Headlines News :
KABARCIANJUR.COM MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS TERPILIHNYA BAPAK JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA SEBAGAI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2014 - 2019, SEMOGA AMANAH DAN DAPAT MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA  

LOGIN REPORTER

Enter your username and password to enter your KC Reporter


INFO CIANJUR

TITIK RAWAN CIANJUR

Pembaca Setia KC

Wabub Cianjur Sidak Pedagang Hewan Qurban

CIANJUR, [KC].- Wakil Bupati Cianjur H. Suranto melakukan inspeksi mendadak (sidak) kesejumlah pangkalan penjualan hewan qurban di Cianjur, Rabu (1/10/14). Wabub yang didampingi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelahutan Djoni Rozali itu untuk melihat sejauh mana kelayakan hwan qurban yang diperjualbelikan di Cianjur.

Suranto pertama kali mendatangi lokasi penjualan hewan qurban di Jalan Ir. H. Djuanda Panembong, Desa Mekarsari, Kec. Cianjur. Di tempat tersebut orang nomor dua di Cianjur itu sempat melihat sejumlah hewan qurban yang diperdagangkan. Suranto bahkan sempat berdiskusi dengan penjualnya.

"Kita ingin melihat kelayakan hewan qurban yang diperjualbelikan di Cianjur ini. Jangan sampai terdapat hewan qurban yang tidak layak, tapi masih dijual. Kalau sampai terjadi, ini tidak bisa didiamkan," kata Suranto saat ditemui dilokasi penjual hewan qurban di Panembong.

Dikatakan Suranto, hasil dari pemeriksaan yang dilakukan, tidak ditemukan hewan qurban yang tidak layak untuk dijual. Semua hewan qurban di Cianjur memiliki tanda kelayakan.

"Kalaupun sampai ada yang memalsukan tanda kelayakan itu, kami ada petugas khusus yang disipakan untuk memeriksa kesehatan hewan qurban, baik diminta atau tidak. Sehingga akan ketahuan, meski sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan," kata Suranto.

Sejumlah hwan qurban yang diperjualbelikan di Cianjur kebanyakan pasokan dari luar daerah. Untuk kambing ada yang didatangkan dari Garut dan Tasikmalaya. "Kalau sapi kebanyakan dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur," katanya [KC-02]**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

Sekda Cianjur Oting Zaenal Mutaqin; Ibadah Haji Bukan Hanya Sekedar Raihan Gelar Atau Rihlah

CIANJUR, [KC].- Ibadah haji adalah salah satu rukun islam yang harus dilaksanakan sekali seumur hidup oleh setiap muslim yang mampu mengerjakannya, mampu secara individu meliputi kesehatan jasmani dan rohani, mampu secara ekonomi meliputi biaya hidup bagi dirinya dan keluarga yang ditinggalkannya serta cukup pengetahuan agama mengenai ibadah haji.

Demikian ditegaskan Sekertaris Daerah (Sekda) Cianjur Oting Zaenal mutaqin saat melepas kelompok terbang (kloter) terakhir jemaah calon haji Cianjur di gedung Dakwah Jalan Raya Bandung, Jumat (26/9).

"Ibadah haji bukan sekedar raihan gelar atau rihlah (bepergian) spiritual, akan tetapi ibadah haji memiliki pertanggungjawaban ukhrawi sekaligus mengemban amanah sosial, demikianlah haji yang mabrur yang maqbul," katanya.

Oting juga sempat mengingatkan para calon jemaah haji, benar-benar menjaga dan berupaya meminimalisir gangguan kesehatan baik menjelang keberangkatan maupun selama berada di tanah suci. "Saya juga minta untuk selalu menjaga nama baik Cianjur khususnya dan nama baik bangsa Indonesia pada umumnya, yaitu dengan berbuat baik, ramah, sopan dan penuh kekeluargaan," harap Oting.

