 |
| Dedi Heryadi, Ketua DPC SBMI |
CIANJUR, (KC).-Untuk memberikan pemahaman dan membangun komitmen antara pemerintah dengan masyarakat terhadap nasib para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kerapkali terjadi masalah, Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC SBMI) Kabupaten Cianjur, Rabu (4/7) menggelar sosialisasi dengan mengambil tema "Sosialisasi menjadi TKI yang legal aman dan strategi penanganan masalah di Kabupaten Cianjur," bertempat di Desa Sukaraharja, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Coanjur.
Ketua DPC SBMI Kabupaten Cianjur, Dedi Heryadi mengatakan, legiatan tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian SBMI terhadap nasib para TKI yang tidak jarang menjadi korban tindak kekerasan. "Dengan sosialisasi ini kita harapkan masyarakat lebih memahami terutama mereka yang ingin menjadi TKI bagaimana menjadi TKI yang legal dan aman," kata Dedi.
Menurutnya, persoalan TKI yang terjadi selama ini tidak terlepas dari masih rendahnya Sumber Daya Manusia (45) yang dimiliki oleh para TKI maupun calon TKI. "Dengan tingkat pendidikan dan rendahnya pengetahuan tentang gambaran dan kondisi negara tempat tujuan para TKI untuk bekerja menyebabkan seringkali memunculkan banyak persoalan setelah para TKI itu bekerja," paparnya.
Sebagian besar TKI yang berangkat atau dikirim ke berbagai negara tujuan memiliki tingkat pendidikan rendah. Dengan tingkat pendidikan yang minim, keterampilan rendah akibatnya banyak diantaranya yang hanya bekerja disektor rumah tangga, buruh pabrik, buruh bangunan dan lainya.
"Permasalahan TKI menyisakan beberapa catatan yang perlu kita renungkan dan pahami. Bagaimanapun pahlawan devisa ini telah menyumbang geliat pemasukan ekonomi negara kita. Persoalan penganiayaan merupakan bentuk ujian terhadap harga diri sebuah bangsa," tegas Dedi.
Menurutnya, ada beberapa hal yang harus dipahami terkait masalah TKI yang setiap saat memenyeruak diantaranya komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyiapkan lapangan pekerjaan didalam negeri, bentuk tanggungjawab terhadap pahlawan devisa, kasus kemanusiaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusi (HAM) dan bentuk perbudakan dalam era modern.
"Persoalan TKI selalu menyayat hati terkadang tak ubahnya kita lihat sebagai bentuk perbudakan modern yang masih dialami sebagian TKI diluar negeri. Ditengah perbudakan modern yang dialami sebagian rakyat negeri ini diluar negeri, hal memalukan malah dipertontonkan para oknum pejabat dan wakil-wakil rakyat yang kerap tidak amanah sebagai pejabat," katanya.
Mengingat banyaknya persoalan itulah, pihaknya melakukan kegiatan sosialisasi dengan menekankan bagaimana peran Pemkab Cianjur baik Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) maupun DPRD dalam menyikapi, memberikan solusi dan komitmen yang jelas untuk menekan berbagai persoalan yang terkait dengan masalah TKI. "Berdasarkan data bahwa masalah ini muncul berasal dari daerah artinya dari pra penempatan," tegasnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut direncanakan akan dihadiri oleh para calon TKI, 18 orang Kepala Desa, Camat Cibeber dan unsur Muspika Cibeber dengan jumlah peserta sekitar 100 orang. Acaranya sendiri akan dikemas dalam bentuk diskusi panel dengan menghadirkan nara sumber dari Dinsosnakertrans, H. Sumitra, Komisi IV DPRD Cianjur Atep Hermawan dan dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Cianjur, H. Yosep Umar (KC-02)***.
