2017
My Book Diary Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1

Pagi hari di minggu pertama bulan ini, hai namaku sarah biasa di panggil arha, aku kelas 9 atau 3 smp, aku di kenal sebagai cewek yang puitis banget, yang bisa ngebuat macam-macam hal yang aku lihat jadi menarik. Tapi sayang hingga saat ini aku belum mengerti bagaimana caranya ngeluluhin hati seorang mama dan papa

Oh ya… 2 tahun lalu waktu aku masih duduk di kelas 1 smp keluargaku hancur, mama dan papaku bercerai, hingga saat ini aku tak mengetahui masalahnya apa.

Aku tinggal bersama nenek dan pamanku, mereka sungguh menyayangiku, hingga tiba waktunya saat semua mulai menghilang dari hidupku, teman? Sahabat? Keluarga?, mereka tak lagi memperdulikan aku, mereka sudah tak peduli aku ada, aku hanya di anggap angin lalu, teman curhatku? Dimana dia? Dia mungkin sudah bosan mendengar curhatanku, maka dari itu dia menghilang dari kehidupanku.

“aku pulang” ujarku sambil membuka pintu rumahku tak ada yang menjawab, sebegitu benci kah mereka padaku, sampai-sampai tak ada yang menjawab sapaku

Aku membuat snikers yang aku pakai, aku menjinjingnya dan meletakannya di rak sepatu, aku melihat sebuah surat di meja makan, aku membukanya, surat itu berisi:

Sayang…
Nenek sama paman pergi ke luar kota untuk 5 hari kedepan, nenek akan melakukan operasi disana, aku mohon kamu jaga diri di rumah, mama sayang kamu, jangan lupa makan
... baca selengkapnya di My Book Diary Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1

Dad Is My Hero Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1

Aku bernama Sherilla Cintyana. Aku mempunyai seorang Dad. Mom-ku sudah 3 tahun lalu meninggal. Dad-ku sangat menyayangiku. Ia sangat setia mengurusku. Tapi, Dad-ku juga selalu mengajariku disiplin. Menurutku aku nggak perlu disiplin. Karena besar nanti kan aku pasti bisa disiplin. Tapi, Dad-ku tetap sabar mengajariku.

Suatu hari, pulang sekolah aku membuka pintu tanpa mengucap salam. Ayahku langsung menasehatiku, “Cin, kalau kamu mau masuk rumah ucap salam dulu dong”
“Dad, kalau aku mau masuk tanpa salam bukan berarti Dad nggak tahu aku yang masuk kan” kataku.
“Tapi kan biar disiplin dan kamu bisa sopan” kata Dad-ku.
“Lagi-lagi disiplin, Lagi-lagi disiplin, Dad kalau Cintya sudah besar Cintya kan bisa disiplin, sopan, ramah seperti keinginan ayah” kataku pada ayah.

Aku pun masuk kamarku. Ayahku hanya menggelengkan kepala melihatku. Aku pun mengambil buku merah mudaku dengan gambar kupu-kupu. Bisa dibilang itu diaryku. Aku pun mengisinya.

Dear Diary
Aku lagi lagi dibilang Dad harus disiplin
Kenapa aku harus disiplin?
Aku kan besar nanti bisa disiplin
Semoga ayah berhenti menyuruhk
... baca selengkapnya di Dad Is My Hero Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1

Otonomi Daerah dan Pemekaran Daerah
Otonomi daerah berasal dari kata Oto (auto) yang berarti sendiri dan Nomoi (nomos) yang berati aturan/Undang-undang yang berarti mengatur sendiri, wilayah atau bagian negara atau kelompok yang memerintah sendiri. Dalam tata perintahan otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri.

Otonomi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 menyatakan otonomi daerah merupakan prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (menegaskan pemerintah daerah adalah pemerintah otonomi dalam NKRI).

Dalam UUD 1945 Pasala 18 juga menjelaskan bahwa dalam otonomi daerah tidak boleh melebihi batas-batas yang telah ditentukan negara sebagai aturan nasional yaitu, urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, agama).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.[1]

Selain itu Pemekaran daerah juga dapat diartikan sebagai pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya, pembentukan daerah otonomi baru yang (salah satu) tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran daerah bertujuan utama agar ada ruang partisipasi bagi politik daerah serta masuknya uang dari pusat ke daerah. Namun, untuk melakukan pemekaran pada suatu daerah harus ada penjelasan terlebih dahulu kepada masyarakat yang menginginkan pemekaran tentang masalah yang harus dihadapi setelah pemekaran. Sebab, pemekaran daerah tidaklah mudah dan murah. Pemekaran wilayah seharusnya menjadi solusi atas suatu permasalahan yang dihadapi, bukannya justru menambah masalah atau menciptakan masalah baru.

Dasar Hukum
Dasar hukum Pemerintah daerah adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Perubahan di Undang-Undang No 2 Tahun 2015.

Dasar Hukum Pembentukan Daerah dalam UUD 1945, BAB VI Pemerintahan Daerah Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi,kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
Perubahan II 18 Agustus 2000, sebelumnya berbunyi : Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Dasar Pembentukan Berikutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Dan dasar pembentukan daerah yang dituangkanPP RI No. 78 Tahun 2007 ttg Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. (Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2007 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2007 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 162.

Cara Pembentukan
Pembentukan daerah baru sangat vital artinya jika dapat berjalan dengan mulus melalui prosedur konstitusi,

Kebutuhan akan hadirnya Kabupaten Cianjur selatan secara defenitif menjadi wacana dan kajian seiring geliat infrastruktur Jabar lingkar selatan yang telah rampung beberapa tahun silam, dilanjut pembangunan dermaga dan terdapatnya landasan perintis milik salah seorang pengusaha di areal tersebut menjadi alasan kuat menjadikan kabupaten Cianjur selatan ini menjadi Daerah Otonomi Baru ditambah kabupaten Pangandaran yang lebih dulu menjadi Kabupaten mandiri lepas dari Kabupaten induk Yaitu Kab.Ciamis 5Tahun lalu.
Padahal berbicara wacana yang berkembang Kabupaten Cianjur lebih dulu di wacanakan semenjak tahun 1987,
adapun dasar hukum yang bisa kita jadikan pijakan dalam agenda pembentukan DOB, tiada lain mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 yang direvisi dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pemekaran daerah sendiri harus dilakukan melalui tahapan pembentukan daerah persiapan kabupaten/ kota, dan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Luas wilayah Berdasarkan data dari Kemendagri, Kabupaten Cianjur mencapai 3.840,16 km dengan jumlah penduduk 2.293.990 jiwa, sedangkan luas wilayah minimal DOB di Jawa Barat hanya membutuhkan 709,01 km, dan jumlah penduduk minimal DOB di Jawa Barat adalah 955.704 jiwa. Jadi jika dilihat dari persyaratan dasar kewilayahan, pemekaran Kabupaten CIanjur memang sudah memenuhi dan sudah saatnya dimekarkan. Kaitan dengan persyaratan administratif DOB, mencakup tiga aspek yakni, keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/ kota, persetujuan bersama DPRD kabupaten/ kota induk dengan bupati/ walikota daerah induk, dan persetujuan bersama DPRD provinsi dengan Gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi daerah persiapan kabupaten/ kota yang akan dibentuk.
Seyogianya, pemerintah Kabupaten Cianjur bersinergi dengan rakyatnya untuk memperjuangkan pembentukan pemekaran CIanjur Selatan. Pemekaran harus dimaknai sebagai peluang untuk mensejahterakan kehidupan warga Cianjur, bukan malah sebaliknya dimaknai sebagai makar dan ancaman karena lepasnya sumber-sumber PAD Kabupaten induk. Pemekaran memang selalu berangkat dari dua hal mendasar, pertama kepentingan sosial dalam rangka pemerataan pembangunan dengan penguatan sendi-sendi perekonomian masyarakat, dan kedua kepentingan politik sebagai sarana melahirkan regulasi daerah yang lebih ramah dan berpihak kepada rakyatnya. Karena daerah yang baik adalah daerah yang mampu membahagiakan warganya, warga bahagia karena kebijakan-kebijakan pemimpinnya berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
Ditulis oleh : Paisal Anwari, KABID PAO HMI Cabang Cianjur sekaligus sebagai  Mahasiswa Pasca Sarjana HUKUM UNSUR

