Headlines News :
ALAMAT REDAKSI KABARCIANJUR : JL. NYI RADEN SITI BODEDAR NO. 42 KAUM CIANJUR HERMAN GELAR JUMPA PERS UMUMKAN PENGUNDURAN DIRI DARI PNS KBMT ASSALAM CIPANAS GELAR SANTUNAN DAN BUKA BERSAMA ANAK YATIM DAN JOMPO DI DUTA METROPOLIS DIHADIRI WAKIL BUPATI SURANTOPEMKAB CIANJUR GELAR NUZULUL QURAN DARI PENGUMPULAN UANG RECEH, MASYARAKAT GADUNG PERMAI SANTUNI 130 ANAK YATIM , JOMPO DAN FAKIR MISKINKABARCIANJUR.COM MENGUCAPKAN SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1436 H SMK IT NURUL HUDA CIANJUR MEMBUKA PENDAFTARAN SISWA BARU TANPA PUNGUTAN BIAYA APAPUN SIRKULASI DAN IKLAN : 087714522998 MTS. ISLAMIYAH SAYANG CIANJUR MENERIMA SISWA/I BARU PENDAFTARAN TELAH DIBUKA IKUTI TERUS BERITA VIDEO TERKINI DI MEDIA ONLINE NO 1 WWW.KABARCIANJUR.COM  

LOGIN REPORTER

Enter your username and password to enter your KC Reporter


INFO CIANJUR

TITIK RAWAN CIANJUR

Pembaca Setia KC

Antisipasi Korban Meninggal Akibat Laka Lantas Selama Arus Mudik, RSUD Cianjur Siapkan 25 Pick Kain Kafan

CIANJUR, [KC].- Menghadapi arus mudik lebaran Idul Fitri 1436 H tahun ini, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cianjur akan menyiapkan 25 pick kain kafan dengan lebar kain 50 meter per pick. Hal itu sebagai langkah antisipasi terjadinya korban jiwa selama arus mudik terjadi.

"Pada kondisi biasa hanya disipakan 12 pick saja. Tapi pada musim mudik kali ini ditambah, ini sebagai langkah antisipasi," kata Kepala Intalasi Pemulasaran Jenazah (IPJ) RSUD Cianjur J Multazan melalui Petugas Forensik IPJ, Sony Irawan.

Penyiapan pick kain kafan menjelang arus mudik tersebut rutin dilakukan. Pada musim mudik diprediksikan angka kecelakaan bisa meningkat.
"Kita sudah siapkan dua minggu sebelum lebaran. Tahun lalu sedikitnya 250 jenazah dari seluruh wilayah di Cianjur masuk ke IPJ, mudah-mudahan sekarang turun," tegasnya.

Selain itu menyiapkan pick kain kafan, RSUD Cianjur juga menyiagakan 8 tim pada musim mudik tahun ini. Setiap hari dua tim disiagakan selama 24 jam. Selain itu juga didukung sarana 3 unit ambulan yang selalu standby. "Memang kalau lihat jumlah masih kurang, tapi kita akan berupaya memaksimalkan yang ada," paparnya [KC-02/is]**

Persiapan Pos Pengamanan di Jalur Mudik Hampir Rampung

CIANJUR, [KC].- Antisipasi keamanan di jalur mudik, Polres Cianjur pada musim lebaran Idul Fitri 1436 H tahun ini akan menyiapkan 16 Pos Pengamanan yang ada di sepanjang jalur mudik. Saat ini persiapannya telah mencapai sekitar 60 persen.

Kapolres Cianjur AKBP Asep Guntur Rahayu melalui Kabag Ops, Kompol Hilman di Pos 8 Cepu, mengungkapkan, persipan Pos Pengamanan tersebut di targetkan rampung sebelum Operasi Ketupat Lodaya digelar. "Nantinya kita akan siagakan 2/3 anggota yang ada di Pos Pengamanan," kata Hilman.

Sejumlah titik yang dianggap rawan kecelakaan akan menjadi perhatian khusus seperti didaerah Jalur Puncak, Gekbrong, dan Jonggol. "Kita harapkan angka kecelakaan lalu lintas bisa menurun pada arus mudik kali ini," paparnya.

Sementara untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Cianjur untuk menambah rambu peringatan dan penerangan jalan.

"Anggota kita akan selalu memperingatkan pengguna jalan, tapi rambu peringatan dan penerangan jalan pun harus ditambah. Sebab lokasi rawan itu seringkali di tempat sepi yang kurang penerangan dan rambu," ungkapnya.

Pihaknya juga menghimbau kepada para pemudik yang melintas Cianjur untuk terlebih dahulu mengecek kelayakan kendaraan yang digunakan. Para pengendara harus lebih fokus didaerah yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. "Harus fokus dan berhati-hati dijalur yang selama ini dekenal rawan agar tujuan mudik bisa sampai dengan selamat demikian juga kembali dengan selamat," tegasnya [KC-02/is]**

Harga Gas LPG 3 Kg Melambung, Kinerja Disperindag dan Hiswana Migas Disorot

CIANJUR, [KC].- Tingginya harga gas LPG 3 kg diwilayah Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur yang menembus harga Rp 27 ribu per tabung mendapat sorotan dari Komisi II DPRD Kabupaten Cianjur. Pihak dewan mempertanyakan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Hiswana Migas yang seperti tidak bisa berbut banyak untuk pengendalian harga sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2015.

