Headlines News :
KABARCIANJUR.COM MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS TERPILIHNYA BAPAK JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA SEBAGAI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2014 - 2019, SEMOGA AMANAH DAN DAPAT MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA  

LOGIN REPORTER

Enter your username and password to enter your KC Reporter


INFO CIANJUR

TITIK RAWAN CIANJUR

Pembaca Setia KC

Tim Tekhnis Masih 'Geber' Selesaikan Kajian Tentang DOB Cisel

CIANJUR, [KC].- Tim Tekhnis bentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cianjur saat ini tengah intensif melakukan kajian teknis administrasi pemekaran Cianjur Selatan sebagai daerah otonom baru (DOB). Belum ada kepastian kapan, kajian adminsitrasi DOB Cianjur selatan itu akan rampung.
"Masih dalam kajian tim teknis, kita belum bisa tentukan keputusan final layak atau tidaknya Cianjur Selatan dimekarkan sebagai DOB. Kita tunggu saja hasil kajiannya seperti apa," kata Kepala Bappeda Kabupaten Cianjur, Dadan Harmilan, Senin (22/9).
Dikatakan Dadan, salah satu aspek yang menjadi kajian tim tekhnis tersebut diantaranya mengenai aspek sosial dan ekonomi. "Sifatnya situasional, apakah nantinya hasil kajian itu akan diserahkan kembali ke DPRD yang dulunya memberikan rekomendasi hasil pansus (panitia khusus). Kalau ada permintaan kita akan ikuti," katanya.
Belum rampungnya kajian tekhnis DOB Cianjur selatan itu juga dibenarkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Yadi Mulyadi. Dewan kata Yadi juga tengah menunggu hasil kanjian yang diserahkan kepada pihak eksekutif itu.
"Kita belum dapat informasi sudah sampai mana kajian itu, kita juga belum bisa menentukan apakah layak atau tidak jika Cianjur Selatan dimekarkan sebagai DOB," kata Yadi terpisah.
Meski menunggu hasil kajian, jika melihat isu pemekaran yang mencuat dan terjadi sudah lama, Yadi menegaskan pemekaran Cianjur selatan menjadi DOB sudah layak. Demikian juga secara politis, dari hasil klarifikasi timbul kesepakatan jika Cianjur Selatan memang layak untuk menjadi kabupaten mandiri.
"Kalau nantinya jadi dimekarkan, ketentuannya Kabupaten Induk tetap akan ada subsidi anggaran kepada yang dimekarkan," katanya.
Sebelumnya, masyarakat Cianjur selatan terus mendesak DPRD Cianjur yang baru saja dilantik priode 2014-2019 untuk menjadikan pemekaran Cianjur selatan menjadi program prioritas. Pasalnya pemekaran Cianjur selatan sebelumnya sudah menjadi pekerjaan DPRD sebelumnya untuk wilayah 13 kecamatan sebagai derah otonom baru (DOB).
"Beberapa bulan yang lalu, sebelum pemilihan anggota legislatif, Pansus tentang DOB Cianjur selatan itu sudah dibentuk, pansus ini sudah melakukan verifikasi terhadap usulan yang disampaikan badan permusyawaratan desa (BPD) di setiap desa tentang pemekaran Cianjur selatan menjadi DOB," kata Sekretaris Paguyuban Masyarakat Cianjur Kidul (PMCK), Ceng Badri, ketika dihubungi terpisah.
Dikatakan Ceng Badri, sejauh ini usulan pemekaran Cianjur selatan menjadi DOB sudah masuk dalam tahap pengkajian. Ke 13 wilayah kecamatan yang masuk dalam DOB tersebut diantaranya Agrabinta, Cibinong, Cidaun, Cijati, Cikadu, Kadupandak, Leles, Naringgul, Pagelaran, Pasirkuda, Sindangbarang, Sukanagara, dan Tanggeung
Masyarakat kata Aceng, sangat menuggu hasil kajian dari akademisi itu agar bisa ditindak lanjuti oleh eksekutif dan legislatif. Kedua lembaga itu nantinya akan melakukan verifikasi dan inventarisasi terkait kesiapan pemekaran.
"Kalau terkait dengan BPD sudah tidak ada masalah semuanya setuju pemekaran Cianjur selatan sebagai DOB. Hanya saat dilakukan pengkajian pertama memang ada indikator yang harus dipenuhi untuk menjadi DOB," kata mantan Ketua Panwaslu Kecamatan itu.
Dijelaskanya, indikator yang dimaksudkan adalah mengenai potensi daerah dan kemampuan keuangan. Pada pengkajian di tingkat akademisi untuk pertama kali terjadi kesalahan data yang tidak valid sehingga perlu dilakukan koreksi. "Itu mengapa dilakukan pengkajian ulang untuk yang kedua kalinya," katanya [KC-02/b]**.


Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!












Antisipasi Ancaman Kekeringan, Sejumlah Irigasi Terapkan Pola Bergiliran

CIANJUR, [KC].- Sejumlah irigasi di Kab. Cianjur terpaksa menerapkan pola bergiliran sebagai antisipasi ancaman kekeringan yang diprediksikan akan masih terus berlanjut. Sistim bergiliran juga dianggap sebagai solusi atas terjadinya konflik antar pengguna air.
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP) Kabupaten Cianjur, Dodi Permadi melalui Sekretaris Dinas PSDAP Kabupaten Cianjur, M Rifai mengatakan, sistem pengairan bergilir saat ini tengah dilakukan disejumlah irigasi. "Ini sebagai salah satu upaya mengantisipasi kekeringan yang mungkin saja masih terus berlangsung," kata Rifai digedung DPRD Cianjur, Senin (22/9).
SEjumlah wilayah di Kabupaten Cianjur saat ini ditengarai rentan terjadi kekeringan. Salah satunya wilayah yang berada di Cianjur selatan, Cianjur tangah. Wilayah tersebut merupakan kawasan tadah hujan .
"Seperti Campaka, itu sangat rentan. Untuk membantu pengairan sawah dan kebutuhan air masyarakat, selain mengandalkan pengairan, kita juga manfaatkan embung-embung, meskipun itu kewenangan pemerintah pusat," katanya.
Untuk sektor pertanian, musim kemarau semestinya tidak menjadi hal yang harus dikawatirkan. Hal itu jika para petani mengikuti pola tanam. Artinya jika pada musim kemarau seharusnya menanam palawija, bukan tanaman padi.
"Kalau melihat pola tanam, seharusnya petanii itu menanam padi-padi dan palawija dalam waktu setahun. Memang beberapa daerah sudah paham hal itu, jadi tidak terlalu dipersoalkan saat tiba musim kemarau. Seperti saat ini, karena menanam palawija itu tak terlalu memerlukan air yang banyak," tuturnya.
Ditegaskan Rifai, untuk ancaman kekeringan yang terjadi, penanganannya dilakukan lintas sektoral antar dinas seperti keterlibatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). "Koordinasi lintas dinas harus dilakukan dalam penanganan ancaman kekringan," katanya.
Secara terisah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Cianjur, Yanto Hartono mengaku saat ini tengah melakukan pendataan areal persawahan yang terancam kekeringan bersamaan musim kemarau yang terjadi saat ini. Pendataan tersebut dilakukan berdasar wilayah kecamatan.
Dikatakan Yanto, daerah yang perlu diwaspadai terdampak akibat musim kemarau adalah wilayah pewrsawahan di Cianjur selatan. Alasannya, karena wilayah tersebut tidak terdapat irigasi tekhnis. "Diwilayah Cianjur selatan ini banyak sawah tadah hujan, jadi sangat terdampak, kalau wilayah tengah dan utara itu relatif terairi," tegasnya.