Politik dinasti belakangan ini terus menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat di Jawa Barat dan terkhusus kabupaten cianjur. Selain didasari oleh lahirnya regulasi di pilkada yang memberikan batasan kepada anak, saudara, dan istri kepala daerah untuk berkompetisi di pilkada.
Proses gugatan para putra dan keluarga kepala daerah terkait pasal dinasti yang saat ini masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK), terus menjadikan pembahasan soal dinasti politik selalu menarik untuk menjadi pembahasan.
Praktik politik dinasti sepanjang era reformasi benar-benar menggejala. untuk kali kesekian publik disuguhi praktik politik dinasti.
Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik  yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih indenik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. Apa Yang terjadi seandainya Negara Atau Daeah Menggunakan Politik Dinasti?
Politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. "Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural." Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural
Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN.
Hal-Hal Yang Mengakibatkan Munculnya Dinasti Politik Adalah:
1.   Adanya keinginan Dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan.
2.   Adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan Dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok.
3.   Adanya kolaborasi antara penguasa dan Pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan Politisi.
4.   Adanya Pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaaan Modal Sehingga Mengakibatkan terjadinya KORUPSI
Akibat Dari Politik Dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh. Sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam system pemerintahan.
Dengan Politik Dinasti membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas.
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Kata ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία (dēmokratía) "kekuasaan rakyat" yang terbentuk dari δμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (kratos) "kekuatan" atau "kekuasaan" pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani, salah satunya Athena; kata ini merupakan antonim dari ριστοκρατία (aristocratie) "kekuasaan elit". Secara teoretis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi.
Pada umumnya pengertian demokrasi adalah suatu format pemerintahan yang mana masing-masing warga negara memiliki hak yang seimbang dan setara terkait penentuan dan pemilihan sebuah keputusan yang nantinya akan membawa dampak pada kehidupan warga negara.
Pengertian demokrasi pula dapat dimaknai sebagai bentuk kekuasaan paling tinggi yang ada ditangan rakyat.
Mengenai demokrasi warga negara boleh ikut ambil bagian dengan langsung maupun pula lewat perwakilan terkait melaksanakan perumusan, pengembangan dan penyusunan hukum.
Maka Dari itu Dinasti politik bukanlah sistem yang tepat unrtuk diterapkan di Negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan.
Dinasti politik berpotensi kuat menyuburkan budaya koruptif. Tapi pencegahan dinasti politik dengan membuat aturan hukum yang dibat oleh Mahkamah Konstitusi, juga dengan kerja-kerja politik untuk mencegah suburnya dinasti tersebut.
Politik dinasti jelas bertentangan dengan budaya demokrasi yang sedang tumbuh di negeri tercinta dan akan mengebiri demokrasi kita. Sebab, politik dinasti pasti mengabaikan kompetensi dan rekam jejak. Bahkan, politik dinasti bisa mengebiri peran masyarakat dalam menentukan pemimpin. Yang menyedihkan, politik dinasti sengaja dibingkai dalam konteks demokrasi. Dalam alam demokrasi prosedural sekarang, masyarakat seakan diberi peran.
Tetapi, jika diamati secara saksama, jelas sekali masyarakat tidak memiliki kebebasan menentukan pilihan. Hampir semua calon anggota legislatif, calon kepala daerah, dan calon pejabat publik yang diajukan telah diskenario. Pemenangnya harus orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan elite-penguasa. Jika tidak memiliki hubungan kekeluargaan, calon yang dimenangkan adalah mereka yang memberikan uang sebagai mahar jabatan.
Dalam perspektif Ibn Khaldun (1332–1406), politik dinasti dinamakan ashabiyah (group feeling). Ibn Khaldun dalam The Muqaddimah an Introduction to History (1998) menyebut politik ashabiyah sebagai gejala yang bersifat alamiah. Sebab, umumnya penguasa selalu ingin merekrut orang yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai bawahannya.
Namun, Ibn Khaldun mengingatkan bahaya politik ashabiyah.Dengan tegas Ibn Khaldun menyatakan bahwa politik ashabiyah pada saatnya bisa mengakibatkan kehancuran negara. Dalam konteks budaya modern, praktik politik ashabiyah juga menjadi persoalan serius. Apalagi jika politik ashabiyah dijalankan dalam suasana demokrasi yang sedang tumbuh dan berkembang. Karena praktik politik dinasti sangat berbahaya, pemerintah dan legislatif harus merumuskan regulasi yang tegas.
Modal untuk membuat regulasi sejatinya sudah ada. Misalnya, larangan terhadap seseorang menjadi kepala daerah lebih dari dua periode. Sayang, peraturan itu disiasati beberapa kepala daerah yang tidak boleh mencalonkan diri karena sudah menjabat dua periode. Caranya, mencalonkan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan dirinya. Cara lainnya, mencalonkan orang-orang yang bisa menjamin keamanan dirinya dari kasus hukum setelah tidak lagi berkuasa.
Bermula dari budaya politik kekerabatan itulah, praktik politik dinasti semakin menggurita. Idealnya, batasan maksimal dua periode juga berlaku untuk jabatan di legislatif. Hal tersebut penting supaya publik tidak disuguhi caleg 4L (lu lagi, lu lagi). Karena itu, pemerintah harus merancang regulasi tentang boleh tidaknya kerabat dekat maju sebagai pejabat eksekutif dan legislatif. Peraturan itu penting untuk meminimalkan budaya politik dinasti.

Praktik politik dinasti pada saatnya akan mengganggu proses checks and balances antarlembaga negara. Fungsi saling mengontrol pasti tidak bisa maksimal jika sejumlah jabatan publik dikuasai satu keluarga besar. Padahal, untuk menyemai nilai-nilai demokrasi, fungsi kontrol penting. Jika kontrol terhadap pemerintah lemah, terjadilah budaya kolutif dan koruptif.

