Headlines News :
ALAMAT REDAKSI KABARCIANJUR : JL. NYI RADEN SITI BODEDAR NO. 42 KAUM CIANJUR WAKIL BUPATI SURANTO HADIRI PERINGATAN ISRO MI'RAJ DI MAJELIS TA'LIM PERUM GRIYANUGRATAMA PASIRHAYAM WAKIL BUPATI CIANJUR HADIRI PERINGATAN ISRO MI'RAJ IWAPI KABUPATEN CIANJUR RENI HERMAYATI, S.Pd KEPALA SEKOLAH BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015 DARI SDN MAJALAYA 2 KEC. CIKALONGKULON SITI MASPUPAH, S.Pd GURU BERPRESTASI TAHUN 2015 DARI SMK PERTANIAN CILAKU CIANJUR KOMUNITAS YOBEK SIDEG RUJNEIC 70-80 AN GELAR TEMU KANGEN DI CIANJUR, SDN LIMBANGANSARI KEC. TANGGEUNG RAIH JUARA 3 LOMBA WAWASAN WIYATAMANDALA TINGKAT KABUPATEN CIANJUR SMK IT NURUL HUDA CIANJUR MEMBUKA PENDAFTARAN SISWA/I BARU TH. PELAJARAN 2015-2016, BAGI PEMILIK KPS BIAYA PENDIDIKAN GRATIS, DAN BONUS LAPTOP HUB. 0885724070444 MTS. ISLAMIYAH SAYANG CIANJUR MENERIMA SISWA/I BARU PENDAFTARAN TELAH DIBUKA IKUTI TERUS BERITA VIDEO TERKINI DI MEDIA ONLINE NO 1 WWW.KABARCIANJUR.COM  

LOGIN REPORTER

Enter your username and password to enter your KC Reporter


INFO CIANJUR

TITIK RAWAN CIANJUR

Pembaca Setia KC

Pelimpahan PBB ke Pemkab Seperti Setengah Hati

CIANJUR, [KC].- Pelimpahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Kantor Pajak Pratama ke Pemkab Cianjur sepertinya setengah hati. Betapa tidak data yang dilimpahkan dari Pajak Pratama ke Pemkab Cianjur ternyata terjadi perbedaan pada jumlah diberita acara dengan fakta yang ada.

Berdasarkan data pelimpahan, Pajak Pratama menyerahkan piutang pajak PBB sebesar Rp 121,862,694,481,-,. Namun dalam berita acara peralihan piutang nilai yang dilimpahkan hanya sekitar Rp 56.368,604,484,- untuk PBB mulai tahun 2003-2013.

"Inilah kenyataanya, pelimpahan yang kita terima seperti itu. Kalau melihat datanya memang besar piutang pajaknya. Tapi berbeda yang ada di berita acara, jumlahnya lebih kecil, ini yang menjadi persoalan buat kita," kata Kepala Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur Tohari Sastra melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Potensi PBB Ali Akbar, Senin (29/6/2015).

Menurut Ali, data piutang yang disampaikan kantor Pajak Pratama tidak semuanya berdasarkan by name and by adress. "Kalau yang dalam berita acara sesuai dengan by name and by adress, tapi kalau yang piutang pajak PBB sebesar Rp 121,862,694,481,- tidak sesuai. Ini yang menyulitkan kita dan harus melakukan verifikasi ulang," kata Ali.

Untuk melakukan verifikasi data wajib pajak (WP) memerlukan waktu yang panjang dengan anggaran yang tidak sedikit. Namun sudah menjadi konsekwensi setelah PBB untuk sektor perdesaan dan perkotaan diserahterimakan ke kabupaten, verifikasi harus tetap dilakukan.

"Secara bertahap akan kita lakukan verifikasi. Tenaga kita terbatas, karena sekarang sudah menjadi tanggungjawab daerah. Sekecil apapun potensi pajak, harus kita manfaatkan, apalagi ini nilainya besar," paparnya.

Hingga saat ini pembayaran PBB tahun berjalan baru mencapai Rp 26 miliar lebih dari target 42.250.000.000,-. "Itu baru data kasar artinya akan rekonseilasi dengan bank Jabar dan desa. Kita harapkan sampai jatuh tenpo pembayaran per 30 September bisa terus meningkat. Ini khusus untuk sektor perdesaan dan perkotaan, karena yang PBB P3 (perkebunan, pertambangan dan perhutanan masih dikelola pusat," pungkasnya [KC-02]**
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

Rumah Ketua Umum Garis di Gerebeg Polisi, Sejumlah Kendaraan Dibawa ke Polda Jabar

CIANJUR, [KC].- Belasan polisi dari Subdit Jatanras Polda Jabar menggerebg kediaman mantan presiden ISIS Regional Indonesia, Chep Hernawan, di Jalan Aria Wiratanudatar, Kampung Cimenteng, Kelurahan Muka, Kecamatan/Kabupaten Cianjur, Minggu (28/6) malam.

