Alarm Merah Pendidikan Cianjur: Puluhan Ribu Anak Tidak Sekolah dan Solusi Kolaboratif Mengatasinya

CIANJUR [KC],- Di balik keindahan alam dan julukannya sebagai kota santri, Kabupaten Cianjur tengah menghadapi tantangan serius di sektor pendidikan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur per September 2026, tercatat adanya 46.000 hingga 51.000 Anak Tidak Sekolah (ATS). Tingginya angka tersebut bahkan menjadi sorotan utama Bupati Cianjur dalam berbagai kesempatan, sekaligus menjadi alarm darurat bagi masa depan sumber daya manusia di wilayah ini.

Komposisi puluhan ribu ATS tersebut menunjukkan akar persoalan yang mendalam dan kompleks di tengah masyarakat. Rincian data memperlihatkan bahwa 54,87 persen dari total ATS merupakan anak yang belum pernah mengenyam bangku sekolah sama sekali. Sementara itu, sebanyak 26,78 persen berstatus putus sekolah di tengah jalan, dan 18,35 persen sisanya adalah lulusan yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Pada tahun ajaran 2026, fenomena ini semakin tergambar jelas dari data kelulusan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari total 29.961 lulusan SMP di Cianjur, sebanyak 921 anak tidak meneruskan pendidikan ke jenjang SMA, SMK, atau MA. Sebanyak 522 anak di antaranya memilih masuk ke pesantren salafiyah yang tidak menerbitkan ijazah formal, sedangkan 399 anak lainnya murni putus sekolah. Kondisi tersebut turut berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Cianjur yang masih terpaku di peringkat terbawah se-Jawa Barat, meskipun angkanya naik dari 65,36 pada tahun 2020 menjadi 68,89 pada 2024.

Hasil observasi lapangan dan tinjauan Disdikpora menyimpulkan tiga faktor utama penyebab tingginya angka ATS, dengan himpitan ekonomi sebagai alasan teratas. Biaya pendukung seperti transportasi, seragam, dan kebutuhan harian masih menjadi beban berat bagi keluarga prasejahtera. Kisah Pikri, seorang remaja yatim berusia 15 tahun asal Kecamatan Cibeber yang nyaris putus sekolah akibat ketiadaan biaya, hanyalah satu dari sekian banyak cerminan nyata realitas tersebut.

Faktor kedua yang turut memperburuk keadaan adalah kondisi infrastruktur pendidikan yang belum merata. Di beberapa daerah pelosok, fasilitas belajar masih jauh dari kata layak untuk mendukung kenyamanan proses belajar mengajar. Kasus di SDN Karyajaya dan SDN Ciawitali menjadi bukti nyata, di mana para siswanya terpaksa harus belajar di area musala tanpa dilengkapi meja dan kursi yang memadai akibat kekurangan ruang kelas.

Kesulitan geografis serta rendahnya kesadaran orang tua menjadi faktor penghambat ketiga yang saling berkaitan. Akses jalan yang sulit di daerah pelosok sering kali mengharuskan anak-anak bertaruh keselamatan menyeberangi sungai demi menuju sekolah. Hambatan fisik ini diperparah oleh minimnya pemahaman sebagian orang tua mengenai seberapa krusial kepemilikan ijazah formal sebagai bekal masa depan anak-anak mereka di dunia kerja modern.

Menghadapi persoalan ini, Disdikpora Kabupaten Cianjur mulai menggencarkan berbagai intervensi langsung. Pemerintah daerah telah menjalankan sistem pendataan jemput bola dan mengarahkan anak-anak yang terkendala biaya untuk mendaftar ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau program Kejar Paket C. Bupati Cianjur pun secara aktif mendorong masyarakat untuk memaksimalkan fasilitas PKBM agar anak-anak tetap mendapatkan ijazah yang setara.

Tentu dibutuhkan kolaborasi strategis dari berbagai pihak, salah satunya melalui sinergi antara lembaga pendidikan Islam dan pendidikan formal. Mengingat tingginya minat lulusan SMP masuk pesantren tanpa ijazah, pemerintah didorong untuk memfasilitasi pondok pesantren agar turut mendirikan satuan pendidikan formal atau PKBM terintegrasi. Model ini memungkinkan para santri untuk tetap fokus menghafal Al-Qur'an sekaligus mengantongi ijazah resmi negara, sebagaimana konsep pendidikan yang telah diinisiasi oleh STIQ ZAD Cianjur.

Terobosan esensial berikutnya adalah pemerataan digitalisasi yang diimbangi dengan peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Disdikpora saat ini telah mendistribusikan papan interaktif (IFP) dan laptop ke berbagai SD dan SMP, serta menggelar pelatihan TIK seperti koding dan kecerdasan buatan (AI) bagi guru. Agar program ini efektif, perguruan tinggi di Cianjur harus turut andil menjadi mitra strategis guna melatih para guru, termasuk guru desa dan guru mengaji, agar mampu mengadaptasi teknologi secara praktis dalam pembelajaran.

Selain itu, penerapan kewirausahaan dinilai sangat strategis sebagai jawaban atas persoalan ekonomi penyebab putus sekolah. Jika model pemberdayaan ekonomi pelajar seperti Market Day—yang melatih siswa memproduksi dan menjual barang kreatif seperti madu, kue, dan kerajinan tangan—bisa direplikasi di PKBM dan madrasah pelosok, maka sekolah tidak lagi dipandang sebagai beban biaya. Anak didik justru akan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri secara finansial.

Langkah pamungkas yang harus dikawal ketat adalah sinkronisasi data antar instansi agar setiap bantuan tepat sasaran. Program PIP, KIP, maupun CSR tidak akan berdampak maksimal jika data dari Dinas Sosial, Disdukcapil, Kemenag, dan Disdikpora saling tumpang tindih. Semua elemen pemangku kebijakan, termasuk KCD Provinsi Jawa Barat, harus bersatu memastikan tidak ada lagi cita-cita anak Cianjur yang terhenti karena keterbatasan akses pendidikan. [KC.104/Pebri]