 |
| Bupati Cianjur, Drs.H. Tjetjep Soleh Muchtar, MM |
Jln. Siti Jenab (KabarCianjur) - Untuk kesekian kalinya, Bupati Cianjur, H. Tjetjep Muchtar Soleh akan kembali melakukan mutasi, rotasi dan promosi bagi para pejabatnya. Dipastikan hal tersebut akan dilakukan pada bulan Maret 2012 ini. Hanya saja kepastian waktunya menunggu surat persetujuan dari Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan terkait khusus bagi pejabat eselon II.
"Khusus untuk pejabat eselon II harus ada ijin dari GUbernur, saat ini kita tinggal menunggu turunnya izin tersebut, kalau yang lainya sudah siap," kata Bupati Cianjur, H. Tjetjep Muchtar Soleh, Minggu, (11/3).
Salah satu alasan seringnya dilakukan mutasi adalah sebagai upaya peningkatan kinerja para pegawai. Selain itu akibat banyaknya jabatan kosong yang harus segera diisi. "Saat ini ada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru yang harus segera diisi, tentunya harus menempatkan pejabat eselon II, ini akan berpengaruh kepada posisi lainya, makanya kita melakukan mutasi," katanya.
Ke empat OPD yang baru tersebut adalah Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Lingkungan Hidup, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (PPTPM), serta Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang-Linmas). Ke empat OPD tersebut semula berbentuk kantor.
Selain OPD yang baru, jabatan untuk eselon II yang saat ini kosong adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan staf ahli. "Untuk BPBD saat ini masih di jabat oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) dan seorang satf ahli telah memasuki masa pensiun," tegasnya.
Pihaknya juga menampik kalau mutasi, rotasi dan promosi bagi para pejabat dilakukan hanya untuk sekedar memenuhi selera pribadi. Semua itu dilakukan karena kebutuhan dan sebagai bentuk penyegaran dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
"Kita tidak menolak kalau ada anggapan bahwa saya merupakan bupati paling sering melakukan mutasi, bahkan kalau itu dianggap prestasi mungkin saya sudah mendapatkan penghargaan muri. Tapi semua itu saya lakukan untuk mengisi kekosongan jabatan dan upaya penyegaran untuk meningkatkan kinerja," bantahnya.
Forum Pemantau Pembangunan Cianjur (FP2C) melihat hal lain terhadap seringnya mutasi yang dilakukan pemerintahan Bupati Cianjur H. Tjetjep Muchtar Soleh. Hal itu dilakukan pihaknya lebih menduga hanya untuk memenuhi kepentingan selera pribadi.
"Kalau sampai hal itu terjadi dan terus dibiarkan akan merusak tatanan. Semestinya kalau mutasi itu dilakukan untuk penyegaran dan meningkatkan pelayanan atau prestasi pegawai, tidak sesering ini dilakukan. Ukurannya apa kalau itu untuk menilai kinerja, ada pejabat yang baru menjabat mingguan sudah di mutasi," kata Ketua FP2C, Yusuf Ibrahim secara terpisah.
Selain itu mutasi yang dilakukan pemerintahan Tjetjep, tidak memperhatikan Daftar Urutan Kepangkatan (Duk) bagi para pegawai. "Ini sudah ngacau menurut saya, ada pejabat yang tidak memiliki latar belakang di posisi yang seharusnya membutuhkan pejabat yang memiliki latar belakang keahlian sesuai dengan bidangnya, tapi ini dipaksakan," katanya. (KC-02)***.
Salah satu alasan seringnya dilakukan mutasi adalah sebagai upaya peningkatan kinerja para pegawai. Selain itu akibat banyaknya jabatan kosong yang harus segera diisi. "Saat ini ada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru yang harus segera diisi, tentunya harus menempatkan pejabat eselon II, ini akan berpengaruh kepada posisi lainya, makanya kita melakukan mutasi," katanya.
Ke empat OPD yang baru tersebut adalah Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Lingkungan Hidup, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (PPTPM), serta Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang-Linmas). Ke empat OPD tersebut semula berbentuk kantor.
Selain OPD yang baru, jabatan untuk eselon II yang saat ini kosong adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan staf ahli. "Untuk BPBD saat ini masih di jabat oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) dan seorang satf ahli telah memasuki masa pensiun," tegasnya.
Pihaknya juga menampik kalau mutasi, rotasi dan promosi bagi para pejabat dilakukan hanya untuk sekedar memenuhi selera pribadi. Semua itu dilakukan karena kebutuhan dan sebagai bentuk penyegaran dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
"Kita tidak menolak kalau ada anggapan bahwa saya merupakan bupati paling sering melakukan mutasi, bahkan kalau itu dianggap prestasi mungkin saya sudah mendapatkan penghargaan muri. Tapi semua itu saya lakukan untuk mengisi kekosongan jabatan dan upaya penyegaran untuk meningkatkan kinerja," bantahnya.
Forum Pemantau Pembangunan Cianjur (FP2C) melihat hal lain terhadap seringnya mutasi yang dilakukan pemerintahan Bupati Cianjur H. Tjetjep Muchtar Soleh. Hal itu dilakukan pihaknya lebih menduga hanya untuk memenuhi kepentingan selera pribadi.
"Kalau sampai hal itu terjadi dan terus dibiarkan akan merusak tatanan. Semestinya kalau mutasi itu dilakukan untuk penyegaran dan meningkatkan pelayanan atau prestasi pegawai, tidak sesering ini dilakukan. Ukurannya apa kalau itu untuk menilai kinerja, ada pejabat yang baru menjabat mingguan sudah di mutasi," kata Ketua FP2C, Yusuf Ibrahim secara terpisah.
Selain itu mutasi yang dilakukan pemerintahan Tjetjep, tidak memperhatikan Daftar Urutan Kepangkatan (Duk) bagi para pegawai. "Ini sudah ngacau menurut saya, ada pejabat yang tidak memiliki latar belakang di posisi yang seharusnya membutuhkan pejabat yang memiliki latar belakang keahlian sesuai dengan bidangnya, tapi ini dipaksakan," katanya. (KC-02)***.
