iklan

TRENDING NOW

cianjur, kabar cianjur, berita cianjur, cianjur cianjur cianjur, pristiwa cianjur, pramuka cianjur, polisi cianjur, politik cianjur, cianjur berita

KABARCIANJUR.COM -
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Nurul Fata di Kampung Babakan RT 01/RW 03, Desa Maleber, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur melaksanakan program inovasi untuk penanggulangan kemiskinan. 

Program inovasi ini lebih menititk beratkan pengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan penyaluran tenaga kerja ke perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur. 

Kepala PKBM Nurul Fata, Deni Abdul Kholik mengabarkan, sejak pendemi Covid-19, pihaknya bersama para tutor dan pengelola kelompok belajar melaksanakan inovasi untuk penanggulangan kemiskinan. Sasarannya, warga belajar dan tutor. 

“Kami membuat tim bersama tutor dalam menanggulangi kemiskinan,” kata Deni.

 Menurutnya, salah satu inovasi yang dikembangkan yakni melaksanakan budidaya ikan patin, dan pelatihan menjahit serta menyalurkan tenaga kerja ke perusahaan yang ada di Cianjur. 

Untuk tenaga kerja, papar dia, warga belajar PKBM dilatih menjahit. Setelah mahir lalu disalurkan ke perusahaan. “Ada pula yang menjadi wirausaha baru di masing-masing tempat tinggal,” tuturnya.

Deni menjelaskan, untuk program budidaya ikan patin. Pihaknya sudah melaksanakan program ini sekitar 5 bulan lalu dan hari ini sudah mulai ada perkembangan. “Awalnya kami memiliki kolam patin 2. Kini sudah bertambah menjadi 6 kolam,” tegasnya. 

Sementara itu, Sinta (27), salah seorang warga belajar, mengungkapkan sebelum pandemi Covid-19, awalnya bekerja di perusahaan pembiayaan. Dirinya  terdampak dan dilakukan pengurangan pekerja. Selanjutnya, ia mengikuti program pelatihan menjahit selama tiga bulan di PKBM Nurul Fata. 

Hasilnya, ia bisa membuka usaha mandiri di rumahnya. “Saya kini menjadi pengusaha menjahit rumahan. Meski masih skala kecil, tapi bisa menambah penghasilan dan membantu ekonomi keluarga,”  imbuh siswa Paket C atau setara SMA ini. [cr1/KC-02]**





cianjur, kabar cianjur, berita cianjur, cianjur cianjur cianjur, pristiwa cianjur, pramuka cianjur, polisi cianjur, politik cianjur, cianjur berita

KABARCIANJUR.COM - SDN Bojongherang, Kecamatan Cianjur akhirnya mendapatkan bantuan untuk rehab ruang kelas yang selama ini kondisinya rusak. 

Kepastian SDN Bojongherang akan mendapatkan bantuan rehab untuk tiga lokal ruang kelas tersebut disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Kelembagaan Sarana dan Sarana Data Hendar Munadi saat di konfirmasi baru-baru ini.

Hendar mengatakan, kondisi SDN Bojong Herang yang berada di jalan Otto Iskandar Dinata III no 5 Bojong Herang kecamatan Cianjur secara keseluruhan rusak sedang. Namun ada beberapa ruangan yang rusak berat. Setelah digabung ruangan rusak berat tersebut dihaluskan dan dibongkar. 

"Rencananya tahun ini sekolah tersebut akan mendapatkan bantuan rehab 3 ruang kelas dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021," kata Hendar.

 Hendar menambahkan Kepala sekolah hanya penerima manfaat karena pembangunannya akan dikerjakan oleh pihak ketiga dan sekarang sedang proses lelang. Adapun pengerjaannya sekitar bulan Juli mendatang. 

"Mudah-mudahan dengan adanya bantuan tersebut sekolah dapat merasakan manfaatnya," tandas Hendar.

