masyarakat. " Bantuan pemerintah kan terbatas, jadi wajar masih banyak yang belum tercover. Ini bagus jadi masukan buat Pemkab agar bisa lebih tepat sasaran," ujarnya.

Haji Herman juga akan secara berkala melakukan kegiatan ngabuburit online tersebut. " Tidak setiap hari, tapi kalau tidak ada kegiatan, sore sambil menunggu waktu berbuka saya akan buka dialog online," pungkasnya.[KC.08]**

CIANJUR,[KC],- Lantaran insentif belum cair selama dua bulan,  sejumlah perawat di ruang isolasi rumah sakit rujukan COVID-19 Cianjur, terpaksa menggadaikan barang berharga miliknya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.

Tidak hanya insentif yang belum turun, ungkap beberapa orang perawat yang menangani pasien ODP dan PDP itu, alat pelindung diri (APD) untuk dipakai selama bertugas seperti masker sejak dua hari terakhir sudah tidak ada stoknya, sehingga mereka yang bertugas terpaksa membeli sendiri.

“Sudah dua hari ini, tim medis yang menangani pasien COVID-19 tidak dibekali APD lengkap karena minimnya stok, meskipun rumah sakit tempat kami bertugas merupakan rumah sakit rujukan. Ini juga dialami tim medis di rumah sakit lain milik pemerintah,” kata Gan, tenaga medis di RSUD Cianjur yang minta identitasnya disamarkan pada wartawan.

Ia menjelaskan sejak dua hari terakhir, selain insentif yang belum didapat, APD dan makanan tambahan yang biasa di dapatkan sebelum bertugas sudah tidak ada. Sehingga, tidak jarang mereka yang bertaruh nyawa di garda terdepan penanganan COVID-19 membekali diri dengan vitamin atau ramuan yang dibeli sendiri.

Bahkan, dirinya terpaksa menggadaikan sepeda motor miliknya untuk menutupi kebutuhan rumah tangga karena insentif yang diharapkan lebih dari rumah sakit dan bantuan pemerintah pusat tidak kunjung cair, sehingga terpaksa menggadaikan barang yang dimilikinya.

“Tidak hanya saya, tim medis yang satu jadwal dengan saya terpaksa menggadaikan mas kawin untuk menutupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari karena insentif dari rumah sakit belum juga turun,” katanya.

Hal senada terucap dari Ren, tenaga medis perempuan yang sejak dua bulan terakhir dilibatkan sebagai tim penanganan pasien COVID-19, terpaksa menyewa kamar kos untuk menjaga kesehatan keluarga, karena memiliki anak balita dan mertua yang sudah berusia lanjut.

Namun, upaya tersebut tidak mendapat bantuan dari pemda atau rumah sakit tempatnya mengabdi sejak beberapa tahun lalu. Oleh karena itu, dia dan beberapa perawat lainnya melakukan hal yang sama dengan harapan ada perhatian dari pemda terkait tempat untuk istirahat bagi tenaga medis.

“Katanya dulu mau diadakan, tapi sampai saat ini belum terwujud, sehingga kami memilih sayang keluarga, meskipun harus mengeluarkan uang lebih secara pribadi karena takut mereka rentan terpapar selama kami bertugas di rumah sakit,” katanya.

Hal yang sama juga diakui sebagian besar tim medis yang setiap hari bertugas di perbatasan. Mereka yang setiap hari bertemu dengan berbagai kalangan warga yang kemungkinan positif COVID-19, hanya menjalankan tugas dengan APD seadanya, seperti jas hujan yang dibeli sendiri di pasar swalayan.