Kepala Kemeterian Agama (Kemenag)Kabupaten Cianjur Dadang Ramdani mengungkapkan, pada tahun 2014 kali ini jumlah jemaah calon haji dari Kabupaten Cianjur yang diberangkatkan sebanyak 1.151 orang. Jumlah tersebut terbagi menjadi 3 kloter.

"Hari ini (kemarin) adalah keberangkatan kloter terakhir sebanyak 221 jemaah. Kita bergabung dengan Kab. Sukabumi dan Bekasi," katanya.

Dikatakan Dadang, dari tiga kloter yang telah diberangkatkan, dua diantaranya penuh dan satu lagi kloter gabungan bersama calon jamaah haji asal Sukabumi dan Bekasi. "Mudahi.udahan semuan calon jemaah haji asal Ianjur bisa kembali seperti saat diberangkatkan," katanya [KC-02]**.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

Geber BUMN Cianjur Gelar Istighotsah

CIANJUR, [KC],- Sejumlah karyawan "outsourching" yang tergabung dalam Geber BUMN malam tadi menyelenggarakan Istighotsah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, di Cianjur kegiatan ini dilaksanakan di sekretariat Geber BUMN Cianjur.(25/9).

Menurut Pengurus Geber BUMN Cianjur, Muhidin, kegiatan karyawan outsourcing PT PLN ini dilaksanakan dengan tujuan menyambung doa agar dimudahkan dalam mendapatkan hak-hak selaku pekerja outsourching yakni diangkat sebagai pekerja tetap (PNS).

"Kegiatan Istighotsah ini adalah bentuk perjuangan dan rasa syukur untuk menjemput hak-hak kami selaku pekerja outsourching. Karena sesuai hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI yang berjanji akan berusaha membantu mengangkat para pekerja outsourching di perusahaan-perusahaan BUMN menjadi pekerja tetap" ujar Muhidin. 

Perjuangan yang cukup lama sudah kami lakukan, berbagai unjuk rasa pekerja sudah kerap terjadi, karena managemen PLN  belum juga mengangkat pekerja outsourching yang jumlahnya banyak. Para pekerja telah bekerja sejak 20 tahun lebih di BUMN PLN, namun belum juga diangkat menjadi pekerja tetap.

Padahal dalam kesimpulan rapat kerja antara Komisi IX DPR-RI dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Kementerian BUMN RI pada Selasa 4 Maret 2014, salah satu poin kesepakatannya, adalah mengangkat semua tenaga outsourching yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN yang tidak sesuai dengan pasal 65 dan pasal 66 UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan diangkat menjadi pekerja tetap. 

Namun, lanjut Muhidin, Pihaknya sangat optimis jika tanggal 30 September nanti dalam pelulusan Pegawai Negeri Sipil dia dan kawan-kawan akan Lulus diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena amanat undang-undang harus ditegakan.

" Namun jika kementrian BUMN tidak juga mengangkat karyawan outsourching menjadi pegawai tetap maka pihaknya akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di sejumlah daerah " ungkap Muhidin. [KC.01]***

Percepatan Program Kesehatan, Pemkab Cianjur Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kesehatan