Sementara Kepala Sekolah SDN Bojong Herang, Ucu  Fatimah, saat diminta tanggapannya dirinya bersyukur setelah penantiannya bertahun- tahun kini dapat merasakan keberhasilannya dalam memperjuangkan sekolahnya untuk mendapatkan bantuan rehab. 

"Allhamdulilah mudah- mudahan tahun ini benar-benar terealisasi. Sehingga sekolah ini tidak lagi kekurangan kelas," kata Ucu. [cr1/KC-02]**


cianjur, kabar cianjur, berita cianjur, cianjur cianjur cianjur, pristiwa cianjur, pramuka cianjur, polisi cianjur, politik cianjur, cianjur berita

KABARCIANJUR.COM
- Puluhan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) di Kabupaten Cianjur tengah menjalani akreditasi yang dilaksanakan Badan Akreditasi Nasional (BAN).

Kepala Bidang (Kabid) PAUD Nonformal Informal dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur, Muksin mengatakan, akreditasi ini merupakan kegiatan penilaian kelayakan satuan PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

"Untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas pada satuan pendidikan usia dini kelayakan satuan PAUD dan PNF dilakukan tim asesor sebagai tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugaskan oleh BAN PAUD dan PNF. Untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan satuan pendidikan sebagai bagian dari proses akreditasi," kata Muksin. 

Dalam pelaksanaan akreditasi kata Muksin, Disdikbud Cianjur hanya sebagai fasilitator untuk menyiapkan lembaga mana saja yang siap untuk melaksanakan Akreditasi. Adapun untuk penilaian dan sebagainya dilakukan oleh BAN.

"Karena ini merupakan program dari pemerintah pusat agar semua lembaga harus terakreditasi serta salah satu syarat mutlak ketika nanti mendapatkan program atau bantuan dari pemerintah," paparnya. 

Adapun dari jumlah 260 lembaga secara keseluruhan hanya 50 lembaga saja yang akan diakreditasi. Yakni 10 lembaga dari  PKBM, 10 lembaga dari Raudhatul Athfal (RA) Kementerian Agama (Kemenag) dan 30 lembaga dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

"Kuotanya terbatas, sudah ditentukan berapa jumlahnya dari pusat, sehingga belum semuanya tahun ini bisa ikut akreditasi," tegasnya.

Dikatakan Muksin, satuan pendidikan PAUD dan PNF wajib melakukan akreditasi agar satuan pendidikan tersebut mendapaktan akreditasi yang baik, sehingga para orang tua tidak ragu jika ingin menyekolahkan anak pada satuan pendidikan tersebut. 

"Selain itu Akreditasi ini merupakan salah satu syarat ketika akan mendapatkan bantuan ataupun program dari Pemerintah. Lembaga PAUD dan PNF harus sudah terakreditasi," tegasnya. 


Dalam melalukan akreditasi PAUD terdapat dokumen yang harus dipersiapkan. Dokumen tersebut ialah 8 Standar Akreditasi PAUD yang terdiri dari Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan yang terahir Standar Penilaian Pendidikan.

"Karena mengacu pada 8 standar Pendidikan. Jangan sampai lembaga -lemabag PAUD di Kabupaten Cianjur asal-asalan, asal berdiri tanpa tahu acuannya," paparnya. 

"Maka yang perlu disiapkan oleh lembaga saat ini terutama lembaga akan akreditasi siapkan seluruh dokumen yang di perlukan mulai dari Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak hingga Standar Penilaian Pendididikan dengan benar. Jika seluruh bukti fisik telah disiapkan maka semuaya akan berjalan dengan baik," pungkas Muksin. [cr1/KC-02]**



cianjur, kabar cianjur, berita cianjur, cianjur cianjur cianjur, pristiwa cianjur, pramuka cianjur, polisi cianjur, politik cianjur, cianjur berita

KABARCIANJUR- Segala persiapan untuk menyambut pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) tengah dilakukan oleh SDN Lembur Tengah. Salah satunya adalah dengan melengkapi sarana dan prasarana, khususnya terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

Berdasarkan pantauan, sekolah yang berada di Jalan Arief Rahman Hakim No 56 Kecamatan Cianjur itu tengah melengkap sarana untuk tempat cuci tangan baik yang ada di ruangan maupun diluar ruangan.