Ahad (29/10) menjadi hari bersejarah bagi warga masyarakat di Kp. Rawagede Desa Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur, pasalnya tepat pada hari itu wilayah yang dekat dengan area wisata Gunung padang tersebut menjadi perhatian masyarakat, tak hanya masyarakat lokal namun dari tamu undangan dan tokoh masyarakat dari berbagai wilayah, hadir pada acara peletakan batu pertama pembangunan masjid, ponpes tahfidz qur’an dan rumah yatim dan dhuafa Daaru Zamzam, pengobatan gratis 1000 pasien dan santunan 100 anak yatim.
Sementara itu, turut mendukung rangkaian kegiatan tersebut, Yayasan Daaru Zamzam  menyelenggarakan pengobatan gratis untuk 1000 pasien, kerjasama kemitraan  dengan Klinik Harapan sehat Cilaku Cianjur.
Tampak hadir dan menyaksikan acara tersebut unsur dari forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Cianjur, para alim ulama dan tokoh masyarakat, tak ketinggalan Buya Abdullah Mukhtar pimpinan ponpes An Nidzom Sukabumi, serta pakar ekonomi syariah yang sudah masyhur karena keilmuannya Muhammad Syafii Antonio sekaligus sebagai bapak angkat pendiri yayasan Daaru Zamzam.
Menurut Muhammad Abdul Latif atau akrab disapa kak Mal, pendiri sekaligus pembina   yayasan Daaru Zamzam, bangunan masjid, ponpes tahfidz qur’an dan rumah yatim ini akan dibangun di atas tanah wakaf seluas + 1,2 hektar, dan hingga kini sudah berdiri bangunan pusat bisnis santri. “Dari sini nantinya akan lahir para hafidz dan hafidzoh, mereka akan digembleng selama tiga tahun untuk menyelesaikan hafalan Al Qur’an 30 juz, untuk itu mohon do’anya dari semua pihak semoga dimudahkan dalam pembangunannya“Harap kak Mal.   
Syafii Antonio selaku penasehat Daaru Zamzam mengamanatkan tiga hal dalam berjuang menegakkan agama Alloh yaitu harus mau kerja keras, istiqomah dan bersabar.
“Sejarah dunia adalah sejarah orang muda, jika angkatan muda mati rasa, matilah semua bangsa”. Ungkapan Pramoedya Ananta Toer dalam bukunya Anak Semua Bangsa tersebut kiranya amat cocok menjadi nasihat bagi kita sebagai bangsa Indonesia dan pemuda Indonesia. Pasalnya, sejarah perjuangan bangsa Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari peran besar pemuda atau kaum muda.

Sudah 98 tahun, terhitung sejak 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia dan bangsa Indonesia memperingati Sumpah Pemuda. Dimana pada masa itulah pemuda-pemuda memperjuangkan keyakinan yang satu atas bangsa Indonesia. Mereka yang berasal dari berbagai organisasi dan latar-belakang seperti Jong Java, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Islamiten Bond, Jong Celebes, Jong Sumatera, Jong Borneo dan lain-lain, merasa terpanggil untuk melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi untuk bersatu melawan penjajah. Para pemuda sadar bahwa perlu adanya kesadaran kolektif serta identitas kolektif dalam bersatu melawan penjajah. Oleh sebab itu, para pejuang muda pada saat itu rela menanggalkan latarbelakang atau kepentingan sektoral yang melekat pada dirinya untuk bersatu melawan penjajah dan mempejuangkan kemerdekaan dengan mendeklarasikan diri menjadi Jong Indonesia.

Melihat sejarah Sumpah Pemuda, kita dapat melihat bahwa pemuda lah yang berjuang dengan jiwa dan raganya demi persatuan dan kemerdekaan. Pemuda lah yang menjadi penggerak dan pelopor perubahan nasib bangsa. Pemuda juga lah yang berani berjuang dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Namun apa kabar pemuda Indonesia hari ini?

Sungguh ironis, ketika banyak pemuda yang tidak mampu bahkan mau memahami apa makna yang ada dibalik peristiwa Sumpah Pemuda yang digaungkan ketika Kongres Pemuda II, bahkan menganggap momen Sumpah Pemuda hanya sebagai prosesi ceremonial belaka. Padahal, pada masa itulah titik awal dimana Bangsa Indonesia dideklarasikan dengan prosesi yang penuh pengorbanan darah, jiwa dan raga. Sehingga kita dapat menikmatinya kini.

Namun Semangat Sumpah Pemuda seolah dilupakan begitu saja. Lihat saja, banyak pemuda yang menjadi korban teror gaya hidup atau teror hedonisme bahkan telah menjadi agen penyebarnya. Banyak pemuda yang kini menggaungkan perseteruan dan perpecahan, bukan persatuan. Banyak pemuda yang lupa terhadap spirit Sumpah Pemuda, padahal tak setetes pun darahnya diminta untuk Indonesia.

Sebagai pemuda yang insyaf dan sadar akan tanggungjawab anak bangsa, saya ingin mengajak para pemuda Indonesia bahwa kita lah pemegang tampuk kepemimpinan kelak, bahwa ditangan kita lah nasib bangsa Indonesia terkepal. Pemuda lah yang harus mencetak sejarah hari ini dan menentukan bagaimana masa depan Indonesia. Sebagaimana diamini oleh Ben Anderson, seorang Indonesianis, dalam bukunya Java In a Time of Revolution: Occupation & Resistance, bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah pergerakan pemuda.
[28/10 17.09] FAISALFH: Refleksi sumpah pemuda, pemuda sebagai tonggak perubah bangsa
“Sejarah dunia adalah sejarah orang muda, jika angkatan muda mati rasa, matilah semua bangsa”. Ungkapan Pramoedya Ananta Toer dalam bukunya Anak Semua Bangsa tersebut kiranya amat cocok menjadi nasihat bagi kita sebagai bangsa Indonesia dan pemuda Indonesia. Pasalnya, sejarah perjuangan bangsa Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari peran besar pemuda atau kaum muda.

Sudah 89 tahun, terhitung sejak 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia dan bangsa Indonesia memperingati Sumpah Pemuda. Dimana pada masa itulah pemuda-pemuda memperjuangkan keyakinan yang satu atas bangsa Indonesia. Mereka yang berasal dari berbagai organisasi dan latar-belakang seperti Jong Java, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Islamiten Bond, Jong Celebes, Jong Sumatera, Jong Borneo dan lain-lain, merasa terpanggil untuk melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi untuk bersatu melawan penjajah. Para pemuda sadar bahwa perlu adanya kesadaran kolektif serta identitas kolektif dalam bersatu melawan penjajah. Oleh sebab itu, para pejuang muda pada saat itu rela menanggalkan latarbelakang atau kepentingan sektoral yang melekat pada dirinya untuk bersatu melawan penjajah dan mempejuangkan kemerdekaan dengan mendeklarasikan diri menjadi Jong Indonesia.

