CIANJUR(KC),- Sebanyak 66.436 rumah yang tersebar pada 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur belum teraliri listrik. Rumah tersebut merupakan rumah warga miskin yang tidak mampu memasang listrik sendiri. Sebagian besar berada di Wilayah Cianjur Selatan.
"Rumah yang belum teraliri listrik masih cukup tinggi, dan mereka (warga miskin) memang tidak sanggup untuk memasangnya.Program listrik desa (lisdes) yang kami canangkan setiap tahun ini meski membantu, namun belum siginifikan karena keterbatas anggaran," ucap Kepala Seksi Potensi pertambangan dan Sumberdaya Pootensi Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air dan Pertambangan (PSDAP) Cianjur saat ditemui di kantornya, Jalan Adi Sucipta, Cianjur.
Haris menuturkan butuh lebih dari 40 tahun untuk bisa menuntaskan program listrik desa jika hanya mengandalakan anggaran dari APBD Cianjur. Pasalnya, alokasi bantuan pemasangan listrik desa setiap tahunnya hanya puluhan rumah di satu desa per kecamatan. Padahal pemohon agar rumahnya dapat dipasang listrik dalam satu tahu bisa lebih dari 59.000 pemohon untuk 186 desa.
”Tahun ini anggaran yang dialokasikan oleh Pemkab Cianjur sebesar Rp 526 juta di tiga desa dan 3 kecamatan yang dilakukan untuk pembangunan instalasi rumah dan saluran udara tegangan rendah. Sedangkan bantuan dari Pemrov Jabar langsung dialokasikan untuk lokasi yang sudah ditunjuk, jadi kami tidak tahu besaran nominal bantuannya," ujarnya.
Selain karena faktor anggaran, faktor lain seperti ketersediaan daya juga menjadi salah satu penyebab belum tersambungnya aliran listrik ke rumah-rumah pemohon. "Makanya, untuk menentukan salah satu desa yang menjadi penerima program lisdes, kita harus tanya dulu PLN apakah ada daya atau tidak," tuturnya.
Semua penerima bantuan lisdes, kata Haris, tidak dipungut biaya sepeserpun karena semua sudah ditanggung oleh pemerintah. Pemasangan untuk program lises pun satu rumah sebesar 450 VA (Volt Ampere). "Jika dilapangan ada laporan warga yang mendapat bantuan lisdes dipungut biaya itu artinya hanya pungutan liar yang dilakukan oknum saja. Kami tegaskan tidak ada pemungutan biaya bantuan lisdes itu gratis," tuturnya.
Sementara itu, sebelumnya sekitar 10 orang perwakilan masyarakat Desa Kertamukti Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur pernah mendatangi mendatangi Mapolres Cianjur melaporkan penipuan pembelian Kwh listrik yang dilakukan oknum aparat desa setempat.
Berdasarkan informasi dari warga, dugaan tindak pidana penipuan itu dilakukan ketika ada program listrik desa (lisdes) gratis dari Pemprov Jabar bagi masyarakat, khususnya di wilayah Cianjur selatan.
Namun, pada kenyataannya, aparatur desa setempat diduga melakukan pungutan liar dengan cara mengharuskan setiap kepala keluarga (KK) dari empat kampung di desa itu membayar biaya sebesar Rp350.000 ditambah biaya administrasi lainnya dengan total pembayaran mencapai Rp400.000 per KK. Padahal program lisdes tersebut gratis tidak dipungut biaya.
"Ada hampir 100 warga yang diharuskan membayar uang rata-rata sebesar Rp400.000 dalam program listrik desa. Setelah kami tanyakan ke pihak PLN (Perusahaan Listrik Negara), ternyata tidak ada biaya apapun," kata Jahidin (39), warga Kampung Cihurang.
Menurut Jahidin, seluruh warga yang dimintai biaya pemasangan lisdes itu berasal dari empat kampung, masing-masing Kampung Cihurang, Panglayungan, Cipunaga, dan Citales.
