Polres Cianjur Terjunkan 300 Personel Kawal Pilkades Digital, Waspadai Potensi Kejahatan Siber hingga Konflik Kepentingan

CIANJUR [KC],-Kabupaten Cianjur bersiap mencetak sejarah melalui pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak berbasis teknologi digital pada 18 Oktober 2026. Merespons transisi tata cara pemungutan suara ini, jajaran kepolisian memberlakukan skema pengamanan berlapis yang tidak hanya berfokus pada potensi kericuhan fisik di lapangan, tetapi juga ancaman peretasan sistem elektronik.

Skema Pengamanan dan Mitigasi Risiko Sebanyak 300 personel, yang merupakan dua pertiga kekuatan Polres Cianjur, disiagakan untuk mengawal jalannya pesta demokrasi ini. Kapolres Cianjur, AKBP A. Alexander Yurikho Hadi, menyebutkan bahwa pengerahan pasukan masih bersifat dinamis dan akan disesuaikan dengan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta rasio kandidat. Berikut adalah fokus utama pengawasan tahun ini,Audit Keamanan Siber: Berkoordinasi langsung dengan Direktorat Siber Polda Jawa Barat, kepolisian melakukan asesmen ketat terhadap keandalan perangkat keras seperti komputer tablet dan flashdisk, serta menguji celah kerentanan sistem pemungutan suara digital,Pencegahan Pidana Konvensional: Mengacu pada evaluasi periode lalu yang sempat diwarnai aksi anarkis dan pembakaran, polisi memperketat pengawasan terhadap praktik suap, politik uang, perusakan fasilitas, hingga manipulasi perolehan suara,Aktivasi Sentra Gakkumdu: Posko Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan layanan aduan masyarakat terpusat melalui hotline 110 diaktifkan untuk mempercepat penanganan laporan indikasi pelanggaran selama tahapan pemilihan berlangsung.

Penyaringan Panitia Penyelenggara Deteksi dini potensi konflik turut dilakukan melalui proses screening terhadap jajaran kepanitiaan di tingkat desa. Pihak kepolisian menegaskan larangan adanya benturan kepentingan di area Tempat Pemungutan Suara (TPS). Panitia penyelenggara yang terbukti memiliki hubungan kekerabatan dengan calon kepala desa akan dialihtugaskan ke lokasi lain. Langkah preventif ini diterapkan secara tegas demi menjaga netralitas penyelenggara dan menjamin integritas perolehan suara di mata publik.[r]