Melihat sejarah Sumpah Pemuda, kita dapat melihat bahwa pemuda lah yang berjuang dengan jiwa dan raganya demi persatuan dan kemerdekaan. Pemuda lah yang menjadi penggerak dan pelopor perubahan nasib bangsa. Pemuda juga lah yang berani berjuang dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Namun apa kabar pemuda Indonesia hari ini?

Sungguh ironis, ketika banyak pemuda yang tidak mampu bahkan mau memahami apa makna yang ada dibalik peristiwa Sumpah Pemuda yang digaungkan ketika Kongres Pemuda II, bahkan menganggap momen Sumpah Pemuda hanya sebagai prosesi ceremonial belaka. Padahal, pada masa itulah titik awal dimana Bangsa Indonesia dideklarasikan dengan prosesi yang penuh pengorbanan darah, jiwa dan raga. Sehingga kita dapat menikmatinya kini.

Namun Semangat Sumpah Pemuda seolah dilupakan begitu saja. Lihat saja, banyak pemuda yang menjadi korban teror gaya hidup atau teror hedonisme bahkan telah menjadi agen penyebarnya. Banyak pemuda yang kini menggaungkan perseteruan dan perpecahan, bukan persatuan. Banyak pemuda yang lupa terhadap spirit Sumpah Pemuda, padahal tak setetes pun darahnya diminta untuk Indonesia.

Sebagai pemuda yang insyaf dan sadar akan tanggungjawab anak bangsa, saya ingin mengajak para pemuda Indonesia bahwa kita lah pemegang tampuk kepemimpinan kelak, bahwa ditangan kita lah nasib bangsa Indonesia terkepal. Pemuda lah yang harus mencetak sejarah hari ini dan menentukan bagaimana masa depan Indonesia. Sebagaimana diamini oleh Ben Anderson, seorang Indonesianis, dalam bukunya Java In a Time of Revolution: Occupation & Resistance, bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah pergerakan pemuda.
Mahasiswa adalah pewaris peradaban yang harus menggoreskan sebuah catatan kebanggaan dilembar sejrah manusia.
Mahasiswa tidakkah kalian tahu betapa banyaknya para pendahulu kalian ditahun 1928, 1945, 1966, 1998, mereka selalu berikhtiar untuk membela rakyat mengorbankan jiwa dan raga untuk negeri ini, untuk negeri yang berdiri kokoh dan untuk rakyat yang sejahtera.

Seharusnya spirit perjuangan terus mengalir menembus ruang dan waktu sehingga dikenal hingga hari ini sebagai nilai-nilai idealisme mahasiswa yang harus selalu dijaga agar tetap utuh agar para pecundang dan penghianat bangsa tidak lagi berkeliaran dinegeri ini.

Dan lagi lagi mahasiswa turun kejalan untuk meneriakan keadilan dan kebenaran. dimana janji - janji politik sang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak berbanding lurus dengan realitas. Aksi mahasiswa 20 Oktober 2017, Secara bergantian para simpul organisasi mahasiswa menyampaikan orasinya dari atas "mobil komando". hingga larut malam mahasiswa menunggu jawaban langsung dari Presiden yang tidak kunjung datanng dan dibeberapa titik aksi jawabannya adalah tindakan refresip terhadap mahasiswa yang sedang memperjungkan rakyatnya.

Lain halnya dengan aktifis cipayung plus yang telah diperdaya pencitraan penguasa dan dibekukan urat kritisnya dengan pelaksanaan jambore kebangsaan dan wirausaha.

Namun tindakan aktifis cipayung plus tersebut tidak akan membuat kami diam dan kami akan melakukan aksi secara besar-besaran didepan pintu gerbang kebun raya cibodas, cipanas-cianjur. Atas nama rakyat indonesia kami akan tanyakan janji janji politis presiden jokowi dodo saat membuka kegiatan jambore tersebut yang telah meninabobokan segelintir elit Cipayung plus yang urat kritisnya sekarang telah membeku.
CIANJUR, [KC],- Calon Wakil Gubernur Jawa Barat diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Garindra, Ahmad Syaikhu yang berpasangan dengan Cagub Deddy Mizwar, bertatap muka dan Ngopi Bareng dengan berbagai komunitas pemuda di salah satu warung kopi, jalan Dr Muwardi, Bypass, Cianjur, Minggu (15/10).

Kehadiran Ahmad Syaikhu yang juga wakil Walikota Bekasi tersebut, bertatap muka langsung dengan para perwakilan Komunitas Pemuda Cianjur, serta menyerap aspirasi Pemuda, khususnya Pemilih pemula, ” Sebagai pemuda harus berani tampil ke depan menghadapi peradaban zaman yang kian maju,” kata Syaikhu singkat di hadapan para perwakilan Pemuda.

Menurut Aulia, Sekretaris Umum Gema Keadilan Cianjur, acara sosialisasi yang di gelar Gema Keadilan untuk pemilih pemula bertujuan untuk memperkenalkan kepada pemilih pemula calon wakil gubernur Jawa Barat Ahmad Syaikhu, ” Gema Keadilan salah satu sayap partai akan terus berjuang dan memperkenalkan cawagub Jawa Barat dari PKS kepada masyarakat, ” katanya yang humas DPD PKS Cianjur.

Sementara itu, acara temu kangen dengan komunitas Pemuda Cianjur yang berlangsung santai tersebut, juga dihadiri Sadar Muslihat, Kabid Polhukam DPW PKS Jawa Barat [KC.06/Cakrawala]**
CIANJUR,[KC],- Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Barat dari Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Syaikhu, melakukan pertemuan dengan kader dan partisipan PKS di Kabupaten Cianjur, Minggu (15/10).

Ahmad yang merupakan Ketua DPW PKS Jawa Barat tersebut melakukan konsolidasi dan penguatan pendukungnya untuk pemenangan dia dan Deddy Mizwar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Sampai hari ini saya masih berpegang terhadap apa yang diungkapkan oleh Prabowo Subianto, dan Ketua Majlis Syuro PKS, Habib Salim Segaf Al Jufri. Saya sudah dipanggil  bahwa form untuk Calon Gubernur Demiz sementara saya Wagub," ujar Syaikhu dalam konferensi pers seusai agenda konsolidasi kader di Gedung dakwah sadewata Cianjur.

Ahmad yakin PKS dan Gerindra bisa memenangkan pilgub dan terpilih memimpin Jabar, pergerakan mesin partai dan kepercayaan warga atas kepemimpinan kader sebelumnya pun jadi  senjata yang dinilai kuat.

Ditambahkan Syaikhu, Gerindra dan PKS tengah melakukan konsolidasi dengan partai lain untuk menambah kekuatan menghadapi Pilgub Jabar 2018 memang dipersilahkan untuk melakukan penjajakan dengan partai lain.