Diakui Yanto, dampak kekeringan akan berdampak pada produktivitas padi. Saat ini luas sawah di Kabupaten Cianjur sekitar 6.500 hektare dengan tingkat produktivitas sekitar 6,28 ton per hektare. "Bersamaan ancaman kekeringan, tentunya akan berdampak terhadap tingkat produktivitas," katanya. [KC-02/b]** 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!








Pemkab Ajukan Anggaran Puluhan Miliar Untuk Tata Pasar Ciranjang

CIANJUR, [KC].- Untuk menata Pasar Ciranjang, terutama Pasar Inpres Ciranjang yang menjadi korban kebakaran, Pemkab Cianjur harus kasak kusuk untuk mencari anggaran. Puluhan miliar telah diajukan ke Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Anggaran tersebut nantinya untuk mengganti sejumlah kios yang terbakar dan merevitalisasi Pasar Inpres Ciranjang.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Cianjur, Himam Haris, mengatakan, pemerintah Kabupaten Cianjur mengusulkan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk pemerintah Provinsi Jabar. Sedangkan usulan ke pemerintah pusat, pihaknya mengajukan bantuan dana sebesar Rp 20 miliar.
"Ini yang namanya upaya, mana saja yang nyangkut. Kalau tidak mengajukan permohonan bantuan, kapan kita bisa menata. Sekarang memang harus begitu (minta bantuan pemerintah Provinsi Jabar dan pemerintah pusat. Red)," ujar Himam, Minggu (21/9).
Diakui Himam, Pasar Inpres Ciranjang yang terbakar, sebelumnya sudah masuk dalam program revitalisasi pasar menyusul kondisinya yang kurang layak. Namun yang terpenting dalam program revitalisasi pasar itu adalah menyatukan beberapa pasar yang ada di sekitar Pasar Inpres Ciranjang yang berjumlah sekitar 1400 kios.
"Di 0iranjang itu tidak hanya satu pasar, tapi ada beberapa pasar seperti pasar inpres, pasar pangrango. Kita ingin nantinya hanya ada satu pasar yang layak dan bersih," katanya.
Dikatakan Himam, secara keseluruhan, luas pasar Ciranjang mencapai 1 hektar. Direncanakan sudah bisa dibangun pad 2015. Pemerintah Kabupaten Cianjur memperkirakan salah satu dana bantuan yang sudah diajukan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan pemerintah pusat itu cair pada April 2015.
"Salah satunya kita yakin akan cair. Tidak mungkin dua-duanya, karena pusat maupun provinsi akan selalu koordinasi," tegas Himam.
Sementara itu, penyebab kebakaran sekitar 420 kios di Pasar Inpres Ciranjang masih menjadi misteri hingga saat ini. Pihak Polres Cianjur belum mengantongi penyebab kebakaran meski telah mendatangkan Puslabfor Mabes Polri.

"Sampai saat ini kita belum dapat hasilnya, kita juga ingin segera. Mudah-mudahan minggu depan sudah keluar dan diketahui apa penyebab terjadinya kebakaran," ujar Kasatreskrim Polres Cianjur, AKP Gito ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (21/9) (KC-02/g])**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!