“Harapan kami, dengan adanya dana penanganan COVID-19 yang nilainya Rp100 miliar, pemda dapat menyediakan stok APD yang sesuai dengan standar WHO. Selama ini kami membeli sendiri APD dari jas hujan yang harganya masih terjangkau,” kata Deis tenaga medis di satu puskesmas di Cianjur utara. [KC.10/antara/jpnn/izo/rs)
Haji Herman meninjau pelaksanaan PSBB
CIANJUR,[KC],- Hari pertama pemberlakuan PSBB Provinsi, Rabu (6/5), Plt Bupati Cianjur H. Herman Suherman meninjau Pasar Induk Pasir Hayam, Pasar Cipanas, dan Perbatasan Cianjur di Puncak.

Pasar Induk terpantau masih berjalan normal, pedagang rata-rata sudah mengetahui adanya PSBB dan sebagian  besar sudah memakai masker. Yang kedapatan tidak memakai masker langsung ditegur, diberi masker dan diminta memakainya. Hanya saja aturan jarak fisik di los-los tertentu memang masih sulit diterapkan secara ketat.

Kondisi di Pasar Cipanas jauh lebih baik dibanding Pasar Induk. Sebagian besar pedagang dan pengunjung sudah menggunakan masker, kios-kios juga memasang plastik pembatas dan physicall distancing relatif lebih baik.

"Alhamdulillah pelaksanaan PSBB hari pertama ini relatif aman dan lancar, dan saya lihat ke Pasar Cipanas, semuanya sudah pakai masker, pakai plastik pembatas, dan jaga jarak. Ini di perbatasan juga bisa dilihat, kami jaga dan lalu lintasnya juga sudah berkurang dari biasanya, " ujar Haji Herman saat meninjau perbatasan Puncak.

Hal itu juga diakui Wakil Ketua DPRD Provinsi, Ade Barkah Surachman yang juga ikut memantau PSBB di Cipanas dan Puncak. " Saya lihat PSBB di Pasar Cipanas ini relatif sudah bagus lah, semua pedagang sudah pakai masker. Semoga kebijakan PSBB ini berjalan baik dan memberi hasil yang positif," ujar Ade Barkah.

Selain turun langsung ke Lapangan, Haji Herman juga memantau pelaksanaan PSBB dengan melakukan Video Conference dengan Camat di 18 Kecamatan yg melakukan PSBB, Camat dan petugas di wilayah perbatasan, awak media dan masyarakat umum. 

Dari kegiatan tersebut, Plt Bupati banyak mendapat laporan dan masukan dari masyarakat yang bisa dijadikan bahan evaluasi. [KC.08]**
CIANJUR,[KC],- Guna  mendukung pembelajaran online yang saat ini dilakukan dalam program belajar mandiri di rumah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim telah mengijinkan sekolah untuk menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk membantu siswa dan guru dalam hal pengadaan kuota Internet.

Tujuannya untuk  membantu kuota bagi murid dan guru terkait dengan kebijakan ini SMK IT Nurul Huda Cianjur telah merealisasikan program ini.

“Kami memberikan kuota gratis untuk semua siswa. Bukan hanya yang memiliki  KIP, PKH dan anak yatim, kita juga memberikannya kepada para guru. Namun bantuan tersebut tidak kami berikan dalam bentuk uang , tetapi dalam bentuk pulsa untuk selanjutnya mereka paketkan ke dalam bentuk kuota Internet” ujar Ani Maelani, Wakil Kepala Bidang Humas dan Industri  SMK IT Nurul Huda Cianjur.

" Harapan kami bantuan kuota tersebut dapat mendukung kelancaran  pembelajaran online yang dilakukan pada masa pandemi covid 19 ini, karena operasional sekolah dialihkan sepenuhnya secara online maka sudah menjadi tanggungjawab sekolah untuk memberikan kuota Internet bagi semua siswa sebagai syarat komponen pembelajaran secara online" Ujar Ani

Ani menambahkan Jangan sampai ada siswa SMK IT Nurul Huda yang terhambat mengikuti pembelajaran online karena tidak memiliki kuota, bantuan  kuota internet untuk guru pun diberikan  pada guru yang mengajar klas 10 dan 11.