"Upaya untuk mengendalikan harga yang seharusnya dilakukan Disperindag dan Hiswana Migas sebagaimana hasil rapat gabungan di ruang Sekretaris Daerah beberapa waktu lalu ternyata tidak berjalan maksimal. Berarti ini suatu bukti bahwa kinerja kedua lembaga itu tidak maksimal," kata Sekertaris Komisi II DPRD kabupaten Cianjur, Ade Sobari.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Cianjur, Judi Adi Nugroho tidk membantah adanya temuan harga gas LPG 3 kg di daerah Batulawang Kecamatan Cipanas yang melambung. Pihaknya berkilah tingginya harga gas tersebut akibat tidak adanya pangkalan di wilayah tersebut. Sehingga para pengecer membeli dari pengecer lainnya dengan harga yang mahal dan dijual dengan harha mahal.

Melihat kondisi tersebut pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Hiswana Migas agar permasalahan kenaikan harga tersebut dapat segera diselesaikan. "Apakah akan dibuat pangkalan baru atau disuply dari pangkalan tertentu nanti kami akan koordinasikan. Namun kami harap harga tidak terus naik hinggga lebaran nanti. Kalau pasokannya banyak, harga kita harapkan bisa menurun," papar Judi.

Wakil Ketua Hiswana Migas Kabupaten Cianjur, H Dudu D, mengatakan, selama ini wilayah Batulawang Kecamatan Cipanas untuk kebutuhan gas LPG disuplay dari pangkalan yang ada disekitarnya. Hanya saja belum memiliki agen dan pankalan tetap. Sehingga ketika terjadi kesulitan LPG, para pengecer yang ada membeli ke pengecer lainnya.

"Harusnya batas wajar pembelian gas LPG 3 kg itu Rp 20 ribu. Hanya saja karena barangnya dibeli dari pengecer dengan harga yang sudah tinggi, dijual kembali juga dengan harga yang cukup tinggi, karena tidak mau merugi," paparnya.

Untuk mengatasinya, ia akan segera mendistribusikan tambahan kuota ke wilayah Batulawang Kecamatan Cipanas. Penujukan salah satu pangkalan akan dilakukan untuk menyuplay LBG secara berkelanjutan.

"Kita dapat 600 persen tambahan kuota, kita akan distribusikan. Mudah-mudahan harga bisa stabil dan tidak terus melambung," katanya [KC-/is]**





SMAN 1 Cianjur Bantah Adanya Dugaan Jual Beli PPDB

CIANJUR, [KC].- Adanya dugaan jual beli Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Cianjur dibantah mentah-mentah oleh pihak sekolah. PPDB dilakukan mengacu pada petunjuk yang disampaikan melalui SK Gubernur Jawa Barat dan ditindak lanjuti oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

"Itu tidak benar, tidak ada jual beli dalam PPDB. Saya jamin saya sebagai panitia, kalau masalah rumus saya tidak bertanggungjawab, tapi kalau masalah verifikasi saya yang melakukan. Kadang-kadang anak itu kalau tidak jeli ngisinya di print out rapotnya saya teliti ada nilainya yang dicoret kalau sesuai dengan raport aslinya kita ferivikasi. Kadang-kadang ada yang nakal juga ya, tapi kita antisipasi dengan verifikasi itu," kata Humas SMAN 1 Cianjur, Aryati saat ditemui diareal sekolah SMAN 1 Cianjur, Selasa (7/7/2015).

Pihaknya malah mempersilahkan orang tua yang merasa anaknya tidak lulus untuk datang ke sekolah. Pihak sekolah akan menjelaskan alasan ketidak lulusannya. "Silahkan datang, nanti kita jelaskan takutnya ada keselahan. Nantinya kan bisa kita periksa lagi, silahkan anaknya datang kesekolah," kata Aryati.

Kita disinggung batas minimal nilai kelulusan dalam PPDB, Aryati tidak bisa menjelaskan secara rinci. Hanya saja salah satu dasar kelulusannya adalah mengacu pada nilai Ujian Nasional dan nilai rata-rata raport selama lima semester terakhir. "Kalau UNnya tinggi raportnya kurang bagus setelah jumlahnya diakumulasikan dipakai rumus tidak masuk ya tidak masuk. Tapi kalau UNnya tinggi dan raportnya bagus ya otomatis," tegasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Cianjur, H. Sapturo akan segera mengundang Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala SMAN 1 Cianjur untuk didengar keterangannya terkait adanya indikasi jual beli PPDB. Hal itu perlu dilakukan mengingat akan mencoreng dunia pendidikan jika tetap dibiarkan.

"Kita akan segera jadwalkan untuk diundang. Ini harus segera diklarfikasi. Kalau benar itu sungguh terlalu, itu tidak dibenarkan. Karena jelas-jelas itu mencoreng dunia pendidikan dan menghalangi siswa yang tidak mampu tapi berprestasi. Pokoknya tidak dibenarkan jual beli dalam PPDB itu," kata Sapturo.

