 |
| Jimmi Perkasa Has |
Jln. K.H. Abdullah bin Nuh (KabarCianjur) - Untuk kedua kalinya, pertemuan yang di agendakan oleh Komisi IV DPRD Cianjur tidak dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cianjur, Endang Suhendar. Pada hal pertemuan untuk mengklarifikasi dugaan penyimpangan dilingkungan Disdik tersebut sudah dijadwalkan jauh-jauh hari.
Kondisi tersebut membuat kecewa Ketua Komisi IV DPRD Cianjur, Jimmi Perkasa Has. Selain sudah dijadwalkan pertemuan yang menghadirkan Komite Masyarakat Pemantau Pendidikan Nasional (Komppas) untuk mengklarifikasi temunya itu, juga telah dikordinasikan dengan pejabat yang bersangkutan.
"Jujur saja kita sangat kecewa sekali, atas ketidakhadiran para pejabat terkait di lingkungan Dinas pendidikan itu. Pada hal sebelumnya Disdiklah yang meminta kita untuk memfasilitasi atas temuan Komppas dan pengaduan yang kami terima. Kenyataanya mereka kembali tidak datang," kata Jimmi.
Kendati kecewa, pihaknya akan kembali menjadwalkan pertemuan dengan Disdik Kabupaten Cianjur agar memberikan klarifikasi lima belas item temuan Komppas, termasuk menjelaskan sejumlah aspirasi dari masyarakat yang selama ini diterima oleh komisi IV DPRD Cianjur diantaranya terkait dengan adanya pengaduan dari pondok pesantren (Ponpes) As Sidiqien Cibeber, aspirasi dari SDN Gekbrong II dan surat yang berkaitan dengan SMK I Agrabinta.
"Kita akan kembali mengundang Disdik untuk ketiga kalinya. Kalau ternyata nantinya kembali tidak datang kami sudah sepakat dengan anggota komisi IV lainnya, kita akan membuat nota komisi yang akan kita layangkan ke Bupati Cianjur untuk meminta mengevaluasi program serta kinerja Kepala Disdik," ancam Jimmi.
Sementara itu Koordinator Komppas, Dian Rahadian mengungkapkan, dirinya mengaku tidak mengerti atas sikap Disdik yang tidak menghadiri undangan Komisi IV DPRD Cianjur. Pihaknya mendesak agar dewan terutama Komisi IV agar membuat surat peringatan kepada Disdik agar tidak melecehkan lembaga legislatif yang tembusannya disampaikan ke Bupati.
"Kami mendukung langkah Komisi IV DPRD Cianjur jika sampai membuat nota dinas kepada bupati. Ini bisa membuat efek jera, kedepan jangan sampai ada pejabat yang mengabaikan undangan DPRD untuk suatu kepentingan lebih besar," tegas Dian (KC-02)***.
Kondisi tersebut membuat kecewa Ketua Komisi IV DPRD Cianjur, Jimmi Perkasa Has. Selain sudah dijadwalkan pertemuan yang menghadirkan Komite Masyarakat Pemantau Pendidikan Nasional (Komppas) untuk mengklarifikasi temunya itu, juga telah dikordinasikan dengan pejabat yang bersangkutan.
"Jujur saja kita sangat kecewa sekali, atas ketidakhadiran para pejabat terkait di lingkungan Dinas pendidikan itu. Pada hal sebelumnya Disdiklah yang meminta kita untuk memfasilitasi atas temuan Komppas dan pengaduan yang kami terima. Kenyataanya mereka kembali tidak datang," kata Jimmi.
Kendati kecewa, pihaknya akan kembali menjadwalkan pertemuan dengan Disdik Kabupaten Cianjur agar memberikan klarifikasi lima belas item temuan Komppas, termasuk menjelaskan sejumlah aspirasi dari masyarakat yang selama ini diterima oleh komisi IV DPRD Cianjur diantaranya terkait dengan adanya pengaduan dari pondok pesantren (Ponpes) As Sidiqien Cibeber, aspirasi dari SDN Gekbrong II dan surat yang berkaitan dengan SMK I Agrabinta.
"Kita akan kembali mengundang Disdik untuk ketiga kalinya. Kalau ternyata nantinya kembali tidak datang kami sudah sepakat dengan anggota komisi IV lainnya, kita akan membuat nota komisi yang akan kita layangkan ke Bupati Cianjur untuk meminta mengevaluasi program serta kinerja Kepala Disdik," ancam Jimmi.
Sementara itu Koordinator Komppas, Dian Rahadian mengungkapkan, dirinya mengaku tidak mengerti atas sikap Disdik yang tidak menghadiri undangan Komisi IV DPRD Cianjur. Pihaknya mendesak agar dewan terutama Komisi IV agar membuat surat peringatan kepada Disdik agar tidak melecehkan lembaga legislatif yang tembusannya disampaikan ke Bupati.
"Kami mendukung langkah Komisi IV DPRD Cianjur jika sampai membuat nota dinas kepada bupati. Ini bisa membuat efek jera, kedepan jangan sampai ada pejabat yang mengabaikan undangan DPRD untuk suatu kepentingan lebih besar," tegas Dian (KC-02)***.