Penggerebakan yang dilakukan polisi berpakaian dan bersenjata lengkap itu dimulai sekitar pukul 20.30 WIB hingga Senin (29/6) sekira pukul 00.50 WIB. Belasan polisi memasuki areal kediaman Ketua Umum Gerakan Reformis Islam (Garis) itu melalui gerbang utama.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, belasan polisi masuk kedalam langsung menuju gudang penyimpanan majun, yang juga dipakai sebagai tempat penyimpanan mobil-mobil mewah di belakang kediaman Chep Hernawan. Sejumlah polisi bersenjata lengkap berjaga-jaga didepan pintu gerbang saat penggerebegan berlangsung.

Kedatangan belasan polisi bersenjata lengkap tersebut sempat mengejutkan warga sekitar termasuk para pedagang. Mereka berkerumun tidak jauh dari lokasi kediaman Chep Hernawan. Warga hanya bisa menyaksikan dari luar termasuk sejumlah awak media yang juga tidak bisa masuk kedalam.

Tidak lama berselang terlihat satu persatu mobil keluar dari dalam dan dibawa oleh anggota kepolisian ke Mapolda Jabar. "Ada 11 mobil yang dibawa, yang didalam sedang kami data berkaitan dengan surat-surat," ujar Kasubit Kamneg, AKBP Budi, singkat usai penggerebekan.

Dikatakan Budi, didalam areal kediaman Chep Hernawan terdapat 24 unit kendaraan. Dari jumlah tersebut, 11 unit yang diketahui surat-suratnya tidak lengkap."Mobil-mobil itu kebanyakan roda empat, tapi ada juga 4 truk dan bus. Kami mencium adanya indikasi penggelapan," ujar Budi.

Belum diketahui siapa yang terlibat penggelapan yang diduga melibatkan perusahaan leasing itu. Apakah ada keterlibatan Ketua Umum Garis Chep Hernawan, ataukah melibatkan orang dekatnya. Saat ini penanganannya di Polda Jabar.

Seperti diketahui, Chep Hernawan baru saja di vonis 6 bulan penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Cianjur akibat terlibat kasus penggelapan sejumlah uang Kamis (4/6/2015) lalu. Chep terbukti terlibat dalam dalam kasus penipuan proyek instrastruktur fiktif dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tahun 2010. Meski uangnya telah dikembalikan, namun tetap hukum menyatakan yang bersangkutan bersalah [KC-02/k]**
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

Bisnis Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Oleh. Herlan Firmansyah
Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) PD Kab. Cianjur       dan Ketua K-BMT SNERGI ICMI ORDA Kab. Cianjur


Dewasa ini kegiatan bisnis dengan memanfaatkan jejaring internet semakin marak, bahkan menjadi trend yang paling progresif dibanding model bisnis lainnya. Jaringan internet yang kian luas dan pengguna internet yang semakin banyak menjadikan konektivitas kian terbuka, fleksibel, mudah dan cepat. Menurut  data yang dilansir Kemenkominfo, saat ini jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 57% penduduk atau sekitar mencapai hampir 137 juta pengguna, hal tersebut ditangkap sebagai opportunity yang menjanjikan oleh para entrepreneur untuk menjalankan model bisnis berbasis internet. Aktivitas bisnis yang mereka lakukan dengan memanfaatkan jejaring internet umumnya dikenal dengan istilah electronic business atau e-business atau popular juga dengan sebutan bisnis online. Apa sesungguhnya e-business itu? Bagaimana ekonomi syariah memandang? Akad apa yang cocok dengan e-business?
e-business dapat dimaknai sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semiotomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM, dewasa ini e-business merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. e-business memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal mereka secara lebih efisien dan fleksibel. e-business juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan suplier dan mitra bisnis perusahaan, serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara cepat, mudah dan relative murah.

Apakah bisnis online dibolehkan dalam ekonomi syariah? Jawabannya boleh, tentu dengan sejumlah prinsip dasar dan kaidah akad yang mesti dipenuhi agar tidak mencedrai aspek syariah dari jual beli itu sendiri. Islam sebagai suatu sistem nilai yang kaffah dan universal memiliki roadmaps yang jelas tentang tuntunan bagi manusia dalam melakukan jual beli (al bai’). Jual beli (buyu’, jamak dari bai’) atau perdagangan atau perniagaan secara terminologi fiqih islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling ridha (rela) atau memindahkan  kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan.

