Aktivis Cianjur Diskusi Bedah APBD
7:20:00 PM
 |
| Diskusi bedah APBD |
CIANJUR, (KC).- Sejumlah aktivis Cianjur, Selasa (6/11/2012) sore menggelar diskusi tentang bedah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur di sekretariat Inside Jalan Slamet No 19 Rancabali Cianjur. Sedianya acara diskusi tersebut akan menghadirkan Wakil Ketua DPRD Cianjur Saep Lukman, tapi ternyata pada saat diskusi dilaksanakan yang bersangkutan tidak hadir.
Diskusi yang dihadiri aktivis mahasiswa dan umum itu berjalan cukup interaktif. Sejumlah catatan terhadap pendapatan APBD Cianjur terungkap dalam diskusi diantaranya mengenai target pendapatan minimum 8% untuk tahun 2013 tidak terukur dan mengabaikan study lapangan dan proyeksi potensi pendapatan asli daerah (PAD). Kondisi tersebut disinyalir terjadi mark down potensi PAD. Sementara untuk proyeksi Dana ALokasi Khusus (DAK) untuk 2013 dicantumkan dan ini menjadi pertanyaan publik kenapa DAK tidak dimasukan pada pendapatan 2013
Untuk belanja APBD, terjadi peningkatan belanja hibah untuk 2013 sekitar 15% . Menunjukkan Pemkab Cianjur tidak memperhatikan surat edaran menteri dalam negeri (Mendagri) nomor 900/2677/SJ tahun 2007 yang menyatakan bahwa belanja hibah harus memperhatikan kemampuan APBD, sementara PAD Cianjur sangat kecil sekitar Rp 196 miliar.
Badan layanan umun daerah (BLUD) untuk Akademi Perawat (Akper) Rp 1,8 miliar dan RSUD Cianjur Rp 94 miliar serta RSU Cimacan Rp 2,3 miliar tidak jelas peruntukanya dan tidak dijelaskan secara spesifik. Anggaran Rp 6 miliar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) hanya untuk perencanaan saja hal ini berpotensi pada inefesiensi karena banyak perencanaan yg tidak dijadikan input dalam pelaksanaan pembangunan.
"Kesimpulanya untuk APBD Cianjur 2013 tidak pro poor budgeting karena dalam PPAS belanja yg dirasakan oleh publik langsung sangat minim," kata Direktur Inside, Yusep Sumantri (KC-02)**.
Diskusi yang dihadiri aktivis mahasiswa dan umum itu berjalan cukup interaktif. Sejumlah catatan terhadap pendapatan APBD Cianjur terungkap dalam diskusi diantaranya mengenai target pendapatan minimum 8% untuk tahun 2013 tidak terukur dan mengabaikan study lapangan dan proyeksi potensi pendapatan asli daerah (PAD). Kondisi tersebut disinyalir terjadi mark down potensi PAD. Sementara untuk proyeksi Dana ALokasi Khusus (DAK) untuk 2013 dicantumkan dan ini menjadi pertanyaan publik kenapa DAK tidak dimasukan pada pendapatan 2013
Untuk belanja APBD, terjadi peningkatan belanja hibah untuk 2013 sekitar 15% . Menunjukkan Pemkab Cianjur tidak memperhatikan surat edaran menteri dalam negeri (Mendagri) nomor 900/2677/SJ tahun 2007 yang menyatakan bahwa belanja hibah harus memperhatikan kemampuan APBD, sementara PAD Cianjur sangat kecil sekitar Rp 196 miliar.
Badan layanan umun daerah (BLUD) untuk Akademi Perawat (Akper) Rp 1,8 miliar dan RSUD Cianjur Rp 94 miliar serta RSU Cimacan Rp 2,3 miliar tidak jelas peruntukanya dan tidak dijelaskan secara spesifik. Anggaran Rp 6 miliar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) hanya untuk perencanaan saja hal ini berpotensi pada inefesiensi karena banyak perencanaan yg tidak dijadikan input dalam pelaksanaan pembangunan.
"Kesimpulanya untuk APBD Cianjur 2013 tidak pro poor budgeting karena dalam PPAS belanja yg dirasakan oleh publik langsung sangat minim," kata Direktur Inside, Yusep Sumantri (KC-02)**.