Diakuinya, pihaknya selama ini sudah mendengar adanya informasi sejumlah sekolah yang berani bermain-main dalam PPDB. Namun informasi tersebut harus dilakukan kroscek untuk membuktikan kebenarannya. "Kalau sebatas informasi memang sudah masuk, tapi harus di cek kebenarannya," paparnya.

Pihaknya menghimbau kepada sekolah yang saat ini tengah melakukan PPDB agar tidak melakukan cara-cara yang bertentangan dengan aturan. Karena tindakan tersebut tidak dibenarkan dan akan membawa kemunduran dunia pendidikan khususnya di Cianjur.

"Kami himbau sekolah dalam melakukan PPDB agar dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Jangan berani coba-coba bermain-main, apalagi sampai melakukan jual beli, ini tidak bisa dibenarkan dan harus mendapatkan sanksi tegas jika dilakukan," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di lingkungan SMAN 1 Cianjur terindikasi terjadi jual beli. Pasalnya siswa yang memiliki nilai Ujian Nasional dan raport tinggi ternyata malah tidak diterima. Sementara siswa yang mendaftar dengan nilai dibawahnya malah diterima.

Terjadinya jual beli dalam PPDB tersebut saat ini tengah santer diperbincangkan antara orangtua yang anaknya tidak diterima di SMA unggulan di Cianjur itu. Mereka saling membicarakan siswa yang dianggap nilainya dibawah tapi lulus dengan membayar sejumlah uang.

"Kalau bayarnya berapa pastinya kami tidak tahu, yang jelas indikasi jual beli itu terjadi. Karena dalam kondisi biasa untuk biaya sumbangan ke sekolah dan lainnya itu bisa mencapai Rp 7,5 juta itu yang resminya. Kalau ternyata ada jual beli sudah barang tentu lebih tinggi lagi," kata Suherman (47) warga Kecamatan Cilaku saat ditemui di Cianjur, Senin (6/7/2015).

Suherman mengaku, saat mendaftarkan anaknya ke SMAN 1 ia telah mempertimbangkan segala sesuatunya. Dengan nilai Ujian Nasional (UN)31,4 dan nilai rata-rata rapor 82 lebih ia optimis anaknya bisa diterima di SMAN 1 Cianjur. Namun kenyataanya harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Saat pengumuman, anaknya tidak diterima.

"Awalnya saya berfikir mungkin sudah nasib, belum beruntung saja. Mungkin sekolah memiliki standar yang lebih tinggi. Tapi setelah anak saya cerita bahwa teman sekelasnya dengan nilai UN hanya 28 dengan nilai rapor yang sama malah diterima. Timbul pertanyaan ada apa ini? Seakan membenarkan adanya indikasi jual beli itu," katanya.

Pihaknya sangat menyayangkan indikasisi jual beli dalam PPDB sampai terjadi di SMAN 1 Cianjur. Selain sebagai sekolah favorit, kejadian jual beli itu sangat mencoreng dunia pendidikan di Cianjur. "Untuk membuktikan sebenarnya gampang, tinggal cek saja anaknya yang diterima. Anak saya kan tahu persis nilai temannya itu, jadi semakin kuat duagaan jual beli itu terjadi," paparnya [KC-02]**.












BNNK Tes Urine PNS Kesbangpol, Dua PNS Tidak Ada Ditempat

CIANJUR, [KC].- Badan Nasional Narkotika (BNNK) Cianjur melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke kantor Badan Kestuan Bangsa dan Politik (Kebangpol) Kabupaten Cianjur, Senin (6/7/205). Kedatangan BNNK yang sempat mengejutkan para pegawai itu untuk melakukan tes urine bagi para PNS di Kesbangpol.

Setelah koordinasi dengan Kepala Kesbangpol Sudrajat Laksana, satu persatu pegawai di tes urine. Mereka diawasi hingga ke kemara kecil untuk mengambil sampel urinennya. Sayangnya dua PNS diketahui tidak hadir dan luput dari pelaksanaan tes urine. Dua PNS tersebut izin untuk kepentingan keluarga sejak sehari sebelumnya.

"Ada dua orang PNS di kami yang saat dilaksanakan tes urine tidak bisa ikut. Tapi bukan berarti menghindar, karena yang bersangkutan sedang ijin untuk kepentingan keluarga. Tapi kami telah sampaikan juga setelah masuk kerja segera mendatangi BNNK untuk mengikuti tes urine," kata Kepala Kesbangpol Kabupaten Cianjur, Sudrajat Laksana saat ditemui dikantornya, Senin (6/7/2015)

Dikatakan Sudrajat, pelaksanaan tes urine tersebut sengaja dilakukan atas permintaanya ke BNNK menindak lanjuti instruksi bupati Cianjur H. Tjetjep Muchtar Soleh. "Pelaksanaannya memang mendadak, tidak diberitahukan terlebih dahulu, tapi sebelumnya kami telah memintanya untuk seluruh pegawai di tes urine, saya memberikan contoh yang pertama untuk dites," terang Sudrajat.

Dalam pelaksanaan tes urine itu, pegawai yang akan diambil sampel urinenya oleh petugas dari BNNK dikawal hingga buang air kecil. Kemudian sampel itu diserahkan kepada petugas BNNK. "Pelaksanaanya sangat ketat, kita dikawal sampai ke kamar mandi bahkan dilihati dari belakang," katanya.