Menurut Kamus Hukum Ekonomi Syariah Islam (KHES) Pasal 20 bahwa ba’i adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Pengertian jual beli menurut KHES tersebut dapat dimaknai bahwa jual beli sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau dapat diartikan juga memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Allah swt sudah secara tegas menghalalkan jual beli dalam QS. Al Baqarah ayat 275 dan QS. An Nisa ayat 29, bahkan Nabi Muhammad saw sudah memberikan model praktik jual beli yang sukses dan membawa mashlahah bagi para pihak yang terlibat didalamnya.

Diantara hal yang membedakan antara jual beli (termasuk bisnis online) syariah dengan jual beli konvensional adalah adanya prinsip-prinsip (mahdi) hukum ekonomi syariah yang diintegrasikan oleh para pelakunya. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya tahidullah, al-‘adalah, al-amr bi al-ma’ruf wa nahy ‘an munkar, dan al-birr wa al-taqwa. Adapun akad jual beli syariah yang dapat digunakan oleh para pelakunya secara umum dapat dibagi menjadi tiga yaitu Bai’ Al-Murabahah (Deferred Payment Sale), Bai’ a-Salam (In-Front Payment Sale),  dan  Bai’ al-Istishna’(Purchase by Order or Manufacture). Dari ketiga akad jual beli tersbut, akad yang relevan dengan praktik jual beli online yang marak dewasa ini adalah al-bai’salam.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 (34) menjelaskan bahwa al-bai’salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayaranya dilakukan bersamaan dengan pemesanan. Bai'  salam  dapat dimaknai juga sebagai akad  jual  beli  barang  pesanan  diantara  pembeli (muslam)  dengan  penjual  (muslam  ilaih).  Spesifikasi  dan  harga  barang  pesanan harus sudah disepakati di awal akad. Ulama  Syafi‟iyyah  dan  Hanabalah  menjelaskan,  salam  adalah akad  atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Sedangkan ulama  Malikiyyah  menyatakan,  salam  adalah  akad  jual  beli  dimana  modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan obyek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.

Adapun rukun dari akad bai’ salam yang harus dipenuhi dalam transaksi bisnis online adalah, pertama; pelaku akad, yaitu muslam (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan muslam ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan; kedua,  objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (muslam fiih) dengan spesifikasinya dan harga (tsaman); dan ketiga, shighah, yaitu ijab dan qabul.

Secara operasional, rujukan yuridis yang dapat jadi pijakan oleh para pelaku bisnis online agar dapat menjalankan model bai’ salam adalah Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. Adapun syarat-syarat operasional yang mesti dipenuhi dalam bai’ salam, antara lain: pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad salam ditandatangani, salam hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat, salam tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk, kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad salam perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan, ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas, serta tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontrak akad. Semoga bermanfaat!

THR Segera Diberikan, Pemerintah Larang Pemberian THR bagi Pegawainya

CIANJUR [KC],- Perusahaan swasta tak boleh mengulur-ulur waktu pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). THR paling telat diberikan dua minggu sebelum Hari Raya Iedul Fitri. Sementera itu  pemerintah  justru dilarang menganggarkan untuk pemberian THR kepada pegawai negeri sipil (PNS).

“Kalau perusahaan swasta  paling telat dua minggu THR harus diberikan kepada pegawai, sedangkan pemerintah justru dilarang memberikan THR kepada  aparatnya,”  kata Wakil Bupati Cianjur Suranto, di rumah pribadinya, Minggu (28/6).

Menurut Suranto, besaran THR bagi perusahaan swasta ini sebesar gajinya. THR ini sangat diandalkan  oleh keluarga karyawan swasta untuk memenuhi keperluan menjelang lebaran.

Pemenuhan sandang, pangan, dan sebagainya banyak  karyawan  mengandalkan THR. Oleh karena itulah manajemen perusahaan mesti peka terhadap kebutuhan karyawannya, sebab  jika pemberian THR diulur-ulur harga-harga kian melejit.

Lain hanya PNS, justru berdasarkan Permendagri No. 13/2005 tentang tunjangan bagi  PNS, pemerintah dilarang memberikan THR. Kalau pun disetiap OPD nanti ada pemberian, sebutnya, itu dana hasil arisan atau koperasi. “Kalau hasil usaha koperasi itu boleh-boleh saja, karena artinya uang mereka sendiri,” ujarnya.