Pengaruh Bahasa Indonesia Terhadap Bahasa Asing

Penulis : Nida N Athfyanti
Mahasiswi UPI Prodi IPSE
Masyarakat Indonesia terdiri dari banyak jiwa, pulau, suku, dan bahasa. Merupakan hal yang sulit jika masyarakat Indonesia berbicara dalam banyak bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti bahasa adalah “sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota satu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri; 2 percakapan (perkataan) yang baik; tingkah laku yang baik; sopan santun; baik budi”. Maksud KBBI, bahasa adalah sesuatu yang bebas, sukarela (arbitrer), asalkan sopan dan dapat digunakan untuk berinteraksi. Untuk itulah bahasa Indonesia dibuat agar berjuta-juta masyarakat bisa berinteraksi satu sama lain tanpa memikirkan perbedaan tempat asal, suku, dan bahasa. Bahasa merupakan sesuatu hal yang dinamis, bisa berubah akan pemikiran yang kritis dan tidak egois. Bahasa bisa digunakan untuk berpendapat dengan lisan maupun tulisan. Cara menyampaikan satu pemikiran kepada orang lain juga bisa dengan menggunakan bahasa. Undang-undang tidak melarang siapapun untuk berbicara maupun berpendapat dengan sopan dengan bahasa yang baik dan benar. Ide dan pendapat yang cerdas belum bisa diakui jika penggunaan bahasanya tidak baik dan benar. Begitu pun dengan para scientists terkenal di dunia, tanpa bahasa ilmu tidak akan bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia. Mungkin apa itu buku tidak akan diketahui jika tidak ada bahasa di dunia atau bahkan seluruh manusia hanya akan menjadi seperti kucing-kucing yang mengeong tanpa berucap kata.
Abad ke 21 adalah abad yang modern, penuh dengan teknologi, kecanggihan dan bersifat global. Suatu informasi/berita pada masa kini akan sangat mudah untuk tersebar hanya dengan satu tombol search di internet. Bukan hanya bahasa Indonesia yang bisa digunakan tetapi juga bahasa asing lainnya. Teknologi sudah melejit pesat, tidak ada perbedaan antara yang muda dengan yang dewasa. Semua terlihat sama dari sudut pandang teknologi. Begitupun bahasa, pada zaman teknologi ini bahasa apapun bisa kita akses dengan mudah, kita lihat contohnya dari film-film barat yang masuk ke pasar-pasar perfilman Indonesia, bahkan film Indonesia masih kalah terjual daripada film asing. Masyarakat; balita, remaja, dewasa, dan tua, tidak mempunyai perbedaan dalam penggunaan bahasa asing. Bahkan banyak kita lihat anak-anak balita yang berbicara menggunakan bahasa asing. Di era ini, tidak ada batas memandang antara satu dengan yang lainnya; transparansi bahasa membuat kita mudah memahami segala masalah-masalah dunia. 
Struktur bahasa Indonesia yang berbeda dengan bahasa Inggris yang berbeda membuat masyarakat kebingungan dalam penggunaan bahasa. Melihat cara pandang dan berpikir bangsa Indonesia, perbedaan struktur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris membuat masyarakat Indonesia sulit untuk mempelajarinya.  Banyak juga yang berpendapat, penggunaan bahasa Inggris hanya membuat jati diri bangsa terkikis. Namun, jati diri bangsa tidak bisa hanya dilihat dari penggunaan bahasa asing, justru penggunaan bahasa asing pada masa globalisasi seperti sekarang adalah penting untuk mengukur jati diri. Jika tidak, bangsa Indonesia akan tertinggal jauh dari negara-negara lain yang sudah mulai membuka diri dan berpikir positif terhadap penggunaan bahasa asing tanpa menghilangkan bahasa negaranya sendiri. Kebanyakan mahasiswa atau pelajar yang mempelajari bahasa Inggris pun tetap menggunakan bahasa Indonesia. 
Daerah Cianjur merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya berasal dari keluarga terpelajar. Tidak sedikit masyarakat Cianjur yang mempunyai bakat dan kecerdasan yang tinggi. Kekayaan sumber daya manusia dan alam Cianjur pun sangat banyak. Hal ini seharusnya bisa dimanfaatkan masyarakat dan pemerintah Cianjur untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi dengan mengenalkan kekayaan Cianjur kepada masyarakat daerah lain serta turis-turis asing. Oleh karena itu, cara pandang masyarakat Indonesia khususnya Cianjur terhadap bahasa asing seharusnya bisa diperbaiki sehingga masyarakat bisa memperkenalkan Cianjur bukan hanya kepada Indonesia tetapi juga kepada dunia, karena penggunaan bahasa Indonesia maupun bahasa asing bergantung kepada bagaimana kebutuhan dan siapa lawan bicaranya, sebagaimana fungsi dari bahasa tersebut yakni digunakan untuk berkomunikasi agar terjadi interaksi dalam penyampaian pendapat antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Seorang Tersangka Desa Peradaban Masuk DPO

CIANJUR, [KC].- Seorang mantan Kepala Desa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan Program Desa Peradapan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur. Seorang mantan Kades tersebut dianggap tidak kooperarif saat proses penyidikan berlangsung.

