CIANJUR, (KC).- Tidak terima lapang bola dibangun gedung serbaguna,
puluhan warga Desa Neglasari, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur,
melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Desa Neglasari, Kamis (3/1/2013).
Aksi tersebut dilakukan merupakan puncak dari kekecewaan warga lantaran janji pihak pemerintah desa yang menggantikan lahan sepak bola yang dipakai untuk pembangunan dalam program Desa Peradaban itu tidak kunjung direalisasikan. Sebelumnya warga dijanjikan oleh pihak desa akan diberikan lahan pengganti untuk lapang sepak bola.
Selain itu, warga juga menuntut penghentian pembangunan dalam program Desa Peradaban yang dilakukan di atas lapang sepak bola serta pembongkaran kios yang ada di sekitar lapang.
Koordinator Aksi Gungun mengatakan, kedatangan warga ke kantor desa tidak lain sebagai salah satu bentuk kekecewaan dan untuk menagih janji atas penggantian lahan untuk lapang sepak bola yang tidak kunjung direalisasikan. Padahal, dikatakannya, keberadaan lapang sepakbola selama ini sangat dibutuhkan oleh warga.
"Kami sebagai warga biasanya menggunakan lapang ini untuk berbagai aktivitas warga termasuk bermain sepak bola. Tapi sekarang lapang itu sudah dirubah diatasnya berdiri bangunan. Janji untuk penggantian lahan untuk lapang sampai saat ini tidak ada kejelasanya," kata Gungun.
Menurut Gungun, pembangunan gedung serbaguna serta kios Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menggunakan lahan untuk lapang itu tidak melalui proses musyawarah dengan warga. "Pembangunanya tidak disosialisasikan terlebih dahulu, makanya kami datang kemari untuk mempertanyakan. Terutama janji pemerintahan desa soal penggantian lahan untuk lapang," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Neglasari, Kecamatan Bojongpicung, Atub Supriatna menegaskan, pihaknya akan memberikan penggantian lahan lapang sepakbola sebagaimana yang diinginkan warga. Namun, penggantian lahan tersebut perlu waktu lantaran saat ini pihak pemerintah desa tengah menunggu hasil surat yang dikirimkan kepada pihak provinsi terkait ajuan penggantian lahan serta surat kepada Pemkab Cianjur terkait permohonan bantuan renovasi sisa lapang yang tidak digunakan.
"Intinya pihak desa akan mengganti lahan untuk lapang sepak bola secara bertahap. Kami juga sudah sampaikan kepada warga. Kita sedang mengupayakan meminta bantuan kepada pihak pemkab dan provinsi. Kalau tidak disetujui, kami memberikan opsi lain, yakni dengan menggunakan aset desa. Untuk lokasinya, kami sudah usulkan ke warga, tinggal warga menentukan setuju atau tidak. Kami minta waktu kepada warga,” ungkapnya.
Terkait tuntutan warga mengenai penghentian pembangunan gedung serbaguna, pihaknya menegaskan tidak akan mengabulkannya. Karena mengenai pembangunan harus dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Untuk pembangunan nilainya Rp1 miliar bantuan untuk Desa Peradaban. Berdiri di atas lahan seluas 7.200 meter, tapi tidak seluruhnya, sekitar 5.000 meter akan dibangun sarana lain, yang saat ini sedang diajukan ke pemkab. IMB nya, IMB desa, setelah kami konsultasikan ke provinsi. Nilai bantuan tersebut kami pergunakan, diantaranya untuk membangun kios BUMDes, gedung serbaguna serta rehab kantor desa," katanya (KC-02)**.
Aksi tersebut dilakukan merupakan puncak dari kekecewaan warga lantaran janji pihak pemerintah desa yang menggantikan lahan sepak bola yang dipakai untuk pembangunan dalam program Desa Peradaban itu tidak kunjung direalisasikan. Sebelumnya warga dijanjikan oleh pihak desa akan diberikan lahan pengganti untuk lapang sepak bola.
Selain itu, warga juga menuntut penghentian pembangunan dalam program Desa Peradaban yang dilakukan di atas lapang sepak bola serta pembongkaran kios yang ada di sekitar lapang.
Koordinator Aksi Gungun mengatakan, kedatangan warga ke kantor desa tidak lain sebagai salah satu bentuk kekecewaan dan untuk menagih janji atas penggantian lahan untuk lapang sepak bola yang tidak kunjung direalisasikan. Padahal, dikatakannya, keberadaan lapang sepakbola selama ini sangat dibutuhkan oleh warga.
"Kami sebagai warga biasanya menggunakan lapang ini untuk berbagai aktivitas warga termasuk bermain sepak bola. Tapi sekarang lapang itu sudah dirubah diatasnya berdiri bangunan. Janji untuk penggantian lahan untuk lapang sampai saat ini tidak ada kejelasanya," kata Gungun.
Menurut Gungun, pembangunan gedung serbaguna serta kios Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menggunakan lahan untuk lapang itu tidak melalui proses musyawarah dengan warga. "Pembangunanya tidak disosialisasikan terlebih dahulu, makanya kami datang kemari untuk mempertanyakan. Terutama janji pemerintahan desa soal penggantian lahan untuk lapang," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Neglasari, Kecamatan Bojongpicung, Atub Supriatna menegaskan, pihaknya akan memberikan penggantian lahan lapang sepakbola sebagaimana yang diinginkan warga. Namun, penggantian lahan tersebut perlu waktu lantaran saat ini pihak pemerintah desa tengah menunggu hasil surat yang dikirimkan kepada pihak provinsi terkait ajuan penggantian lahan serta surat kepada Pemkab Cianjur terkait permohonan bantuan renovasi sisa lapang yang tidak digunakan.
"Intinya pihak desa akan mengganti lahan untuk lapang sepak bola secara bertahap. Kami juga sudah sampaikan kepada warga. Kita sedang mengupayakan meminta bantuan kepada pihak pemkab dan provinsi. Kalau tidak disetujui, kami memberikan opsi lain, yakni dengan menggunakan aset desa. Untuk lokasinya, kami sudah usulkan ke warga, tinggal warga menentukan setuju atau tidak. Kami minta waktu kepada warga,” ungkapnya.
Terkait tuntutan warga mengenai penghentian pembangunan gedung serbaguna, pihaknya menegaskan tidak akan mengabulkannya. Karena mengenai pembangunan harus dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Untuk pembangunan nilainya Rp1 miliar bantuan untuk Desa Peradaban. Berdiri di atas lahan seluas 7.200 meter, tapi tidak seluruhnya, sekitar 5.000 meter akan dibangun sarana lain, yang saat ini sedang diajukan ke pemkab. IMB nya, IMB desa, setelah kami konsultasikan ke provinsi. Nilai bantuan tersebut kami pergunakan, diantaranya untuk membangun kios BUMDes, gedung serbaguna serta rehab kantor desa," katanya (KC-02)**.