Hanya saja menyangkut kendaraan dinas, tutur Suranto, dibolehkan dipakai mudik, asalkan mendapatkan ijin dari pemerintah daerah. Tapi jangka waktu pemakaiannyanya paling seminggu. Sedangkan beban atas pemakaian kendaraan menjadi tanggungjawab pemakai. [KC.10]**

Dua Pengendara Motor Terseret Kereta Siliwangi

CIANJUR, [KC].- Dua orang pengendara sepeda motor mengalami luka serius setelah tertabrak kereta api yang melintas dari arah Cianjur ke Sukabumi diperlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kampung Belengbeng Desa Mayak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, Minggu (28/6/2015).

Kedua korban tersebut adalah Ai binti Nuryadi (40) dan Dadah (40), warga Kampung Lemburtengah Desa Cimanggu Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.

Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan, peristiwa kecelakaan diperlintasan kereta api tanpa palang pintu itu bukan yang pertama kalinya terjadi. Saat itu sekira pukul 12.00 WIB korban yang mengendarai Yamaha Mio dengan nomor polisi F 6480 melintas diantara rel kereta api tanpa paling pintu untuk suatu keperluan.

Rupanya korban tidak menyadari dari arah Cianjur melaju kereta api dengan kencang. Tanpa bisa terelakkan lagi, korban tertabrak kereta api yang melaju kearah Sukabumi. Korbanpun terpental beberapa meter dari atas sepeda motornya dan mengalami sejumlah luka.

"Korban terpental cukup jauh, sekitar lima meter dari perlintasan tanpa palang pintu. Sepertinya mengalami luka serius pada bagian tangan kaki dan leher," kata Asep (32) seorang saksi mata.
Melihat adanya kecelakaan, sejumlah warga yang ada disekitar lokasi berupaya memberikan pertolongan. Korban yang sempat terpental dilarikan ke RSUD Cianjur untuk mendapatkan pertolongan medis.

Dikatakan Asep, kejadian kecelakaan diperlintasan rel kereta api tanpa palang pintu sering terjadi. Bahkan kejadian tesebut merupakan kali kedua di tahun ini. "Sebelumnya juga terjadi kecelakaan yang sama, korbannya lebih parah lagi sampai meninggal duni," katanya..

Sementara itu, petugas pendaftaran IGD RSUD Cianjur, mengungkapkan, korban kecelakaan masuk ke IGD sekitar pukul 12.20 WIB. "Kedua korban masuk IGD sekitar pukul 12.20 WIB dengan diantarkan seorang warga menggunakan mobil pickup. Kalau melihat kondisinya lukanya cukup parah. Kedua korban mengalami patah tulang pada bagian leher, tangan, dan kaki," kata seorang petugas IGD yang tidak mau disebut identitasnya itu.

Sementara itu Kasatlantas Polres Cianjur AKP Didin Jarudin, mengungkapkan, pihaknya telah menerima laporan terkait kejadian kecelakaan yang menimpa dua orang pengendara motor tertabrak kereta api di lintasan kereta apai tanpa palang pintu.Namun, untuk penyidikan peristiwa tersebut diarahkan ke unit reskrim.

"Untuk kereta api wewenangnya ada di reskrim. Kita hanya menerima laporan saja. Sebab, kejadian tersebut bukan di jalan raya," kata Didin singkat [KC-02/is]** 






Polisi Amankan 300 Tabung gas LPG 3 Kg Saat Akan di Edarkan

CIANJUR, [KC].- Kepolisian Resort (Polres) Cianjur berhasil menggagalkan penyelundupan 300 tabung gas LPG 3 kg ketika menggelar program seratus hari kerja. Ratusan tabung yang dimuat didalam truk tersebut diamankan saat akan menurunkan di salah satu toko di daerah Cipanas, Sabtu (27/6/2015) siang.

Kapolres Cianjur AKBP Asep Guntur Rahayu melalui Kanit Tipiter, Iptu 
Irwan, menuturkan, ratusan tabung gas LPG 3 kg yang berasal dari sebuah pangkalan di Bogor itu diamankan saat sejumlah aparat kepolisian Polres Cianjur melakukan peninjauan bahan bersubsidi (Pupuk, BBM, dan Elpiji) di kawasan wisata Cipanas. Saat rombongan petugas Polres Cianjur itu tiba di Jalan Raya Puncak Desa Ciloto terlihat truk dengan nomor polisi B 9253 RY mengangkut barang yang mencurigakan. Bagian muatan ditutup truk terlihat ditutup dengan terpal tebal dengan tambahan penutup dari teriplek.