"Yang bersangkutan tidak pernah datang saat kami panggil untuk dimintai keterangan. Dia sedang kita cari dan akan segera kami tangkap," kata Kepala Kejari Cianjur, Wahyudi.

Penetapan DPO terhadap seorang tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada bantuan Program Desa Peradaban itu kata Wahyudi, baru ditetapkan satu bulan lalu. "Baru sebulan, yang bersangkutan menjadi DPO. Saya tidak hafal namanya, tapi dia mantan Kades," katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kejari Cianjur memerlukan waktu cukup panjang dalam melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi terhadap bantuan Pogram Desa Peradaban. Bantuan tersebut diterima pada tahun 2012 di Desa Panyusuhan di Kecamatan Sukaluyu, Desa Girijaya di Kecamatan Pasirkuda dan Desa Gunung Sari di Kecamatan Ciranjang [KC-02/g]** .



Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

Kejari Cianjur Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Desa Peradaban

CIANJUR, [KC].- Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur akhirnya menetapkan status tersangka terhadab tiga orang mantan Kepala Desa dalam pelaksanaan bantuan Desa Peradaban yang diterima oleh tiga desa. Masing-masing desa mendapatkan bantuan untuk Desa Peradaban senilai Rp 1 miliar.

Kepala Kejari Cianjur Wahyudi mengatakan, proses penanganan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada bantuan Desa Peradapan tersebut sudah masuk dalam tahap penyidikan. Namun pihaknya belum bisa memastikan berapa kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus bantuan program Desa Peradapan itu.

"Kita sudah menaikkan statusnya menjadi tersangka. Ada tiga orang maantan Kades yang menjadi tersangka dalam dugaan penyimpangan bantuan program Desa Perdapan," kata Wahyudi.

Saat ini kata Wahyudi, tersangka tersebut belum dilakukan penahanan. Hal itu lebih kepada masalah tekhnis semata. "Hanya masalah tekhnis saja, kita akan segera melakukan penahanan," katanya.

Wahyudi mengaku, tidak hapal persis inisial tiga tersangka, termasuk pernah menjabat di desa mana saja. Alasannya dia baru saja menjabat di Kejari Cianjur beberapa bulan. "Kalau nama masing-masing tersangka saya tidak hafal, harus dicek dulu, tapi mereka mantan Kades," katanya [KC-02]**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

Dengan Dalih Peningkatan Pelayanan, Sejumlah OPD Ajukan UPT

CIANJUR, [KC].- Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Cianjur rame-rame mengajukan Unit Pelayanan Teknis (UPT). Salah satu alasan pengajuan tersebut adalah untuk menigkatkan pelayananublik.
Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Setda Cianjur Jejen mengatakan, OPD yang mengajukan UPT tersebut diantaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kebudayaan dan Pariwisat (Disbudpar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pendidikan (Disdik).
"Kalau untuk Disdukcapil, usulannya akan membuat UPT berdasarkan wilayah. Ada 6 wilayah yang dimungkinkan dibuatkan UPT. Nantinya untuk tempat pelayanan permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Semuanya unyuk meningkatkan pelayanan, karena saat ini permohonan KTP dan KK harus ke kantor Disdukcapil," kata Jejen saat ditemui disela gedung DPRD Cianjur Jalan KH. Abdullah bin Nuh, Jum'at (19/9).
Dikatakan Jejen, UPT yang diajukan oleh Disbudpar terkait dengan objek wisata. Selama ini pengelolaan objek wisata masih ditangani langsung oleh Disbudpar. Sedangkan untuk Satpol PP berkaitan dengan kedudukan Satpol PP yang ada disetiap kecamatan.
"Saat ini Satpol PP diikecamatan masuk juga OPD Kecamatan, sehingga menjadi persoalan ketika dalam pengelolaan anggaran. Makanya ada usulan untuk dijadikan UPT terpisah dari kecamatan," kata Jejen.
Sementara usulan UPT dari Disdik lebih kepada penambahan sekolah jauh. "Kalu Disdik terkait dengan penambahan sekolah jauh. Rencananya yang akan ditambah itu diwilayah Naringgul dan Agrabinta di Cianjur selatan," tegasnya.