"Ini juga kami lakukan atas petunjuk dan surat edaran dari Dinas Pendidikan Prop Jawa barat serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yang memperbolehkan penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah untuk keberlangsungan proses pembelajaran secara online dan pengadaan alat kebersihan dalam rangka pencegahan Covid 19 di setiap satuan pendidikan masing -masing" ujar Ani

Sementara itu Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Imam Misbah menjelaskan bahwa proses kegiatan belajar yang telah dilakukan menggunakan 2 metode yaitu metode tatap muka guru dan siswa secara daring dan pemberian materi dan tugas non tatap muka menggunakan aplikasi Quipper School yang sudah biasa digunakan untuk pelaksanaan ujian di SMK IT Nurul Huda.

" Untuk absensi harian semua siswa dan guru setiap pagi dan siang wajib mengisi absensi kehadiran dan kepulangan melalui aplikasi Google Form yang secara otomatis jam masuk serta tanggalnya tercatat di dalam sistem database akademis yang kami miliki." Kata Imam  [KC. 05]**







Ilustrasi
CIANJUR,[KC],- Sejumlah warga di Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber terpaksa memakamkan jenazah orang dalam pemantauan (ODP) tanpa mengikuti protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan alat pelindung diri (APD).

Informasi yang dihimpun, sebanyak lebih kurang 10 warga yang terpaksa memakamkan jenazah ODP itu, setelah petugas dari RSUD Cimacan, tempat ODP itu dirawat hanya mengantarkan jenazah hingga gang menuju lokasi pemakaman dan tidak mau membantu melakukan proses pemakaman dengan protokol kesehatan Covid-19.

ODP berjenis kelamin laki-laki, berusia 65 tahun itu pertama kali mendapatkan perawatan di RSUD Cimacan pada Senin (4/5/2020) setelah melakukan perjalanan dari Jakarta yang merupakan zona merah.

“Memang riwayatnya telah melakukan perjalanan dari Jakarta, dengan keluhan sesak nafas. Almarhum datang ke rumah sakit dengan kesadaran sendiri, untuk memeriksakan kesehatannya,” ungkap salah seorang keluarga dekat almarhum yang enggan disebutkan namanya, kepada wartawan, Rabu (6/5/2020).

Setelah diperiksa, hasilnya pasien mengalami gejala mirip pasien Corona dan harus dirawat. Meskipun dari hasil rapid test menunjukan negatif, dan Pada Selasa (5/5/2020) malam, pasien meninggal.

Keluarga dan aparat setempat pun langsung menyediakan liang kubur untuk jenazah, sehingga petugas bisa langsung memakamkan saat datang.

Tapi, ternyata bukannya memakamkan, petugas dengan APD lengkap dari rumah sakit malah sekadar menurunkan peti jenazah di depan gang menuju pemakaman, tidak melanjutkan hingga proses pemakaman.

“Oleh warga sempat dikejar saat mereka hendak kembali pulang. Kenapa diturunkan saja, tidak dimakamkan, SOP-nya bagaimana? Mereka malah jawab tugasnya hanya mengantar jenazah, untuk pemakaman oleh gugus di tingkat desa, kemudian mereka tetap pulang,” tuturnya.

Bahkan, dari keterangan keluarga petugas dari RSUD Cimacan beralasan sudah koordinasi dengan polisi dan gugus tugas.

“Di kampung gini, kalau sudah larut malam apalagi jelang dini hari, jangankan petugas. Warung saja sudah tidak ada yang buka,” tambahnya.

Pada akhirnya, lanjut dia, warga yang sempat kebingungan memaksakan diri untuk memakamkan jenazah tanpa menggunakan APD.

“Warga juga khawatir, tapi mau gimana lagi. Kasihan jenazah kalau dibiarkan lama tidak segera dimakamkan. Meskipun pada akhirnya setelah pemakaman semuanya cemas,” tuturnya.

Dia menyayangkan langkah petugas tersebut. Apalagi kedatangan mereka ber-APD lengkap, sehingga membuat warga khawatir sebelumnya.