"Saat kami hentikan dan kami periksa, ternyata isinya merupakan gas LPG 3 kg. Saat kami minta surat dokumen keterangan usahanya, sopir truk itu tidak bisa menunjukkan. Saat kita tanyakan juga gas LPG 3 kg itu ternyata berasal dari sebuah pangkalan di Bogor," kata Irwan didampingi KBO Reskrim Polres Cianjur, Iptu Zaenal Arifin.

Dikatakan Irwan, berdasarkan hasil keterangan, modus yang digunakan untuk menjual barang bersubsidi itu dilakukan dengan melakukan transit kendaraan untuk pergantian 
tabung yang dilakukan di kebun teh di wilayah puncak. "Para pelaku itu menukarkan tabung kosong dengan yang isi dari pangkalan di Bogor," ujarnya.

Berdasarkan hasil pengakuan sopir truk, aksi kejahatan itu telah mereka lakukan sebanyak tiga kali. Rencananya LPG 3 kg tersebut akan dibawa ke salah satu toko di 
Desa Cipanas untuk dijual dengan harga yang cukup tinggi.

"Sopir truknya mengaku hanya disuruh oleh bosnya. Apabila diperintahkan maka langsung berangkat ke lokasi yang telah ditentukan sesuai kesepakatan sang bos dengan pangkalan tersebut," ungkap Irwan.

Dari tindakan kejahatan yang dilakukan, keuntungan yang didapat pelaku dari 3 kali penyelundupan ditaksir jumlahnya mencapai Rp20 juta, dengan keuntungan setiap pengiriman sebanyak Rp7 juta.
Akibat tindakannya, pemilik toko akan dikenakan pasal 53 poin b Undang-
Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun dan denda maksimal Rp40 miliar.

"Sementara ini kami masih memintai keterangan dari sopir. Kami akan segera memanggil pemilik toko untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya," tegasnya [KC-02/is]**
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

Kepala DPKAD Neneng Eri Garnasih Mundur Lantaran Sakit

CIANJUR, [KC].- Teka-teki alasan mundurnya Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Cianjur, Neneng Eri Garnasih dari jabatannya mulai menemui titik terang. Hal itu setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Cianjur Oting Zaenal Mutaqin turut angkat bicara.

Menurut Oting, mundurnya Neneng dari jabatannya selaku Kepala DPKAD lantaran yang bersangkutan sakit, Neneng mengalami sakit di bagian belakang kepala yang sering kambuh.

"Ibu Neneng sering mengeluh sakit di kepala bagian belakang. Mungkin karena terlalu lelah mengerjakan urusan dinas. Sehingga dia nekad dan memutuskan untur beristirahat penuh," kata Oting.

Dikatankan Oting, Neneng merupakan pribadi yang pekerja keras. Seirng pulang pergi Cianjur-Bandung untuk menyelesaikan tugas. Bahkan sebelum tugasnya selesai Neneng pantang untuk beristirahat. "Selama lima belas tahun menjadi PNS yang bersangkutan seirng kali pulang pergi Cianjur-Bandung. Mungkin karena sibuk ia kurang memperhatikan kesehatan," katanya.

Saat pamit dan meminta izin, Neneng kata Oting, ia akan menjalankan usaha agar lebih banyak waktu beristirahat. "Sempat ada pembicaraan dia akan menjalankan usaha dan ingin berhenti melakukan pekerjaan dinas untuk mengistirahatkan fisiknya," tegas Oting.

Diberitakan sebelumnya Kepala DPKAD Kabupaten Cianjur, Neneng Eri Garnasih akhirnya memilih mundur dari jabatannya. Pengunduran Neneng tersebut sempat disampaikan saat digelar apel pagi dilingkungan DPKAD beberapa waktu lalu. Kosongnya jabatan Kepala DPKAD, akhirnya untuk sementara waktu dijabat Tresna Gumilar yang juga menjabat sebagai Asda II Pemkab Cianjur [KC-02]**


Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

Kepala Dinsosnakertran Cianjur H. Sumitra; Perusahaan Wajib Bayar THR Paling Lambat Tujuh Hari Sebelum Lebaran

CIANJUR, [KC].- Perusahaan di Cianjur wajib membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu. Hal itu menjadi kewajiban perusahaan tanpa terkecuali sebagaimana telah diatur dari Keputusan Menteri (Kepmen).

Demikian ditegaskan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Cianjur H. Sumitra. "Setiap perusahaan wajib membayarkan THR kepada para karyawannya paling lambat 7 hari sebelum lebaran. Itu jelas telah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Tenaga Kerja Nomor 4 tahun 1994 tentang tenaga kerja, tapi jika THR diberikan lebih awal itu lebih baik," kata Sumitra saat dihubungi, Jum'at (26/6/2015).

