Headlines News :
KABARCIANJUR.COM MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS TERPILIHNYA BAPAK JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA SEBAGAI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2014 - 2019, SEMOGA AMANAH DAN DAPAT MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA  

LOGIN REPORTER

Enter your username and password to enter your KC Reporter


INFO CIANJUR

TITIK RAWAN CIANJUR

Pembaca Setia KC

Bangub, Dirasakan Dapat Meningkatakan Ekonomi Masyarakat

CIANJUR, [KC].- Bantuan Gubernur (Bangub) senilai Rp 100 juta per desadalam pelaksanaanya harus diawasi oleh semua pihak. Hal itu untuk menghindari terjadinya penyimpangan pemanfaatan bantuan yang terjadi dilapangan.

"Kami siap diawasi, bahkan kalau perlu diaudit tentang pelaksanaan bangub yang kami terima. Ini satu bukti komitmen kami selaku aparat ditingkat desa untuk selalu menerapkan bantuan baik yang bersumber dari APBD Provinsi, kabupaten maupun pusat tepat sasaran sesuai dengan yang ditetapkan, kata Kepala Desa Cirumput Kecamatan Cugenang, Kab. Cianjur, Beni Irawan saat dihubungi, Minggu (14/9).

Dikatakan Beni, bangub yang diterima masing-masing desa itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena dalam pelaksanaanya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur desa. Adanya bangub tersebut juga bisa mendorong swadaya masyarakat.

"Bangub ini sangat besar manfaatnya, terutama bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Adanya bangub, kami bisa memperbaiki jalan yang tadinya seperti kubangan, sehingga membuat mobilisasi kendaraan pengangkut hasil panen seperti padi dan sayuran bisa lancar," kata Beni yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) Kecamatan Cugenang itu.

Beni mengharapkan, bangub yang diterima oleh masing-masing desa itu agar dang 'bermain' dalam penerimaan bantuan tersebut. "Saya ingin bantuan ini diterapkan sesuai dengan aturan, jangan sampai ada yang berani coba-coba bermain dilapangan," kata Beni yang mengaku bangub di desanya tengah dilaksanakan untuk pembangunan Jalan Cirumput-Padaruum, sepanpanjang 200 meter dan pembangunan tembok penahan tanah.

Kepala Badan Pemerintahan Masyarakat Desa (BPMD) Kab. Cianjur Budhi Rahayu Toyib mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan data persis berapa jumlah desa yang telah mencairkan dana bangub. Namun berdasarkan informasi yang diterimanya, sudah banyak desa yang mencairkan.

"Kalau data berapa jumlah pastinya kita belum ada, karena dalam pencairan ini desa belum ada yang melaporkan kepada kami. Hanya saja saat ususlan memang kami yang memberikan pengantar ke provinsi, itupun tidak semua desa, ada yang diantaranya langsung mengajukan ke provinsi," kata Budi saat dihubungi terpisah.

Budi menegaskan, meski tidak ada desa yang melaporkan setelah pencairan, pihaknya tetap pro aktif meminta data tersebut ke masing-masing desa. "Kami sudah surati camat, kami minta data laporan realisasi bangub diwilayhnya masing-masing. Ini juga untuk memudahkan kita dalam melakukan pemantauan," katanya [KC-02]**.


Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

DPRD Harus Dorong Kelanjutan Cianjur Selatan Jadi DOB

CIANJUR, [KC].- Masyarakat Cianjur selatan terus mendesak DPRD Cianjur yang baru saja dilantik priode 2014-2019 untuk menjadikan pemekaran Cianjur selatan menjadi program prioritas. Pasalnya pemekaran Cianjur selatan sebelumnya sudah menjadi pekerjaan DPRD sebelumnya untuk wilayah 13 kecamatan sebagai derah otonom baru (DOB).
"Beberapa bulan yang lalu, sebelum pemilihan anggota legislatif, Pansus tentang DOB Cianjur selatan itu sudah dibentuk, pansus ini sudah melakukan verifikasi terhadap usulan yang disampaikan badan permusyawaratan desa (BPD) di setiap desa tentang pemekaran Cianjur selatan menjadi DOB," kata Sekretaris Paguyuban Masyarakat Cianjur Kidul (PMCK), Ceng Badri, ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (12/9).
Dikatakan Ceng Badri, sejauh ini usulan pemekaran Cianjur selatan menjadi DOB sudah masuk dalam tahap pengkajian. Ke 13 wilayah kecamatan yang masuk dalam DOB tersebut diantaranya Agrabinta, Cibinong, Cidaun, Cijati, Cikadu, Kadupandak, Leles, Naringgul, Pagelaran, Pasirkuda, Sindangbarang, Sukanagara, dan Tanggeung
Masyarakat kata Aceng, sangat menuggu hasil kajian dari akademisi itu agar bisa ditindak lanjuti oleh eksekutif dan legislatif. Kedua lembaga itu nantinya akan melakukan verifikasi dan inventarisasi terkait kesiapan pemekaran.
"Kalau terkait dengan BPD sudah tidak ada masalah semuanya setuju pemekaran Cianjur selatan sebagai DOB. Hanya saat dilakukan pengkajian pertama memang ada indikator yang harus dipenuhi untuk menjadi DOB," kata mantan Ketua Panwaslu Kecamatan itu.
Dijelaskanya, indikator yang dimaksudkan adalah mengenai potensi daerah dan kemampuan keuangan. Pada pengkajian di tingkat akademisi untuk pertama kali terjadi kesalahan data yang tidak valid sehingga perlu dilakukan koreksi. Itu mengapa dilakukan pengkajian ulang untuk yang kedua kalinya.

"Sebagai masyarakat kami ingin semuanya itu dilakukan dengan transparan dengan mekanisme yang ada. Kami minta yang melakukan kajian itu lebih serius lagi, jangan sampai tergoda oleh tekanan maupun 
Intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab," katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur, Oting Zaenal Mutaqin, mengatakan, keinginan masyarakat Cianjur selatan untuk menjadikan wilayahnya sebagai DOB harus disikapi dengan positif. Apalagi kalau DOB itu bertujuan untuk lebih memaksimalkan pembangunan.
"Pemerintah Kabupaten Cianjur sangat mendukung adanya pemekarang Kabupaten Cianjur. Apalagi jika melihat geografis yang luas dengan jumlah penduduk yang banyak, tentu perlu adanya pemerataan pembangunan. Luas wilayah inilah yang selama ini menjadi salah satu kendalanya," kata Oting saat ditemui diruang kerjanya secara terpisah.
Diakui Oting, potensi Sumber Daya Alam diwilyah Cianjur selatan sangat memungkinkan menghasilkan pendapatan daerah. Selama ini potensi itu belum tergarap secara maksimal lantaran terbatasnya anggaran APBD Cianjur.

"Dengan menjadi DOB, Cianjur selatan akan bisa lebih maju dan berkembang. Karena tentu akan lebih fokus dalam melakukan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi yang ada diwilayahnya," tegas Oting [KC-02]**. 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!









