Dad Is My Hero Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1

Aku bernama Sherilla Cintyana. Aku mempunyai seorang Dad. Mom-ku sudah 3 tahun lalu meninggal. Dad-ku sangat menyayangiku. Ia sangat setia mengurusku. Tapi, Dad-ku juga selalu mengajariku disiplin. Menurutku aku nggak perlu disiplin. Karena besar nanti kan aku pasti bisa disiplin. Tapi, Dad-ku tetap sabar mengajariku.

Suatu hari, pulang sekolah aku membuka pintu tanpa mengucap salam. Ayahku langsung menasehatiku, “Cin, kalau kamu mau masuk rumah ucap salam dulu dong”
“Dad, kalau aku mau masuk tanpa salam bukan berarti Dad nggak tahu aku yang masuk kan” kataku.
“Tapi kan biar disiplin dan kamu bisa sopan” kata Dad-ku.
“Lagi-lagi disiplin, Lagi-lagi disiplin, Dad kalau Cintya sudah besar Cintya kan bisa disiplin, sopan, ramah seperti keinginan ayah” kataku pada ayah.

Aku pun masuk kamarku. Ayahku hanya menggelengkan kepala melihatku. Aku pun mengambil buku merah mudaku dengan gambar kupu-kupu. Bisa dibilang itu diaryku. Aku pun mengisinya.

Dear Diary
Aku lagi lagi dibilang Dad harus disiplin
Kenapa aku harus disiplin?
Aku kan besar nanti bisa disiplin
Semoga ayah berhenti menyuruhk
... baca selengkapnya di Dad Is My Hero Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1

Otonomi Daerah dan Pemekaran Daerah
Otonomi daerah berasal dari kata Oto (auto) yang berarti sendiri dan Nomoi (nomos) yang berati aturan/Undang-undang yang berarti mengatur sendiri, wilayah atau bagian negara atau kelompok yang memerintah sendiri. Dalam tata perintahan otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri.

Otonomi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 menyatakan otonomi daerah merupakan prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (menegaskan pemerintah daerah adalah pemerintah otonomi dalam NKRI).

Dalam UUD 1945 Pasala 18 juga menjelaskan bahwa dalam otonomi daerah tidak boleh melebihi batas-batas yang telah ditentukan negara sebagai aturan nasional yaitu, urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, agama).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.[1]

Selain itu Pemekaran daerah juga dapat diartikan sebagai pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya, pembentukan daerah otonomi baru yang (salah satu) tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran daerah bertujuan utama agar ada ruang partisipasi bagi politik daerah serta masuknya uang dari pusat ke daerah. Namun, untuk melakukan pemekaran pada suatu daerah harus ada penjelasan terlebih dahulu kepada masyarakat yang menginginkan pemekaran tentang masalah yang harus dihadapi setelah pemekaran. Sebab, pemekaran daerah tidaklah mudah dan murah. Pemekaran wilayah seharusnya menjadi solusi atas suatu permasalahan yang dihadapi, bukannya justru menambah masalah atau menciptakan masalah baru.

Dasar Hukum
Dasar hukum Pemerintah daerah adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Perubahan di Undang-Undang No 2 Tahun 2015.

Dasar Hukum Pembentukan Daerah dalam UUD 1945, BAB VI Pemerintahan Daerah Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi,kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
Perubahan II 18 Agustus 2000, sebelumnya berbunyi : Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Dasar Pembentukan Berikutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Dan dasar pembentukan daerah yang dituangkanPP RI No. 78 Tahun 2007 ttg Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. (Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2007 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2007 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 162.

Cara Pembentukan
Pembentukan daerah baru sangat vital artinya jika dapat berjalan dengan mulus melalui prosedur konstitusi,