CIANJUR, [KC].- Dalam upaya percepatan program kesehatan di Kabupaten Cianjur, pemerintah setempat saat ini berupaya meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan. Salah satu yang dilakukan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur Oting Zaenal Mutaqin mengungkapkan, persoalan kesehatan merupakan salah satu bagian dari visi dan misi Pemkab Cianjur. Sehingga sektor kesehatan menjadi perhatian serius terutama untuk peningkatan layanan kesehatan. Dengan memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah–daerah yang sulit dijangkau serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat menjadi prioritas utama.
"Ini dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen penyediaan pelayanan kesehatan yang memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan rata- rata penduduk, serta penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan," kata Oting saat ditemui disela kegiatan Sosialisasi BPJS Kesehatan, Kamis (25/9) di Cipanas.
Dikatakan Oting, dalam penanggulangan masalah kesehatan tidak bisa ditangani pemerintah sendiri, Pemkab Cianjur terus berupaya untuk bekerjasama, bermitra dan saling bersinergi dengan melibatkan lintas program di Dinas Kesehatan, lintas sektor, pemerintah daerah, DPRD, organisasi profesi/keagamaan/ kemasyarakatan, swasta, LSM serta seluruh lapisan masyarakat, termasuk menggalang kemitraan dengan swasta sebagai bagian dari corporate social responsibility (CSR).
"Dengan kerjasama kita semua terutama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan mitra pelayanan kesehatan, dapat menjadi  motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam upaya memberikan kualitas layanan yang melampaui harapan, selaras dengan upaya pemerintah kabupaten bersama masyarakat Cianjur dalam mewujudkan masyarakat Cianjur yang lebih sejahtera, dan lebih berakhlakul karimah," katanya
Yayu Sri Rahayu (30) seorang peserta sosialisasi BPJS Kesehatan mengaku belum banyak tahu tentang layanan BPJS. Selama ini ia hanya mendengar ada program BPJS yang saat ini digelontorkan oleh pemerintah.
"Kalau dengan sih sering, tapi tidak tahu banyak. Baru sekarang saya sedikit tahu apa iti BPJS dan manfaatnya buat layanan kesehatan. Program ini memang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan perlu ditingkatkan," kata Yayu.

Pihaknya menganggap, sosialisasi BPJS masih sangat terbatas, sehingga belum menyentuh banyak masyarakat dibawah. "Sepertinya masyarakat dibawah ini tahu BPJS kalau terpaksa dirawat dirumah sakit dan memerlukan biaya tidak sedikit. Mereka baru tahu ada BPJS setelah mengurusnya untuk mendapatkan keringanan biaya. Hemat saya sosialisasi yang harus digencarkan," harapnya [KC-02]**. 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!






Wakil Bupati H. Suranto: Trend Penurunan Kemiskinan di Cianjur Lamban

CIANJUR, (KC).- Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cianjur harus dilakukan dengan serius dan sinergis diantara pelaku pembangunan. Dengan anggaran terpadu diharapkan tujuan penanggulangan kemiskinan dapat terwujud lebih cepat.

Demikian ditegaskan Wakil Bupati Cianjur, H. Suranto pada Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Cianjur 2014 yang berlangsung di sebuah hotel di Kecamatan Pacet kabupaten Cianjur.Rabu (24/9/14).

"Selain itu program kegiatan dari masing-masing dinas harus sinergi, jangan sampai ada program yang tumpang tindih," kata Suranto.
Dikatakan Suranto, tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur cenderung menurun. Hanya trend penurunannya melambat. "Presentase penduduk miskin Kabupaten Cianju konsisten menurun sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2011, namun dalam tahun 2008 hingga tahun 2011 penurunannya semakin melambat, bahkan laju penurunannya dalam 4 tahun terakhir lebih lambat dari nasional," katanya.
Diungkapkan Suranto, trend penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur perlu upaya yang sinergis untuk mengkoordinasi program dan kegiatan lintas sektor dan lintas wilayah. "Saat ini Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Cianjur terus berupaya secara maksimal untuk menekan laju kemiskinan," katanya.

Sementara itu berdasarkan data 
yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Cianjur menduduki peringkat ketiga dari bawah di Jawa Barat.

