921 Lulusan SMP Gagal Lanjut Sekolah, Komisi IV DPRD Cianjur Tuntut Tindakan Nyata Pemerintah

CIANJUR [KC],- Ratusan pelajar di Kabupaten Cianjur dilaporkan terpaksa mengubur mimpi mereka untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan data terbaru yang mencuat ke publik, tercatat sebanyak 921 anak lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah tersebut tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Fenomena putus sekolah di masa transisi ini langsung menuai sorotan tajam dari jajaran legislatif daerah. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur memandang tingginya angka lulusan SMP yang berhenti bersekolah ini sebagai sebuah alarm darurat bagi sektor pendidikan daerah yang harus segera ditangani.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Rustam Efendi, secara tegas menyatakan bahwa temuan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Ia mengingatkan bahwa angka yang nyaris mencapai seribu anak tersebut bukanlah sekadar deretan statistik di atas kertas, melainkan wujud nyata dari krisis kesempatan belajar yang sedang terjadi.

Menurut Rustam, kondisi putus sekolah ini merupakan cerminan bahwa masih banyak generasi muda Cianjur yang berhadapan dengan tembok penghalang besar dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, ia menuntut agar masalah ini segera ditetapkan sebagai prioritas dan mendapatkan perhatian ekstra serius dari jajaran pemerintah daerah.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Hak tersebut tidak boleh terenggut hanya karena mereka tersandung oleh berbagai persoalan pelik seperti himpitan ekonomi, keterbatasan akses menuju sekolah, hingga kondisi internal keluarga yang tidak mendukung.

Sebagai langkah responsif, Rustam mendesak adanya sinergi lintas sektoral di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cianjur. Ia secara khusus mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) untuk segera turun tangan dan menjalin kolaborasi strategis dengan Dinas Sosial (Dinsos), pihak pengelola sekolah, serta para orang tua siswa.

"Kami mendorong pemerintah daerah, dalam hal ini Disdik bekerja sama dengan Dinsos, pihak sekolah, dan orang tua untuk segera memastikan penyebab dari 921 anak tersebut tidak melanjutkan sekolah, serta menyiapkan langkah konkret agar mereka dapat kembali memperoleh akses pendidikan," tegas Rustam saat memberikan keterangan pada hari Rabu, 30 September 2026.

Menurut pandangan politisi tersebut, penelusuran mendalam terhadap akar persoalan mengapa anak-anak ini putus sekolah adalah sebuah fase yang amat krusial. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak boleh hanya bersifat permukaan atau sekadar melengkapi target pendataan semata.

Penanganan yang ideal harus mampu menyentuh langsung ke jantung permasalahan yang membelit masing-masing individu anak secara spesifik. Selain itu, proses tindak lanjut dari temuan data 921 anak putus sekolah ini harus berjalan secara transparan dan diiringi dengan eksekusi program penyelamatan yang nyata di lapangan.

Rustam juga mewanti-wanti agar pendataan ini jangan sampai berakhir menjadi tumpukan laporan administratif di meja birokrasi tanpa adanya tindakan untuk mengembalikan mereka ke bangku sekolah. Ia mengingatkan bahwa di balik angka 921 tersebut, terdapat individu anak, harapan keluarga, dan masa depan yang sedang dipertaruhkan.

Lebih jauh, pendidikan pada hakikatnya bukan sekadar tentang rutinitas menyelesaikan jenjang persekolahan, tetapi sebuah upaya untuk menjamin setiap anak mampu merajut masa depannya. Oleh sebab itu, pemerintah dituntut untuk bergerak lebih gesit dan tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kejelasan.

Keterlambatan dalam mengidentifikasi dan memberikan solusi dikhawatirkan akan membuat anak-anak tersebut semakin jauh dari dunia pendidikan dan kehilangan momentum belajar mereka. "Jangan sampai kita baru sibuk membicarakan angka ketika anak-anak itu sudah kehilangan kesempatan," pungkas Rustam memberikan peringatan keras.[KC.101/R]