Tes urine tersebut lanjut Sudrajat bertujuan untuk kesehatan. Jika hasilnya ada yang positif mengkonsumsi narkoba berarti tidak sehat. "Kita ingin seluruh pegawai itu bebas dari penyalahguna narkoba. Makanya tes urine ini merupakan salah satu upaya untuk mengetahuinya," paparnya.

Kepala BNNK Cianjur Hendrik mengatakan, tes urine yang dilakukan ke Badan Kesbangpol itu sidatnya inpeksi mendadak (Sidak). Sehingga tida ada pemberitahuan sebelumnya. "Kita melakukan sidak tes urine di kantor Kesbangpol karena mengingat rawannya penyalahgunaan narkoba. Mudah-mudahan di Kesbangpol tidak ada. Kita lakukan sidak mendadak langsung koordinasi dengan kepalanya dan merespon baik lalu kita lakukan tes urine ke seluruh pegawai," kata Hendrik.

Dalam pelaksanaan tes Urine tersebut kata Hendrik, ada 27 orang pegawai yang seharusnya tes urine, namun hanya 25 yang ikut, dua lainnya sedang tugas luar. "Tapi insya allah besok kita panggil untuk dilakukan tes urine dikantor BNNK. Hasilnya sedang kita baca dulu dengan petugas lab, mudah-mudahan bisa segera diketahui dan akan kami sampaikan segera," katanya.

Hendrik menjelaskan, jika nantinya ada yang positif mengkonsumsi narkoba, pihaknya akan koordinasi dengan pimpinannya. Karena langkah-langkah bijaksana bagian pimpinan, tapi akan diarahkan untuk direhabilitasi."Kalau itu pecandu, jelas kita akan arahkan untuk direhabilitasi," paparnya [KC-02]**

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

Terlalu....! Ada Jual Beli PPDB di Sekolah

CIANJUR, [KC].- Sejumlah orang tua siswa mempertanyakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPD) dilingkungan SMAN 1 Cianjur. Mereka menduga dalam PPDB di sekolah unggulan tersebut terindikasi terjadi jual beli. Pasalnya siswa yang memiliki nilai Ujian Nasional dan raport tinggi ternyata malah tidak diterima. Sementara siswa yang mendaftar dengan nilai dibawahnya malah diterima.

Terjadinya jual beli dalam PPDB tersebut saat ini tengah santer diperbincangkan antara orang tua yang anaknya tidak diterima di SMA unggulan di Cianjur itu. Mereka saling membicarakan siswa yang dianggap nilainya dibawah tapi lulus dengan membayar sejumlah uang.

"Kalau bayarnya berapa pastinya kami tidak tahu, yang jelas indikasi jual beli itu terjadi. Karena dalam kondisi biasa untuk biaya sumbangan ke sekolah dan lainnya itu bisa mencapai Rp 7,5 juta itu yang resminya. Kalau ternyata ada jual beli sudah barang tentu lebih tinggi lagi," kata Suherman (47) warga Kecamatan Cilaku saat ditemui di Cianjur, Senin (6/7/2015).

Suherman mengaku, saat mendaftarkan anaknya ke SMAN 1 ia telah mempertimbangkan segala sesuatunya. Dengan nilai Ujian Nasional (UN)31,4 dan nilai rata-rata rapor 82 lebih ia optimis anaknya bisa diterima di SMAN 1 Cianjur. Namun kenyataanya harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Saat pengumuman, anaknya tidak diterima.

"Awalnya saya berfikir mungkin sudah nasib, belum beruntung saja. Mungkin sekolah memiliki standar yang lebih tinggi. Tapi setelah anak saya cerita bahwa teman sekelasnya dengan nilai UN hanya 28 dengan nilai rapor yang sama malah diterima. Timbul pertanyaan ada apa ini? Seakan membenarkan adanya indikasi jual beli itu," katanya.

Pihaknya sangat menyayangkan indikasisi jual beli dalam PPDB sampai terjadi di SMAN 1 Cianjur. Selain sebagai sekolah favorit, kejadian jual beli itu sangat mencoreng dunia pendidikan di Cianjur. "Untuk membuktikan sebenarnya gampang, tinggal cek saja anaknya yang diterima. Anak saya kan tahu persis nilai temannya itu, jadi semakin kuat duagaan jual beli itu terjadi," paparnya.

Sementara itu ketika akan dikonfirmasi ke Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 1 Cianjur Engkus Daryana yang bersangkutan tidak ada di kantornya. Demikian juga saat akan dikonfirmasi ke Humasnya Aryati, menurut seorang petugas yang tengah melayani daftar ulang PPDB yang bersangkutan sudah pulang.

"Besok saja, silahkan datang lagi kesekolah, beliau sudah pulang kasihan," kata Ela seorang petugas yang tengah berada diruangan daftar ulang PPDB SMAN 1 Cianjur.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cianjur Jum'ati terkejut saat mendapatkan kabar adanya dugaan jual beli PPDB di SMAN 1 Cianjur. Pihaknya akan segera menindak lanjuti informasi yang diterimanya. Kalau sampai terjadi hal itu tidak bisa dibenarkan.