Capaian indikator pembangunan Kabupaten Cianjur diantaranya Indeks Kesehatan mengalami peningkatan pada tahun 2009 sebesar 67,73 menjadi 68,33 pada tahun 2010, Indeks Pendidikan pada tahun 2009 sebesar 79,70 meningkat menjadi 80,19 pada tahun 2010. Indeks Daya Beli pada tahun 2009 mencapai 58,53 meningkat menjadi 58,89 pada tahun 2010, Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2009 mencapai 68,66 menjadi 69,14 pada tahun 2010.
"Ini yang menjadi pekerjaan kita dari data BPS jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 310.292 dari jumlah tahun sebelumnya sebesar 311.100. Kondisi ini harus terus ditekan agar jumlah penduduk miskin trendnya bisa turun, tentunya harus melibatkan semua pihak, tidak hanya pemerintah saja," tegas Suranto.
Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cianjur, Tri Ratu Yulia Herawati mengatakan, jajaran OPD Kabupaten Cianjur berinisiatif terus melakukan koordinasi dengan menggelar rapat gabungan terkait dengan penanganan masalah kemiskinan di Cianjur.

"Tim sudah berjalan, masing-masing OPD banyak yang memiliki kegiatan dalam penanganan kemiskinan.
Hanya saja koordinasinya saja yang perlu ditingkatkan agar seluruh program penanggulangan masalah kemiskinan di Cianjur bisa lebih terkoordinasi dengan baik, tidak terkesan jalan sendiri-sendiri," katanya.


Diakuinya, selama ini memang masih cukup sulit meminta ke setiap OPD mengenai data kemiskinan. Sehingga data yang ada di tim masih terbatas.
"Kedepan kita bertekat untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan setiap OPD karena mereka juga merupakan bagian dari anggota dari TKPKD," katanya.

Penanggulangan masalah kemiskinan tidak terlepas dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tingkat keberhasilan dalam menuntaskan masalah kemiskinan secara tidak langsung akan mendongkrak IPM.
"Ini menjadi pekerjaan rumah bersama, ada apa yang menjadi penyebab. Meski IPM kita naik, tapi grafiknya jauh dari daerah lain," tegasnya.

Untuk mengukur keberhasilan masalah penanggulangan kemiskinan, TKPKD minimal harus bisa menggelar rapat koordinasi dengan seluruh anggota tim dalam satu tahun sekali. Dalam rakor bisa terungkap progress dan kendalanya dan upaya penanganan selanjutnya. Karena kebijakan tetap berada di Ketua TKPKD yang secara otomatis dijabat oleh Wabub [KC-02]**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!












Bejat, Gadis Dibawah Umur Diperkosa di Villa Kosong Secara Bergiliran

CIANJUR, [KC].- Sungguh naas nasib yang menimpa bunga (bukan nama sebenarnya), warga Kampung Barukaso Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur itu harus rela kehilangan harta yang selama ini dijaganya. Ia diduga diperkosa oleh lelaki, satu diantaranya merupakan mantan pacarnya di villa kosong Nusa Permai tidak seberapa jauh dari rumahnya.
Tidak terima atas perbuatan yang diterimanya, Bunga kemudian melaporkan peristiwa bejat yang dilakukan mantan pacarnya bersama temanya itu kepada orangtuanya yang langsung melaporkan ke Polsek Cugenang. Petugas yang mendapatkan laporang langsung melakukan penangkapan terhadap ketiga pelaku.
Saat ditangkap pelaku tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya. Untuk enyidikan lebih lanjut ketiga pelaku kini meringkuk disel tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 2B Cianjur sebagai tahanan titipan POlsek Cugenang.
Ketiga pelaku yang telah diamankan tersebut diantaranya berinisial I (25), D (20), dan D (20), ketiganya warga Desa Mangunkerta Kecamatan Cugenang.
Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan, peristiwa dugaan pemerkosaan tersebut bermula saat korban yang masih dibawah umur tersebut berpapasan dengan para pelaku yang satu diantaranya merupakan mantan pacarnya. Karena merasa sudah kenal korban tidak menaruh curiga.
Para pelaku selanjutnya mengajak korban bermain. Diduga korban dipaksa untuk menenggak minuman hingga membuat korban kehilangan kesadaran. Saat itulah para pelaku menyetubuhi korban secara bergiliran.
"Yang jelas telah terjadi tindakan persetubuhan yang dilakukan antara anak dibawah umur dengan para pelaku. Kami sedang mendalami masalah ini, apakah ada unsur kekerasannya atau tindakan lainya," kata Kapolsek Cugenang Kompol Undang Hasanudin saat ditemui di Mapolsek Cugenang, Rabu (24/9).
Dikatakan Undang, sebelum menjalankan aksi bejatnya, pelaku memaksa korban untuk menenggak minuman hingga membuat korban hilang kesadaranya. "Modusnya mengajak korban bermain dan mengelabuhinya dengan minuman, setelah itu pelaku mengerjai korban," katanya.

