DPRD Cianjur Dorong Penambahan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan di APBD 2027 demi Tingkatkan IPM

CIANJUR [KC],-Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur secara proaktif menyuarakan dorongan kepada pemerintah daerah setempat untuk menambah alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan. Usulan penambahan pagu anggaran ini diproyeksikan untuk menjadi prioritas utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2027 mendatang.

Langkah strategis penambahan anggaran pada dua sektor krusial tersebut dinilai sangat penting dan mendesak untuk segera direalisasikan. Selain ditujukan untuk mendongkrak pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut, kebijakan ini diyakini menjadi kunci untuk menjamin terpenuhinya hak atas pelayanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Cianjur tanpa terkecuali.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Rian Purwa Wiwitan, memberikan penjelasan terkait proses penganggaran tahun depan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, tahapan pembahasan secara rinci mengenai nominal dan alokasi anggaran pendidikan serta kesehatan untuk tahun 2027 memang belum mulai dilaksanakan bersama jajaran eksekutif.

Meskipun tahapan pembahasan belum resmi digulirkan, Rian menegaskan komitmen penuh komisinya dalam mengawal isu penganggaran ini sejak awal. Pihaknya sangat berharap agar kedua sektor fundamental tersebut kelak mendapatkan porsi anggaran yang memadai, berkeadilan, dan tentunya sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai porsi minimal anggaran.

"Untuk anggaran kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Cianjur tahun 2027 baru akan dibahas. Kami juga belum tahu seperti apa alokasinya nanti. Yang jelas, kami ingin pendidikan dan kesehatan mempunyai porsi anggaran yang proporsional sesuai aturan dan perundang-undangan," ungkap Rian saat memberikan keterangan terkait proyeksi APBD 2027.

Menurut Rian, besaran alokasi anggaran pada kedua sektor ini akan memberikan efek domino yang sangat signifikan di lapangan. Ketersediaan dana akan berbanding lurus dengan kelancaran serta keberlangsungan berbagai program prioritas yang selama ini menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) serta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur.

Menyoroti secara khusus di bidang pelayanan medis, Komisi IV DPRD Cianjur saat ini tengah gencar meminta pemerintah daerah untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan. Fokus utamanya adalah memastikan masyarakat dari kalangan prasejahtera mendapatkan bantuan pembiayaan jaminan kesehatan secara optimal dari pemerintah daerah.

Pihak legislatif secara tegas menyuarakan agar kuota kepesertaan BPJS Kesehatan berstatus Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung melalui APBD bisa segera ditambah. "Kami mendorong dan menyuarakan kepada pemerintah agar bisa menambah kuota BPJS, minimal untuk meng-cover masyarakat desil 1 sampai 5," urai Rian memaparkan target sasaran penerima bantuan tersebut.

Beralih ke sektor pendidikan, Rian menilai bahwa berbagai program strategis yang telah digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur sejauh ini sudah menampakkan progres yang berjalan dengan baik. Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa pengawasan kolektif dari seluruh pemangku kepentingan tetap harus diperkuat agar implementasi program di lapangan benar-benar tepat sasaran.

Rian juga menambahkan bahwa setiap program pendidikan yang masuk dalam daftar prioritas selalu dibahas secara komprehensif bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Keselarasan program ini sangat dijaga agar selaras dengan arah kebijakan makro dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur.

Terkait pelaksanaan fungsi pengawasan harian anggota dewan, Rian menyatakan bahwa Komisi IV secara berkala terus menggelar rapat evaluasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerjanya. Evaluasi rutin sepanjang tahun 2026 ini sengaja dilakukan guna memantau jalannya program dan mencegah potensi penyimpangan dalam penyerapan anggaran.

Sebagai penutup, Rian menegaskan kembali pentingnya menjadikan IPM dan kualitas layanan medis sebagai indikator keberhasilan pembangunan daerah. "Rekomendasi kami untuk APBD 2027, pemerintah bisa menambahkan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan untuk menggenjot IPM Kabupaten Cianjur serta menjamin seluruh warga mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena pendidikan dan kesehatan merupakan hal fundamental yang harus dipenuhi pemerintah," pungkasnya. [KC.104/Pebri]