Berdasarkan pantauan di lapangan, kendala distribusi ini merata terjadi di puluhan sekolah di wilayah Cianjur. Para pengelola program di tingkat sekolah mulai mempertanyakan keseriusan koordinasi antara pusat dan daerah, mengingat klaim keberlanjutan program saat libur sekolah sangat masif diberitakan di berbagai media nasional.
Setiawati, Penanggung Jawab MBG di Salah satu sekolah Swasta di Cianjur, menyatakan bahwa pihak sekolah sudah proaktif menunggu, namun baik paket makanan basah maupun keringan belum ada yang masuk ke gerbang sekolah.
"Bukan hanya satu atau dua hari, ini sudah masuk pekan kedua distribusi MBG nihil. Kami melihat di berita-berita, katanya program ini tetap jalan walaupun anak-anak libur. Tapi kenyataannya di bawah, khususnya bagi kami yang masuk area SPPG Nagrak Prima Rasa, belum ada kiriman apa-apa," ungkap Setiawati saat memberikan keterangan, Senin (29/12).
Penyebab mandeknya distribusi ini akhirnya terungkap dari sisi teknis operasional. Aldi, selaku Kepala SPPG Nagrak Prima Rasa, mengakui bahwa pihaknya saat ini berada dalam kondisi buntu. Meski memiliki tanggung jawab besar untuk menyuplai puluhan sekolah, ia mengaku tidak bisa berbuat banyak karena kendala finansial yang krusial.
"Kami benar-benar belum bisa berbuat banyak di lapangan. Kendalanya adalah anggaran kami sudah habis, sementara dana segar dari BGN pusat hingga saat ini belum kunjung cair," tegas Aldi saat dikonfirmasi mengenai keterlambatan distribusi di wilayah Nagrak.
Kondisi "kantong kering" di tingkat SPPG ini secara otomatis menghentikan seluruh rantai produksi dan distribusi makanan, meskipun instruksi pusat tetap mengharuskan program berjalan.
Menanggapi hal ini Raka, Ketua Koordinator Kecamatan (Korcam) MBG Kecamatan Cianjur, mengakui bahwa ada hambatan besar yang membuat Satuan Pelayanan Gizi (SPG) di wilayahnya tidak mampu mengeksekusi pengiriman paket makanan.
Raka membeberkan bahwa alasan utama di balik mandeknya program ini adalah belum cairnya dukungan finansial dari pemerintah pusat.
"Penyebab utamanya adalah anggaran dari BGN (Badan Gizi Nasional) yang belum kunjung cair. Beberapa SPG tidak memiliki ketersediaan dana operasional untuk memproduksi paket makanan tersebut. Jadi, meskipun ada instruksi bahwa libur tetap jalan, secara teknis di lapangan tidak bisa dipaksakan tanpa adanya anggaran," jelas Raka.
Situasi ini menciptakan kontras yang tajam. Di satu sisi, BGN berulang kali meyakinkan publik bahwa transisi program MBG ke masa libur sekolah akan berjalan mulus demi menjaga kesinambungan gizi anak bangsa. Namun di sisi lain, puluhan satuan pendidikan di Cianjur justru menjadi saksi bisu atas lemahnya sinkronisasi anggaran.
Ketidaksiapan dana di tingkat SPPG ini mengakibatkan rantai distribusi terputus. Para siswa yang seharusnya menjadi penerima manfaat kini hanya bisa menunggu kepastian di tengah ketidakpastian administratif.
Pihak sekolah dan koordinator kecamatan berharap agar BGN segera membenahi sistem pencairan anggaran tersebut. Mereka menekankan bahwa transparansi dan ketepatan waktu sangat krusial agar program yang menjadi unggulan pemerintah ini tidak sekadar menjadi "macan kertas" atau slogan politik semata di tengah masa libur sekolah.[KC.01/ AM]**
Comments0
Terima Kasih atas saran, masukan, dan komentar anda.