Aksi yang dilakukan para sopir angkutan ke DPRD Cianjur berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka datang ke gedung dewan untuk menyampaikan aspirasinya. Para sopir angkutan yang membawa kendaraannya itu berkonvoi dari Warungbatu, Desa Mekarsari menuju gedung DPRD Cianjur dibawah kawalan aparat kepolisian.
Begitu tiba dihalaman parkir gedung DPRD Cianjur, ratusan sopir itu tidak melakukan orasi melainkan langsung digiring menuju ruang anggaran dan diterima langsung Wakil Ketua DPRD Cianjur Saep Lukman. Dihadapan wakil rakyat tersebut mereka menyampaikan aspirasinya. Para sopir memprotes tidak konsistenya PO Marita, yang masih mengangkut penumpang jarak dekat serta menambah armada angkutan.
Menurut para sopir, sesuai perjanjian 4 tahun lalu, saat akan beroperasinya PO Marita, pihak pengusaha berjanji tidak akan menambah jumlah armada. Kenyataanya hal tersebut dilanggar oleh PO Marita.
Ketua Umum PPCB, Amir Tajudin menuding bahwa selama ini tidak ada kejelasan trayek PO Marita yang melayani Sindangbarang-Cianjur-Puncak-Kampung Rambutan, Sindangbarang-Cianjur-Puncak-Depok, dan Sindangbarang-Cianjur-Puncak-Bumi Serpong Damai.
"Sekitar 4 tahun lalu ada kesepakatan dari pihak pengusaha PO Marita yang tidak akan menambah jumlah armadanya dari yang sudah ada sebanyak 13 unit. Namun konyataanya sampai saat ini jumlahnya diperkirakan sudah mencapai 42 unit. Pihak pengusaha berjanji, jika memang pada kenyataannya armada ditambah, mereka sanggup dicabut izin trayeknya. Kami meminta tindak lanjut dari komitmen janji itu,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Saep Lukman yang menerima para sopir sangat mengapresiasi kedatangan para sopir untuk menyampaikan aspirasinya. Pihaknya berharap jika memang belum ada kejelasan kaitan izin trayek, maka harus ditangguhkan.
"Kami sangat mengapresiasi setiap aspirasi atau keluhan dari masyarakat, termasuk apa yang disampaikan oleh para sopir. Masalah ini sebetulnya sudah menjadi pembahasan dari Komisi III DPRD Kabupaten Cianjur. Kalau memang belum ada kejelasan izin trayek, ya mestinya operasional harus ditangguhkan dulu, tidak bisa seenaknya sendiri," kata politisi PDIP itu (KC-02)**.