"Secara kedekatan dengan Partai Demokrat maupun PAN memang sudah dekat, dan kami akan lakukan komunikasi lebih intens. Mudah-mudahan, empat partai bisa menjadi koalisi besar untuk mempermudah proses pemenangan di Pilkada Jabar," pungkasnya.[KC.06]**
 CIANJUR,[KC],- Jelang Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018, mesin politik PKS di Kabupaten Cianjur, mulai dipanaskan. Hal itu untuk suksesi pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu.

Ketua DPW PKS Jabar Ahmad Syaikhu sekaligus bakal Cawagub Jabar menegaskan, harapan di Pilgub agar PKS bisa memenangkan kembali seperti pada dua pilkada sebelumnya di Jabar yang dimenangkan kader partainya.

Modal terkuat untuk memenangkan pilkada, kata dia, adalah dengan menggerakan mesin partai. Kedatangannya ke Cianjur untuk mengingatkan pada semua jajaran agar menjaga soliditas dan menjamin tidak adanya friksi di dalam partai.

“Kader di setiap daerah siap untuk bergerak. Hal ini merupakan kunci dari kemenangan pilgub Jabar 2018 mendatang,” katanya penuh semangat dalam konsolidasi dan silaturahmi bersama pengurus, kader, dan simpatisan di DPD PKS Kabupaten Cianjur, Minggu (15/10).

Menyinggung roadshow, sambung Syaikhu, dilakukan mulai September hingga awal Nopember 2017 mendatang. Inti roadshownya itu dia ingin bertemu seluruh jajaran struktur maupun kader serta simpatisan di Jabar.

” Targetnya tidak ada lagi keraguan untuk memberikan dukungan untuk pemenangan pasangan Deddy Mizwar-Akhmad Syaikhu,” ujarnya.

Ketua DPD PKS Kabupaten Cianjur drh. Baruna menerangkan kader PKS yang menjadi gubernur yakni Ahmad Heryawan dinilai telah berhasil membangun Jabar. Dia berharap estafet kepemimpinan dapat dilanjutkan oleh kader PKS lainnya.

“Kader dan simpatisan PKS di Cianjur siap memenangkan pasangan Deddy Mizwar-Akhmad Syaikhu,” ungkapnya diamini oleh seluruh kader PKS yang hadir. [KC.06]**
CIANJUR,[KC],- Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Barat dari PKS Ahmad Syaikhu dijadwalkan akan melaksanakan safari politiknya ke  Kabupaten Cianjur pada Minggu (15/10)

Ada yang menarik dari kedatangan pria yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Walikota Bekasi tersebut. Rencanannya,  pagi ini Ahmad Syaikhu akan menikmati sarapan pagi bersama sejumlah Ormas Islam Cianjur

“Rencanannya sebelum menghadiri acara konsolidasi, beliau akan terlebih dahulu makan pagi bersama sejumlah Ormas Islam yang tergabung dalam Konsorsium ummat Islam ” ungkap Kepala Bidang Humas DPD PKS Kabupaten Cianjur Aulia.

Sebanyak 12 organisasi Islam yang tergabung dalam Konsorsium Ormas Islam di Kabupaten Cianjur hadir bersilaturahmi dengan bakal calon Wakil Gubernur Jawa Barat dari Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu.

Silaturahmi ormas Islam ini digelar di Gedung Pondok Pesantren Attaqwa Cikidang Cianjur Pimpinan KH. Umar Burhanudin, Minggu (15/10).

Dalam silaturahmi tersebut, Bakal calon Wagub Jabar dari PKS ini berharap kebangkitan Ummat Islam  di berbagai sektor, tidak hanya politik tetapi juga di bidang usaha dan lainnya, makanya dibutuhkan kebersamaan antara ummat dan Ormas Islam.

" Ummat Islam harus bangkit di bidang Politik, namun tidak hanya itu di sektor lainnya seperti usaha, untuk itu ummat dan Ormas Islam harus terus bersama sauyunan." ungkap syaikhu dihadapan Ormas Islam Cianjur.

Kunjungan bakal cawagub PKS ini dilaksanakan dalam rangka Roadshow Silaturahmi Kader Partai Keadilan Sejahtera di beberapa tempat di Jawa Barat, rencananya hari ini Ahmad Syaikhu akan bertemu dengan kader PKS di Gedung Dakwah Sadewata Cianjur, dan ngopi Bareng Pemuda Cianjur. [KC.06]**
CIANJUR, [KC-],- Bakal calon wakil gubernur Jawa Barat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al-Muthmainnah Kabupaten Cianjur Minggu (15/10). Ahmad Syaikhu mengawali kedatangannya di Cianjur dengan melaksanakan Sholat Subuh berjamaah di Masjid Al-Muthmainah yang dilanjutkan  dengan Silaturahmi bersama Pimpinan Pondok Pesantren sekaligus Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur KH.R. Abdul Halim.

Kunjungan bakal cawagub PKS ini didampingi Ketua DPD PKS Kabupaten Cianjur Baruna FH dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Sadar Muslihat. Kehadiran bakal cawagub Jabar ini disambut baik oleh Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Muthmainah.

''Saya datang ke sini dalam rangka silaturahmi dan mohon nasihat serta dukungan dari para alim ulama di Cianjur  '' kata Syaikhu kepada wartawan setelah bersilaturahmi dengan Ketua MUI Kab. cianjur.

Sementara itu KH.R. Abdul Halim sangat mengapresiasi terhadap kinerja Ahmad Heryawan dalam memimpin pemerintahan di Provinsi Jawa Barat, untuk itu  dirinya berharap  calon gubernur dan wakil gubernur dari PKS khususnya Ahmad Syaikhu dapat  meneruskan prestasi dan prestise yang telah diraih oleh Ahmad Heryawan.

" Jawa Barat di pimpin Ahmad Heryawan yang diusung PKS terbukti mampu membawa berbagai prestasi untuk jawa barat, untuk itu saya berharap calon pemimpin yang akan datang  bisa meneruskan perjuangan Ahmad Heryawan" Ungkapnya.

Kunjungan bakal cawagub PKS ini dilaksanakan dalam rangka Roadshow Silaturahmi Kader Partai Keadilan Sejahtera di beberapa tempat di Jawa Barat, rencananya hari ini Ahmad Syaikhu akan bertemu dengan kader PKS di Gedung Dakwah Sadewata Cianjur, dan ngopi Bareng Pemuda Cianjur. [KC.06]**


Setelah melalui pembahasan bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, akhirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) resmi diundangkan menjadi Undang-Undang (UU) melalui Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman pada saat penyelenggaraan Simulasi Nasional Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 (19/8) lalu.
Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017, terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. UU ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.
UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dalam UU ini telah ditetapkan, bahwa jumlah kursi anggota DPR sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima), dimana daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/ kota, dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi. Adapun jumlah kursi DPRD provinsi, menurut UU ini, ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 120 (seratus dua puluh) mengikuti jumlah penduduk pada provinsi yang bersangkutan. Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten / kota atau gabungan kabupaten / kota. Sementara jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menyebutkan, Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. Adapun Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.
Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini,” bunyi Pasal 199 UU ini. Dengan begitu, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pemilu dapat menjadi acuan sah bagi pihak penyelenggara Pemilu menyiapkan tahapan-tahapan pesta demokrasi.
Saya sangat memberikan pandangan positif terkait UU ini mampu memberikan ruang untuk berjalannya demokrasi di negeri kita ini dengan konsisten , dari penggabungan UU lama sehingga mampu menjawab permasalahan terkait penyelenggaraan pemilu ini, dan terlebih bahwa UU ini berasaskan umum, langsung, terbuka, adil dan jujur serta mandiri dan menjaga integritas terutamanya., ujar Paisal Anwari (KABID PAO HMI CABANG CIANJUR).