Usulan yang diajukan beberapa OPD tersebut kata Jejen, saat ini masih dalam pembahasan dan pengkajian.
Termasuk juga tengah dilakukan pengkajian pengajuan Peraturan Bupati (Perbub) pertambangan dari PSDAP, dan perijinan dari regulasi perbub yang mendasari perijinan.

"Pengkajian sedang kita lakukan dan akan masuk program legislasi daerah (prolegda) 2015. Jadi diungkinkan baru 2016 bisa dilaksankan. Kita juga sedang melakukan evaluasi OPD yg sudah dibentuk termasuk evektifitasnya contoh seperti badan, layak atau tidaknya, mau turun jadi kantor atau bagian," tandasnya
Sebelumnya, untuk memudahkan pelayanan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur berencana membuat 6 Unit Pelayanan Tekhnis Daerah (UPTD) yang tersebar berdasarkan wilayah. Usulan UPTD tersebut sudah masuk menunggu Surat Keputusan (SK) Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh.

"Sempat terjadi perdebatan mengenai usulan UPTD ini ketika masuk dibagian organisasi. Kami berbeda pendapat, tapi setelah melalui perjuangan, akhirnya ususlan kami dikabulkan, saat ini tinggal menunggu SK dari bupati," kata Plt Sekretaris Disdukcapil Kab. Cianjur Aca Kurniawan.

Dikatakan, Aca, keberadaan UPTD sangat dibutuhkan sebagai upaya pendekatan terhadap pelayanan masyarakat. "Kalau dulu pembuatan KTP, KK dapat dilaksanakan di kecamatan, UPTD tidak dibutuhkan. Tapi setelah undang-undang mengamanatkan pembuatannya di kantor Disdukcapil, UPTD sangat dibutuhkan," katanya.

Tidak adanya UPTD membuat masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan pembuatan KTP, KK harus datang sendiri ke kantor Disdukcapil. Selain membutuhkan waktu yang lebih panjang, juga membutuhkan biaya yang lebih banyak.

"Kalau masyarakat yang tinggal diseputaran kota mungkin tidak banyak masalah. Tapi bagi masyarakat yang tinggal di Cianjur bagian selatan tentu ini akan menjadi masalah. Utamanya masalah waktu dan biaya," katanya [KC-02]**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!










