 |
| HUT Satpol PP Kabupaten Cianjur di Halaman Pemda |
KabarCianjur-Jln. Siti Jenab; Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke 62 di Kabupaten Cianjur di pusatkan di halaman Pemkab Cianjur, jalan Siti Jenab, Senin (5/3) dengan melakukan upacara. Sayangnya puncak HUT Satpol PP tersebut tanpa dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, H. Tjetjep Muchtar Soleh dan H. Suranto.
Bupati Cianjur mewakilkan Sekretaris Daerah, Bachrudin Ali untuk memimpin upacara peringatan HUT Satpol PP ke-62 Tahun 2012 itu.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam sambutannya yang disampaikan Sekda Cianjur mengucapkan selamat memperingati hari jadi yang ke-62 kepada seluruh anggota Polisi Pamong Praja atas nama pemerintah dan sebagai Pembina Umum Satuan Polisi Pamong Praja.
Mendagri juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan selama ini, sebagai garda terdepan dalam penegakkan Peraturan Daerah (Perda) serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
"Satuan Polisi Pamong Praja harus terus meningkatkan, melaksanakan tugas kedinasan sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah yang lebih profesional, kompeten dan berintegritas tinggi," kata Mendagri.
Selain itu Mendagri menyampaikan terwujudnya kondisi daerah yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan masyarakat, ditandai dengan kondisi daerah yang tertib dan tenteram dimana Perda maupun keputusan Kepala Daerah dapat ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya.
"Situasi yang tertib dan tenteram di masyarakat pada gilirannya juga akan berdampak kepada situasi keamanan yang kondusif dan kondisi keamanan yang akan memperkuat ketahanan nasional secara umum," tegasnya.
Mendagri berkeyakinan bahwa dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP, yang ditunjang oleh kelembagaan yang kuat, anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai dapat lebih meningkatkan profesionalisme, kompetensi serta integritas anggota Satpol PP yang nanti pada gilirannya dapat lebih optimal membantu Kepala Daerah dalam penegakkan Perda dan penyelenggaraan dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
Mendagri juga menekankan kepada para Bupati/Walikota yang juga pembina teknis operasional Satpol PP di Kabupaten/Kota, hendaknya dapat memberikan dukungan sepenuhnya bagi program serta kegiatan penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
"Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui penegakkan peraturan daerah titik beratnya dimulai dari Kabupaten/Kota. Karena kondisi yang kondusif di Kabupaten/Kota akan mempengaruhi kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lintas Kabupaten/Kota dan begitu seterusnya untuk tingkat provinsi sampai di tingkat nasional. Diharapkan merupakan bagian untuk mendorong keberhasilan otonomi daerah dan menempatkannya sebagai tali perekat tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia," paparnya (KC-02)***
