 |
| ilustrasi |
CIANJUR, (KC), - Eksploitasi penambangan pasir besi yang merusak kehidupan ekosistem laut di kawasan Pantai Selatan Jawa Barat, semakin menjadi. Selain merebak di kawasan Pantai Selatan Tasikmalaya, kondisi serupa juga ditemukan di kawasan Pantai Selatan Sukabumi dan Cianjur. Bahkan kerusakan yang terjadi di Pantai Selatan Sukabumi dan Cianjur tampak lebih parah.
Demikian ditegaskan Duta Sawala Baresan Olot Tatar Sunda (BOTS) yang juga Ketua Forum DAS Citarum, Eka Santosa, saat melakukan road show dan melihat secara langsung kerusakan yang terjadi di sepanjang Pantai Selatan Sukabumi dan Cianjur, Senin-Selasa (30-31/7). Rencananya Eka dan timnya akan menyusuri kawasan Pantai Selatan Jawa Barat dari Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, hingga berakhir di Pangandaran, Kab. Ciamis.
Menurut Eka, dirinya sangat prihatin atas kerusakan sangat parah yang terjadi di kawasan Pantai Selatan Sukabumi dan Cianjur.
"Kondisi ini tentunya tidak dapat dibiarkan. Sebab selain berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang cenderung terlupakan, eksploitasi pasir besi yang menjorok jauh ke tengah laut akan berdampak pada bergesernya batas daratan wilayah Indonesia. Wilayah kita dicaplok orang lain," tegas Presidium Laskar Merah Putih ini.
Eka menambahkan, dirinya tidak mengada-ada karena melihat langsung, betapa hancurnya kawasan Pantai Tegalbuleud di Sukabumi serta Sindangbarang dan Cidaun di Cianjur. Di Tegalbuleud, Eka dan timnya menemukan pantai yang dibenteng sepanjang 17 km dan terdapat bangunan dermaga serta pabrik pengolahan pasir besi di tengah laut.
Kondisi yang tidak jauh berbeda, tambah Eka, juga ditemukan di Pantai Selatan Cianjur. "Bahkan di Pantai Sindangbarang (Cidaun), terdapat areal salah satu kesatuan yang digunakan untuk penambangan pasir besi. Setidaknya ada dua perusahaan besar yang menggarap lahan tersebut, salah satunya perusahaan milik wakil rakyat di DPRD Kab. Cianjur," katanya.
Mantan Ketua DPRD Jabar ini mengungkapkan, apa yang terjadi di kawasan pantai selatan Sukabumi dan Cianjur dengan pasir besinya tersebut, sudah melanggar perizinan dan tata ruang.
Isu nasional
Menurut Eka, apa yang sudah terjadi di kawasan Pantai Selatan tersebut merupakan bukti betapa rakyat di daerah menjadi sangat menderita. Sebab keuntungan hanya dimiliki segelintir pengusaha atau oknum-oknum tertentu.
Menurut Eka, dari hasil penelusuran dan komunikasi dengan masyarakat setempat, mereka umumnya merasa sangat kecewa dan tidak setuju adanya penambangan pasir besi (eksploitasi besar-besaran, red) di kawasan tersebut. Namun mereka tidak mampu berbuat banyak.
Pernyataan Eka diperkuat oleh Ketua Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH), Thio Setiowekti yang juga ikut bergabung dalam rombongan. "Eksploitasi yang sudah dilakukan menyebabkan kerugian negara tidak terukur. Ini jelas merupakan bentuk-bentuk pencurian aset negara berupa sumber daya alam. Dapat dikatakan ini sebagai black market di sektor pertambangan pasir besi," ujarnya.
Baik Eka maupun Thio sepakat, persoalan ini harus menjadi isu nasional dan mendapat perhatian langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).(KC.02/GM)
