CIANJUR, [KC].- Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan oleh DPRD merupakan bukti mundurnya demokrasi. Demikian ditegaskan Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto disela menghadiri kegiatan Rakor Evaluasi Pimpinan Panwaslu dan Sekretariat Panwascam se Cianjur di Gedung Assakinah Jalan KH. Abdullah bin Nuh, Rabu (10/9).
"Ini merupakan salah satu bentuk kemunduran demokrasi, jika Pilkada dikembalikan lagi kepada DPRD. Padahal tadinya hampir semua fraksi menyetujui, Pilkdad dipilih secara langsung oleh rakyat," kata Harminus.
Dikatakan Harminus, saat ini masyarakt sudah mulai mempercayai dirinya dengan memilih secara langsung. Seperti halnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru saja dilaksanakan, masyarakat sudah ngerasi memiliki presidennya sendiri dengan cara memilih langsung.
"Kalau dilaksanakan oleh DPRD, masyarakat tidak akan merasakan memilih. Bupati/walikota siapa yang akan memilih?, kalau secara langsung, masyarakat itu merasakan hasil pilihannya," katanya.
Kalau Pilkada oleh DPRD dengan pertimbangan biayanya tinggi, itu sangat tidak mendasar. Dikatakan Harminus, biaya demokrasi itu memang mahal, tapi untuk sebuah perbaikan masa depan tidak menjadikan sebuah persoalan.
"Kalau ada persoalan lain, itu bisa diperbaiki, pelaksanaan belum maksimal, ya dimaksimalkan dimana belum maksimalnya itu? Dulu berfikirnya bagaimana? Tidak berfikiran mahal? Jangan sampai ini seperti minyak angin cap lang itu, untuk anak coba-coba," katanya.
Hal tidak jauh berbeda juga diungkapkan Ketua Himpunan Masyarakat Peduli Demokrasi (HMPD) Kabupaten Cianjur. Lembaga swadaya masyarakat yang baru saja di deklarasikan itu menolak secara tegas adanya RUU Pilkada yang menyebut Pilkada dikembalikan ke DPRD.
"Kami HMPD Kabuapten Cianjur menolak Pilkada dilaksanakan oleh DPRD. DPR jangan merusak agenda reformasi yang tengah berjalan. Perjalanan politik harus maju kedepan, bukan mundur kebelakang. Partai yang mendukung Pilkada dipilih oleh DPRD, harus pikir ulang, jangan khianati amanat masyarakat yang sudah percaya," kata Ketua HMPD Kabupaten Cianjur Saepul Anwar saat ditemui terpisah.
Dikatakan Saepul, DPR yang akan mengesahkan RUU Pilkada, umumnya anggota DPR yang akan hengkang. Apapun produk hasilnya, mereka sudah tidak ikut-ikutan, malah akan dengan sengaja membuat suasna demokrasi menjadi runyam.
"Pilkada langsung sudah sangat baik, tinggal systemnya yang harus diperbaiki untuk kepentingan penghematan anggaran maupun masalah adanya konflik pasca Pilkada, itu bagian dari dinamika. Kalo toh Pilkada harus dikembalikan ke DPRD, membuktikan DPR tidak becus mencari solusi hukum. Rakyat yang dirugikan telah memilih mereka," katanya [KC-02]**.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