Wabub Suranto Setuju Jika DPRD Bentuk Pansus Terkait Alih Fungsi Lahan

CIANJUR, [KC].- Wakil Bupati Cianjur, Suranto setuju adanya Panitia Khusus (Pansus) terkait mengenai alih fungsi lahan di Kab. Cianjur. Suranto berharap ada ketegasan dari DPRD Kabupaten Cianjur periode 2014-2019 menyusul ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Cianjur sudah dilantik dan diresmikan dalam rapat paripurna istimewa di gedung DPRD, Jalan KH Abdullah bin Nuh, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jumat (19/9).
"Kami berharap setelah dilantiknya perangkat dewan dan sudah memiliki kekuatan hukum yang pasti siapa ketua dan wakilnya, dan pimpinan fraksinya. Kita berharap mereka bisa membangun Kabupaten Cianjur lebih baik lagi, lebih sejahtera, dan berakhlakul karimah," ujar Suranto kepada awak media usai mengikuti pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Cianjur, Jum'at (19/9).
Pihaknya juga mendukung DPRD Kabupaten Cianjur membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti persoalah alih fungsi lahan. Wabub mengakui alih fungsi lahan dinilai masih banyak kelemahan.
"Memang keberadaan pabrik itu menyejahterakan rakyat dengan adanya peluang kerja karena adanya lapangan kerja. Tapi negatifnya, sawah produktif jadi berkurang. Sementara berbicara aturan, itu (alih fungsi lahan. Red) diperbolehkan selama sawahnya diganti dengan jumlah tiga kali lipat dari luas lahan yang dipakai pabrik. Kemarin saya sidak, beberapa lahan sudah mulai beralih fungsi," ujar Suranto.
Suranto menambahkan, pansus tersebut paling tidak mengecek kembali semua proses dan persyaratan tentang alih fungsi lahan. Hal itu dilakukan agar keberadaan lahan sawah di Kabupaten Cianjur tak berkurang banyak, keberadaan lahan pengganti lebih jelas, dan perusahaan yang tak berizin untuk segera ditindak.
"Anggota DPRD itu bekerja mewakili rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Selain itu mereka harus berjalan sesuai fungsinya, yakni sebagai pengawas, legislasi, dan pengontrol anggaran. Dan yang terpenting DPRD dan pemerintah Kabupaten Cianjur itu sejajar dan berjalan beriringan untuk menyejahterakan masyarakat," kata Suranto.
Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Yadi Mulyadi, mengatakan, pihaknya akan berusaha mencari jawaban tentang persoalan alih fungsi lahan di Kabupaten Cianjur. Ia pun menampung adanya usulan pembentukan pansus tentang alih fungsi lahan. Namun, DPRD Kabupaten Cianjur akan melihat terlebih dulu inti permasalahan dari alih fungsi lahan sebelum membentuk pansus.
"Apakah persoalan ini harus ditindaklanjuti sejauh itu dengan membuat pansus atau memang masih bisa kita lakukan rapat kerja dengan dinas bersangkutan. Karena bisa saja perusahaan A bicara sudah melaksanakan kewajibannya di daerah B dengan instansi C. Nanti kita lihat ke lapangan dan dilihat mising linknya. Kalau masih bisa diperbaiki di bawah tidak perlu sampai membuat pansus. Karena pansus itu berkaitan dengan persoalan mulai dari hulu sampai hilir," ujar Yadi.
Yadi menambahkan, persoalan alih fungsi lahan biasanya muncul di tataran teknis, baik itu di lingkup aparatur pemerintah, perusahaan, maupun lahan pengganti. "Apakah aparatur atau perusahaannya yang bandel? Atau memang tidak ditemukan lahan penggantinya. Tapi pasti ada proses pembicaraan antara tim dari pemerintah yang menangani alih fungsi lahan dan perusahaan. Makanya kalau (Perusahaan. Red) yang bandel, akan kami rekomendasikan tutup. Misalkan aparatur yang nakal, (proses. Red) hukum saja," ujar Yadi.
Diakui Yadi, tentang ketidakjelasan keberadaan lahan pengganti dari adanya alih fungsi lahan memang sudah terjadi sejak lama. Sejumlah perusahaan pun pernah dipanggil untuk menjelaskan keberadaan lahan pengganti tersebut. Menurutnya memang ada beberapa persoalan yang dihadapi perusahaan sehingga perlu ditindaklanjuti lebih jauh.

"Sewaktu saya di komisi I itu sudah terjadi alih fungsi dan lahannya memang ada. Ternyata ada beberapa perusahaan yang sudah hengkang karena upah buruh naik. Makanya kedepan karena permasalahan semakin bertambah, regulasi juga harus disiapkan," ujar Yadi [KC-02/g]**. 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!