“Meskipun informasi terbarunya ada riwayat penyakit penunjang yang menyebabkan pasien meninggal, tapi kalau sudah dibawa dengan petugas APD lengkap, ya tuntaskan. Jangan malah lepas tangan diturunkan di depan gang. Kalau memang tidak apa-apa, ya sekalian petugasnya juga jangan pakai APD,” tuturnya.

Sementara itu, Camat Cibeber, Ali Akbar, mengatakan, pihaknya sedang mencari informasi lebih dalam terkait pemakaman ODP oleh masyarakat tanpa APD.

“Kami masih telusuri informasi kaitan kondisi dan riwayat pasien. Kalau informasi awal statusnya ODP, karena dari zona merah dan sakit hingga dirawat. Kami coba koordinasi dengan rumah sakit, tapi belum ada jawaban,” ucap Ali.

Ali mengatakan, pihaknya sudah memerintahkan kepala desa untuk mengisolasi warga yang turut memakamkan. Selain itu, mereka akan dicek kondisi kesehatannya.

“Meskipun mennggunakan peti jenazah steril, tapi tetap saja mereka berkontak tanpa alat pelindung. Intinya kami upayakan pencegahan, meski pasien baru berstatus ODP” jelasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Pusat Informasi dan Koordinasi Gugus Tugas Covid-19 Cianjur, dr Yusman Faisal, mengatakan, pasien tersebut saat ini diturunkan statusnya menjadi Orang Dalam Pemantauan.

“Semula itu PDP, tapi dari pemeriksaan lanjutan ternyata ODP. Karena lebih condong ke penyakit bawaan, bukan pada gejala penyakit menyerupai COVID-19. Ketika masuk sebatas demam tinggi,” tutur Yusman.

Karena sudah ditetapkan sebagai ODP, lanjut dia, penanganan pemakaman memang seharusnya ditangani sesuai prosedur pasien infeksius terutama Covid-19.

“Karena dari WHO-nya begitu, yang ODP sekalipun harus menggunakan prosedur yang sama. Kami akan evaluasi kejadian tersebut, dimana pasien meninggal dengan status ODP ditangani oleh masyarakat tanpa APD,” tuturnya.

“Sistem koordinasi juga akan dievakuasi antara rumah sakit dan gugus tugas di wilayah, supaya ketika ada pasien sudah siap,” pungkasnya. [KC.10/NET]**
H Yosef Umar - Ketua BAZNAS Kab. Cianjur
CIANJUR,[KC],- Pelaksanaan Kewajiban Zakat, Infak/Sedekah/Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) Dan Harga Perkulak Zakat Fitrah pada bulan suci Ramadhan 1441 H/2020, telah ditetapkan Pemkab Cianjur  sebesar Rp30.000 dan Rp40.000. Hal ini dijelaskan dalam surat edaran Bupati Cianjur No. 450/2587/Kesra/2020.

Kepala Baznas Cianjur Yosef Umar, menjelaskan besaran zakat fitrah pada bulan suci Ramadhan 1441 H/2020 sebesar Rp30.000 dan Rp 40.000 sudah ditetapkan Plt Bupati Cianjur H Herman Suherman.

Ketetapan itu, tertuang pada surat edaran Bupati Cianjur, perihal Pelaksanaan Kewajiban Zakat, Infak/Sedekah/Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) Dan Harga Perkulak Zakat Fitrah Tahun 2020 M/1441 H.

“Surat edaran itu, ditujukan kepada para kepala dinas, badan, lembaga, kantor/instansi, BUMN/BUMD, perangkat daerah Kabupaten Cianjur, dan para camat se Kabupaten Cianjur,” jelasnya.

Disebutkannya menindaklanjuti ketetapan Pemkab Cianjur, Badan Amil Zakat Nasional (Bazanas) Kabupaten Cianjur membuat surat edaran Nomor ; 168/A/V/20/1441 H tanggal 16 April 2020, tentang laporan penetapan harga zakat, sedekah dan dana sosial keagamaan.