Atas perbuatanya itu, para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dibawah umur. "Pelaku terancam dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara," katanya [KC-02]**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!







AMPC Hadiahi Kemenag Cianjur Dengan Telor Busuk

CIANJUR, [KC].- Belasan pendemo yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Cianjur (AMPC), Rabu (24/9) menghadiahi telor busuk ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Cianjur di Jalan Raya Bandung, Sadewata Kecamatan Karangtengah. Telur busuk itu diberikan langsung Ketua AMPC, Rival Alfarezan, kepada Kasi Penyelenggara Syariah Kantor Kemenag Cianjur, Oja Haerul Syam.
"Kami berikan hadiah telur busuk ini kepada Kantor Kemenag sebagai tanda adanya kebusukan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab," kata Rival disela aksinya.
Pihaknya menuding, telah terjadi sejumlah pungutan liar dilingkungan Kemenag Cianjur yang dilakukan oleh oknum. Terkait tunjangan sertifikasi dan tunjangan fungsional guru madrasah.
Dia juga mensinyalir di Kemenag terutama di bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (Mapenda)terdapat oknum yang berani menyunat tunjangan sertifikasi sebesar Rp 2 juta sampai Rp 2,5 juta dan tunjangan fungsional sebesar Rp 1,5 juta per tahun.
"Harusnya malu, yang namanya saja Kantor Kemenag, seharusnya tidak ada korupsi atau pungli. Mereka harus bersih, taat pada aturan, karena di lingkungan kemenag didominasi oleh orang-orang yang berpendidikan agamanya sudah paham dan ilmu agamanya tinggi. Namun masih ada oknum yang mau mencoreng nama kemenag karena tindakannya," kata Rival.
DIkatakan Rival, persoalan pungli tunjangan sertifikasi dan tunjangan fungsional bukan hal yang baru di lingkungan Kantor Kemenag Cianjur. Pihaknya pernah melakukan advokasi terkait persoalan yang sama pada 2012. Namun persoalan itu tidak ada penyelesaian yang signifikan hingga dua tahun berlalu.
Pihaknya mensinyalir pungli serupa masih terus berjalan dengan berbagai dalih untuk meluluskan peserta sertifikasi. Ada dugaan ancaman yang diterima para guru tidak lulus sertifikasi jika tidak memberikan sejumlah uang yang dipinta. Namun, jika menyerahkan uang, maka proses sertifikasinya lulus dengan mudah.
"Kalau berbicara bukti otentik dalam masalah ini memang tidak ada. Namun ada sejumlah kesaksian dari para guru madrasah. Bisa dihitung berapa mereka raup jika dikalikan jumlah guru madrasah di Cianjur. Dengan jumlah 1000 guru saja nilainya sudah luar biasa," katanya.
Untuk itu pihaknya mendesak agar Kantor Kemenag Cianjur mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan pungli kepada para guru. Jangan sampai persoalan itu terus berkembang dan akhirnya berimbas kepada kemenag.
"Fungsi pengawasan harus ditingkatkan dan menindak tegas oknum tersebut dengan melakukan pemecatan. Apapun alasannya tindakan oknum itu tidak bisa dibenarkan karena program sertifikasi dan tunjangan fungsional untuk guru baik honor dan pegawai negeri sipil dari pemerintah pusat itu gratis," tegasnya.
Kasi Penyelenggara Syariah Kantor Kemenag Cianjur, Oja Haerul Syam, berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tuntutan yang disampaikan AMPC. Ia akan menelusuri kebenaran adanya pemotongan tunjangan sertifikasi dan tunjangan fungsional yang dilakukan oknum di bidang mapenda.
"Adanya aksi seperti ini kami anggap sebagai koreksi buat kami, kami sangat berterimakasih. Ini sebuah kontrol dan akan kita tindaklanjuti apa yang disampaikan. Apakah pungli itu dilakukan secara pribadi atau bagaimana. Kalau itu terjadi akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku jika terbukti dilakukan oleh oknum pegawai," kata Oja singkat [KC-02/g]**.


Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!











Tim Tekhnis Masih 'Geber' Selesaikan Kajian Tentang DOB Cisel

CIANJUR, [KC].- Tim Tekhnis bentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cianjur saat ini tengah intensif melakukan kajian teknis administrasi pemekaran Cianjur Selatan sebagai daerah otonom baru (DOB). Belum ada kepastian kapan, kajian adminsitrasi DOB Cianjur selatan itu akan rampung.
"Masih dalam kajian tim teknis, kita belum bisa tentukan keputusan final layak atau tidaknya Cianjur Selatan dimekarkan sebagai DOB. Kita tunggu saja hasil kajiannya seperti apa," kata Kepala Bappeda Kabupaten Cianjur, Dadan Harmilan, Senin (22/9).
Dikatakan Dadan, salah satu aspek yang menjadi kajian tim tekhnis tersebut diantaranya mengenai aspek sosial dan ekonomi. "Sifatnya situasional, apakah nantinya hasil kajian itu akan diserahkan kembali ke DPRD yang dulunya memberikan rekomendasi hasil pansus (panitia khusus). Kalau ada permintaan kita akan ikuti," katanya.
Belum rampungnya kajian tekhnis DOB Cianjur selatan itu juga dibenarkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Yadi Mulyadi. Dewan kata Yadi juga tengah menunggu hasil kanjian yang diserahkan kepada pihak eksekutif itu.
"Kita belum dapat informasi sudah sampai mana kajian itu, kita juga belum bisa menentukan apakah layak atau tidak jika Cianjur Selatan dimekarkan sebagai DOB," kata Yadi terpisah.
Meski menunggu hasil kajian, jika melihat isu pemekaran yang mencuat dan terjadi sudah lama, Yadi menegaskan pemekaran Cianjur selatan menjadi DOB sudah layak. Demikian juga secara politis, dari hasil klarifikasi timbul kesepakatan jika Cianjur Selatan memang layak untuk menjadi kabupaten mandiri.
"Kalau nantinya jadi dimekarkan, ketentuannya Kabupaten Induk tetap akan ada subsidi anggaran kepada yang dimekarkan," katanya.
Sebelumnya, masyarakat Cianjur selatan terus mendesak DPRD Cianjur yang baru saja dilantik priode 2014-2019 untuk menjadikan pemekaran Cianjur selatan menjadi program prioritas. Pasalnya pemekaran Cianjur selatan sebelumnya sudah menjadi pekerjaan DPRD sebelumnya untuk wilayah 13 kecamatan sebagai derah otonom baru (DOB).
"Beberapa bulan yang lalu, sebelum pemilihan anggota legislatif, Pansus tentang DOB Cianjur selatan itu sudah dibentuk, pansus ini sudah melakukan verifikasi terhadap usulan yang disampaikan badan permusyawaratan desa (BPD) di setiap desa tentang pemekaran Cianjur selatan menjadi DOB," kata Sekretaris Paguyuban Masyarakat Cianjur Kidul (PMCK), Ceng Badri, ketika dihubungi terpisah.
Dikatakan Ceng Badri, sejauh ini usulan pemekaran Cianjur selatan menjadi DOB sudah masuk dalam tahap pengkajian. Ke 13 wilayah kecamatan yang masuk dalam DOB tersebut diantaranya Agrabinta, Cibinong, Cidaun, Cijati, Cikadu, Kadupandak, Leles, Naringgul, Pagelaran, Pasirkuda, Sindangbarang, Sukanagara, dan Tanggeung
Masyarakat kata Aceng, sangat menuggu hasil kajian dari akademisi itu agar bisa ditindak lanjuti oleh eksekutif dan legislatif. Kedua lembaga itu nantinya akan melakukan verifikasi dan inventarisasi terkait kesiapan pemekaran.
"Kalau terkait dengan BPD sudah tidak ada masalah semuanya setuju pemekaran Cianjur selatan sebagai DOB. Hanya saat dilakukan pengkajian pertama memang ada indikator yang harus dipenuhi untuk menjadi DOB," kata mantan Ketua Panwaslu Kecamatan itu.
Dijelaskanya, indikator yang dimaksudkan adalah mengenai potensi daerah dan kemampuan keuangan. Pada pengkajian di tingkat akademisi untuk pertama kali terjadi kesalahan data yang tidak valid sehingga perlu dilakukan koreksi. "Itu mengapa dilakukan pengkajian ulang untuk yang kedua kalinya," katanya [KC-02/b]**.


Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!












Antisipasi Ancaman Kekeringan, Sejumlah Irigasi Terapkan Pola Bergiliran

CIANJUR, [KC].- Sejumlah irigasi di Kab. Cianjur terpaksa menerapkan pola bergiliran sebagai antisipasi ancaman kekeringan yang diprediksikan akan masih terus berlanjut. Sistim bergiliran juga dianggap sebagai solusi atas terjadinya konflik antar pengguna air.
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP) Kabupaten Cianjur, Dodi Permadi melalui Sekretaris Dinas PSDAP Kabupaten Cianjur, M Rifai mengatakan, sistem pengairan bergilir saat ini tengah dilakukan disejumlah irigasi. "Ini sebagai salah satu upaya mengantisipasi kekeringan yang mungkin saja masih terus berlangsung," kata Rifai digedung DPRD Cianjur, Senin (22/9).
SEjumlah wilayah di Kabupaten Cianjur saat ini ditengarai rentan terjadi kekeringan. Salah satunya wilayah yang berada di Cianjur selatan, Cianjur tangah. Wilayah tersebut merupakan kawasan tadah hujan .
"Seperti Campaka, itu sangat rentan. Untuk membantu pengairan sawah dan kebutuhan air masyarakat, selain mengandalkan pengairan, kita juga manfaatkan embung-embung, meskipun itu kewenangan pemerintah pusat," katanya.
Untuk sektor pertanian, musim kemarau semestinya tidak menjadi hal yang harus dikawatirkan. Hal itu jika para petani mengikuti pola tanam. Artinya jika pada musim kemarau seharusnya menanam palawija, bukan tanaman padi.
"Kalau melihat pola tanam, seharusnya petanii itu menanam padi-padi dan palawija dalam waktu setahun. Memang beberapa daerah sudah paham hal itu, jadi tidak terlalu dipersoalkan saat tiba musim kemarau. Seperti saat ini, karena menanam palawija itu tak terlalu memerlukan air yang banyak," tuturnya.
Ditegaskan Rifai, untuk ancaman kekeringan yang terjadi, penanganannya dilakukan lintas sektoral antar dinas seperti keterlibatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). "Koordinasi lintas dinas harus dilakukan dalam penanganan ancaman kekringan," katanya.
Secara terisah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Cianjur, Yanto Hartono mengaku saat ini tengah melakukan pendataan areal persawahan yang terancam kekeringan bersamaan musim kemarau yang terjadi saat ini. Pendataan tersebut dilakukan berdasar wilayah kecamatan.
Dikatakan Yanto, daerah yang perlu diwaspadai terdampak akibat musim kemarau adalah wilayah pewrsawahan di Cianjur selatan. Alasannya, karena wilayah tersebut tidak terdapat irigasi tekhnis. "Diwilayah Cianjur selatan ini banyak sawah tadah hujan, jadi sangat terdampak, kalau wilayah tengah dan utara itu relatif terairi," tegasnya.