Dibutuhkan Perda Untuk Mengatur Pemberian CSR

CIANJUR, [KC].- DPRD Kabupaten Cianjur akan mendorong terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan pemberian dana corporate responsibility (CSR). Hal itu didasari penggunaan dana CSR dari setiap perusahaan dirasakan belum maksimal menyentuh masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Susi Susilawati, mengatakan, selama ini pihaknya tidak mengetahui pasti nilai dan jumlah CSR yang diberikan sejumlah perusahaan, baik BUMN, BUMD, maupun pihak swasta. Selama ini ia mengaku kerap mendapatkan keluhan ketika masih menjadi ketua komisi II di periode sebelumnya.
"Selama ini kami tidak tahu persis perusahaan mana saja yang memberikan CSR dan program apa saja yang didanai dari CSR itu. Kami baru tahu setelah adanya keluhan dari masyarakat semisal persoalan tentang penggunaan anggaran dan penyerapan yang terkadang tidak sama dengan besaran anggaran yang diberikan perusahaan," kata Susi ketika ditemui di ruang kerjanya, Jumat (12/9).
Aturan pemberian CSR itu kata Susi, sudah jelas diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007 dan UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Bahkan didalmnya juga terdapat pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak implementasikan CSR.
"Aturan ini bisa menjadi dasar DPRD Kabupaten Cianjur untuk menggarap tentang pengawasan penyaluran CSR menjadi sebuah perda. Apalagi jika melihat kontribusi dari CSR tidak jelas. Penerimaan dan pengelolaan dana CSR selama ini juga belum transparan. Perlu adanya regulasi terkait dengan pengawasannya," kata Susi.
Dasar itulah, nantinya ia akan membawa ke anggota DPRD lainya. Pihaknya berharap bisa direspon dan didorong untuk dibuatkan perda. "Mudah-mudahan banyak yang merespon sehingga sampai bisa dibuatkan perda. Kemungkinan pengusungan perda ini akan diusulkan dari fraksi/komisi yang nantinya akan di bahas setelah alat kelengkapan dewan (AKD) terbentuk," kata Susi.
Hal senada juga dikatakan Anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Mohammad Toha. Pihaknya melihat persoalan CSR diduga banyak yang memiliki kepentingan dalam pembagiannya. Untuk itu perlu adanya penataan dan pengaturan pembagiannya agar manfaatnya jelas.
"Aturan yang ada saat ini mengenai kewajiban perusahaan memberikan CSR. Kalau terkait dengan pengawasan dan pengaturan belum ada. Makanya perlu ada pengaturan baik dalam bentuk perda maupun peraturan bupati," kata Toha.
Pihaknya berharap, perrsoalan pembagian CSR menjadi fokus bagi para anggota DPRD ketika AKD terbentuk nanti. Komisi yang membidangi hal tersebut harus bisa mempelajari dan memperdalam tentang persoalan pembagian CSR di Kabupaten Cianjur. 

"Adanya perda tentang CSR kami setuju saja agar supaya jelas bagaimana pengaturannya dan kemanfaatnya untuk masyarakat," katanya [KC-02/g]**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!








Jumlah Perusahaan Mengikutsertakan Karyawannya Sebagai Peserta BPJS di Cianjur Minim

CIANJUR, [KC].- Jumlah perusahaan yang mengikutsertakan karyawanya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kabupaten Cianjur terbilang masih minim. Hal itu terlihat dari data yang ada hanya 27 perusahaan yang sudah mendaftarakan karyawannya menjadi peserta BPJS.
Kepala Cabang Pembantu BPJS Ketenagakerjaan Area Cianjur, Drajat Heryatna, mengatakan, jumlah perusahaan yang mendaftarkan karyawan menjadi peserta BPJS itu tercatat dari Januari-Agustus 2014. Itupun yang murni menjadi peserta cuma 17 perusahaan.
"Kalau dilihat dari jumlah perusahaan yang ada di Cianjur berdasarkan data di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Cianjur tercatat sebanyak 745 perusahaan. Sekitar 75 persen perusahaan belum mendaftar. Dari kebanyakan yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu justru dari bidang perhotelan," kata Drajat.
Saat ini pihaknya masih fokus untuk mengejar perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Koordinasi dengan intansi terkait yang memiliki kewenangan menegur perusahaan termasuk dengan serikat pekerja tengah dilakukan.
Dikatakan Drajat, berdasarkan hasil pantauanya ada sejumlah karyawan yang bekerja di Cianjur tapi kepesertaannya di luar Kabupaten Cianjur. Selain itu ada juga perusahaan yang masih belum sadar terkait dengan hak normatif. "Ada juga perusahaan yang karyawannya sekitar 1000 orang, tapi baru mendaftarkan 90 orang menjadi peserta BPJS," tegasnya.
Diakui Drajat, jumlah perusahaan yang mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS tahun ini masih jauh dari target yang ditetapkan. Setidaknya BPJS Ketenagakerjaan harus mengikutsertakan 50 perusahaan pada tahun ini. Adapun jumlah iuran terdata sekitar Rp 9 miliar dari target pencapaian sebesar Rp 12 miliar.
‎​"Jumlah itu termasuk perusahaan dari tingkat home industri sampai skala besar. Masalah ini sudah kami sampaikan ke Dinsosnakertras untuk memberi teguran kepada perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban normatifnya terutama sasarannya pabrik," kata Drajat.
Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Cianjur H. Sumitra secara terpisah mengungkapkan terus menghimbau perusahaan-perusahaan yang ada di Cianjur untuk mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita sudah dan terus menerus menghimbau kepada perusahaan agar segera mendaftarkan karyawannya untuk ikut serta dalam BPJS. Karena itu menjadi hak para karyawan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Makanya perusahaan harus segera mendaftarkan karyawannya," kata Sumitra terpisah [KC-02]**. 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!