Kebutuhan akan hadirnya Kabupaten Cianjur selatan secara defenitif menjadi wacana dan kajian seiring geliat infrastruktur Jabar lingkar selatan yang telah rampung beberapa tahun silam, dilanjut pembangunan dermaga dan terdapatnya landasan perintis milik salah seorang pengusaha di areal tersebut menjadi alasan kuat menjadikan kabupaten Cianjur selatan ini menjadi Daerah Otonomi Baru ditambah kabupaten Pangandaran yang lebih dulu menjadi Kabupaten mandiri lepas dari Kabupaten induk Yaitu Kab.Ciamis 5Tahun lalu.
Padahal berbicara wacana yang berkembang Kabupaten Cianjur lebih dulu di wacanakan semenjak tahun 1987,
adapun dasar hukum yang bisa kita jadikan pijakan dalam agenda pembentukan DOB, tiada lain mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 yang direvisi dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pemekaran daerah sendiri harus dilakukan melalui tahapan pembentukan daerah persiapan kabupaten/ kota, dan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Luas wilayah Berdasarkan data dari Kemendagri, Kabupaten Cianjur mencapai 3.840,16 km dengan jumlah penduduk 2.293.990 jiwa, sedangkan luas wilayah minimal DOB di Jawa Barat hanya membutuhkan 709,01 km, dan jumlah penduduk minimal DOB di Jawa Barat adalah 955.704 jiwa. Jadi jika dilihat dari persyaratan dasar kewilayahan, pemekaran Kabupaten CIanjur memang sudah memenuhi dan sudah saatnya dimekarkan. Kaitan dengan persyaratan administratif DOB, mencakup tiga aspek yakni, keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/ kota, persetujuan bersama DPRD kabupaten/ kota induk dengan bupati/ walikota daerah induk, dan persetujuan bersama DPRD provinsi dengan Gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi daerah persiapan kabupaten/ kota yang akan dibentuk.
Seyogianya, pemerintah Kabupaten Cianjur bersinergi dengan rakyatnya untuk memperjuangkan pembentukan pemekaran CIanjur Selatan. Pemekaran harus dimaknai sebagai peluang untuk mensejahterakan kehidupan warga Cianjur, bukan malah sebaliknya dimaknai sebagai makar dan ancaman karena lepasnya sumber-sumber PAD Kabupaten induk. Pemekaran memang selalu berangkat dari dua hal mendasar, pertama kepentingan sosial dalam rangka pemerataan pembangunan dengan penguatan sendi-sendi perekonomian masyarakat, dan kedua kepentingan politik sebagai sarana melahirkan regulasi daerah yang lebih ramah dan berpihak kepada rakyatnya. Karena daerah yang baik adalah daerah yang mampu membahagiakan warganya, warga bahagia karena kebijakan-kebijakan pemimpinnya berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
Ditulis oleh : Paisal Anwari, KABID PAO HMI Cabang Cianjur sekaligus sebagai  Mahasiswa Pasca Sarjana HUKUM UNSUR