Diakui Yanto, dampak kekeringan akan berdampak pada produktivitas padi. Saat ini luas sawah di Kabupaten Cianjur sekitar 6.500 hektare dengan tingkat produktivitas sekitar 6,28 ton per hektare. "Bersamaan ancaman kekeringan, tentunya akan berdampak terhadap tingkat produktivitas," katanya. [KC-02/b]** 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!








Pemkab Ajukan Anggaran Puluhan Miliar Untuk Tata Pasar Ciranjang

CIANJUR, [KC].- Untuk menata Pasar Ciranjang, terutama Pasar Inpres Ciranjang yang menjadi korban kebakaran, Pemkab Cianjur harus kasak kusuk untuk mencari anggaran. Puluhan miliar telah diajukan ke Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Anggaran tersebut nantinya untuk mengganti sejumlah kios yang terbakar dan merevitalisasi Pasar Inpres Ciranjang.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Cianjur, Himam Haris, mengatakan, pemerintah Kabupaten Cianjur mengusulkan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk pemerintah Provinsi Jabar. Sedangkan usulan ke pemerintah pusat, pihaknya mengajukan bantuan dana sebesar Rp 20 miliar.
"Ini yang namanya upaya, mana saja yang nyangkut. Kalau tidak mengajukan permohonan bantuan, kapan kita bisa menata. Sekarang memang harus begitu (minta bantuan pemerintah Provinsi Jabar dan pemerintah pusat. Red)," ujar Himam, Minggu (21/9).
Diakui Himam, Pasar Inpres Ciranjang yang terbakar, sebelumnya sudah masuk dalam program revitalisasi pasar menyusul kondisinya yang kurang layak. Namun yang terpenting dalam program revitalisasi pasar itu adalah menyatukan beberapa pasar yang ada di sekitar Pasar Inpres Ciranjang yang berjumlah sekitar 1400 kios.
"Di 0iranjang itu tidak hanya satu pasar, tapi ada beberapa pasar seperti pasar inpres, pasar pangrango. Kita ingin nantinya hanya ada satu pasar yang layak dan bersih," katanya.
Dikatakan Himam, secara keseluruhan, luas pasar Ciranjang mencapai 1 hektar. Direncanakan sudah bisa dibangun pad 2015. Pemerintah Kabupaten Cianjur memperkirakan salah satu dana bantuan yang sudah diajukan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan pemerintah pusat itu cair pada April 2015.
"Salah satunya kita yakin akan cair. Tidak mungkin dua-duanya, karena pusat maupun provinsi akan selalu koordinasi," tegas Himam.
Sementara itu, penyebab kebakaran sekitar 420 kios di Pasar Inpres Ciranjang masih menjadi misteri hingga saat ini. Pihak Polres Cianjur belum mengantongi penyebab kebakaran meski telah mendatangkan Puslabfor Mabes Polri.

"Sampai saat ini kita belum dapat hasilnya, kita juga ingin segera. Mudah-mudahan minggu depan sudah keluar dan diketahui apa penyebab terjadinya kebakaran," ujar Kasatreskrim Polres Cianjur, AKP Gito ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (21/9) (KC-02/g])**.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!







 

KELUHAN MASYARAKAT CIANJUR

Nama

Email *

Pesan *

Redaksi: Jl. Perintis Kemerdekaan Kp. Baru RT. 01/21 Kel. Sayang Cianjur | 089698682683 | 089698682683
Copyright © 2012. KABAR CIANJUR - NPWP : 00.539.489.5-406.000
Template Didukung Published by Mas Template
Proudly powered by KC Support by Blog Asnur