"Dalam PPDB itu sudah ada aturannya dengan jelas. Kami sudah sampaikan ke setiap sekolah. Salah satunya penggabungan antara nilai UN dan raport. Tapi kalau sampai terjadi jual beli itu tidak dibenarkan, apapun alasannya. Kami akan kenakan sanksi jika itu dilakukan oleh pihak sekolah," kata Jumati saat dihubungi terpisah.

Pihaknya akan segera melakukan investigasi terkait adanya informasi jual beli PPDB di SMAN 1 Cianjur. "Kami harus kros chek dulu kebenaran informasinya itu. Tidak serta merta informasi yang kami terima itu apa adanya. Kami akan konfirmasi ke pihak sekolah secepat. Intinya saya tegaskan jual beli PPDB itu salah dan tidak dibenarkan, itu mencoreng dunia pendidikan," tegasnya [KC-02]**

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

Dirut PDAM Tirta Mukti Mengundurkan Diri

CIANJUR, [KC].- Setelah sebelumnya mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Dirut Perum DAM) Tirta Mukti Cianjur, Herman Suherman, Senin (6/7/2015) resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Penetapan pengunduran dirinya tersebut tertuang dalam SK Bupati Nomor 539/Kep.190-PDAM/2015 tentang pemberhentian Dirut dan pengangkatan Plt Perum DAM tertanggal 6 Juli 2015.

Penggantinya ditunjuk Direktur Umum Budi Karyawan sebagai pelaksana tugas (Plt) sampai ada penggantinya yang difinitif. Herman menjadi Dirut Perum DAM

Menurut Herman, mundurnya ia dari jabatan Dirut Perum DAM karena ingin konsentrasi dalam pencalonannya sebagai Bakal Calon Bupati Cianjur dalam pelaksanaan Pemilihan bupati dan wakil bupati Cianjur pada 9 Desember 2015 mendatang. Sebelumnya ia juga telah mundur dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Kalau sebelumnya saya setiap Sabtu dan Minggu selalu mendatangi masyarakat, saat ini saya akan lebih fokus lagi ke masyarakat karena sejak hari ini Senin (6/7/2015) saya secara resmi mundur dari jabatan Dirut Perum DAM Cianjur," kata Herman ditemui disela jumpa pers di kantor Perum DAM Jalan Pengeran Hidayatulloh Limbangansari Cianjur.

Herman mengaku, sebelum mundur dari Dirut Perum DAM saat melakukan sosialisasi ke masyarakat setiap hari Sabtu dan Minggu selalu mendapatkan keluhan salah satunya mengenai infrastruktur. Jika kelak menjadi bupati ia menjanjikan akan konsentrasi dalam membangun infrastruktur agar bisa lebih mantab.

"Infrastruktur menjadi program utama saya, saya malu kalau tidak bisa membangunnya. Apalagi saya memiliki dasar dari teknik dan lama di Binamarga. Saya ingin jalan di Cianjur itu mantab 60 persen selama saya jika menjadi bupati," tandasnya.

Herman juga mengaku dalam pencalonannya telah mendapatkan restu dari Partai Demokrat. "Saya sudah pasti diusung dari Partai Demokrat. Tadi siang sekitar jam satu saya ditelpon oerang DPP (Dewan Pimpinan Pusat) yang memberitahukan telah mengusung saya berpasangan dengan ibu Ratu Triyulia Herawati," kilahnya.

Penunjukkan wakilnya itu merupakan keinginannya. Ratu dimatanya merupakan PNS yang berpengalaman dan telah lama dikenalnya. "Saya yang menginginkan berpasangan dengan ibu Ratu. Beliau berpengalaman, lama mengurusi kesehatan, sudah tahu apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Ia sudah berpengalaman," tandasnya.

Sementara itu Sekretaris DPC Partai Demokrat Gatot Subroto mengaku kalau pihaknya belum mengetahui jika Herman Suherman telah diusung secara resmi dari Partai Demokrat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Cianjur 9 Desember 2015 mendatang. "Setahu saya belum pegang rekomendasi dari DPP Partai Demokrat," kata gatot dalam pesan blackberry massangernya.

Gatot juga menyebut belum pernah menanda tangani berkas usulan apapun ke DPP terkait pencalonan Herman Suherman. "Pengusulan kan harus di dasari dengan rapat pleno penetapan calon oleh pengurus DPC, kalau itu tdk d lakukan apa yang harus saya tanda tangani bisa di kroyok pengurus kalau tiba-tiba saya tandatangani teu puguh-puguh," katanya [KC-02]**

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

Rp 3 M Untuk Bebaskan Lahan di Gunung Padang

CIANJUR,[KC],-  Untuk membebaskan lahan di zona inti Situs Megalitikum Gunung Padang, Pemkab Cianjur pada tahun 2015 ini menganggarkan sebesar Rp 3 miliar. Jumlah tersebut diprediksikan masih jauh dari mencukupi untuk pembebasan lahan yang mencapai 29,1 hektar itu.

Kepala Dinas Kebudayaan ϑαπ Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cianjur, H. Dedi Supriadi mengungkapkan, pembebasan lahan di zona inti Situs Gunung Padang saat ini masih dalam proses. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar sudah dilakukan menunggu proses lanjutan.

