CIANJUR, (KC).- Kawatir program yang sudah direncanakan tidak berjalan akibat
minimnya anggaran, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Cianjur berupaya
mengajukan anggaran tambahan ke Pemkab Cianjur. Sebelumnya KPA mendapatkan
alokasi anggaran pada tahun 2012 ini sebesar Rp 25 juta dari ajuan Rp 500
juta.
Sekretaris KPA Kabupaten Cianjur, H. Hilman Kurnia mengakui,
pihaknya tengah mengajukan anggaran tambahan untuk menunjang kegiatan dan
program KPA. Ajuan perubahan anggaran disampaikan ke Pemkab Cianjur senilai Rp
75 juta. Pihaknya berharap Bupati Cianjur, H. Tjetjep Muchtar Soleh bisa
mengabulkan apalagi bupati selaku Ketua KPA.
"Kami kawatir kalau tidak
ada anggaran tambahan program penanggulangan HIV/AIDS di Cianjur tahun ini tidak
akan berjalan sesuai rencana. Sehingga akan berdampak lebih luas. Penanggulangan
HIV/AIDS ini bukan pekerjaan instan namun butuh proses panjang secara
berkesinambungan. Karenanya, mustahil rasanya kita dapat bergerak leluasa dan
optimal dengan anggaran yang ada saat ini sebesar Rp 25 juta," kata Hilam, Rabu
(11/7).
Selain penambahan anggaran, pihaknya pun berharap, bupati dapat
mengeluarkan kebijakan langsung terhadap seluruh OPD (Organisasi Perangkat
Daerah) agar turut membantu mensosialisasikan permasalahan HIV/AIDS di Cianjur.
Apalagi jika melihat sebagaimana tupoksi (tugas pokok dan fungsi) KPA Cianjur
sendiri, posisi KPA hanya sebagat kordinator, sedangkan para pelaksanannya
adalah masing-masing perangkat OPD dan lembaga lainnya.
"Sebenarnya
anggaran yang kami miliki saat ini bisa cukup jika tupoksi bisa dijalankan. Tapi
kenyataanya tidak demikian, kami kami seolah-olah sebagai pelaksana tunggal dari
penanggulangan HIV/AIDS di Cianjur ini,” ujarnya.
Terpisah, Direktur
Gerakan Penanggulangan Narkoba dan AIDS (GPNA) Cianjur-Sukabumi, Asep Mirda
Yusup membandingkan nilai anggaran penanggulangan HIV/AIDS di Cianjur dengan
daerah lainnya, semisal Kota Sukabumi dan Kota/Kab. Bogor sangat berbeda jauh.
Untuk ketiga daerah tersebut, pemerintahnya menganggarkan dana untuk
penangggulangan HIV/AIDS sekitar Rp 500 juta.
Dikatakan Asep, sebenarnya
untuk kegiatan penanggulangan HIV/AIDS tidak harus mengandalkan APBD, namun bisa
menggandeng para stakeholder maupun pihak swasta dengan memanfaatkan anggaran
CSR (Corporate Social Responsibility). "Selama ini, program CSR lebih fokus
kepada sarana fisik. Padahal, persoalan HIV/AIDS jauh lebih krusial. Selama ini
saya melihat baik pemerintah maupun para stakeholder kurang begitu peduli dengan
persoalan HIV/AIDS, pada hal ini bom waktu fenomena gunung es pada suatu
daerah," katanya (KC-02)**.
