Kejati Jabar Panggil 16 Pejabat

KabarCianjur-MARTADINATA: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat telah memanggil 16 pejabat di lingkungan Pemerintah Kab. Cianjur untuk dimintai keterangan tim penyidik sebagai saksi terkait dugaan korupsi dana nonurusan kegiatan kepala daerah di Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2007-2010 sebesar Rp 7,5 miliar, pada Rabu (1/2).

Kepala Penerangan Hukum (Kapenkum) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Atang Bawono mengatakan, di antara saksi yang dipanggil penyidik itu, terdapat dua tersangka untuk dimintai keterangan. "Memang, dari enam belas pejabat itu ada dua orang pejabat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini turut dipanggil juga. Akan tetapi, kapasitas para tersangka itu masih sebagai saksi untuk tersangka lain. Para saksi tersebut diperiksa tim penyidik kejaksaan mulai pukul 10.00 WIB," ujar Atang.

Saat disinggung mengenai pemanggilan kepada istri Bupati Cianjur, Yana Rosdiana, Atang menjelaskan, untuk saat ini, pihaknya belum memanggil kembali yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait kasus yang saat ini sedang memanas di Kabupaten Cianjur tersebut.

Seperti diketahui, di Kabupaten Cianjur mencuat kasus adanya dugaan tindak pidana korupsi dana nonurusan kegiatan kepala daerah tahun anggaran 2007-2010.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Fadil Zumhanna mengatakan, kasus ini dari hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan kejanggalan dalam penggunaan anggaran. Berbekal data BPK itulah, kemudian tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Dari hasil pemeriksaan, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menemukan beberapa kejanggalan penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Salah satunya yakni dana makan minum kepala daerah. Dari hasil pemeriksaan, ditaksir kerugian negara mencapai Rp 7,5 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur.

(adit)**