"Prosesnya masih berjalan, termasuk pendataan lahannnya. Pembebasannya sendiri akan dilkukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)," kata H. Dedi saat ditemui disela kegiatan pemberian santunan kepada anak yatim ϑαπ kaum duafa di komplek Perumahan Gadung Permai, Minggu (5/7/2015).

Diktkan Dedi, berdasarkan hasil penelitian telah ditetapkan bahwa zona inti Situs Gunung Padang mencapai 29,1 hektar. Dalam pembebasan lahannya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, provinsi ϑαπ kabupaten.

"Untuk pusat alokasi anggarannya tahun ini mencapai Rp 7 milir, provinsi Rp 5 miliar dan kabupaten sebesar Rp 3 miliar. Ini untuk pembebasan zona inti, tapi secaara bertahap. Kalau tidak tuntas tahun ini akan dilaksanakan tahun 2016," paparnya.

Terus Meningkat
Sementara itu, semakin seringnya pemberitaan tentang situs Gunung Padang disejumlah media, berdampak pula terhadap jumlah pengunjung yang semkin meningkat. Perlu pengaturan khusus terhadap pengunjung yang jumlahnya terus bertambah.

"Kita akan mulai mengatur jumlah pengunjung. Nantinya akan ditentukan berapa banyak jumlah atau kapasitas maksimal diareal situs. Itu akan dilakukan setelah areal lahan yang masuk zona inti telah dibebaskan seluruhnya," kata Dedi.

Disinggung kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dedi menegaskan bahwa belum ada PAD yang disumbangkan dari banyaknya kunjungan ke situs Gunung Padang. Saat ini pemungutan retribusi masih dilakukan oleh pemerintahan desa setempat.

"Kalau retribusi untuk PAD belum ada, saat ini baru untuk desa yang dilakukan berdasarkan peraturan desa (Perdes). Kalupun sekarang ada Perda, belum bisa dilaksanakan, karena baru saja di syahkan," jelas Dedi [KC-02]** 






Seratus Lebih Anak Yatim dan Duafa Dapat Santunan Dari DKM

CIANJUR, [KC].- Berkat uang receh yang dikumpulkan warga, sedikitnya 134 anak yatim dan kaum duafa mendapatkan santunan dari Dewan Keluarga Masjid (DKM) Baiturrahman di Komplek Gadung Permai Village Jalan Ariawiratanudatar Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, Minggu (5/7/2015).

Penggagas program bantuan uang receh, Asep Dadan Wildan mengungkapkan, meski masih dipandang dengan sebelah mata, namun ternyata setelah dilaksanakan dengan dengan dimanage dengan baik, uang yang receh pecahan Rp 100,- hingg Rp 1.000,- ternyata mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Terbukti dengan ung recehan itu setelah dikumpulkan mampu membantu masyarakat yang sangat membutuhkan.

"Program kita ini memanage uang yang terabaikan yang dipandang tidak terlalu dianggap. Awalnya dari masyarakat dikomplek dengan kita berikan kencleng dirumahnya. Ternyata dalam satu bulan bisa terkumpul dari uang receh itu rata-rata mencapai Rp 30 ribu. Inilah yang kita manfaatkan dan kita salurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan," kata Asep Dadan ditemui di sela pemberian santunan, Minggu (5/7/2015).

Pemberian kencleng kepada masyarakat di sekitar komplek perumahan itu tidak ada unsur paksaan. Ada empat kunci yang selalu di sampaikan kepaada masyarakat yakni tidak ditarget, jangan sampai membebani, jangan menyengaja dan berkesinambungan.
"Ternyat potensinya luar biasa, pererjalanan satu bulan mampu mengumpulkan Rp 30 ribu setiap rumah. Alhamdulillah kalau kita asumsikan 200 rumah sudah Rp 6 juta, ini luar biasa. Yang dianggap tidak dianggap bernilai, ternyata mampu memberikan hal yang bernilai," paparnya.

Program pengumpulan uang receh tersebut saat ini terus berkembang. Dalam perjalanan yang memasuki tahun kedua telah mempu memberikan kontribusi kepada masyarakat yang membutuhkannya. Tidak hanya masyarakat di dalam komplek yang setiap tahun dilaksanakan, tapi juga telah merambah ke masyarakat diluar komplek.

"Hasil ung receh ini kit salurkan ke kaum duafa, anak yatim. Kita juga telah membantu memberikan bantuan terhadap sejumlah korban bencana yang terjadi disekitar Cianjur. Berkat penyisihan uang receh ini, kita juga bisa berikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk berobat," papar Asep Dadan.

Selain membangun kebersamaan, program pengumpulan uang receh tersebut ternyata juga telah di adopsi oleh Malaysia. Kepastian tersebut setelah Asep Dadan mengaku diminta presentase di kampus tempatnya kuliah di Universitas Malaya Malaysia.

"Alhamdulillah program uang receh ini sudah diadopsi di Malaysia. Mereka melakukanya dengan one ringgit one hope. Berkat itulah mereka juga mengajak kerjasama dengan kita," katanya.

Pihaknya berharap, program uang recehnya itu bisa diikuti oleh DKM lainya yang ada di Cianjur. Sehingga selain memnfaatkan uang receh yng dipandang masih kurang berharga, hasilnya bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. "Mudah-mudahan saja ini merupakan awal, dan bisa dilakukan oleh yang lainnya," harapnya.

