Akibat Minimnya Anggaran, Komisi Penanggulangan AIDS Cianjur Memastikan Banyak Program Terganggu

CIANJUR, (KC).- Ajuan anggaran yang disampaikan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Cianjur senilai Rp 400 juta dalam APBD tahun 2012, ternyata oleh Pemkab Cianjur hanya dikabulkan sebesar Rp 25 juta. Jumlah tersebut sangat kontradiktif jika dibandingkan kasus HIV/AIDS yang harus mendapatkan penanganan.

Direktur Gerakan Penanggulangan Narkoba dan AIDS (GPNA) wilayah Cianjur-Sukabumi, Asep Mirda Yusuf mengatakan, anggaran penanganan dan penanggulangan HIV/AIDS yang diberikan Pemkab Cianjur itu sangat tidak realistis dan keterlaluan. Jika dibandingkan dengan daerah lain, semisal Kota Sukabumi dan Kabupaten Bogor, nilai anggarannya sudah mencapai Rp 500 juta per tahunnya.

"Dengan minimnya anggaran tersebut, bisa dipastikan akan berdampak pada upaya penanggulangan HIV/AIDS di wilayah Kabupaten Cianjur. Sudah barang tentu penanggulanganya tidak akan berjalan optimal, bahkan cenderung akan mengalami penurunan dan tidak akan berdampak apapun," kata Asep, Selasa (10/7).

Pihaknya melihat sikap Pemkab Cianjur yang hanya merealisasikan anggaran sebesar Rp 25 juta per tahun itu merupakan tindakan yang keterlaluan. "Kecilnya anggaran tersebut bukan sebatas persoalan ada dan tidak adanya anggaran yang dimiliki pemerintah, namun lebih kepada rendahnya kepekaan pemerintah terhadap krisis atau sense of crisis atas persoalan HIV/AIDS di Kabupaten Cianjur," katanya.

Persoalan HIV/AIDS di Cianjur menurut Asep, ibarat seperti fenomena gunung es yang suatu saat nanti akan mencuat ke permukaan. "Kalau kondisinya seperti ini tunggu saja kehancuran Cianjur, dalam kurun tiga tahun ke depan, jumlah penderita HIV/AIDS bisa berlipat dari jumlah sekarang bahkan bisa mencapai ribuan," tegasnya.

Seacara terpisah, Sekretaris KPA Cianjur, H. Hilman Kurnia menjelaskan, pada awalnya pihaknya mengajukan anggaran ke Pemkab Cianjur sebesar Rp 400 juta. Hanya saja Pemkab hanya menyanggupi sebesar Rp 50 juta. "Kenyataanya berbeda saat realisasi hanya sebesar Rp 25 juta, kami tidak tahu kenapa, yang pasti kenyataanya hanya sebesar itu, jauh dari kebutuhan yang kami harapkan," kata Hilman.

Dibandingkan dengan persoalan HIV/AIDS yang harus ditangani, anggaran tersebut sangat tidak realistis. "Jumlah penderita HIV/AIDS di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur hingga saat ini mencapai 281 orang, terdiri atas 90 orang terinfeksi HIV dan 126 positif menderita AIDS. Dari jumlah tersebut, 32 orang penderita diantaranya telah meninggal dunia," jelasnya.

Minimnya anggaran menurut Hilman, berdampak pada program yang telah disusun. Beberapa kegiatan terpaksa ditiadakan, pada hal program tersebut dirasakan yang urgen dan harus dilaksanakan. "Terpaksa kegiatan seperti sosialisasi, pelaksanaan VCT (Volountry Conseling Test) dan lainnya terpaksa ditiadakan termasuk program VCT dan kegiatan sosialisasi ke wilayah Cianjur selatan yang sebelumnya telah diagendakan tahun ini. Tentu ini berdampak terhadap upaya pencegahan HIV/AIDS, termasuk tingkat pemahaman masyarakat sebesar 95 persen dipastikan meleset. Saat ini, tingkat pemahaman masyarakat Cianjur terhadap HIV/AIDS hanya 15 persen," tegasnya (KC-02)***.