"Kami ini sudah bertahun-tahun hidup tanpa penerangan. Saat ini ada program lisdes yang sudah masuk kampung kami, namun justru kami malah ditipu. Sebelum kami melaporkan kami sudah menyakan tantang program ini ke PSDAP Cianjur dan memang katanya gratis," ucapnya.(KC06/Net/PROL)
"Rumah yang belum teraliri listrik masih cukup tinggi, dan mereka (warga miskin) memang tidak sanggup untuk memasangnya.Program listrik desa (lisdes) yang kami canangkan setiap tahun ini meski membantu, namun belum siginifikan karena keterbatas anggaran," ucap Kepala Seksi Potensi pertambangan dan Sumberdaya Pootensi Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air dan Pertambangan (PSDAP) Cianjur saat ditemui di kantornya, Jalan Adi Sucipta, Cianjur.
Haris menuturkan butuh lebih dari 40 tahun untuk bisa menuntaskan program listrik desa jika hanya mengandalakan anggaran dari APBD Cianjur. Pasalnya, alokasi bantuan pemasangan listrik desa setiap tahunnya hanya puluhan rumah di satu desa per kecamatan. Padahal pemohon agar rumahnya dapat dipasang listrik dalam satu tahu bisa lebih dari 59.000 pemohon untuk 186 desa.
”Tahun ini anggaran yang dialokasikan oleh Pemkab Cianjur sebesar Rp 526 juta di tiga desa dan 3 kecamatan yang dilakukan untuk pembangunan instalasi rumah dan saluran udara tegangan rendah. Sedangkan bantuan dari Pemrov Jabar langsung dialokasikan untuk lokasi yang sudah ditunjuk, jadi kami tidak tahu besaran nominal bantuannya," ujarnya.
Selain karena faktor anggaran, faktor lain seperti ketersediaan daya juga menjadi salah satu penyebab belum tersambungnya aliran listrik ke rumah-rumah pemohon. "Makanya, untuk menentukan salah satu desa yang menjadi penerima program lisdes, kita harus tanya dulu PLN apakah ada daya atau tidak," tuturnya.
Semua penerima bantuan lisdes, kata Haris, tidak dipungut biaya sepeserpun karena semua sudah ditanggung oleh pemerintah. Pemasangan untuk program lises pun satu rumah sebesar 450 VA (Volt Ampere). "Jika dilapangan ada laporan warga yang mendapat bantuan lisdes dipungut biaya itu artinya hanya pungutan liar yang dilakukan oknum saja. Kami tegaskan tidak ada pemungutan biaya bantuan lisdes itu gratis," tuturnya.
Sementara itu, sebelumnya sekitar 10 orang perwakilan masyarakat Desa Kertamukti Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur pernah mendatangi mendatangi Mapolres Cianjur melaporkan penipuan pembelian Kwh listrik yang dilakukan oknum aparat desa setempat.
Berdasarkan informasi dari warga, dugaan tindak pidana penipuan itu dilakukan ketika ada program listrik desa (lisdes) gratis dari Pemprov Jabar bagi masyarakat, khususnya di wilayah Cianjur selatan.
Namun, pada kenyataannya, aparatur desa setempat diduga melakukan pungutan liar dengan cara mengharuskan setiap kepala keluarga (KK) dari empat kampung di desa itu membayar biaya sebesar Rp350.000 ditambah biaya administrasi lainnya dengan total pembayaran mencapai Rp400.000 per KK. Padahal program lisdes tersebut gratis tidak dipungut biaya.
"Ada hampir 100 warga yang diharuskan membayar uang rata-rata sebesar Rp400.000 dalam program listrik desa. Setelah kami tanyakan ke pihak PLN (Perusahaan Listrik Negara), ternyata tidak ada biaya apapun," kata Jahidin (39), warga Kampung Cihurang.
Menurut Jahidin, seluruh warga yang dimintai biaya pemasangan lisdes itu berasal dari empat kampung, masing-masing Kampung Cihurang, Panglayungan, Cipunaga, dan Citales.
"Kami ini sudah bertahun-tahun hidup tanpa penerangan. Saat ini ada program lisdes yang sudah masuk kampung kami, namun justru kami malah ditipu. Sebelum kami melaporkan kami sudah menyakan tantang program ini ke PSDAP Cianjur dan memang katanya gratis," ucapnya.(KC06/Net/PROL)