Tekan Tindak Kekerasan Terhdap Anak, Kejari Sosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

CIANJUR, [KC].- Untuk menekan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak, Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur tengah gencar-gencarnya mensosialisasikan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
"Permasalahan kepada anak kerap terjadi baik yang sifatnya kekarasan, pelecehan atau yang lainnya. Seiring dengan itu perlunya ada pemahaman yang mendalam tentang undang-undang berkenaan dengan anak," kata Kepala Kejari Cianjur, Wahyudi disela rapata koordinasi dengan Muspida dan. Instansi terkait di Kantor Kejari Cianjur, Jalan Dr. Muwardi Cianjur, Kamis (11/9).
Dikatakan Wahyudi, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Salah satu langkah yang harus dijalankan antara lain, berbagai pihak terkait harus menguasai dulu tentang isi dan maksud undang-undang tersebut, serta harus aktif dalam melakukan berbagai koordinasi antar dinas instansi terkait.
Wahyudi menandaskan, bupati yang memiliki kebijakan di Pemkab Cianjur yang tentu bekerja sama dengan Ketua atau Pengurus P2TP2A setempat hendaknya mampu mengakomodir berbagai permasalahan yang kemungkinan muncul. Termasuk masalah sarana dan prasarana yang sekiranya bakal dibutuhkan.
"Semua itu sangat penting, karena penguasaan materi serta tujuan dengan lahirnya undang-undang tersebut, termasuk kerjasama dengan berbagai dinas instansi terkait, mutlak diperlukan agar program tersebut bisa terealisasi dengan baik," kata Wahyudi.
Berkaitan dengan itu, Bupati Cianjur, H. Tjetjep Muchtar Soleh, menyatakan rasa syukurnya atas digelarnya rapat koordinasi untuk sosialisasi Undang Undang nomor 11 tahun 2012. Pihaknya sangat merespon atas apa yang dipaparkan dan diharapkan Kepala Kejari Cianjur.
"Apalagi selama ini Pemkab Cianjur sedang dan akan terus aktif dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Ini menjadi tugas kita bersama, Pemkab Cianjur sangat konsen terhadap masalah perlindungan anak," kata Tjetjep.
Sementara itu, Ketua P2TP2A, menjelaskan, hingga saat ini. Kabupaten Cianjur Yna Rosdiana mengaku bahwa kasus yang menimpa terhadap perempuan dan anak-anak di Kabupaten Cianjur banyak diselesaikan dengan hasil yang cukup memuaskan. Hal itu dapat terwujud berkat kerja sama dengan berbagai pihak.