Yadi Mulyadi Dilantik Jadi Ketua DPRD Cianjur

CIANJUR, [KC].- Hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Cianjur menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka peresmian pengambilan sumpah/janji Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Cianjur masa jabatan 2014-2019 di ruang rapat Paripurna DPRD Jalan KH. Abdullah bin Nuh.

Para anggota DPRD yang dilantik sebagai pimpinan diantaranya Yadi Mulyadi (Ketua), Deden Nasihin (Wakil Ketua), Susilawati (Wakil Ketua) dan Andri Suryadinata (Wakil Ketua)

Pelantikan pimpinan DPRD Cianjur tersebut berjalan lancar. Meski terlihat puluhan aparat kepolisian dan Satpol PP berjaga-jaga. Kekawatiran akan terjadinya aksi tidak terbukti [KC-02]**.


Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

11 Ribu Rumah di Cianjur Tidak Layak Huni

‎​
CIANJUR, [KC].- Sebanyak 11 ribu rumah di Kabupaten Cianjur masuk dalam kategori rumah tidak layak huni (Rutilahu). Rutilahu tersebut saat ini sebagian tengah ditangani untuk dilakukan perbaikan melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Republik Indonesia.
Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kab. Cianjur, Yoni Raleda mengatakan, 11 ribu rutilahu tersebut sudah diusulkan untuk mendapatkan bantuan. Namun belum bisa seluruhnya tercover oleh bantuan tersebut.
"Jumlah 11 ribu itu saat kami mengusulkan pada empat tahun lalu. Hingga saat ini sebagian sudah tertangani bantuan. Jumlahnya sampai tahun 2014 ini sekitar 5 ribu rutilahu," kata Yoni saat dihubungi, Kamis (18/9).
Dikatakan Yoni, pada tahun 2014 ini, rutilahu yang tertangani bantuan BSPS berada disejumlah wilayah kecamatan. Dari beberapa wilayah ada diantaranya yang sudah selesai dilaksanakan dan ada yang baru akan dilaksanakan.
"Untuk yang sudah dilaksanakan dan saat ini sudah selesai dibangun berada diwilayah Kecamatan Warungkondang. Jumlahnya sekitar 900 rumah berada di 4 desa yaitu Desa Cieundeur, Desa Cikaroya, Desa Sukamulya dan Desa Tegalega," katanya.
Dalam pelaksanaanya, semuanya dikerjakan oleh konsultan, baik dari mulai pendataan maupun pelaksanaan bantuan. "Kami sifatnya sebatas monitoring, pelaksanaannya dikerjakan oleh konsultan," katanya.
Pelaksana Konsultan PT. Citrayasa Persada, Yayat Hidayat mengatakan, pada tahun 2014 ini di Kabupaten Cianjur mendapatkan bantuan untuk perbaikan rutilahu melalui program BSPS Kemenpera RI sebanyak 1.409. Dari jumlah tersebut empat desa diwilayah Kecamatan Warungkondang sudah selesai dilaksanakan.
"Untuk tahap pertama ada 4 desa yang sudah selesai dilaksanakan. Tahap kedua yang akan dilaksankan terdapat 10 desa, dua diwilayah Kecamatan Warungkondang dan 8 berada diwilayah Kecamatan Cipanas dan Pacet," kata Yayat saat ditemui terpisah.
Ditargetkan pada awal bulan Oktober 2014, pelaksanaan pembangunan harus sudah bisa dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi kepada penerima bantuan. "Pada minggu ke empat Desember 2014, kita menargetkan seluruh pelaksanaan pembangunan harus sudah selesai," katanya [KC-02]**.



Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!








 

KELUHAN MASYARAKAT CIANJUR

Nama

Email *

Pesan *

Redaksi: Jl. Perintis Kemerdekaan Kp. Baru RT. 01/21 Kel. Sayang Cianjur | 089698682683 | 089698682683
Copyright © 2012. KABAR CIANJUR - NPWP : 00.539.489.5-406.000
Template Didukung Published by Mas Template
Proudly powered by KC Support by Blog Asnur