Untuk mengingatkan perusahaan adanya aturan Kepmen Nomor 4 tahun 1994 tentang tenaga kerja, pihaknya akan segera melayangkan surat ke setiap perusahaan yang ada di Cianjur. Itu perlu dilakukan mengingat tidak semua perusahaan sadar memenuhi kewajibannya bisa dilaksanakan tepat waktu.

"Meski sudah ada aturan yang mewajibkan perusahaan bayar THR kepada karyawannya, tapi mengingatkan itu wajib hukumnya bagi kami. Kalau ternyata sudah diingatkan tidak melaksanakan aturan yang telah ditetapkan, tentu perusahaan itu bisa diberikan sanksi," kata Sumitra.

Adapun besaran THR yang wajib dibayarkan setiap perusahaan kepada karyawannya sudah diatur dalam Kepmen Tenaga Kerja. Untuk karyawan yang masa kerjanya minimal satu tahun berhak menerima THR satu bulan gaji. Sedangkan karyawan yang baru kerja dibawah tiga bulan ada aturan tersendiri.

"Kita tegaskan bahwa perusahaan wajib membayarkan THR sesuai dengan masa kerja sebagaimana diatur dalam Kepmen. Itu harus diberikan paling lambat tujuh hari sebelum lebaran Idul Fitri," tegasnya.

Dikatakan Sumitra, hasil dari evaluasi tahun sebelumnya, tidak ada laporan yang masuk terkait pembayaran THR. Dengan demikian perusahaan yang ada di Cianjur melaksanakan aturan membayarkan THR kepada para karyawannya.

"Hanya ada laporan yang mundur dalam pembayaran THRnya. Tapu secara umum sejauh ini tidak ada laporan yang tidak membayarkan THRnya kepada para karyawan. Kita harapkan tahun ini semua perusahaan juga membayarkan THR tepat waktu," papar Sumitra [KC-02]**
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

Sebanyak 30.129 Polisi di Jabar Amankan Jalur Mudik

CIANJUR, Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) akan mengerahkan sedikitnya 30.129 personel kepolisian untuk sejumlah jalur mudik diwilayah Jawa Barat. Para personil kepolisian itu akan disebar dalam operasi ketupat lodaya 2015 di 26 Kabupaten/Kota.

Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Moechgiyarto mengatakan, para personel kepolisian tersebut akan diplotting berdasarkan kerawanan-kerawanan yang sudah di petakan. "Sudah barang tentu semuanya harus sebanding dengan jumlah anggaran yang ada pada kita. Kalau nanti anggarannya tidak cukup ya kita akan kurangin," kata Moechgiyarto disela kunjungan kerjanya ke Cianjur, Jum'at (26/6/2015).

Dikatakan Kapolda, dalam rangka pengamanan jalur mudik, pihaknya mengaku tidak harus membentuk tim khusus. Tim khusus dibentuk manakala melihat keamanan itu terjadi peningkatan yang signifikan. "Kalau itu belum terjadi, kita tidak akan membentuk tim khusus," kata Kapolda.

Ada tiga jalur prioritas pengamanan dalam rangka operasi ketupat lodaya 2015 ini. Disepanjang jalur tersebut akan dibangun Pos Pam dan Pos Pelayanan yaitu di jalur pantura, jalur tengah dan jalur selatan. "Ditambah jalur penyangga yakni jalur Bopunjur (Bogor Puncak Cianjur). Ini juga menjadi prioritas-prioritas yang memang kita siapkan untuk pelaksanaan operasi ketupat lodaya," katanya.

Disinggung menganai keamanan disepanjang jalur mudik, Kapolda menegaskan bahwa sampai saat ini masih tetap aman dan kondusif sehingga diharapkan pada saat pelaksanaan lebaran nanti benar-benar masyarakat berasa aman dalam perjalanan sehingga sampai tujuanyapun sampai dengan selamat.

"Kita semua sudah sepakat bahwa pelaksanaan mudik melalui Jabar ini bisa berjalan dengan baik. Termasuk menganai jalur tol Cipali, kita sepakat bahwa kita harapkan H-10 kekurangan di tol Cipali sudah selesai," tegasnya.

Sementara itu Polres Cianjur sendiri akan menerjunkan 2/3 kekuatan atau sekitar 1.142 personil untuk mengamankan jalur mudik yang ada di Cianjur. Jumlah tersebut terdiri dari kepolisian, TNI serta instansi lain yang terkait dengan pengamanan operasi ketupat lodaya 2015.