“Pelaksanaan kewajiban zakat fitrah yang ditetapkan dengan uang, khusunya untuk ASN/TNI/POLRI di Kabupaten Cianjur dengan ketentuan harga sebesar Rp30.000 dan Rp40.000 atau dengan beras yang dikonsumsinya sebanyak 1 kulak,” ujarnya.

Ditambahkan Yosef, untuk zakat fitrah ASN/TNI/POLRI dapat dibayarkan melalui unit pengumpul zakat (UPZ) dinas, badan, lembaga, kantor/instansi, BUMN/BUMD masing-masing. Hal tersebut bisa dibayarkan pada saat penerimaan gaji bulan Mei 2020.

“Sedangkan untuk zakat fitrah masyarakat umum dibayarkan melalui UPZ di  DKM/RW/sekolah/madrasah. Dalam pembayarannya diharapkan dengan uang sesuai dengan nilai harga beras yang biasanya dikonsumsinya,” terangnya.

Untuk ifaq/sedekah dan SDKL bagi ASN/TNI/POLRI yang belum mencapai nisab atau memperoleh penghasilan kurang dari 85 gram emas murni, dianjurkan untuk mengeluarkan infaq bulanan melalui Baznas/UPZ masing-masing.

“Untuk ketentuan infaq bulanan golongan 1 sebesar Rp10.000/bulan, Golongan  II sebesar Rp20.000/bulan, golongan III sebesar Rp30.000/bulan dan Golongan IV sebesar Rp60.000/bulan,” ungkapnya.

Sedangkan bagi masyarakat umum (kaum muslimin) ditetapkan infaq bulanan, Rp1.000 dan Rp. 2.000 (sesuai dengan nilai kupon infaq). Untuk teknIs pembayaran bisa melalui UPZ kecamatan, tingkat desa/kelurahan/DKM/RW/sekolah/madrasah.

“Dalam tahun 2020, kami (Baznas Cianjur,red) mentargetkan pemasukan zakat infaq shodaqoh (ZIS) sebesar Rp28.742.176,750. Sedangkan tahun 2019 pencapain pengumpulan ZIS, dan lainnya mencapai  Rp18 miliar lebih,” pungkasnya. [KC.10/Net]**
CIANJUR[KC],- Kapolres Cianjur bersama Ulama dan MUI mengajak warga Bersholawat Dan Berdoa di rumah, dengan harapan Kabupaten Cianjur Zona Hijau dari Covid-19.

Hal tersebut setelah diputuskannya Kabupaten Cianjur akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara Parsial di 18 kecamatan mulai hari Rabu 6 Mei 2020.

Kapolres Cianjur AKBP Juang Andi Priyanto menuturkan, PSBB tersebut akan diterapkan di 18 kecamatan di wilayah bagian utara, seperti Kecamatan Cipanas, Cianjur, Karangtengah, Pacet, Ciranjang, Cilaku, Cugenang, Haurwangi, Sukaresmi, Cikalongkulon, Sukaluyu, Warungkondang, Gekbrong, Cibeber, Bojongpicung, Mande, Cidaun dan Agrabinta Cianjur Selatan.

” Saya bersama para ulama dan Ketua MUI Kabupaten Cianjur mengimbau pada masyarakat di Kabupaten Cianjur, mari kita bersholawat dan berdoa di rumah agar Pandemi Covid-19 di Negara kita Indonesia, segera menghilang,” ujar Kapolres, Minggu (03/05).

Sejauh ini berbagai upaya layaknya PSBB telah dilakukanPemkab Cianjur bersama jajarannya. Seperti melakukan penyekatan di wilayah perbatasan, penyemprotan disinfektan, penyaluran sembako, dan penyekatan jalan protokol.[KC.10/NET]**
CIANJUR[KC],- Rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar yang rencananya akan mulai berlaku 6 Mei besok mengundang pertanyaan seperti apa aturan detail yang akan diberlakukan untuk membatasi interaksi fisik masyarakat.
Mengenai aturan detailnya, Plt Bupati Cianjur, H. Herman Suherman mengaku tidak akan membuat aturan tersendiri.

