Dewan Akan Segera Panggil Distarkim Terkait Pekerjaan Infrastruktur Yang Tidak Sesuai Dengan Progres

CIANJUR, (KC).- Komisi III DPRD Cianjur akan segera memanggil Dinas Tata Ruang dan Permukiman terkait dengan banyaknya proyek infrastruktur yang pelaksanaanya tidak sesuai dengan progres waktu yang telah ditetapkan.
           
Ketua Komisi III DPRD Cianjur, Rudi Syachdiar Hidajath mengatakan, pemanggilan instansi terkait tersebut akan dilakukan untuk membahas persoalan kenapa pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan progres waktu yang telah ditetapkan. Padahal selama ini pihaknya telah menghimbau baik ke dinas terkait maupun terhadap rekanan yang melakukan pekerjaan, agar pekerjaan tersebut diselesaikan tepat waktu sesuai dengan apa yang tertuang di dalam kontrak.

"Kami selalu menghimbau baik kepada rekanan maupun dinas terkait agar setiap pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tertera dalam kontrak kerja. Seperti halnya pembangunan pasar Pasir Hayam tahap dua yang selang tinggal beberapa hari lagi, akan memasuki tanggal 20 Desember, yaitu masa habis kontrak kerja," kata Rudi, Jum'at (14/12/2012).

Melihat waktu yang hanya tinggal beberapa hari, kemungkinan besar beberapa pekerjaan tidak akan selesai tepat waktu. "Koordinasi akan kita lakukan seperti dengan Sekda Cianjur, bagian Pembangunan dan Keuangan serta Dinas Tarkim Cianjur. Apakah akan tetap diputus kontrak atau dilanjutkan kembali pekerjaannnya itu. Tinggal nanti dihitung, bagaimana cara sistem pembayarannya," paparnya.

Sebelumnya Ketua Forum Pemantau Pembangunan Cianjur (FP2C), Yusuf Ibrahim mengungkapkan, berdasarkan hasin investigasi yang dilakukan pihaknya, sejumlah proyek ditengarai bermasalah dengan waktu pelaksanaanya. Kondisi tersebut bisa terlihat salah satunya pada pelaksanaan proyek pembagunan Pasar Induk Pasir Hayam dan pembangunan gedung baru Dinas Perpajakan Daerah (Disperda) Kabupaten Cianjur.

"Fakta ini menunjukkan bahwa Distarkim gagal memanage sejumlah pelaksanaan proyek pemerintah daerah dalam hal pembangunan infrastruktur, khususnya berkaitan dengan soal pengawasaan dilapangan. Kedua proyek yang nilainya milyaran itu ternyata tidak sesuai dengan progres waktu seharusnya," kata Yusuf (KC-02)**.