Wakil Bupati Cianjur H. Suranto, Pendataan Jamkesmas dan Jamkesda Harus Diverivikasi Kembali

H. dr. Suranto - Wakil Bupati Cianjur

KabarCianjur-Jumlah data pengguna program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kab. Cianjur di tengarai tidak valid. Hal itu terlihat dari membengkaknya permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) demi mendapatkan pelayanan kesehatan geratis. Selain itu banyaknya warga yang tercatat sebagai SKTM juga berakibat terhadap membengkaknya hutang Pemkab Cianjur ke rumah sakit.

Wakil Bupati Cianjur, H. Suranto, mengatakan, berdasarkan hasil dari klarifikasi data ternyata masih terdapat warga yang terdata ganda dalam program Jamkesmas dan Jamkesda. Jika dibandingkan dengan penggunaaan Jamkesda, jumlah masyarakat yang menggunakan SKTM masih banyak. Hal itu terjadi karena proses pendataan terhadap jamkesmas maupun jamkesda harus diverifikasi kembali.

"Kedepan pendataannya harus valis dan terpisah, yang miskin berapa, yang ditanggung jamkesmas berapa, sisanya dengan jamkesda. Nanti kita lihat antara jumlahnya dengan anggarannya kalau anggarannya ada, keinginan sepenuhnya dijamin," kata H. Suranto, Minggu (5/2).

Untuk menghindari terus membengkaknya penggunaan SKTM, perlu dilakukan validasi ulang data jamkesmas maupun jamkesda. Karena kalau tidak akan berdampak pada alokasi anggaran yang akan semakin membengkak. "Sepanjang tahun 2011 saja, pemkab masih berhutang sebesar Rp 5 milyar," katanya.

Ferivikasi perlu dilakukan untuk mengakuratkan data serta mengetahui secara pasti bahwa SKTM itu dipegang oleh kepala keluarga yang tepat. Kartu tersebut sebagai bukti bahwa pemegang layak mendapat layanan kesehatan gratis di rumah sakit karena tidak terjaring oleh program Jamkesmas dan Jamkesda.

"Solusi lainya para Ketua RT/RW maupun desa/kelurahan tidak membuatkan SKTM tanpa didasari dengan bukti riil. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan SKTM, seluruh masyarakat yang menggunakan SKTM harus mendapatkan rekomendasi," tegas Suranto (KC-02)***.