H. Dedi Supriadi (43) seorang warga perumahan Gadung Permai mengaku sangat mendukung program penyisihn uang receh. Progrm tersebut menurut pria yang juga menjabat sebagi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Cianjur itu merupakan program yang bagus untuk kesolehan sosial.

"Adanya pemberdayaan uang receh yang biasanya uang receh Rp 100,- dilihat sebelah mata. Dengan mengumpulkan uang itu satu bulan alhamdulillah akhir tahun bisa memberikan manfat kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan berkelanjutan masyarat tidak terbebanai dan tingkat manfaatnya tunggi," katanya.

Pihaknya berharap, kalau saat ini program uang receh tersebut baru sampai ditingkat musholla, kedepan bisa ke jangkauan lebih luas dan manfaatnya bisa lebih tinggi. "Ini sudah tahun kedua, bukan hanya santunan, untuk biaya berobat kurang mampu juga ada sampai keluar kecamatan karangtengah. Semoga bisa diikuti ditingkat yang lebih luas," harapnya [KC-02]**

Sambangi Guru Paud, Ratu Janjikan Perbaikan Insentif

CIANJUR, [KC].- Peran guru Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) dalam mendidik anak tidaklah mudah, butuh cara dan keterampilan khusus, serta memerlukan tenaga yang terampil dan professional. Butuh kesabaran dan ketekunan yang berlebih untuk bisa menjadi guru Paud yang berkompeten.

Demikian ditegaskan Direktur RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Cianjur Ratu Tri Yulia Herawati ketika bersilaturahmi dengan para guru Paud di Cianjur kemarin. Atas dasar itulah, menurut wanita yang menjadi Bakal Calon Bupati Cianjur itu, pihaknya akan berupaya memperjuangkan nasib semua guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), untuk mendapatkan insentif. Karena peranan PAUD sangat srategis utamanya mendidik anak agar menjadi cerdas, cekatan.

Dikatakan Ratu, upaya memperjuangkan nasib guru Paud terus dioptimalkan. Karena, tenaga pendidik tentu memerlukan insentif untuk kehidupan. "Bagimana mereka (guru Paud) bisa profesional, kalau nasibnya tidak diperhatikan," kata Ratu.

Ratu mengungkapkan, perjuangan terhadap nasib guru Paud akan menjadi prioritas, jika ia terpilih menjadi wakil bupati Cianjur yang mendampingi H. Herman Suherman. "Kalau saya menjadi wakil bupati Cianjur, saya akan memperjuangkan insentif mereka. Kalau ada penerimaan CPNS, saya juga akan memperjuangkannya," imbuhnya.

Yeni Indrayani salah seorang guru honor di salah satu Paud di Kecamatan Cianjur mengakui, sampai saat ini belum jelas nasibnya, padahal sudah sekitar 7 tahun menjadi tenaga honor.
Menurut dia, para guru honor yang mengajar di Paud berupaya untuk menjadi tenaga yang professional, namun tentunya keahlian tersebut memerlukan pelatihan dan biaya, sedangkan guru Paud tidak semuanya mendapatkan insentif.

"Kami memang ingin fokus menjadi tenaga profesional khususnya bagi anak didik di Paud, tapi tentunya harus dibarengi dengan perbaikan nasib juga. Mudaha-mudahan itu nantinya dipikirkan oleh pemimpin kedepan," kata Yeni [KC-02/dak]**.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

Apdesi Larang RT/RW Mendukung Salah Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

CIANJUR, [KC].- Para Ketua RT dan RW jangan coba-coba ikut mendukung apalagi mengarahkan masyarakat ke salah satu pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Cianjur 2015. Pasalnya Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Cianjur akan memberikan sanksi tegas jika Ketua RT dan RW melakukan tindakan tersebut.
Peringatan itu dilakukan Apdesi mengingat ada indikasi campur tangan kekuasaan untuk mengarahkan ke salah satu pasangan calon dalam Pilkada 9 Desember 2015 mendatang.

Sekretaris Jendral (Sekjan) DPC Apdesi Kabupaten Cianjur Beni Irawan mengatakan, peringatan itu perlu disampaikan jika melihat seringkali RT/RW dan kader Posyandu dimanfaatkan untuk kepentingan politis dalam hajatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh pemegang kekuasaan.

"Kalau nanti para Ketua RT dan RW serta kader Posyandu terlihat mendukung atau mengajak warga untuk mendukung pasangan tertentu maka kami para Kepala Desa (Kades) akan memberikan sanksi pemecatan karena RT danRW yang memberi SK pengangkatan adalah kami para Kades," kata Beni saat dihubungi Jum'at, (3/7/2015).

Tindakan tegas bagi Ketua RT dan RW serta kader Posyandu yang mendukung dan mengarahkan masyarakat ke salah satu pasangan calon itu karena seringkali dimanfaatkan oleh pemegang kekuasaan. "Kenapa kami lakukan itu karena hampir setiap pemilu RT dan RW selalu di jadikan mesin politik, tidak memperhitungkan perkembangan pembangunan di Kabupaten Cianjur," tegasnya.