Air Terjun Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1

Adalah air terjun di suatu daerah yang terpencil dan jauh yang dikenal berkhasiat menyembuhkan bagi yang sakit dan memuaskan dahaga bagi setiap pendatangnya.

Air terjun ini bebas bagi setiap pengunjung yang ingin mendatangi dan mengagumi panorama di sekitarnya. Banyak orang yang iri pada penduduk yang tinggal di sekitar air terjun ini karena mereka bisa menikmati air berkhasiat itu serta damai,segar dan tenangnya alam.

Pada air terjun itu ada yang bersenang-senang dan berenang dibawah guyuran air, ada yang menampung air itu untuk dibawa ke rumah masing-masing.

Beberapa orang membeli dan membawa ember berwarna hijau untuk menampung air terjun yang berkhasiat itu, beberapa orang lagi membawa ember berwarna merah dan warna warna lainnya sesuai dengan kesukaan mereka.

Disaat mereka telah tiba di rumah masing masing maka mulailah mereka bercerita tentang indahnya alam di sekitar air terjun itu dan menunjukkan oleh-oleh air yang mereka dapatkan. Serta membagi-baginya pada sanak saudara dan handai taulan dengan botol yang berwarna sama seperti embernya. Mereka yang menerima oleh-oleh itu begitu bangga sehingga menyimpannya sebagai hiasan dan bukti bahwa mereka mempunyai air dari air terjun yang sangat terkenal itu.

Si pembawa oleh-oleh air itu akhirnya meninggal dan oleh-oleh yang dia bagikan tetap tersimpan berikut cerita tentang keindahannya dan menjadi
... baca selengkapnya di Air Terjun Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1

“Carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu untuk kehidupan akhirat kelak, namun jangan lupakan juga bagianmu dari dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (Q.S. Al-Qashash: 77).
Penggalan ayat al-Qur’an di atas mengingatkan kepada kita semua tentang prinsip keseimbangan hidup menurut Islam, yakni prinsip hidup yang sama-sama mementingkan praktek ‘ubudiah (peribadatan) di satu sisi dan mu’amalah (pergaulan) di sisi lain. Praktek yang pertama dalam ayat di atas berorientasi “untuk kehidupan akhirat”, sedangkan yang berikutnya merupakan “bagianmu dari dunia”. Dalam kerangka keseimbangan ini, maka di samping beribadah kepada Allah, kita juga dituntut untuk turut ambil bagian dalam merajut kehidupan dunia menjadi lebih baik. Dari ayat ini pula diperoleh pemahaman bahwa kehidupan dunia dan akhirat itu berada dalam satu garis kontinum (terusan) dimana setiap ritus ibadah yang dilakukan itu seyogianya memantulkan pesona kesholehan perilaku dalam bermasyarakat.
Prinsip keseimbangan ini sebenarnya dapat juga ditelusuri jejaknya pada makna esoteris dua kalimat syahadat (syahadatain). Syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illa Allah merupakan deklarasi agar sikap dan tindak yang dilakukan itu diorientasikan vertikal atau tegak lurus kepada Allah (hablun min Allah). Sedangkan syahadat yang kedua, asyhadu anna muhammadan rasulullah mendeklarasikan pentingnya orientasi horizontal atau orientasi hidup yang mempertimbangkan kemaslahatan manusia (hablun min al-nas) sebagai titik bidik dalam berperilaku. Disandingkannya Allah sebagai Khaliq dan Muhammad sebagai makhluq-Nya dalam dua kalimat syahadat di atas tidak lain untuk menegaskan betapa pentingnya dua orientasi ini dalam kehidupan setiap insan.
Sering kita dengar dari kalangan Muslim, orang yang  mempertentangkan antara kesalehan individual dan kesalehan sosial.  Mereka memisahkan secara dikotomis  antara dua bentuk kesalehan ini. Seolah-olah dalam Islam memang ada dua macam kesalehan: “kesalehan individual/ ritual” dan “kesalehan sosial”. Dalam kenyataannya, kita juga melihat masih terdapat ketimpangan yang tajam antara kesalehan individual dan kesalehan sosial. Banyak orang yang saleh secara individual, namun tidak atau kurang saleh secara sosial.
Kesalehan individual kadang disebut juga dengan kesalehan ritual, kenapa? Karena lebih menekankan  dan mementingkan pelaksanaan  ibadah ritual, seperti shalat, puasa, zakat, haji, zikir, dst. Disebut kesalehan individual karena hanya mementingkan ibadah yang semata-mata berhubungan dengan Tuhan dan kepentingan diri sendiri. Sementara pada saat yang sama mereka tidak memiliki kepekaan sosial, dan kurang menerapkan nilai-nilai islami dalam kehidupan bermasyarakat.  Pendek kata, kesalehan jenis ini ditentukan berdasarkan ukuran serba  formal, yang hanya hanya mementingkan hablum minallah, tidak disertai hablum minan nas.
Dalam Islam, sebenarnya kedua corak kesalehan itu merupakan suatu kemestian yang tak usah ditawar. Keduanya harus dimiliki seorang Muslim, baik kesalehan individual maupun kesalehan sosial. Agama mengajarkan “Udkhuluu fis silmi kaffah !” bahwa kesalehan dalam Islam mestilah secara total !”. Ya shaleh secara individual/ritual juga saleh secara sosial. Karena ibadah ritual selain bertujuan pengabdian diri pada Allah juga bertujuan membentuk kepribadian yang islami sehingga punya dampak positif terhadap kehidupan sosial, atau hubungan sesama manusia.
Karena itu, kriteria kesalehan seseorang tidak hanya diukur dari seperti ibadah ritualnya shalat dan puasanyanya, tetapi juga dilihat dari output sosialnya/ nilai-nilai dan perilaku sosialnya: berupa kasih sayang pada sesama, sikap demokratis, menghargai hak orang lain, cinta kasih, penuh kesantunan, harmonis  dengan orang lain, memberi dan membantu sesama.
Saya pikir ketika soleh ritual dan sosial sudah melekat pada suatu masyarakat muslim, ini sangat erat kaitannya dengan terwujudnya masyarakat madani.
          Masyarakat Madani (dalam bahasa Inggris: civil society) dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari civil atau civilized society, yang berarti masyarakat yang berperadaban.
          Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society, juga berdasarkan pada konsep negara-kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M, yang telah membawa keberadaban terhadap masyarakat yang tadinya jahiliyah kepada masyarakat yang maju dan bermoral.