"Kita akui berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang selama ini berhasil ditangani, bukan kerja sendiri, tapi kerja bersama-sama. Dengan sosialisasi undang-undang nomor 11 tahun 2012 ini kita berharap kasus kekerasan itu bisa ditekan dan itu harus dilakukan," kata Yana [KC-02]**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!







Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto: Pilkada Oleh DPRD, Bukti Mundurnya Demokrasi

CIANJUR, [KC].- Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan oleh DPRD merupakan bukti mundurnya demokrasi. Demikian ditegaskan Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto disela menghadiri kegiatan Rakor Evaluasi Pimpinan Panwaslu dan Sekretariat Panwascam se Cianjur di Gedung Assakinah Jalan KH. Abdullah bin Nuh, Rabu (10/9).
"Ini merupakan salah satu bentuk kemunduran demokrasi, jika Pilkada dikembalikan lagi kepada DPRD. Padahal tadinya hampir semua fraksi menyetujui, Pilkdad dipilih secara langsung oleh rakyat," kata Harminus.
Dikatakan Harminus, saat ini masyarakt sudah mulai mempercayai dirinya dengan memilih secara langsung. Seperti halnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru saja dilaksanakan, masyarakat sudah ngerasi memiliki presidennya sendiri dengan cara memilih langsung.
"Kalau dilaksanakan oleh DPRD, masyarakat tidak akan merasakan memilih. Bupati/walikota siapa yang akan memilih?, kalau secara langsung, masyarakat itu merasakan hasil pilihannya," katanya.
Kalau Pilkada oleh DPRD dengan pertimbangan biayanya tinggi, itu sangat tidak mendasar. Dikatakan Harminus, biaya demokrasi itu memang mahal, tapi untuk sebuah perbaikan masa depan tidak menjadikan sebuah persoalan.
"Kalau ada persoalan lain, itu bisa diperbaiki, pelaksanaan belum maksimal, ya dimaksimalkan dimana belum maksimalnya itu? Dulu berfikirnya bagaimana? Tidak berfikiran mahal? Jangan sampai ini seperti minyak angin cap lang itu, untuk anak coba-coba," katanya.

Hal tidak jauh berbeda juga diungkapkan Ketua Himpunan Masyarakat Peduli Demokrasi (HMPD) Kabupaten Cianjur. Lembaga swadaya masyarakat yang baru saja di deklarasikan itu menolak secara tegas adanya RUU Pilkada yang menyebut Pilkada dikembalikan ke DPRD.

"Kami HMPD Kabuapten Cianjur menolak Pilkada dilaksanakan oleh DPRD. DPR jangan merusak agenda reformasi yang tengah berjalan. Perjalanan politik harus maju kedepan, bukan mundur kebelakang. Partai yang mendukung Pilkada dipilih oleh DPRD, harus pikir ulang, jangan khianati amanat masyarakat yang sudah percaya," kata Ketua HMPD Kabupaten Cianjur Saepul Anwar saat ditemui terpisah.

Dikatakan Saepul, DPR yang akan mengesahkan RUU Pilkada, umumnya anggota DPR yang akan hengkang. Apapun produk hasilnya, mereka sudah tidak ikut-ikutan, malah akan dengan sengaja membuat suasna demokrasi menjadi runyam.

"Pilkada langsung sudah sangat baik, tinggal systemnya yang harus diperbaiki untuk kepentingan penghematan anggaran maupun masalah adanya konflik pasca Pilkada, itu bagian dari dinamika. Kalo toh Pilkada harus dikembalikan ke DPRD, membuktikan DPR tidak becus mencari solusi hukum. Rakyat yang dirugikan telah memilih mereka," katanya [KC-02]**. 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!







