loading...

TRENDING NOW

Aliansi Masyarakat Pemantau Demokrasi (AMPD) menduga KPUD Kabupaten Cianjur melakukan kecurangan di Pemilu 2019.

Pasalnya, AMPD menemukan banyaknya suara yang bertambah dan berkurang, sehingga menguntungkan suatu partai ataupun merugikan partai lainya,
“Dalam forum terkait permasalahan suara di wilayah kecamatan Sukanagara terjadi deklok, Dan di Rapat Pleno KPUD Kabupaetn Cianjur di Hotel Yasmin kami menemukan beberapa kesalahan dan pelanggaran. Bahkan kami menemukan Indikasi praktik kecurangan yang dilakukan penyelenggara Pemilu, pada waktu rekapitulasi raihan suara dari format C1 ke DA1,” papar Ketua AMPD, Galih Widyaswara kepada redaksi Aksi, Sabtu (11/5).

“Jelas ini merupakan bentuk pembangkangan terhadap Undang Undang Pemilu, yakni Undang Undang No 7 Thn 2017 Pasal 532, perbuatan melawan hukum yang dilakukan penyelenggara Pemilu mulai tingkat PPS, PPK dan KPUD yang dilakukan secara bersama sama, sistematis terstruktur dan masip, atas temuan terhadap pelanggaran penyelenggara pemilu termaksud diatas,” papar Galih.

“AMPD akan melaporkan temuan kecurangan tersebut kepada Bawaslu provinsi Jawa Barat dan DKPP untuk segera membongkar kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Cianjur,” pungkas Galih. [Net/KC.10]

kabarcianjur.com - Kapolda Jabar Irjenpol Agung Budi Maryoto bersama Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono didampingi Plt Bupati Cianjur H. Herman Suherman bersama Forkopimda Cianjur meninjau persiapan TPS menjelang Pemilu 2019 di Cianjur, Selasa (16/4/2019).

Irjenpol Agung Budi Maryoto mengatakan, dari hasil pemantauan semua wilayah dalam keadaan kondusif. Terkait dengan laporan adanya kotak suara yang tersapu banjir di Bogor hal tersebut sudah diantisipasi KPU mengenai kekurangannya dari KPU RI dan KPU Jabar.

"Semuanya sudah diganti dan dipastikan kekurangan surat suara juga sudah dilengkapi," katanya.

Agung menuturkan, antisipasi TPS di tempat bencana banjir juga sudah dilakukan agar TPS berada di zona aman. Seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Cianjur.

Ia mengimbau kepada masyarakat yang punya hak pilih untuk datang ke TPS memberikan hak suara.

"Karena ini kan lima tahun sekali untuk menentukan wakil rakyat dan juga pimpinan negara," kata Kapolda

Ia mengatakan bahwa TNI dan Polri bersama aparatur Pemda siap menjamin keamanan proses demokrasi dari awal sampai selesai.

Mengenai tingkat kerawanan, Kapolda mengatakan bahwa TPS itu fluktuatif jadi tergantung dari karakteristik di wilayah TPS itu sendiri. Menurutnya yang jelas kepolisian bersinergi dengan babinsa dan linmas untuk mengamankan proses demokrasi.

"Caranya kami hidupkan lagi siskamling kemudian kepolisian memiliki patroli cyber. Kita jamin tidak ada intimidasi dari siapapun silahkan datang sesuai dengan pilihan masing-masing," tegasnya. [KC-02/gien]
kabarcianjur.com - Sebuah kios jamu yang berada di atas Daerah Aliran Sungai (DAS) di jalan Yulius Usman di bongkar pasang oleh  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cianjur, Jumat (5/4/2019).

Kios tersebut dibongkar paksa karena sebelumnya sudah disurati Satpol PP untuk membongkar sendiri. Namun rupayanya tidak di gubris oleh pemilik, sehingga Satpol PP harus bertindak tegas dan melakukan penertiban.

Kepala Bidang (Kabid) Penegakkan Perundang-undangan, Ketertiban Umum dan Keteriban Masyarakat Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur Robby Erlangga menuturkan, kios yang di bongkar tersebut melanggar aturan Perda karena berada diatas DAS.

"Hari ini (kemarin,red) kita melaksanakan Pembongkaran secara paksa terhadap satu kios depot jamu. Yang bersangkutan sudah kita surati dan proses kita sudah tahapi akan tetapi tidak mengindahkan peringatan bahwa kios pemilik berada diatas DAS dan sebagai daerah yang terlarang," kata Robby.

Robby menjelaskan, ia juga mengacu kepada laporan masyarakat bahwa kios tersebut digunakan sebagai tempat untuk berkumpul anak muda sehingga meresahkan masyarakat.

"Laporan dari masyarakat tempat tersebut sangat meresahkan sering digunakan perkumpulan remaja untuk minum minuman keras, setelah satu bulan ada laporan dari warga maka kami bongkar secara paksa," imbuhnya.

