 |
| Foto Ilustrasi : Ikon Kota Surabaya |
CIANJUR, (KC).- Study Banding Bupati Cianjur, H. Tjetjep Muchtar Soleh yang membawa pejabat sekitar 100 orang ke Kota Surabaya Jawa Timur masih berbuntut panjang. Inside melayangkan surat protes yang ditujukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku Ketua Panitia study banding untuk diminta klarifikasi.
Direktur Inside Kabupaten Cianjur Yusep Somantri melalui Koordinator Divisi Analisa Kebijakan Publik, Inside Cianjur, Hadi Dzikri Nur, mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat klarifikasi terkait dengan kegiatan study banding ke Surabaya. Salah satu point penting yang ada diantaranya adanya kegiatan Study Banding ke Surabaya oleh Pemda Cianjur terkait dengan kebersihan dan penataan kota yang melibatkan sekitar 150 orang peserta yang terdiri dari Bupati, Kepala OPD, Camat, Muspida, dan sebagian kepala desa dengan penanggung jawab kegiatan Bappeda Cianjur tentunya mengunakan dana APBD yang nota bene adalah dana publik.
"Menurut informasi dan bukti yang kami dapatkan berupa DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) No DPA SKPD 1.06-1.06.01-21-31-5-2 sumber dana kegiatan tersebut berasal dari BAPPEDA dengan program "Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Nama Kegiatan Koordinasi Penataan Kota Cianjur" dengan jumlah anggaran Rp. 325.000.000,- yang bersumber dari PAD," kata Hadi, Selasa (5/6).
Menurutnya dalam DPA tersebut jumlah peserta tercatat 30 orang sementara jumlah peserta yang mengikuti kegiatan study banding sekitar 150 orang. "Patut dipertanyakan darimana sumber dana lainnya. Menurut informasi kegiatan tersebut melibatkan pihak ketiga yaitu CV Assalam Parahyangan Tour & Travell yang beralamat di Bandung. Penunjukan pihak ketiga patut diduga melanggar Perpres No 54 tahun 2010 karena tidak melalui mekanisme pelelangan," katanya.
Sementara itu menurut pengakuan kepala Bappeda, dr. Hj. Ratu Tri Yulia H disejumlah media keterlibatan pihak ketiga dalam kegiatan tersebut tidak melalui mekanisme pelelangan melainkan penunjukan langsung karena anggarannya di bawah Rp. 100.000.000,-. "Dengan demikian kami sebagai masyarakat sipil Cianjur meminta klarifikasi kepada Kepala Bappeda untuk menjelaskan tentang kegiatan tersebut beserta dokumen yang ada demi terciptanya prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan amanat konstitusi," tegasnya (KC-02)***.
Sementara itu menurut pengakuan kepala Bappeda, dr. Hj. Ratu Tri Yulia H disejumlah media keterlibatan pihak ketiga dalam kegiatan tersebut tidak melalui mekanisme pelelangan melainkan penunjukan langsung karena anggarannya di bawah Rp. 100.000.000,-. "Dengan demikian kami sebagai masyarakat sipil Cianjur meminta klarifikasi kepada Kepala Bappeda untuk menjelaskan tentang kegiatan tersebut beserta dokumen yang ada demi terciptanya prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan amanat konstitusi," tegasnya (KC-02)***.