Petugas Damkar Akan Dapat Jaminan Kesehatan

CIANJUR, [KC].- Sebanyak 22 petugas pemadam kebakaran (damkar) dan 15 petugas siaga bencana yang berstatus tenaga honorer dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur akan segera mendapatkan jaminan kesehatan. Mereka akan didaftarkan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Kepala BPBD Kabupaten Cianjur, Asep Achmad Suhara, mengatakan, rencana pemberian jaminan kesehatan itu saat ini tengah dibahas antara pihaknya dan para tenaga honorer. Pembahasan itu menyangkut besarnya biaya premi untuk BPJS Kesehatan yang harus dibayarkan setiap bulannya. 
"Kami tidak bisa putuskan sendiri, kami akan kumpulkan mereka dan rembukan untuk membicarakan besarnya premi yang harus dibayarkan. Karena sampai saat ini belum ada anggaran dari APBD untuk itu," kata Asep ketika ditemui di kantor DPRD Kabupaten Cianjur, Rabu (10/9).
Dikatakan Asep, rencananya untuk membayarkan biaya premi akan diambil dari jatah honor atau tunjangan lainya. Masalah itulah kata Asep yang sedang dirembukkan dan dibahas bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena tujuan diikutsertakan BPJS Kesehatan itu untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer di lingkungan BPBD Kabupaten Cianjur bukan malah sebaliknya.
"Kita ingin mereka bisa dengan mudah mendapatkan layanan kesehatan, ketika teman-teman sakit bisa ditanggung BPJS Kesehatan. Itu yang akan kami rintis untuk peningkatan kesejahteraan terutama perlindungan kesehatan teman-teman tenaga non pegawai negeri sipil," ujar Asep.
Melihat pekerjaan yang penuh resiko dan tanggungjawab yang diemban, para pegawai Damkar dan Siaga Bencana, sudah selayaknya mereka mendapatkan jaminan kesehatan. Apalagi pekerjaan mereka pun masuk kategori yang ada di dalam peraturan kementerian dalam negeri (permendagri) tentang pekerjaan berisiko tinggi.
"Atas dasar Permendagri itulah, makanya kami akan datang ke bupati dan mengusulkan agar ada perbedaan tunjangan dibandingkan dengan tenga honorer yang melaksanakan tugas biasa. Perbedaan itu bukan karena beban kerja tapi pekerjaan yang beresiko tinggi," kata Asep.
Sejauh ini, bupati kata Asep memiliki respon yang cukup bagus terkait dengan perbedaan tunjangan bagi petugas damkar dan petugas siaga bencana. "Kita tinggal menghitung berapa kebutuhannya. Jika tidak ada aral melintang usulan itu akan direalisasikan pada 2015," katanya.
Sejauh ini, kata Asep, BPBD Kabupaten Cianjur belum membutuhkan personil tambahan terutama untuk petugas damkar. Menurutnya, penambahan petugas damkar baru dilakukan jika ada penambahan armada dan pos baru. Rencananya BPBD Kabupaten Cianjur memang berencana membuka pos damkar di Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Gekbrong.

"Kami sedang mengupayakan ke kementerian dalam negeri untuk meminta penambahan dua mobil damkar. Per pos nanti ada 15 orang berarti kalau bertambah dua pos dan dua mobil minimal ada tambahan 30 personil. Mudah-mudahan ususlan ini bisa terealisasi," katanya [KC-02/g]**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!








Bupati Cianjur H. Tjetjep Muchtar Soleh: Hari Anak Nasional Dimaknai Sebagai Kepedulian Seluruh Bangsa Indonesia, Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

