 |
| H. Hilman |
MINIMNYA anggaran diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya lonjakan penderita HIV/AIDS di Kabupaten Cianjur. Upaya penanganan dan pencegahan yang dilakukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Cianjur dianggap tidak sampai menyentuh pada akar rumput. Upaya sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang memiliki potensi terjangkit HIV/AIDS tidak berjalan maksimal, bahkan terkesan hanya menggugurkan kewajiban saja.
"Memang kita jauh tertinggal dengan Kabupaten/Kota lainya di Jawa Barat mengenai anggaran. Kita memang berharap anggaran untuk KPA itu idial, setidaknya sesuai dengan ajuan yang kita sampaikan. Kenyataanya tidak sampai setengahnya, bahkan cenderung minim. Kita bisa berbuat apa, untuk membayar staf saja mungkin pas-pasan, apalagi kalau dibuat untuk kegiatan lainya," kata Sekretaris KPA Cianjur, H. Hilman.
Minimnya anggaran secara tidak langsung berpengaruh terhadap capaian hasil. Terbukti hingga tahun 2012 ini saja sudah 30 orang yang teridentifikasi terjangkit HIV/AIDS. Tentu jumlah tersebut cukup besar dan perlu penanganan serius. "Minimalnya dengan adanya upaya, kita bisa menekan agar yang terjangkit itu tidak menularkan kepada yang lainya. Untuk upaya itu salah satu kuncinya adalah anggaran yang memadai," paparnya.
Meski ada edaran bupati tentang sosialisasi pencegahan HIV/AIDS dan narkoba, belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Minimnya dukungan anggaran dari Pemkab Cianjur menjadi salah satu penyebabnya. Terbukti dari target seluruh sekolah yang menjadi sasaran untuk sosialisasi, pada tahun 2012 ini hanya 15 sekolah yang bisa dilaksanakan, masih sangat jauh dari idial.
"Sepertinya ada anggapan dari pemangku kebijakan bahwa penanganan HIV/AIDS itu hal yang biasa, bukan luar biasa, lantaran kaitan dengan gaya hidup. Mungkin itu ada benarnya, tapi tidak demikian bagi yang faham betul sejauh mana bahayanya HIV/AIDS bagi lingkungan kita. Kami hanya berharap Pemkab Cianjur bisa merubah anggapan seperti itu, jika mereka memiliki anggapan seperti itu. Ini serius dan harus ditangani bersama-sama," katanya (KC-02)**.
"Memang kita jauh tertinggal dengan Kabupaten/Kota lainya di Jawa Barat mengenai anggaran. Kita memang berharap anggaran untuk KPA itu idial, setidaknya sesuai dengan ajuan yang kita sampaikan. Kenyataanya tidak sampai setengahnya, bahkan cenderung minim. Kita bisa berbuat apa, untuk membayar staf saja mungkin pas-pasan, apalagi kalau dibuat untuk kegiatan lainya," kata Sekretaris KPA Cianjur, H. Hilman.
Minimnya anggaran secara tidak langsung berpengaruh terhadap capaian hasil. Terbukti hingga tahun 2012 ini saja sudah 30 orang yang teridentifikasi terjangkit HIV/AIDS. Tentu jumlah tersebut cukup besar dan perlu penanganan serius. "Minimalnya dengan adanya upaya, kita bisa menekan agar yang terjangkit itu tidak menularkan kepada yang lainya. Untuk upaya itu salah satu kuncinya adalah anggaran yang memadai," paparnya.
Meski ada edaran bupati tentang sosialisasi pencegahan HIV/AIDS dan narkoba, belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Minimnya dukungan anggaran dari Pemkab Cianjur menjadi salah satu penyebabnya. Terbukti dari target seluruh sekolah yang menjadi sasaran untuk sosialisasi, pada tahun 2012 ini hanya 15 sekolah yang bisa dilaksanakan, masih sangat jauh dari idial.
"Sepertinya ada anggapan dari pemangku kebijakan bahwa penanganan HIV/AIDS itu hal yang biasa, bukan luar biasa, lantaran kaitan dengan gaya hidup. Mungkin itu ada benarnya, tapi tidak demikian bagi yang faham betul sejauh mana bahayanya HIV/AIDS bagi lingkungan kita. Kami hanya berharap Pemkab Cianjur bisa merubah anggapan seperti itu, jika mereka memiliki anggapan seperti itu. Ini serius dan harus ditangani bersama-sama," katanya (KC-02)**.