 " Perlu diingat kalau ini kan PSBB Provinsi bukan Kabupaten,  jadi aturan teknis nya Cianjur ikut dari Provinsi saja," ujar Haji Herman saat berbincang santai dengan media di pendopo (1/5).

Dalam rapat Video Conference, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sempat menyampaikan jangan sampai aturan teknisnya berbeda-beda apalagi di daerah yg saling berbatasan.

Haji Herman memperkirakan kemungkinan aturan teknisnya akan sama dengan yang diberlakukan di Bodebek ataupun Bandung Raya. " Ya acuannya kan kalau yang sudah berjalan itu, tapi kita tunggu saja arahan dan petunjuk teknisnya dari Provinsi," imbuh Haji Herman. [KC.08]**


CIANJUR,[KC],- Kelulusan SMA/SMK akan diumumkan Besok Sabtu 2 Mei 2020, dan akan diberikan kepada siswa secara online melalui jaringan pribadi, hal ini disampaikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika melalui surat edarannya tentang kelulusan siswa SMA, SMK dan SMALB tahun ajaran 2019/2020.

Sehubungan pandemi covid-19. Dewi mengintruksikan kepala sekolah untuk tidak melaksanakan pengumuman kelulusan di sekolah dan kelulusan disampaikan kepada siswa secara online melalui jaringan pribadi.

Untuk menjaga stabilitas khususnya untuk wilayah yang masuk kawasan PSBB, kepala sekolah harus berkoordinasi dengan orangtua, guru, dan masyarakat sekitar untuk memastikan siswa tidak melakukan hal-hal negatif saat menerima pengumuman kelulusan.

Demikian juga Kepala sekolah disarankan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mencegah siswa yang lulus melakukan kegiatan yang membahayakan dan mematuhi protokol kesehatan dalam situasi pandemi ini.

"Menugaskan kepala sekolah untuk berkoordinasi dengan aparat Kepolisian (Polres dan Polsek) setempat dalam melakukan pencegahan dan penindakkan terhadap peserta didik yang melakukan perayaan kelulusan dengan cara cara-cara negatif atau melanggar aturan seperti konvoi dan berkerumun," tegas Dewi,

Sementara itu, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS SMK) Swasta, mengingatkan seluruh Kepala Sekolah dan Peserta Didik kelas XII SMA dan SMK di Kabupaten Cianjur untuk tidak berlebihan merayakan kelulusan.

Saat pandemi virus corona (Covid-19), tidak terpuji jika siswa yang lulus merayakan kelulusan dengan mencorat-coret seragam, hura-hura dan konvoi.

Ketua MKKS SMK Nurdin mengatakan, perayaan kelulusan secara berlebihan seperti itu dapat dikategorikan pelanggaran bagi daerah yang sedang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Siswa dapat diberi sanksi oleh aparat penegak hukum.

"MKKS sepakat dengan Surat Edaran Kadisdik Jawa Barat yang melarang siswa untuk hadir ke sekolah saat kelulusan serta melarang perayaan kelulusan dengan melakukan konvoi,hura-hura dan coret-coret baju seragam atau fasilitas lainnya," kata Nurdin

Sekolah pun harus memberi tahu orangtua siswa bahwa pengumuman kelulusan dilaksanakan secara daring dan meminta sisiwa untuk tetap di rumah.

Nurdin mengimbau siswa mengekspresikan rasa syukur atas kelulusan dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Nurdin juga mengimbau aparat kepolisian memantau pelaksanaan kelulusan siswa. Dia khawatir para siswa yang lulus ditumpangi pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga melakukan perbuatan yang tidak diharapkan [KC.06]**

Plt Bupati Cianjur Haji Herman Suherman membagikan
Nasi Kotak Pada Masyarakat Kec. Cibeber
CIANJUR,[KC],- Jika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) resmi diberlakukan, Dapur Umum yang membagikan nasi kotak pada masyarakat rencananya akan lebih sering diadakan. Hal itu disampaikan Bupati di sela acara pembagian nasi kotak untuk warga di Kecamatan Cibeber, Kamis (30/4).