"Jumlah personil ini sesuai petunjuk Kapolda Jawa Barat dan akan disebar sesuai kebutuhannya. Kalau memang di titik tersebut dinilai sangat rawan dan sering terjadi kecelakaan atau kejahatan, maka kami akan tempat personil dan juga akan tinggal di situ," kata Kapolres Cianjur, AKBP Asep Guntur Rahayu.

Diungkapkan Asep, Polres Cianjur telah menetapkan 16 titik pos pengamanan dan pelayanan yang tersebar di berbagai jalur, termasuk jalur alternatif. Selain itu, ia pun sudah menginstruksikan kepada seluruh polsek untuk menyulap halaman kantornya menjadi tempat istirahat atau rest area bagi para pemudik.

"Semua saya perintahkan seperti itu, utamanya polsek-polsek di sepanjang jalur utama maupun alternatif. Upayakan berikan ruang untuk rest area bagi para pemudik," tegasnya [KC-02ggp]**


Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

Tentukan Besaran NJOP, Dinas Pajak Lakukan Pemutahiran Data

CIANJUR, [KC].- Untuk memastikan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan fakta dilapangan, Dinas Perpajakan Daerah saat tengah melakukan pemutahiran data dari lapangan langsung. Hal itu dilakukan mengingat banyaknya besaran NJOP yang sudah tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

Kepala Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur Tohari Sastra melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Potensi PBB Ali Akbar mengungkapkan, saat ini pemutahiran data tersebut tengah dilakukan di dua desa diwilayah Kecamatan Cipanas. Dua desa tersebut adalah Desa Cimacan dan Desa Batulawang.

"Diwilayah Kecamatan Cipanas itu menjadi salah satu prioritas pemutahiran data. Disana banyak potensi yang harus digali. Saat ini tengah kita lakukan pendataan pemutahiran data ter update," kata Ali Akbar, Kamis (25/6/2015).

Dikatakan Ali, tahun sebelumnya semenjak pengelolaan PBB untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan diserahkan ke Pemkab Cianjur, Dinas Perpajakan Daerah telah melakukan pemutahiran data di 21 desa.

"Untuk 21 desa/kelurahan telah kita sesuaikan NJOPnya. Karena tenaga terbatas, kita baru bisa melakukan secara bertahap. Tahun ini baru dua desa yang kita lakukan," tegasnya.

Diakuinya, saat ini banyak NJOP PBB yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Sehingga memgakibatkan banuak potensi pajak yang tidak bisa terserap. "Di NJOP PBBnya hanya Rp 45 ribu, padahal harga pasaran tanahnya sudah mencapai Rp 400 ribu/meter. Ini jelas jauh dari kondisi dilapangan. Berapa potensi pajak yang tidak terserap. Kondisi inilah yang menjadi alasan perlunya pemutahiran," tegasnya.

Sementara selain melakukan pemutahiran data, Dinas Perpajakan Daerah juga tengah melakukan pembetulan data yang bersumber dari usulan seperti mutasi. "Kalau pembetulan data seperti mutasi, kita baru bisa melakukan sekitar 18 ribu data yang dibetulkan. Ini masih terus berlanjut seiring masih adanya usulan dari wajib pajak," tandasnya [KC-02]**
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

Ratusan PPL di Bintek Panwas Kabupaten

CIANJUR, [KC].- Untuk meningkatkan kemampuan dalam hal pengawasan pemilu, Panwas Kabupaten Cianjur, Kamis (25/6/2015) menggelar pembekalan dan bimbingan tekhnis (Bintek) bagi Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) di Vedca Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur. Bintek tersebut merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan setelah sebelumnya menggelar di gedung PGRI Kecamatan Sindangbarang dan aula SMAN 1 Sukanagara.

Ketua Panwas Pemilu Kabupaten Cianjur, Saeful Anwar mengungkapkan, pembekalan dan bintek terhadap PPL dilakukan tidak lain ingin memantabkan pengetahuan PPL terhadap tugas dan wewenangnya. Apalagi saat ini beberapa tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Cianjur tahuan 2015 tengah berlangsung.

"Bintek ini lebih memantabkan saja pengetahuan para PPL dalam melaksanakan tugasnya. Mereka itu merupakan ujung tombak panwas ditingkat desa. Harus benar-benar dibekali dengan kemampuan yang mencukupi. Makanya kita lakukan bintek," kata Saeful saat ditemui disela kegiatan.

Saeful mengungkapkan, dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Cianjur 2015, seluruh tahapan menjadi hal yang wajib diawasi. Hal itu menjadi komitmen seluruh panwas dari berbagai tingkatan demi terciptanya situasi yang kondusif dan pelaksanaan yang berkualitas.

