 |
| Erik Satrya Wardana |
Demikian ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Erik Satrya Wardana disela kunjungannya ke situs megalitikum Gunung Padang, Minggu (16/9/2012). Menurut Erik Pusat Arkeologi Nasional perlu secepatnya melakukan eskavasi, dengan membuka seluas-luasnya keterlibatan pihak terkait, khususnya arkeolog dari berbagai kampus dalam negeri.
"Tindakan lanjutan untuk proses eskavasi memang perlu dilakukan kembali pemerintah pusat untuk mengetahui lebih jelas korelasi serta aspek-aspek bentuk temuan, antartemuan, hubungan komposisi, dan usia relatif lapisan tanah (stratigrafis), kronologis, konteks, fungsi, struktur, dan gejala-gejala lain yang mendukung. Saya selaku wakil rakyat dari Dapil Cianjur selama ini banyak mengumpulkan informasi tentang Gunun Padang," kata erik.
Tindakan lanjutan eskavasi perlu dilakukan sebagai sebuah teknik inventarisasi data dengan metode yang telah ditentukan melalui penelitian struktur tanah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data-data arkeologis dalam keadaan insitu (in-site). "Saya juga sudah tugaskan tim yang tergabung dalam Yayasan Bumi Sawargi Cianjur agar berperan aktif melibatkan diri dalam kegiatan di Gunung Padang," katanya.
Untuk melakukan tindakan eskavasi lanjutan perlu adanya koordinasi lintas sektoral, tidak hanya keterlibatan Pusat Arkeologi Nasional saja, naum perlu adanya keterlibatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional untuk menindaklanjuti temuan awal penelitian. Tidak hanya itu keterlibatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pekerjaan Umum juga diperlukan.
"Awalnya penemuan bangunan berbentuk punden berundak di bawah situs megalitikum Gunung Padang, bermula untuk meneliti data kebencanaan di masa silam yang berskala besar dan masif (katastropik). Namun dalam perjalanannya, penelitian itu menemukan sejumlah anomali terhadap morfologi sejumlah gunung yang ditelitinya, yang terkubur karena diduga kuat akibat bencana," katanya.
Menurut Erik, pada tahap proses inilah diperlukan fokus yang lebih luas dipimpin oleh Kemendikbud dengan membentuk tim terpadu untuk menguji kebenaran dan akurasi ilmiahnya. Termasuk juga keterlibatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pekerjaan Umum yang harus bersinergi dengan Pemkab Cianjur untuk memperbaiki sarana dan prasaran (infrastruktur) mengingat banyaknya pengunjung ke Gunung Padang dalam skala industri pariwisata.
Tidak hanya jajaran pemerintah, lanjut Erik, perlu kerjasama berbagai stakeholder, seperti tokoh masyarakat, tokoh budaya, maupun LSM, dapat bersama-sama melibatkan diri sesuai dengan proporsinya dalam proses lanjutan. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat tentunya sangat diperlukan, untuk memastikan tranparansi atas proses yang akan berjalan. "Saya sudah mendorong Yayasan Bumi Sawargi untuk lebih berperan aktif dalam memfasilitasi keterlibatan dan partisipasi masyarakat," tegasnya (KC-02)**.