Meski melarang RT dan RW agar tidak mendukung dan mengarahkan masyarakat kesalah satu pasangan calon, para Kades melalui Apdesi akan turut menyuksekan pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilbub) 9 Desember 2015 mendatang. Apdesi Kabupaten Cianjur sangat yakin, pada pelaksanaannya Pilbub akan berjalan baik dan lancar.

"Ini pembelajaran politik bagi masyarakat Cianjur apalagi sekarang ada calon dari perseorangan atau independen. Kalau calon dari independen lolos mengikuti pilbup 2015 terlepas siapa yang menang nantinya, itu urusan rakyat nanti yang menentukan ini sangat luar biasa bagi demokrasi di Kabupaten Cianjur," tegasnya.

Secara terpisah Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwas Kecamatan Cugenang, Moch Mukarom mengaku, saat ini diwilayahnya tengah dilakukan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan. Hasil dari pengawasan yang dilakukan para Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) terdapat sejumlah temuan.

"Ada beberapa temuan setelah dilakukan verifikasi faktual diantaranya ada dukungan ganda, perbedaan tanda tangan dukungan dengan di kopi KTP. Ada juga dukungan yang berbeda domisili ada juga yang mengaku tidak pernah memberikan dukungan," kata Mukarom.
Saat ini verifikasi faktual tengah dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan diawasi oleh PPL. "Tanggal 6 Juli 2015 mendatang harus selesai. Nantinya akan diketahui berapa jumlah dukungan yang memenuhi sarat dan dukungan yang tidak," tegasnya [KC-02]**







Bupati Cianjur Ijinkan Kendaraan Dinas Dipakai Mudik

CIANJUR, [KC].- Bupati Cianjur H. Tjetjep Muchtar Soleh mengijinkan pegawainya mudik menggunakan kendaraan dinas. Hal itu dibolehkan jika pegawai yang bersangkutan benar-benar membutuhkan kendaraan dinas, lantaran tidak memiliki kendaraan pribadi untuk mudik.

"Jika sangat terpaksa harus menggunakan kendaraan dinas karena tidak memiliki kendaraan lain diperbolehkan untuk dipakai mudik. Jika terpaksa ya," kata Tjetjep saat dihubungi suatu kegiatan, Jum'at (3/7/2015).

Diungkapkan Tjetjep, sejauh ini belum ada perintah khusus larangan penggunaan kendaraan dinas. Dari pemerintah pusatpun masih terjadi kesimpangsiuran. Untuk di Cianjur sendiri, setiap tahunnya, tidak dipermasalahkan kendaraan dinas digunakan untuk mudik. Hanya saja yang perlu ditekankan bahwa PNS itu harus bertanggungjawab terhadap aset daerah yang mereka gunakan.

"Informasi petunjuk dari pusat juga ada yang membolehkan, ada juga yang tidak, kalau memang sangat dibutuhkan bisa saja digunakan. Namun segala bentuk kebutuhan seperti bensin dan yang lainnya menjadi kewajiban pribadi PNS yang menggunakan, termasuk perawatannya," kata Tjetjep.

Sementara itu berdasarkan data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Cianjur, setidaknya terdapat 422 kendaraan dinas roda empat yang digunakan pegawai dilingkungan Pemkab Cianjur. Sebanyak 37 kendaraan digunakan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Sementara kendaraan dinas paling banyak dipakai di Dinas Kesehatan 71 mobil, DPKAD 69 mobil dan Setda 45 mobil. Selain roda empat, Pemkab Cianjur memiliki kendaraan roda dua sebanyak 3.133 unit.

"Setiap tahunnya tidak ada larangan kendaraan dinas digunakan mudik. Hanya saja, para pengguna diminta berhati-hati dan menjaga kendaraan tersebut selama digunakan untuk mudik," kata Kepala Bidang Aset DPKAD Kabupaten Cianjur, Endan Hamdani.

Pendapat beragam terkait penggunaan mobil dinas untuk mudik belakangan terjadi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras (Menpan) Yuddy Chrisnandi memperbolehkan mobis dinas untuk digunakan mudik. Sedangkan pendapat berbeda disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang melarang kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan pribadi. Bahkan KPK juga melarang kendaraan dinas untuk keperluan mudik.

Asep Saepul (41) warga Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur juga memiliki pendapat tersendiri. Menurut pria yang aktiv diberbagai organisasi kemasyarakatan itu bahwa penggunaan mobil dinas untuk mudik harus dilihat urgencynya. Jika benar-benar dibutuhkan ia menganggap tidak masalah.

"Bagi pejabat yang jujur saya rasa tidak masalah menggunakan kendaraan dinas untuk mudik, terkecuali bagi pejabat yang benar-benar sudah tercukupi, malah sebaliknya harus malu jika menggunakan kendaraan dinas untuk mudik. Intinya semuanya tergantung urgencynya," katanya [KC-02/is]**





 
Redaksi: Jl. Perintis Kemerdekaan Kp. Baru RT. 01/21 Kel. Sayang Cianjur | 089698682683 | 089698682683
Copyright © 2012. KABAR CIANJUR - NPWP : 00.539.489.5-406.000
BADAN HUKUM NOMOR 80 TAHUN 2014 NOTARIS : KUSNADI,SH,MH,MKn
Terdaftar di Kemenkumham RI dan Lembaran Negara RI