Kepala Sekolah SDN Lembur Tengah, Kecamatan Cianjur Tapip Rusgito, menyampaikan pihak sekolahnya sudah sangat siap untuk melaksanakan PTM. 

"Kami sangat siap melaksanakan PTM boleh dilihat mulai dari protokol kesehatan, kami telah menyiapkan. Persediaan masker serta handsanitizer yang cukup, serta menjaga jarak setiap siswa ketika nanti belajar. Adapun pelaksanaan belajar serta waktu yang terbatas akan kami rapatkan bersama orang tua siswa (Komite sekolah)," jelasnya.

Pihaknya menambahkan, di sekolahnya telah tersedia tempat mencuci tangan dengan air mengalir baik diluar kelas maupun didalam  kelas masing-masing ruangan/kelas sudah di sediakan sesuai standar protokol kesehatan [KC-02]**


cianjur, kabar cianjur, berita cianjur, cianjur cianjur cianjur, pristiwa cianjur, pramuka cianjur, polisi cianjur, politik cianjur, cianjur berita

KABARCIANJUR - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur dinilai masuk zona merah dalam segi pelayanan publik. Penilaian tersebut diungkap oleh Ombudsman. Disdikbud mendapatkan skor terendah dibandingkan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di Cianjur.

OPD yang masuk zona hijau dalam pelayanan publik versi Ombudsman adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Memang mengalami kemunduran saat dilakukan penilaian layanan publik oleh Ombudsman," kata Plt Sekretaris Disdikbud Cianjur Akib Ibrahim.

Dikatakan Akib, saat penilaian dilakukan mereka datang ke lembaga atau dinas tanpa memberitahu terlebih dahulu. Dinas Perizinan berada paling atas berada di zona hijau. 

"Memang lembaga yang paling siap Dinas Perizinan karena spesialisasinya perizinan sudah memadai. Makanya dari 25 item itu Dinas Pendidikan yang dinilai hanya satu yaitu layanan perizinan PAUDNI K dan itu penilaian dilaksanakan tahun 2019, tahun 2020 tidak ada untuk tahun 2021 sekarang baru ada penilaian kembali," kata Akib.

Untuk penilaian tahun ini, Akib beraharap ada peningkatan pelayanan diberbagai sektor. "Semuanya akan kami perbaiki dan akan kami tingkatkan  terutama berkaitan dengan komponen pelayanan publik," katanya. 

Ia berharap dalam penilaian nanti mendapatkan hasil yang memuaskan. "Sebetulnya kwan-kawan sudah bagus kinerjanya saya lihat kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dalam melaksanakan pelaynan publik . Hanya perangkat-perangkatnya saja ditempelkan sehingga tamu yang datang ke Dinas ini dengan tujuan ingin mengurus izin atau berkaitan dengan Ppndidikan jadi tahu dimana tempatnya. Tapi kalau sudah ada didepan di ruang recepcionis dilayani dengan baik, kemudian diantarkan. Kalau di Dinas Perizinan kan sudah seperti itu," tegas Akib.

Untuk itulah pihakny abertekad bersama-bersama melakukan perbaikan. "Sebetulnya tidak ada masyarakat dilayani tidak baik, semuanya baik hanya saja ketika ada orang luar datang serta tidak tahu mau kemana dan mengurus apa atau bisa saja tim penilai dari Ombudsman menyamar kan kita tidak tahu," tandasnya. 

Mudah-mudahan saja kata Akib, kedepan dapat zona hijau dan bukan untuk penilaian saja. Terhadap masyarakatpun pelayanan publik Disdikbud seperti ketepatan waktu, akuntabilitas, profesional juga mudah dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat."Kita berharap seperti itu," pungkasnya. [KC-02]**