 |
| Program Keluarga Harapan salah satu upaya mengurangi rakyat miskin |
CIANJUR, (KC).- Lebih dari setengah jumlah penduduk di Kabupaten
Cianjur dalam kondisi miskin. Hal itu terungkap dari banyaknya warga
Cianjur penerima jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan jaminan
kesehatan daerah (Jamkesda).
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Niswan Purwenti didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Yusman Faisal mengatakan, berdasarkan data penerima Jamkesmas dan Jamkesda di Kabupaten Cianjur pada tahun 2012 jumlahnya lebih dari setengah jumlah penduduk Cianjur.
"Memang benar kondisinya seperti itu, kalau jumlah penduduk Cianjur 2,2 juta jiwa, lebih dari setengahnya merupkan warga miskin. Itu didasarkan pada jumlah penerima Jamkesmas dan Jamkesda," kata Niswan saat ditemui disela kegiatan khitanan massal HUT Korpri ke 41 di Bale Prayoga Komplek Pemkab Cianjur, Rabu (28/11/2012).
Menurut Niswan jumlah penduduk Cianjur penerima Jamkesmas pada tahun 2012 mencapai 950.000 lebih dan untuk penerima Jamkesda mencapai 125.182. "Kalau dijumlahkan sama dengan setengahnya penduduk di Kabupaten Cianjur. Memang ini faktanya, bahwa masyarakat di Coanjur masih banyak yang miskin," katanya.
Untuk menanggulangi warga penerima Jamkesmas dan Jamkesda diperlukan anggaran yang tidak sedikit. Dalam satu tahun setidaknya harus mengeluarkan anggaran sekitar 23 miliar. Jumlah tersebut dibayarkan kesejumlah rumah sakit yang melayani warga penerima Jamkesmas dan Jamkesda baik yang ada di Cianjur maupun diluar Cianjur.
"Selama ini ada beberapa rujukan untuk rumah sakit yang melayani Jamkesmas dan Jamkesda seperti RSUD Cianjur, RSU Cimacan, RS Marjuki Mahdi Bogor, RS Cicendo Bandung, RS Cipto Mangunkusumo Jakarta, RS Samsudin Sukabumi dan BPK paru-paru Cianjur. Dari rumah sakit yang melayani Jamkesmas dan Jamkesda, RSUD Cianjur masih yang paling banyak melayani jumlahnya mencapai 12 miliar," katanya.
Pada tahun 2013 dipastikan junlah penerima Jamkesda akan mengalami kenaikan menjadi 225 ribu. Jumlah tersebut berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS). "Kita juga akan upayakan bagi warga miskin yang tidak masuk jamkesda dan jamkesmas akan dilayani dengan pemberian layanan pengobatan 50 persen geratis, itu akan kita laksanakan tahun depan tanpa harus pakai wawancara," katanya (KC-02)**.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Niswan Purwenti didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Yusman Faisal mengatakan, berdasarkan data penerima Jamkesmas dan Jamkesda di Kabupaten Cianjur pada tahun 2012 jumlahnya lebih dari setengah jumlah penduduk Cianjur.
"Memang benar kondisinya seperti itu, kalau jumlah penduduk Cianjur 2,2 juta jiwa, lebih dari setengahnya merupkan warga miskin. Itu didasarkan pada jumlah penerima Jamkesmas dan Jamkesda," kata Niswan saat ditemui disela kegiatan khitanan massal HUT Korpri ke 41 di Bale Prayoga Komplek Pemkab Cianjur, Rabu (28/11/2012).
Menurut Niswan jumlah penduduk Cianjur penerima Jamkesmas pada tahun 2012 mencapai 950.000 lebih dan untuk penerima Jamkesda mencapai 125.182. "Kalau dijumlahkan sama dengan setengahnya penduduk di Kabupaten Cianjur. Memang ini faktanya, bahwa masyarakat di Coanjur masih banyak yang miskin," katanya.
Untuk menanggulangi warga penerima Jamkesmas dan Jamkesda diperlukan anggaran yang tidak sedikit. Dalam satu tahun setidaknya harus mengeluarkan anggaran sekitar 23 miliar. Jumlah tersebut dibayarkan kesejumlah rumah sakit yang melayani warga penerima Jamkesmas dan Jamkesda baik yang ada di Cianjur maupun diluar Cianjur.
"Selama ini ada beberapa rujukan untuk rumah sakit yang melayani Jamkesmas dan Jamkesda seperti RSUD Cianjur, RSU Cimacan, RS Marjuki Mahdi Bogor, RS Cicendo Bandung, RS Cipto Mangunkusumo Jakarta, RS Samsudin Sukabumi dan BPK paru-paru Cianjur. Dari rumah sakit yang melayani Jamkesmas dan Jamkesda, RSUD Cianjur masih yang paling banyak melayani jumlahnya mencapai 12 miliar," katanya.
Pada tahun 2013 dipastikan junlah penerima Jamkesda akan mengalami kenaikan menjadi 225 ribu. Jumlah tersebut berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS). "Kita juga akan upayakan bagi warga miskin yang tidak masuk jamkesda dan jamkesmas akan dilayani dengan pemberian layanan pengobatan 50 persen geratis, itu akan kita laksanakan tahun depan tanpa harus pakai wawancara," katanya (KC-02)**.