Selain kios, ia juga akan membongkar bangunan lain yang terbukti melanggar.  "Ada beberapa titik yang akan kita tertibakan menunggu dulu laporan yang valid. Selama 7 bulan ini sudah 80 kKios yang sudah dibongkar, ada kios Depot Jamu, ada makanan, stiker dan dagangan lainnya," katanya.

Ia juga mengimbau kepada seluruh pemilik kios yang melanggar Perda agar segera membongkar sendiri.

"Kepada seluruh pemilik kios yang beridi diatas tanah pemerintah baik di trotoar badan jalan maupun di atas daerah aliran sungai itu untuk dibongkar sendiri sebelum kita titertibkan. Secara bertahap kita juga akan menertibkan bangunan liar lainnya," tandasnya.

Dalam pembongkaran bangunan yang berada di tempat terlarang tersebut melibatkan sekitar 60 orang anggota Satpol PP dibantu aparat Kepolisian dan TNI untuk pengamanan. [KC-02/gien]

kabarcianjur.com - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menciptakan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (LH). Rumah layak huni tersebut harus memenuhi kecukupan ruang, keselamatan bangunan dan cukup pencahayaan.

Kepala Satker Penyediaan Rumah Swadaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sarju Bindarum menegaskan, program BSPS tidak menciptakan rumah layak pandang, tapi rumah layak huni yang menuhi standar bangunan pekerjaan umum.

"Rumah BSPS harus diperhatikan konstruksinya jangan asal asalan. Pakemnya bahwa kontruksinya harus baik, sesuai dengan ketentuan," kata Sarju disela kegiatan Pembekalan Tenaga Fasilitator Lapangan dan Koordinator Fasilitator BSPS tahun 2019 di Bandung, Rabu (3/4).

Pembangunan rumah program BSPS harus selesai sesuai dengan ketentuan standar bangunan. "Yang disebut selesai, wujud standarnya bagian yang terpenting sudah layak di huni. Pasti ada yang ditinggalkan bagian tertentu jika swadayanya kurang," tegasnya. (KC-02)



kabarcianjur.com - Plt Bupati Cianjur H. Herman Suherman membuka secara resmi Aplikasi Laporan Elektronik Kecamatan Secara Terpadu (Lekat) dan Sosialisasi E-Samsat di Aula Pendopo Pemkab Cianjur, Senin (1/4/2019).

Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Cianjur Hendri Prasetyadhi mengatakan, aplikasi LEKAT merupakan inovasi dari Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai upaya meningkatkan kualitas aparat kecamatan.

"Dengan kondisi geografis Kabupaten Cianjur yang luas ini dapat memanfaatkan teknologi di era globalisasi sekarang ini dengan penggunaan aplikasi LEKAT," paparnya.

Aplikasi ini menurut Hendri banyak sekali keunggulan yang didapatkan, dengan aplikasi ini akan mempermudah proses pembuatan laporan, karena kecamatan tinggal mengisi form laporan yang sudah disediakan oleh admin kabupaten.

"Penggunaan aplikasi Lekat ini maka setiap kecamatan akan berhemat dalam hal biaya transportasi dan cetak. LEKAT memberikan fasilitas yang mudah untuk melakukan pengolahan laporan dalam bentuk visual grafik. Hal ini tentu sangat membantu Pimpinan dalam mengambil keputusan," imbuhnya.

Sementara Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Cianjur, Iwan Priatna menjelaskan, untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan diluncurkan Samsat J’Bret (Samsat Jawa Barat Ngabret). Inovasi layanan Samsat J’Bret bisa melakukan Pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui teller Bank BJB.

"Pembayaran PKB dan SWDKLLJ bisa melalui Financial Technologi (Fintech) Industri Startup seperti Tokopedia, Kaspro, Bukalapak, melalui Payment Point Online Bank (PPOB) dan melalui Gerai Modern seperti Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret," tuturnya.

Adapun bentuk programnya adalah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Gerai Modern (minimarket) seperti Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret sebagaimana telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat/wajib pajak dan pembayaran melalui Aplikasi Belanja Online seperti Bukalapak, Tokopedia dan Kaspro juga melalui Teller Bank BJB dan PPOB (Payment Point Online Bank)," paparnya.

Selanjutnya menurut Iwan Pencetakan Validasi Pengesahan STNK secara Elektronik (e-Sah) bisa melalui Aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat (SAMBARA) dan Pengesahan STNK oleh Unit Lantas Polsek di seluruh daerah hukum Polda Jabar dengan Pemindaian QR Code melalui Aplikasi SAMBARA.

"Jadi untuk Samsat J'bret ini lebih mempermudah pembayaran dan untuk cetak Validasinya dilakukan di Bank BJB. Untuk pembayaran kita bisa dilakukan dimana saja tidak perlu datang ke samsat dengan T-Samsat kita bisa bayar tepat waktu," pungkasnya.

Sementara Plt Bupati Cianjur H. Herman Suherman mengapresiasi Launching dua (2) aplikasi tersebut.

"Dengan Aplikasi yang sudah di launching jni diharapkan dapat mempermudah masyarakat mendapatkan informasi maupun kemudahan dalam pembayaran Pajak," imbuhnya. (KC-02/gien)