Politik dinasti belakangan ini terus menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat di Jawa Barat dan terkhusus kabupaten cianjur. Selain didasari oleh lahirnya regulasi di pilkada yang memberikan batasan kepada anak, saudara, dan istri kepala daerah untuk berkompetisi di pilkada.
Proses gugatan para putra dan keluarga kepala daerah terkait pasal dinasti yang saat ini masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK), terus menjadikan pembahasan soal dinasti politik selalu menarik untuk menjadi pembahasan.
Praktik politik dinasti sepanjang era reformasi benar-benar menggejala. untuk kali kesekian publik disuguhi praktik politik dinasti.
Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik  yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih indenik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. Apa Yang terjadi seandainya Negara Atau Daeah Menggunakan Politik Dinasti?
Politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. "Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural." Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural
Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN.
Hal-Hal Yang Mengakibatkan Munculnya Dinasti Politik Adalah:
1.   Adanya keinginan Dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan.
2.   Adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan Dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok.
3.   Adanya kolaborasi antara penguasa dan Pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan Politisi.
4.   Adanya Pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaaan Modal Sehingga Mengakibatkan terjadinya KORUPSI
Akibat Dari Politik Dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh. Sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam system pemerintahan.
Dengan Politik Dinasti membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas.
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Kata ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία (dēmokratía) "kekuasaan rakyat" yang terbentuk dari δμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (kratos) "kekuatan" atau "kekuasaan" pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani, salah satunya Athena; kata ini merupakan antonim dari ριστοκρατία (aristocratie) "kekuasaan elit". Secara teoretis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi.
Pada umumnya pengertian demokrasi adalah suatu format pemerintahan yang mana masing-masing warga negara memiliki hak yang seimbang dan setara terkait penentuan dan pemilihan sebuah keputusan yang nantinya akan membawa dampak pada kehidupan warga negara.
Pengertian demokrasi pula dapat dimaknai sebagai bentuk kekuasaan paling tinggi yang ada ditangan rakyat.
Mengenai demokrasi warga negara boleh ikut ambil bagian dengan langsung maupun pula lewat perwakilan terkait melaksanakan perumusan, pengembangan dan penyusunan hukum.
Maka Dari itu Dinasti politik bukanlah sistem yang tepat unrtuk diterapkan di Negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan.
Dinasti politik berpotensi kuat menyuburkan budaya koruptif. Tapi pencegahan dinasti politik dengan membuat aturan hukum yang dibat oleh Mahkamah Konstitusi, juga dengan kerja-kerja politik untuk mencegah suburnya dinasti tersebut.
Politik dinasti jelas bertentangan dengan budaya demokrasi yang sedang tumbuh di negeri tercinta dan akan mengebiri demokrasi kita. Sebab, politik dinasti pasti mengabaikan kompetensi dan rekam jejak. Bahkan, politik dinasti bisa mengebiri peran masyarakat dalam menentukan pemimpin. Yang menyedihkan, politik dinasti sengaja dibingkai dalam konteks demokrasi. Dalam alam demokrasi prosedural sekarang, masyarakat seakan diberi peran.
Tetapi, jika diamati secara saksama, jelas sekali masyarakat tidak memiliki kebebasan menentukan pilihan. Hampir semua calon anggota legislatif, calon kepala daerah, dan calon pejabat publik yang diajukan telah diskenario. Pemenangnya harus orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan elite-penguasa. Jika tidak memiliki hubungan kekeluargaan, calon yang dimenangkan adalah mereka yang memberikan uang sebagai mahar jabatan.
Dalam perspektif Ibn Khaldun (1332–1406), politik dinasti dinamakan ashabiyah (group feeling). Ibn Khaldun dalam The Muqaddimah an Introduction to History (1998) menyebut politik ashabiyah sebagai gejala yang bersifat alamiah. Sebab, umumnya penguasa selalu ingin merekrut orang yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai bawahannya.
Namun, Ibn Khaldun mengingatkan bahaya politik ashabiyah.Dengan tegas Ibn Khaldun menyatakan bahwa politik ashabiyah pada saatnya bisa mengakibatkan kehancuran negara. Dalam konteks budaya modern, praktik politik ashabiyah juga menjadi persoalan serius. Apalagi jika politik ashabiyah dijalankan dalam suasana demokrasi yang sedang tumbuh dan berkembang. Karena praktik politik dinasti sangat berbahaya, pemerintah dan legislatif harus merumuskan regulasi yang tegas.
Modal untuk membuat regulasi sejatinya sudah ada. Misalnya, larangan terhadap seseorang menjadi kepala daerah lebih dari dua periode. Sayang, peraturan itu disiasati beberapa kepala daerah yang tidak boleh mencalonkan diri karena sudah menjabat dua periode. Caranya, mencalonkan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan dirinya. Cara lainnya, mencalonkan orang-orang yang bisa menjamin keamanan dirinya dari kasus hukum setelah tidak lagi berkuasa.
Bermula dari budaya politik kekerabatan itulah, praktik politik dinasti semakin menggurita. Idealnya, batasan maksimal dua periode juga berlaku untuk jabatan di legislatif. Hal tersebut penting supaya publik tidak disuguhi caleg 4L (lu lagi, lu lagi). Karena itu, pemerintah harus merancang regulasi tentang boleh tidaknya kerabat dekat maju sebagai pejabat eksekutif dan legislatif. Peraturan itu penting untuk meminimalkan budaya politik dinasti.

Praktik politik dinasti pada saatnya akan mengganggu proses checks and balances antarlembaga negara. Fungsi saling mengontrol pasti tidak bisa maksimal jika sejumlah jabatan publik dikuasai satu keluarga besar. Padahal, untuk menyemai nilai-nilai demokrasi, fungsi kontrol penting. Jika kontrol terhadap pemerintah lemah, terjadilah budaya kolutif dan koruptif.

