loading...

TRENDING NOW

CIANJUR,[KC],- Hujan deras menyebabkan tanah longsor di Kampung Cirawa RT. 01/10 Desa Kanoman Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Tanah longsor terjadi sekitar pukul 17.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun,  ada dua korban meninggal dunia di lokasi kejadian karena tertimbun tanah swah yang berada dipinggir rumahnya, korban kini sudah di evakuasi oleh masyarakat dan dibawa ke Puskesmas Cibeber.

Hingga berita ini diturunkan belum ada laporan resmi dan lengkap dari BPBD Kabupaten Cianjur. [KC.010]**




Aliansi Masyarakat Pemantau Demokrasi (AMPD) menduga KPUD Kabupaten Cianjur melakukan kecurangan di Pemilu 2019.

Pasalnya, AMPD menemukan banyaknya suara yang bertambah dan berkurang, sehingga menguntungkan suatu partai ataupun merugikan partai lainya,
“Dalam forum terkait permasalahan suara di wilayah kecamatan Sukanagara terjadi deklok, Dan di Rapat Pleno KPUD Kabupaetn Cianjur di Hotel Yasmin kami menemukan beberapa kesalahan dan pelanggaran. Bahkan kami menemukan Indikasi praktik kecurangan yang dilakukan penyelenggara Pemilu, pada waktu rekapitulasi raihan suara dari format C1 ke DA1,” papar Ketua AMPD, Galih Widyaswara kepada redaksi Aksi, Sabtu (11/5).

“Jelas ini merupakan bentuk pembangkangan terhadap Undang Undang Pemilu, yakni Undang Undang No 7 Thn 2017 Pasal 532, perbuatan melawan hukum yang dilakukan penyelenggara Pemilu mulai tingkat PPS, PPK dan KPUD yang dilakukan secara bersama sama, sistematis terstruktur dan masip, atas temuan terhadap pelanggaran penyelenggara pemilu termaksud diatas,” papar Galih.

“AMPD akan melaporkan temuan kecurangan tersebut kepada Bawaslu provinsi Jawa Barat dan DKPP untuk segera membongkar kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Cianjur,” pungkas Galih. [Net/KC.10]

kabarcianjur.com - Kapolda Jabar Irjenpol Agung Budi Maryoto bersama Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono didampingi Plt Bupati Cianjur H. Herman Suherman bersama Forkopimda Cianjur meninjau persiapan TPS menjelang Pemilu 2019 di Cianjur, Selasa (16/4/2019).

Irjenpol Agung Budi Maryoto mengatakan, dari hasil pemantauan semua wilayah dalam keadaan kondusif. Terkait dengan laporan adanya kotak suara yang tersapu banjir di Bogor hal tersebut sudah diantisipasi KPU mengenai kekurangannya dari KPU RI dan KPU Jabar.

"Semuanya sudah diganti dan dipastikan kekurangan surat suara juga sudah dilengkapi," katanya.

Agung menuturkan, antisipasi TPS di tempat bencana banjir juga sudah dilakukan agar TPS berada di zona aman. Seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Cianjur.

Ia mengimbau kepada masyarakat yang punya hak pilih untuk datang ke TPS memberikan hak suara.

"Karena ini kan lima tahun sekali untuk menentukan wakil rakyat dan juga pimpinan negara," kata Kapolda

Ia mengatakan bahwa TNI dan Polri bersama aparatur Pemda siap menjamin keamanan proses demokrasi dari awal sampai selesai.

Mengenai tingkat kerawanan, Kapolda mengatakan bahwa TPS itu fluktuatif jadi tergantung dari karakteristik di wilayah TPS itu sendiri. Menurutnya yang jelas kepolisian bersinergi dengan babinsa dan linmas untuk mengamankan proses demokrasi.

"Caranya kami hidupkan lagi siskamling kemudian kepolisian memiliki patroli cyber. Kita jamin tidak ada intimidasi dari siapapun silahkan datang sesuai dengan pilihan masing-masing," tegasnya. [KC-02/gien]
kabarcianjur.com - Sebuah kios jamu yang berada di atas Daerah Aliran Sungai (DAS) di jalan Yulius Usman di bongkar pasang oleh  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cianjur, Jumat (5/4/2019).

Kios tersebut dibongkar paksa karena sebelumnya sudah disurati Satpol PP untuk membongkar sendiri. Namun rupayanya tidak di gubris oleh pemilik, sehingga Satpol PP harus bertindak tegas dan melakukan penertiban.

Kepala Bidang (Kabid) Penegakkan Perundang-undangan, Ketertiban Umum dan Keteriban Masyarakat Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur Robby Erlangga menuturkan, kios yang di bongkar tersebut melanggar aturan Perda karena berada diatas DAS.

"Hari ini (kemarin,red) kita melaksanakan Pembongkaran secara paksa terhadap satu kios depot jamu. Yang bersangkutan sudah kita surati dan proses kita sudah tahapi akan tetapi tidak mengindahkan peringatan bahwa kios pemilik berada diatas DAS dan sebagai daerah yang terlarang," kata Robby.

Robby menjelaskan, ia juga mengacu kepada laporan masyarakat bahwa kios tersebut digunakan sebagai tempat untuk berkumpul anak muda sehingga meresahkan masyarakat.

"Laporan dari masyarakat tempat tersebut sangat meresahkan sering digunakan perkumpulan remaja untuk minum minuman keras, setelah satu bulan ada laporan dari warga maka kami bongkar secara paksa," imbuhnya.

Selain kios, ia juga akan membongkar bangunan lain yang terbukti melanggar.  "Ada beberapa titik yang akan kita tertibakan menunggu dulu laporan yang valid. Selama 7 bulan ini sudah 80 kKios yang sudah dibongkar, ada kios Depot Jamu, ada makanan, stiker dan dagangan lainnya," katanya.

Ia juga mengimbau kepada seluruh pemilik kios yang melanggar Perda agar segera membongkar sendiri.

"Kepada seluruh pemilik kios yang beridi diatas tanah pemerintah baik di trotoar badan jalan maupun di atas daerah aliran sungai itu untuk dibongkar sendiri sebelum kita titertibkan. Secara bertahap kita juga akan menertibkan bangunan liar lainnya," tandasnya.

Dalam pembongkaran bangunan yang berada di tempat terlarang tersebut melibatkan sekitar 60 orang anggota Satpol PP dibantu aparat Kepolisian dan TNI untuk pengamanan. [KC-02/gien]

kabarcianjur.com - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menciptakan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (LH). Rumah layak huni tersebut harus memenuhi kecukupan ruang, keselamatan bangunan dan cukup pencahayaan.

Kepala Satker Penyediaan Rumah Swadaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sarju Bindarum menegaskan, program BSPS tidak menciptakan rumah layak pandang, tapi rumah layak huni yang menuhi standar bangunan pekerjaan umum.

"Rumah BSPS harus diperhatikan konstruksinya jangan asal asalan. Pakemnya bahwa kontruksinya harus baik, sesuai dengan ketentuan," kata Sarju disela kegiatan Pembekalan Tenaga Fasilitator Lapangan dan Koordinator Fasilitator BSPS tahun 2019 di Bandung, Rabu (3/4).

Pembangunan rumah program BSPS harus selesai sesuai dengan ketentuan standar bangunan. "Yang disebut selesai, wujud standarnya bagian yang terpenting sudah layak di huni. Pasti ada yang ditinggalkan bagian tertentu jika swadayanya kurang," tegasnya. (KC-02)