"Kalau sekarang kan selang dua hari, nanti kalau PSBB kita akan adakan selang satu hari," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemkab Cianjur tengah bersiap memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), secara serentak se Provinsi Jawa Barat. Cianjur sendiri berencana memberlakukan PSBB ini secara parsial untuk kecamatan padat dan bercorak kota di wilayah Cianjur Utara.

Dari tiga kali pelaksanaan dapur umum keliling, dan hari ke enam dari dapur umum Kecamatan, Herman melihat antusiasme masyarakat cukup bagus. " Bukan hanya penerima, tapi antusiasme yang mau ikut bantu juga ada. Kami persilahkan jika ada yg mau berpartisipasi, tapi disarankan membantu dalam bentuk bahan makanan, saja" terang Herman.

Hari itu, 1.000 kotak nasi dan lauk dibagikan untuk masyarakat Cibeber di tiga desa, Giri Mulya, Karang Nunggal dan Salam Nunggal.

Mengenai anggaran, Herman menegaskan kalau Dapur Umum keliling yang ia tinjau  adalah kegiatan non APBD.  Sumber dananya berasal dari urunan sumbangan berbagai kalangan, ada dari ASN dan ada juga dari perorangan pengusaha, " Hari ini misalnya ada yg nyumbang daging ayam potong," imbuhnya.

Sedangkan untuk Dapur Umum per kecamatan anggarannya dari APBD. Pemerintah hanya menyiapkan 300 kotak nasi, dan itu diharapkan bisa menjadi pemicu awal agar masyarakat yang mampu bisa ikut berpartisipasi menambah jumlahnya. [KC.08]**
Direktur Utama PT. BCP saat melaksanakan
Survey ke Lokasi Yayasan Daaru Zamzam
CIANJUR,[KC],- Momentum bulan Ramadhan 1441 H, dimanfaatkan ummat Islam untuk berlomba lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat.

Demikan halnya dengan sosok Bapak. H.Ari Sigit Soeharto, pengusaha muslim ini tak ingin melewatkan bulan mulia ini dengan percuma, ia pun bertekad untuk mewujudkan cita cita mulyanya membangun sarana prasarana sosial keagamaan di bulan Ramadhan tahun 1441 H. Yaitu pembangunan pondok pesantren, rumah anak yatim dan masjid Daaru Zamzam serta fasilitas pendukung lainnya, yang berlokasi di Kp. Rawagede Desa Cimenteng, Campaka, Cianjur, Jawa Barat.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Utama PT. Bandung Cemerlang Perkasa (BCP) Deden Saefurochman saat melakukan survei lokasi (28/4). "Bapak.H.Ari Sigit Soeharto sangat konsen dan memberikan  perhatian penuh dengan masalah sosial keagamaan, dan di bulan baik ini,  kami akan segera menuangkan perjanjian kerjasama kemitraan (MOU) antara yayasan Daaru Zamzam dengan PT. BCP" tegasnya.
     
Sementara itu, Ketua Yayasan Daaru Zamzam Muhammad Abdul Latif yang akrab disapa Kak Mal, membenarkan sekaligus bersyukur adanya niat baik Bapak. H.Ari Sigit Soeharto tentang rencana mewujudkan impian besarnya selama ini.

"Dengan dukungan perusahaan yang dikomandani Bapak.H. Ari Sigit Soeharto ini,  Insyaalloh segera terwujud tempat wisata religi Gunung padang Daaru Zamzam yang akan menjadi ikon dunia dan memberikan manfaat untuk masyarakat luas" terangnya.[KC.08/Iman S]**