Ahad (29/10) menjadi hari bersejarah bagi warga masyarakat di Kp. Rawagede Desa Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur, pasalnya tepat pada hari itu wilayah yang dekat dengan area wisata Gunung padang tersebut menjadi perhatian masyarakat, tak hanya masyarakat lokal namun dari tamu undangan dan tokoh masyarakat dari berbagai wilayah, hadir pada acara peletakan batu pertama pembangunan masjid, ponpes tahfidz qur’an dan rumah yatim dan dhuafa Daaru Zamzam, pengobatan gratis 1000 pasien dan santunan 100 anak yatim.
Sementara itu, turut mendukung rangkaian kegiatan tersebut, Yayasan Daaru Zamzam  menyelenggarakan pengobatan gratis untuk 1000 pasien, kerjasama kemitraan  dengan Klinik Harapan sehat Cilaku Cianjur.
Tampak hadir dan menyaksikan acara tersebut unsur dari forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Cianjur, para alim ulama dan tokoh masyarakat, tak ketinggalan Buya Abdullah Mukhtar pimpinan ponpes An Nidzom Sukabumi, serta pakar ekonomi syariah yang sudah masyhur karena keilmuannya Muhammad Syafii Antonio sekaligus sebagai bapak angkat pendiri yayasan Daaru Zamzam.
Menurut Muhammad Abdul Latif atau akrab disapa kak Mal, pendiri sekaligus pembina   yayasan Daaru Zamzam, bangunan masjid, ponpes tahfidz qur’an dan rumah yatim ini akan dibangun di atas tanah wakaf seluas + 1,2 hektar, dan hingga kini sudah berdiri bangunan pusat bisnis santri. “Dari sini nantinya akan lahir para hafidz dan hafidzoh, mereka akan digembleng selama tiga tahun untuk menyelesaikan hafalan Al Qur’an 30 juz, untuk itu mohon do’anya dari semua pihak semoga dimudahkan dalam pembangunannya“Harap kak Mal.   
Syafii Antonio selaku penasehat Daaru Zamzam mengamanatkan tiga hal dalam berjuang menegakkan agama Alloh yaitu harus mau kerja keras, istiqomah dan bersabar.
“Sejarah dunia adalah sejarah orang muda, jika angkatan muda mati rasa, matilah semua bangsa”. Ungkapan Pramoedya Ananta Toer dalam bukunya Anak Semua Bangsa tersebut kiranya amat cocok menjadi nasihat bagi kita sebagai bangsa Indonesia dan pemuda Indonesia. Pasalnya, sejarah perjuangan bangsa Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari peran besar pemuda atau kaum muda.

Sudah 98 tahun, terhitung sejak 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia dan bangsa Indonesia memperingati Sumpah Pemuda. Dimana pada masa itulah pemuda-pemuda memperjuangkan keyakinan yang satu atas bangsa Indonesia. Mereka yang berasal dari berbagai organisasi dan latar-belakang seperti Jong Java, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Islamiten Bond, Jong Celebes, Jong Sumatera, Jong Borneo dan lain-lain, merasa terpanggil untuk melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi untuk bersatu melawan penjajah. Para pemuda sadar bahwa perlu adanya kesadaran kolektif serta identitas kolektif dalam bersatu melawan penjajah. Oleh sebab itu, para pejuang muda pada saat itu rela menanggalkan latarbelakang atau kepentingan sektoral yang melekat pada dirinya untuk bersatu melawan penjajah dan mempejuangkan kemerdekaan dengan mendeklarasikan diri menjadi Jong Indonesia.

Melihat sejarah Sumpah Pemuda, kita dapat melihat bahwa pemuda lah yang berjuang dengan jiwa dan raganya demi persatuan dan kemerdekaan. Pemuda lah yang menjadi penggerak dan pelopor perubahan nasib bangsa. Pemuda juga lah yang berani berjuang dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Namun apa kabar pemuda Indonesia hari ini?

Sungguh ironis, ketika banyak pemuda yang tidak mampu bahkan mau memahami apa makna yang ada dibalik peristiwa Sumpah Pemuda yang digaungkan ketika Kongres Pemuda II, bahkan menganggap momen Sumpah Pemuda hanya sebagai prosesi ceremonial belaka. Padahal, pada masa itulah titik awal dimana Bangsa Indonesia dideklarasikan dengan prosesi yang penuh pengorbanan darah, jiwa dan raga. Sehingga kita dapat menikmatinya kini.

