Nasabah PD LPK Cianjur Masih Didominasi PNS
3:46:00 AM
CIANJUR, (KC).- Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih mendominasi nasabah Lembaga Perkreditan (LPK) milik Pemkab Cianjur itu. Dari sekitar 12 nasabah LPK yang tersebar di sejumlah LPK Campaka, Cugenang, Pagelaran, Pasirkuda, Cianjur, Mande, dan Karangtengah, nasabah dari kalangan masyarakat umum masih kalah jauh dibandingkan dengan yang berasal dari kalangan PNS.
Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan, banyaknya nasabah LPK dari kalangan PNS diduga tidak terlepas dengan kelonggaran LPK dalam menyalurkan kredit kepada kalangan PNS dilingkungan Pemkab Cianjur. Terutama bagi para pejabat yang posisinya menempati dudukan tinggi dan penting dalam pemerintahan. Akibatnya timbul penilaian, fasilitas kredit di LPK cendrung hanya dinikmati para pejabat saja.
Menanggapai hal tersebut, Kepala Bagian Koperasi Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata Setda Cianjur, Ugan Suganda membantah keras jika keberadaan LPK yang merupakan milik BUMD Pemkab Cianjur saat ini cendrung hanya dinikmati para pejabat Pemkab saja, yaitu dengan mendapatkan kemudahan atau kelonggaran dari pihak LPK dalam mendapatkan kredit.
“Tidak benar itu. Kalau dikatakan condong lebih memfasilitasi para pejabat sepertinya tidak seperti itu. Sebagai contoh saya sendiri yang nota bene membawahi BPR dan LPK tidak pernah menikmati maupaun diberikan fasilitas seperti itu,”ujar Ugan.
Ugan mengaku pihaknya selalu mewanti-wanti bahwa keberadaan LPK itu di bentuk untuk membantu perekonomian masyarakat Cianjur. Ini sebagaimana fungsi dan tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, artinya pinjaman yang disalurkan sifatnya ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat yang produktif, bukannya konsumtif.
Diungkapkan olehnya, dari 12 ribu nasabah LPK, sekitar 65 persen merupakan nasbah kredit konsumtif. Nasbah kredit konsumtif sebesar 65 persen tersebut tidak hanya terdiri dari PNS saja, tapi termasuk para pegawai swasta yang memang memenuhi syarat sesaui aturan perbankan.
“Kalau untuk jumlah nasabah kredit produktif sampai dengan saat ini baru mencapai sekitar 35 persen. Namun rencana tahun depan kita akan coba untuk bisa menaikanya, paling tidak bisa mencapai 50 :50,” ujar Ugan.
Secara terpisah Kepala LPK Karangteangah Toha, mengungkapkan, dari total sebanyak 408 nasbah yang ada di LPK Karangtengah, nasabah kredit konsumtif masih mendominasi dibanding nasabah produktif.
“Saat ini persentase di kita untuk nasbah konsumtif sebesar 70 persen, sisanya 30 persen adalah produktif. Untuk pemberian kredit produktif sebenarnya jauh lebih enak dibanding konsumtif, karena ada nilai lain yang bisa kita peroleh bilamana kredit yang kita salurkan bisa membantu keberhasilan pihak peminjam dalam usahanya," kata Toha (KC-02/nk)**.
Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan, banyaknya nasabah LPK dari kalangan PNS diduga tidak terlepas dengan kelonggaran LPK dalam menyalurkan kredit kepada kalangan PNS dilingkungan Pemkab Cianjur. Terutama bagi para pejabat yang posisinya menempati dudukan tinggi dan penting dalam pemerintahan. Akibatnya timbul penilaian, fasilitas kredit di LPK cendrung hanya dinikmati para pejabat saja.
Menanggapai hal tersebut, Kepala Bagian Koperasi Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata Setda Cianjur, Ugan Suganda membantah keras jika keberadaan LPK yang merupakan milik BUMD Pemkab Cianjur saat ini cendrung hanya dinikmati para pejabat Pemkab saja, yaitu dengan mendapatkan kemudahan atau kelonggaran dari pihak LPK dalam mendapatkan kredit.
“Tidak benar itu. Kalau dikatakan condong lebih memfasilitasi para pejabat sepertinya tidak seperti itu. Sebagai contoh saya sendiri yang nota bene membawahi BPR dan LPK tidak pernah menikmati maupaun diberikan fasilitas seperti itu,”ujar Ugan.
Ugan mengaku pihaknya selalu mewanti-wanti bahwa keberadaan LPK itu di bentuk untuk membantu perekonomian masyarakat Cianjur. Ini sebagaimana fungsi dan tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, artinya pinjaman yang disalurkan sifatnya ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat yang produktif, bukannya konsumtif.
Diungkapkan olehnya, dari 12 ribu nasabah LPK, sekitar 65 persen merupakan nasbah kredit konsumtif. Nasbah kredit konsumtif sebesar 65 persen tersebut tidak hanya terdiri dari PNS saja, tapi termasuk para pegawai swasta yang memang memenuhi syarat sesaui aturan perbankan.
“Kalau untuk jumlah nasabah kredit produktif sampai dengan saat ini baru mencapai sekitar 35 persen. Namun rencana tahun depan kita akan coba untuk bisa menaikanya, paling tidak bisa mencapai 50 :50,” ujar Ugan.
Secara terpisah Kepala LPK Karangteangah Toha, mengungkapkan, dari total sebanyak 408 nasbah yang ada di LPK Karangtengah, nasabah kredit konsumtif masih mendominasi dibanding nasabah produktif.
“Saat ini persentase di kita untuk nasbah konsumtif sebesar 70 persen, sisanya 30 persen adalah produktif. Untuk pemberian kredit produktif sebenarnya jauh lebih enak dibanding konsumtif, karena ada nilai lain yang bisa kita peroleh bilamana kredit yang kita salurkan bisa membantu keberhasilan pihak peminjam dalam usahanya," kata Toha (KC-02/nk)**.