"Bagi panwas sebenarnya semakin banyak pengawas dalam pemilihan bupati dan wakil bupati ini, jelas sangat membantu tugas panwas. Karena semuanya bisa terawasi, kami menganggap seluruh tahapan pemilihan ini rentan terjadi pelanggaran, disinilah butuhnya pengawasan," katanya.

Dikatakan Saeful, saat ini tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Cianjur 2015 tengah memasuki dua tahapan yakni tahapan ferivikasi faktual dukungan calon perseorangan dan pemutahiran data pemilih. "Disduk sudah menyerahkan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) demikian juga data dukungan calon perseorangan sudah sampai di PPS (Panitia Pemungutan Suara), ini perlu pengawasan dan pengawasnya harus mampu mengawasi, kita inginkan seperti itu," tegasnya.

Muhamad Endang Supyandi, PPL dari Kecamatan Cugenang mengaku sangat terbantu adanya pembekalan dan bintek yang dilakukan Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur. Selain menambah pengetahuan, pembekalan dan bintek tersebut lebih memantabkan pengetahuan dalam melaksanakan tugas pengawasan.

"Jelas ini sangat bermanfaat bagi kami para PPL. Apalagi kalau dalam binteknya ada simulasi, sepertinya lebih mantab. Tapi bagi kami dengan adanya materi pengawasan ini sudah sangat membantu dalam melaksanakan tugas dilapangan," katanya [KC-02]**

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

Kantor Sekretariat Panwas Didatangi Mahasiswa GMNI

CIANJUR, [KC].- Sejumlah mahasiswa dari DPC GMNI Kabupaten Cianjur mendatangi Kantor Sekretariat Panwas Kabupaten Cianjur di Jalan Raya Sukabumi Rancagoong Kecamatan Cilaku, Kamis (25/6/2015).

Kedatangan para mahasiswa sekitar pukul 14.00 WIB itu tidak lain untuk mempertanyakan sejumlah indikasi kejanggalan dalam prekrutan Panwas Kecamatan dan sekretariat Panwas.

Sebelum datang ke Sekretariat Panwas, para mahasiswa juga sempat mendatangi lokasi diselenggarakannya pembekalan dan bimbingan teknis para Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) di aula Vedca Kecamatan Mande. Lantaran tidak bisa bertemu para komisioner Panwas Kabupaten, para mahasiswa melanjutkan aksinya ke Sekretariat Panwas Kabupaten.

Ketua DPC GMNI Kabupaten Cianjur, Sarinah Wida Widya mengatakan, kedatangannya ke Sekretariat Panwas Kabupaten tidak lain untuk mengawal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun 2015. Dalam pelaksanaanya ternyata ada sebuah kejanggalan yang terjadi pada tubuh Panwas.

"Kami melihat ada suatu kejanggalan dalam hal tahapan perekrutan dan pembentukan Panwas Kecamatan, PPL dan staf Panwas Kecamatan," kata Wida saat dihubungi, Kamis (25/6/2015).
Pihaknya juga mensinyalir adanya transaksional atau pungli yang dilakukan oknum ditubuh Panwas Kabupaten dalam perekrutan dan pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan staf Panwas Kecamatan. "Intinya DPC GMNI Cianjur Siap mengontrol, mengawal, dan menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015," katanya.

Terpisah Ketua Panwas Kabupaten Cianjur, Saeful Anwar mengakui ada sejumlah laporan yang diterimanya terkait perekrutan Panwas Kecamatan. Laporan tersebut disampaikan sebatas melalui short massage service (SMS), belum ada laporan resmi secara tertulis.

"Kita tindak lanjuti setiap laporan yang masuk. Saat ini masih dalam proses. Ada sejumlah masukan dari masyarakat yang kami terima. Ada yang mengarah ke pelanggaran etik, tapi semuanya harus dibuktikan," kata Saeful ditemui terpisah.

Pihak juga tidak menampik adanya informasi transaksional terkait perekrutan Panwas Kecamatan. "Saya dapat informasi mengenai itu, tentu akan kita tindak lanjuti dengan melakukan klarifikasi. Tapi tidaklah mudah harus ada saksi, kita tengah berupaya," paparnya [KC-02]**






 
Redaksi: Jl. Perintis Kemerdekaan Kp. Baru RT. 01/21 Kel. Sayang Cianjur | 089698682683 | 089698682683
Copyright © 2012. KABAR CIANJUR - NPWP : 00.539.489.5-406.000
BADAN HUKUM NOMOR 80 TAHUN 2014 NOTARIS : KUSNADI,SH,MH,MKn
Terdaftar di Kemenkumham RI dan Lembaran Negara RI