          Kolerasinya dengan realitas modernitas hari ini tentu pemahaman madani ini mampu untuk dikembangkan dengan konsep negara berdemokrasi seperti negara Indonesia kita ini, untuk mengukur dalam hal partisipasi masyarakat Indonesia dalam membangun negara yang religius, demokrasi, humanis dan menyesuaikan dalam keberadaban modernitas ini.

“Sejarah dunia adalah sejarah orang muda, apabila angkatan muda mati rasa, maka matilah sejarah sebuah bangsa.” Pramoedya Ananta Toer.
Mahasiswa yang merupakan penggerak perubahan telah menjadi corong utama dalam pembangunan Indonesia menjadi bangsa yang berkeadilan tanpa diskriminasi, berperadaban, dan bermartabat. Sejarah pun mencatat, gerakan mahasiswa dan pemuda telah mampu mendobrak tradisi dan struktur yang hegemonik. Sehingga perubahan pun tak mampu dielakkan. Pembaruan di bidang pendidikan, industrialisasi dalam batas-batas kewajaran, ekonomi pro kerakyatan dan berbagai bidang lainnya menjadi bukti dari perubahan-perubahan struktur yang dialami Indonesia.
Gerakan mahasiswa memiliki sejarah panjang dan merupakan salah satu elemen penting dalam setiap episode panjang perjalanan bangsa ini. Hal ini tentu saja sangat beralasan mengingat bagaimana pentingnya peran mahasiswa yang selalu menjadi aktor perubahan dalam setiap momen-momen bersejarah di Indonesia. Bahwa dalam sejarah kebangsaan, peran mahasiswa tidak akan bisa dilepaskan dalam republik ini. Baik pra ataupun pasca kemerdekaan, kelompok intelektual selalu menjadi poros utama dan garda utama dalam perlawanan guna menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi NKRI.
Jika kita flash back mengingat sejarah terbentuknya sumpah pemuda dan awal munculnya pergerakan para pemuda dalam memerdekakan negara ini dari bangsa penjajah, banyak perhimpunan dan organisasi pemuda yang muncul yang memiliki cita – cita dan keinginan bersama.
Bahwa dalam menegakan keadilan dan kebenaran seyogyanya mahasiswa harus memposisikan dirinya sebagai kelompok intelektual yang merdeka dan independen serta tidak terkooptasi dengan penguasa, sangat berbahaya ketika mahasiswa dengan intelektual yang dimiliki dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan dan melakukan kompromi politik dengan penguasa yang akhirnya masyarakat luas yang menjadi korban dari itu semua. Kondisi bangsa hari ini sedang terjadi eskalasi yang cukup tinggi dikarenakan banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dalam berbagai sektor di bawah kepemimpinan Jokowi-JK yang dipandang akan merugikan dan membahayakan masyarakat Indonesia secara luas di kemudian hari.
Kepanikan dari pemerintah pusat mulai terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan dengan segenap instrumen politik ataupun non politik yang dimiliki oleh para penguasa dalam melakukan pengkondisian dan pembungkaman berbagai lintas kelompok tak terkecuali mahasiswa itu sendiri, bisa dilihat hari ini Jokowi-JK dengan instrument yang dimiliki mulai masuk mengkooptasi kelompok mahasiswa dengan acara Jambore Kebangsaan dan Wirausaha yang akan diselenggarakan di Bumi Perkemahan Mandalawangi, Cibodas - Cianjur pada tanggal 24-29 Oktober 2017 agar tidak melakukan perlawanan terhadap pemerintahan hari ini.
Sungguh sangat disayangkan yang notabene mahasiswa sebagai garda terdepan dalam mengawal pemerintah sudah tergadaikan idealisme dan independensinya dengan melakukan kompromi politik dengan penguasa hari ini hanya untuk kepentingan pendek dan pribadi saja. Maka atas dasar itu, kami Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Suryakancana (DPM-KM UNSUR) dengan ini menyatakan sikap menolak dan mengutuk keras segala upaya pembungkaman suara mahasiswa yang dilakukan pemerintah.
1.     Menolak segala klaim mahasiswa Indonesia dalam agenda tersebut, karena kami Mahasiswa UNSUR secara khusus menegaskan kami akan senantiasa berada di dalam posisi tegas lurus yang menjunjung tinggi idealisme dan independensi sebagai kelompok intelektual.
2.     Kami serukan kepada seluruh mahasiswa Indonesia untuk merapatkan barisan dan bergandengan tangan melawan segala upaya pembungkaman suara-suara mahasiswa yang dilakukan dengan cara apapun itu.
3.     Mendesak kepada seluruh para mahasiswa untuk membongkar aktor intelektual dibalik agenda Jambore Kebangsaan dan Wirausaha.
4.     Mengecam aktor intelektual Jambore Kebangsaan dan Wirausaha yang telah menggadaikan idealisme Mahasiswa untuk kepentingan politik pribadi dan golongan tertentu.
5.     Menyerukan kepada seluruh mahasiswa di Indonesia untuk menyatukan kekuatan dengan komponen masyarakat yang lain dalam mengawal pemerintahan dan tidak tergoda terhadap “tawaran” yang hanya untuk membungkam suara-suara kritis mahasiswa.
DPM-KM UNSUR melaui ini kami sampaikan, akan terus mengawal dan mengkritisi penuh pemerintahan Jokowi-JK yang kami pandang tidak pro terhadap rakyat. Kami meyakini, sehebat-sehebatnya skenario penguasa hari ini untuk melakukan pembungkaman suara dan gerakan masih kalah hebat dengan skenario Sang Maha Pencipta yakni Allah SWT.



Penulis : Aldi Muhamad Mustopa, Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Suryakancana


          Perilaku yang dilakukan oleh Bhiksu Buddha dan Aparat keamanan di Myanmar yang membuat umat muslim di dunia geram. Kekejaman dan pembantaian yang dilakukannya terhadap umat muslim Rohingya yang tidak senonoh dan tidak berprikemanusian dengan dalih yang dipegang masalah beda keyakinan, Myanmar yang mayoritas menganut Buddha.
            Masyarakat Rohingya yang bertahun-tahun tinggal di Myanmar dianggapnya merupakan imigran liar dari Bangladesh. Sehingga masyarakat rohingya saat ini sebagian sudah pindah ke Bangladesh karena tempat tinggal Desa-desa mereka di Myanmar di bakar oleh Bhiksu Buddha dan aparat keamanan myanmar
            Pelanggaran Negara Myanmar terhadap pernyataan umum tentang Hak-hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada tahun 1948 oleh Majelis Umum PBB.
            Kami Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cianjur menyatakan sikap:
1)      Hentikan kedzoliman dan penindasan kemanusiaan yang dilakukan Bhiksu Buddha dan Aparat keamanan Myanmar terhadap muslim Rohingya
2)      Mendesak pemerintah Negara Indonesia untuk memberikan tempat penampungan terhadap muslim Rohingya  
3)      Keluarkan Negara Myanmar dari keanggotaan PBB karena melanggar pernyataan umum tentang Univesal Declaration of Human Right (UHDR)
4)      Memperkuat ukhuwah muslim Indonesia dan Dunia untuk turut terlibat membela muslim Rohingya


UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK ROHINGYA

            Dalam instrumen Hukum Internasional ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk mendorong penyelesaian konflik Rohingya, antara lain:
1)      Diplomasi, cara ini lebih menekankan pendekatan Government to Government dengan menekankan Pemerintah Myanmar agar segera mungkin menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Dan hal ini sudah dilakukan oleh Negara Indonesia dengan mengutus menteri luar negeri (Retno Marsudi). Perlu diketahui bahwa Negara Indonesia tidak dapat mengirimkan pasukan militer ke wilayah Rakhine tempat terjadinya kekerasan terhadap etnis Rohingya, hal demikian dikarenakan ada semacam golden role dalam Piagam Asean bahwa setiap anggota Negara Asean terikat prinsip non-intervensi.
2)      Humanitarian Intervention (Intervensi Kemanusiaan), dengan memposisikan Myanmar telah melanggar resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB, maka Negara Indonesia dapat menggalang dukungan Internasional untuk mendesak DK PBB mengirimkan pasukan Internasional ke Myanmar.
3)      Indonesia dapat saja mendorong DK PBB untuk mengadili rezim Myanmar melalui International Criminal Court (ICC), dengan tuduhan telah melakukan kejahatan serius yang menjadi perhatian dunia internasional (Pasal 5 Status Roma). Finally, sudahilah seruan-seruan “kirim pasukan berani mati” ke Myanmar, selain tidak dibenarkan oleh Hukum Internasional, hal itu justru akan memperluas eskalasi konflik.


                                                           

                                                                        HMI CABANG CIANJUR

CIANJUR - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur menargetkan 32 lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), di Cianjur dapat terakreditasi. Hal ini bertujuan agar kualitas PKBM lebih baik lagi. “Kami menargetkan tahun 2017-2018 ini, 32 PKBM dapat terakreditasi,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur, Cecep Sobandi seusai membuka Workshop Peningkatan Kapasitas Mutu Kelembagaan PKBM di salah satu Hotel Cipanas Jumat (15/09).
Menurut dia, jika  lembaga PKBM sudah terakreditasi, maka PKBM diberikan izin untuk menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK). Tanpa memiliki akreditasi, penyetaraan pendidikan yang dilakukan belum diakui, sehingga tidak dapat mengeluarkan ijazah. "Bagi yang belum terakreditasi kesetaraan pendidikannya, belum bisa diakui," katanya.

Di samping itu, dengan memiliki akreditasi PKBM akan lebih mudah mengajukan bantuan dana dari pemerintah, serta akan mendapatkan bimbingan peningkatan kualitas pendidikan.

"Sebab, pemerintah tidak menggaji guru PKBM. Pemerintah hanya bisa memberikan bantuan dana maupun sarana dan prasarana bagi PKBM yang telah terakreditasi," kata dia.

Keberadaan PKBM di Cianjur, menurut dia, sangat penting sebagai sarana pendidikan lanjutan bagi anak jalanan dan siswa putus sekolah, sehingga mereka tetap mendapatkan hak pendidikan yang sama. “Selain itu, untuk meningkatkan angka lama sekolah di Cianjur,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Paudni PO, Muchammad Rohman memaparkan, saat ini jumlah lembaga PKBM yang ada di Cianjur sebanyak 96 lembaga. Dari jumlah itu, semuanya belum terakreditasi. “Karena itu, melaluiworkshop ini kita dorong PKBM untuk segera diakreditasi. Paling tidak ada 32 lembaga tahun pelajaran ini dapat terakreditasi,” ujarnya.
Ketua Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM), Iwan Ruswandi memaparkan, pihaknya akan terus mendorong PKBM untuk segera mengajukan akreditasi. “Pada prinsifnya teman-teman di PKBM sudah siap diakreditasi. Kami sangat berharap, tahun ini bisa teralisasi,” imbuhnya. 


CIANJUR - Sebanyak 1.157  lembaga pendidikan non formal dari mulai Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Pendidikan Al Quran (TKA) dan , Kelompok Bermain (Kober), menerima Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun 2017. “BOP ini salah satu bentuk bantuan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi, Senin (9/11).
Menurut Cecep, dari jumlah 1.157 penerima bantuan BOP, terdiri dari TK sebanyak 206 lembaga, SPS (Satuan Paud Sejenis), 425 lembaga, TPA 3 lembaga dan kelompok bermain (kober), 523 lembaga. Jumlah siswa keseluruhan 31.643 siswa dengan jumlah anggaran Rp 18.985.800.000. “Dana bantuan BOP dari pemerintah pusat ini telah disalurkan ke rekening masing-masing lembaga,” kata dia.
Tiap lembaga yang mendapatkan BOP, kata dia,  tidak sama atau berbeda. Untuk  paling kecil menerima bantuan BOP Rp 7,2 juta per satu lembaga dengan rasio 12 anak, sementara yang paling besar menerima BOP Rp 30 juta satu lembaga dengan jumlah 50 anak. “Dengan asumsi per satu anak Rp 600 ribu,” tegasnya.
Cecep menerangkan, saat ini jumlah lembaga Paud, Kober, TK dan lainnya se Kabupaten Cianjur sebanyak 1.483 lembaga. Ini berarti masih banyak yang belum mendapatkan bantuan BOP dikarenakan belum singkonnya data dari Dapodik (Data Pokok Pendidik). “Ke depan mudah-mudahan lembaga pendidikan ini dapat menerima semuanya,” imbuhnya.
Cecep menegaskan, untuk mengantisipasi yang tidak diinginkan di lapangan. Pihaknya telah mengirim surat pemberitahuan kepada lembaga penerima bantuan BOP. Isinya, dana BOP telah disalurkan ke rekening masing-masing lembaga dengan ketentuan yang telah tentukan. Kemudian dana bantuan diterima utuh oleh lembaga dengan surat keputusan (sk), Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar tahun 2017.
Lalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur tidak memungut, mengarahkan, mengintruksikan pemotongan iuran, infaq dari dana hibah kepada penerima dengan delik dan dalih apa pun. “Apabila ada yang coba main-main, maka segera laporkan kepada kepada kami,” tegasnya

Sementara itu, Kepala Seksi Paud, Ruhli Solehudin menerangkan, lembaga penerima BOP merupakan lembaga yang telah lolos verifikasi di tiap kecamatan, sinkron di dalam dapodik dan telah di sk kan oleh bupati cianjur. “Sebelum dana ini turun, kami telah melaksanakan sosialisasi kepada penerima BOP mengenai tata cara penggunaan BOP, termasuk dana ini harus utuh tidak ada pemotongan apa pun,” pungkasnya. Iman Sulaiman