Namun Semangat Sumpah Pemuda seolah dilupakan begitu saja. Lihat saja, banyak pemuda yang menjadi korban teror gaya hidup atau teror hedonisme bahkan telah menjadi agen penyebarnya. Banyak pemuda yang kini menggaungkan perseteruan dan perpecahan, bukan persatuan. Banyak pemuda yang lupa terhadap spirit Sumpah Pemuda, padahal tak setetes pun darahnya diminta untuk Indonesia.

Sebagai pemuda yang insyaf dan sadar akan tanggungjawab anak bangsa, saya ingin mengajak para pemuda Indonesia bahwa kita lah pemegang tampuk kepemimpinan kelak, bahwa ditangan kita lah nasib bangsa Indonesia terkepal. Pemuda lah yang harus mencetak sejarah hari ini dan menentukan bagaimana masa depan Indonesia. Sebagaimana diamini oleh Ben Anderson, seorang Indonesianis, dalam bukunya Java In a Time of Revolution: Occupation & Resistance, bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah pergerakan pemuda.
[28/10 17.09] FAISALFH: Refleksi sumpah pemuda, pemuda sebagai tonggak perubah bangsa
“Sejarah dunia adalah sejarah orang muda, jika angkatan muda mati rasa, matilah semua bangsa”. Ungkapan Pramoedya Ananta Toer dalam bukunya Anak Semua Bangsa tersebut kiranya amat cocok menjadi nasihat bagi kita sebagai bangsa Indonesia dan pemuda Indonesia. Pasalnya, sejarah perjuangan bangsa Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari peran besar pemuda atau kaum muda.

Sudah 89 tahun, terhitung sejak 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia dan bangsa Indonesia memperingati Sumpah Pemuda. Dimana pada masa itulah pemuda-pemuda memperjuangkan keyakinan yang satu atas bangsa Indonesia. Mereka yang berasal dari berbagai organisasi dan latar-belakang seperti Jong Java, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Islamiten Bond, Jong Celebes, Jong Sumatera, Jong Borneo dan lain-lain, merasa terpanggil untuk melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi untuk bersatu melawan penjajah. Para pemuda sadar bahwa perlu adanya kesadaran kolektif serta identitas kolektif dalam bersatu melawan penjajah. Oleh sebab itu, para pejuang muda pada saat itu rela menanggalkan latarbelakang atau kepentingan sektoral yang melekat pada dirinya untuk bersatu melawan penjajah dan mempejuangkan kemerdekaan dengan mendeklarasikan diri menjadi Jong Indonesia.

Melihat sejarah Sumpah Pemuda, kita dapat melihat bahwa pemuda lah yang berjuang dengan jiwa dan raganya demi persatuan dan kemerdekaan. Pemuda lah yang menjadi penggerak dan pelopor perubahan nasib bangsa. Pemuda juga lah yang berani berjuang dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Namun apa kabar pemuda Indonesia hari ini?

Sungguh ironis, ketika banyak pemuda yang tidak mampu bahkan mau memahami apa makna yang ada dibalik peristiwa Sumpah Pemuda yang digaungkan ketika Kongres Pemuda II, bahkan menganggap momen Sumpah Pemuda hanya sebagai prosesi ceremonial belaka. Padahal, pada masa itulah titik awal dimana Bangsa Indonesia dideklarasikan dengan prosesi yang penuh pengorbanan darah, jiwa dan raga. Sehingga kita dapat menikmatinya kini.

Namun Semangat Sumpah Pemuda seolah dilupakan begitu saja. Lihat saja, banyak pemuda yang menjadi korban teror gaya hidup atau teror hedonisme bahkan telah menjadi agen penyebarnya. Banyak pemuda yang kini menggaungkan perseteruan dan perpecahan, bukan persatuan. Banyak pemuda yang lupa terhadap spirit Sumpah Pemuda, padahal tak setetes pun darahnya diminta untuk Indonesia.

Sebagai pemuda yang insyaf dan sadar akan tanggungjawab anak bangsa, saya ingin mengajak para pemuda Indonesia bahwa kita lah pemegang tampuk kepemimpinan kelak, bahwa ditangan kita lah nasib bangsa Indonesia terkepal. Pemuda lah yang harus mencetak sejarah hari ini dan menentukan bagaimana masa depan Indonesia. Sebagaimana diamini oleh Ben Anderson, seorang Indonesianis, dalam bukunya Java In a Time of Revolution: Occupation & Resistance, bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah pergerakan pemuda.