CIANJUR, (KC).- Besarnya penerimaan pajak daerah Pemkab Cianjur pada sektor Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) ternyata tidak sebanding dengan kwalitas pelayanan yang diberikan pihak Pemkab Cianjur kepada masyarakat. Hal itu terlihat dengan masih minimnya jumlah lampu PJU yang terpasang di Kabupaten Cianjur, bahkan tidak jarang seringnya kecelakaan yang terjadi di sejumlah lokasi penyebabnya diakibatkan minimnya lampu penerangan jalan umum.
Rendahnya kwalitas pelayanan yang diberikan pihak Pemkab kepada masyarakat terkait kebutuhan PJU sangatlah wajar, menyusul minimnya keberpihakan anggaran yang dialokasikan pihak Pemkab terkait untuk peningkatan pelayanana PJU setiap tahunnya.
Hal ini diakui oleh Bendahara Pengeluaran Bagian Umum Setda Pemkab Cianjur Hendra Wira yang mengatakan pada tahun 2012 ini, alokasi anggaran penambahan PJU hanya berada di kisaran Rp90-Rp100 juta. Akibatnya, penambahan PJU tidak berjalan optimal.
"Kalau dirata-ratakan, biaya pembuatan satu PJU itu memerlukan dana lebih kurang Rp10 juta. Jika alokasi dananya di kisaran Rp90-Rp100 juta, paling kita hanya bisa menambah sekitar 10 unit PJU," kata Hendra di ruang kerjanya, belum lama ini.
Berdasarkan data pihak Bagian Umum Setda Cianjur, jumlah titik lampu PJU yang terpasang se Kabupaten Cianjur sampai dengan bulan Juli tahun 2012 sekitar 512 titik. Sedangkan berdasarkan catatan pihak Bagian Aset Pemkab Cianjur, jumlah PJU yang terpasang se Kabupaten Cianjur sekitar 1.108 tiang.
Untuk penerimaan PPJU, berdasarkan data pihak Dinas Pajak Cianjur, diketahui penerimaan PPJU pada Tahun 2009 sebesar Rp10.296.046.500 dari 312.089 pelanggan. Tahun 2010 sebesar Rp12.500.000.000 dari 327.089 pelanggan. Tahun 2011 sebesar Rp15.796.729.402 dari 327.089 pelanggan dan Tahun 2012 sampai dengan bulan juli sebesar Rp9.538.172.457.
Secara terpisah, Plh. Sekertaris Daerah Cianjur, Dr. Chaerul Anwar, MM saat di mintai tanggapannya terkait tidak sebandingnya anggaran untuk PJU yang dialokasikan oleh pihak Pemkab dengan penerimaan PPJU mengatakan, untuk semua penerimaan atau pendapatan daerah dari berbagai dinas itu semuanya disatukan, nantinya dibagikan untuk membiayai kinerja dinas. Dalam menentukan pembagian tersebut, digunakan skala prioritas dengan melihat mana saja dinas yang memerlukan anggaran besar untuk pelayanan pada masyarakat.
“Soal ini nanti kita akan evaluasi lagi. Memang idealnya, untuk penerimaan dari salah satu sektor itu sebelum dananya dialokasikan ke yang lainnya, seharusnya lebih diutamakan untuk peningkatan pelayanan dari sector penerima tersebut terlebih dahulu,”ujar Chaerul (KC-02/nk)**.
Rendahnya kwalitas pelayanan yang diberikan pihak Pemkab kepada masyarakat terkait kebutuhan PJU sangatlah wajar, menyusul minimnya keberpihakan anggaran yang dialokasikan pihak Pemkab terkait untuk peningkatan pelayanana PJU setiap tahunnya.
Hal ini diakui oleh Bendahara Pengeluaran Bagian Umum Setda Pemkab Cianjur Hendra Wira yang mengatakan pada tahun 2012 ini, alokasi anggaran penambahan PJU hanya berada di kisaran Rp90-Rp100 juta. Akibatnya, penambahan PJU tidak berjalan optimal.
"Kalau dirata-ratakan, biaya pembuatan satu PJU itu memerlukan dana lebih kurang Rp10 juta. Jika alokasi dananya di kisaran Rp90-Rp100 juta, paling kita hanya bisa menambah sekitar 10 unit PJU," kata Hendra di ruang kerjanya, belum lama ini.
Berdasarkan data pihak Bagian Umum Setda Cianjur, jumlah titik lampu PJU yang terpasang se Kabupaten Cianjur sampai dengan bulan Juli tahun 2012 sekitar 512 titik. Sedangkan berdasarkan catatan pihak Bagian Aset Pemkab Cianjur, jumlah PJU yang terpasang se Kabupaten Cianjur sekitar 1.108 tiang.
Untuk penerimaan PPJU, berdasarkan data pihak Dinas Pajak Cianjur, diketahui penerimaan PPJU pada Tahun 2009 sebesar Rp10.296.046.500 dari 312.089 pelanggan. Tahun 2010 sebesar Rp12.500.000.000 dari 327.089 pelanggan. Tahun 2011 sebesar Rp15.796.729.402 dari 327.089 pelanggan dan Tahun 2012 sampai dengan bulan juli sebesar Rp9.538.172.457.
Secara terpisah, Plh. Sekertaris Daerah Cianjur, Dr. Chaerul Anwar, MM saat di mintai tanggapannya terkait tidak sebandingnya anggaran untuk PJU yang dialokasikan oleh pihak Pemkab dengan penerimaan PPJU mengatakan, untuk semua penerimaan atau pendapatan daerah dari berbagai dinas itu semuanya disatukan, nantinya dibagikan untuk membiayai kinerja dinas. Dalam menentukan pembagian tersebut, digunakan skala prioritas dengan melihat mana saja dinas yang memerlukan anggaran besar untuk pelayanan pada masyarakat.
“Soal ini nanti kita akan evaluasi lagi. Memang idealnya, untuk penerimaan dari salah satu sektor itu sebelum dananya dialokasikan ke yang lainnya, seharusnya lebih diutamakan untuk peningkatan pelayanan dari sector penerima tersebut terlebih dahulu,”ujar Chaerul (KC-02/nk)**.