CIANJUR, [KC].- Hari anak nasional dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa indonesia, terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak untuk sehat, tumbuh dan berkembang secara sejahtera agar terbentuk generasi penerus yang tangguh, kreatif, jujur, cerdas, berprestasi, serta berakhlak mulia.
Demikian ditegaskan Bupati Cianjur H. Tjetjep Muchtar Soleh pada puncak peringatan Hari Anak Nasional dan Hari Olahraga Nasional tingkat Kabupaten Cianjur tahun 2014 yang digelar di Lapang Prawatasari Joglo, Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan/Kabupaten Cianjur, Selasa (9/9/2014).
Dikatakan Tjetjep, hari anak nasional pada hakekatnya merupakan momentum yang penting untuk menggugah kepedulian maupun partisipasi seluruh rakyat indonesia dalam menghormati, menjamin dan memenuhi hak–hak anak yang menjadi bagian hak asasi manusia.
"Peringatan hari anak nasional ini tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemerintah, masyarakat, orang tua dan segenap komponen bangsa untuk memenuhi dan menerapkan hak-hak anak," katanya.
Untuk itu pihaknya, mengajak para orang tua untuk terus membimbing dan membina anak-anak dalam menyongsong masa depan anak, terutama dalam mengasuh dan membina serta memberikan rasa nyaman, aman dan perlindungan terhadap anak-anak.
Selain itu Tjetjep juga mengajak agar peringatan hari anak nasional ini, sebagai terobosan dari berbagai upaya serta sudut pandang, untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan, memenuhi dan menerapkan hak-hak anak, menghindarkan dan mencegah anak-anak dari penyalahgunaan, melalaikan, eksploitasi, kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, diskriminasi,  pemakaian obat-obatan terlarang dan pornografi.
Sementara terkait peringatan hari olah raga nasional (Haornas), ia mengungkapkan bahwa Haornas untuk pertama kalinya diselenggarakan pada tanggal 9 september 1983. Dalam perkembangannya, olahraga telah menjadi instrumen penting bagi pembangunan budaya dan karakter bangsa Indonesia (national character building) dan sebagai media diplomasi dalam pergaulan internasional antar bangsa.
"Perjalanan sejarah olahraga nasional tersebut menunjukan bahwa olahraga adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional, sehingga pembinaan dan pengembangan olahraga harus ditempatkan dalam kerangka program pembangunan nasional, selain sebagai alat pemersatu bangsa dan gaya hidup sehat dan bugar, yang pada gilirannya juga membangun karakter bangsa," tegasnya [KC-02]**.


Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!







Peringati Hari Anak Nasional, Sejumlah Kegiatan Digelar Dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak

CIANJUR, [KC].- Sejumlah kegiatan digelar dalam rangka Hari Anak Nasional dan Hari Olahraga Nasional tahun 2014 di Kabupaten Cianjur. Peringatan hari anak nasional juga diperingati dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pemerintah, masyarakat, orang tua dan segenap komponen bangsa untuk memenuhi dan menerapkan hak–hak anak.
Ketua Panitia kegiatan Hari Anak Nasional dan Hari Olahraga Nasional tahun 2014 Kabupaten Cianjur, Dwi Ambir WS mengungkapkan, sebagai perangsang kegiatan, pemenangnya diberikan penghargaan dari Pemkab Cianjur. Adapun penghargaan yang diberikan terdiri dari tiga kategori yakni, Lomba Sekolah Sehat/ Usaha Kesehatan Sekolah (LSS/UKS), Lomba Puskesmas Ramah Anak dan Lomba Senam Masal Siswa–Siswi Tingkat SD/MI.
"Para pemenang lomba kita berikan penghargaan. Ini merupakan satu bukti kepedulian Pemerintah Kabupaten terhadapsetiap prestasi yang diraih," kata Ambar yang juga menjabat sebagai Asisten Daerah Bidang Pemkesra Setda Cianjur.
Adapun para pemenang lomba yang mendapatkan penghargaan dari Pemkab Cianjur diantaranya Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat TK/RA, Juara I, TK Negeri Pembina Kecamatan Takokak, Juara II TK. Tunas Harapan Pacet dan Juara III TK Al- Fauzan Cilaku.
Sementara untuk Tingkat SD/MI Juara I, SDN Mekarlaksana Cilaku, Juara II SDN Dipawangi Cianjur, dan Juara III SDN Puncaksimun Kec. Sukaresmi.
Tingkat SMP/MTs Juara I, SMPN 1 Cipanas Kecamatan Cipanas, Juara II SMPN I Bojong Picung Kecamatan Bojong Picung dan Juara III SMPN I Pacet Kecamatan Pacet
Sedangkan untuk Lomba Puskesmas Ramah Anak Juara I diraih Puskesmas Cianjur kota, Juara II Puskesmas Takokak, Juara III Puskesmas Cipanas, Juara Harapan I Puskesmas Sindangbarang, Jura Harapan II Puskesmas Ciranjang dan Harapan III Puskesmas Cijati.
Selain itu juga ada 10 tim terbaik lomba senam masal mendapatkan paket alat sekolah dari Bank BJB yakni , SDN Ibu Jenab I, SDN Selakopi II, SDN Sayang I, SDN Sukmajaya Cugunang, SDN Sukawangi Warung Kondang, SDN Ciwalen Warung Kondang, SDN Rancagoong Cilaku, SDN Kebon Jeruk Cilaku, SDN Karang Tengah dan SDN Bojong Karangtengah [KC-02]**.


Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!







Hewan Kurban di Cianjur Harus Lulus Pemeriksaan Kesehatan

CIANJUR, [KC-02].- Hewan korban yang diperdagangkan di Kabupaten Cianjur harus lulus pemeriksaan kesehatan dan mengantongi label sehat. Jika tidak, hewan-hewan tersebut dilarang untuk diperdagangkan.

Demikian ditegaskan Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelauatan (DPPK) Kabupaten Cianjur, Djoni Rozali, Selasa (9/9). Djoni mengaharuskan kepada setiap pedagang hewan kurban di Cianjur agar terlebih dahulu mengantongi surat rekomendasi sehat.

"Tentunya kami akan mengawasi mereka (para penjual hewan kurban). Tanpa surat rekom itu, pedagang tidak boleh berjualan hewan kurban. Hewan yang dijual harus benara-benar sehat dan layak," kata Djoni.

Meski pelaksanaan Idul Adha kurang dari satu bulan, pemeriksaan hewan ternak terus dilakukan. Pihaknya menjamin hewan kurban yang masuk ke Cianjur terbebas dari penyakit. "Kebutuhan hewan kurban di Cianjur itu kebanyakan dipasok dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kita rutinkan pemeriksaan hewan ternak itu," katanya.

Pihaknya juga mengaku, hingga saat ini di Cianjur belum ada lonjakan arus lalu lintas hewan ternak dari luar daerah masuk ke Cianjur. Pihaknya memprediksikan, tahun ini hewan ternak untuk kurban itu akan didominasi sapi. "Hewan kurban yang paling dominan adalah sapi. Lonjakannya bisa di atas 20 persen menjelang Idul Adha," tegasnya.

Untuk itu, Djoni menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati saat membeli hewan kurban. Hal ini dilakukan karena memang tidak menutup kemungkinan ada hewan kurban yang tak layak dijual lolos dari pemeriksaan, namun tetap saja diperdagangkan.

"Kita ingin setiap hewan ternak kurban yang lolos kesehatan dilabelisasi dengan kode sehat dengan diberi tanda semacam gelang atau sejenisnya. Labelisasi ini penting agar masyarakat bisa tahu mana hewan kurban yang sehat dan tidak. Ini untuk memudahkan pembeli menentukan pilihanya," jelasnya [KC-02]**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
 

KELUHAN MASYARAKAT CIANJUR

Nama

Email *

Pesan *

Redaksi: Jl. Perintis Kemerdekaan Kp. Baru RT. 01/21 Kel. Sayang Cianjur | 089698682683 | 089698682683
Copyright © 2012. KABAR CIANJUR - NPWP : 00.539.489.5-406.000
Template Didukung Published by Mas Template
Proudly powered by KC Support by Blog Asnur