 |
| Pendopo Cianjur |
Dia sempat terlibat perang urat syaraf dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Bachrudin Ali ketika mempertanyakan status kepegawaiannya yang hingga saat ini terkesan digantung.
Seperti diberitakan INILAH.COM, kejadian bermula ketika digelar coffee morning di Bale Prayoga Kompleks Pemkab Cianjur yang rutin dilaksanakan sebagai sarana menampung aspirasi dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Biasanya, kegiatan itu dipimpin langsung Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh atau wakilnya Suranto. Namun kali ini coffee morning dipimpin Bachrudin Ali.
Meskipun bukan sebagai tamu undangan, Ade memaksakan diri menghadiri kegiatan itu karena berencana mempertanyakan status kepegawaiannya. Di tengah-tengah kegiatan, Ade mempertanyakan status kepegawaiannya itu. Dia memprotes kebijakan bupati yang keukeuh tak mengakomodasinya.
Sebab, sebagai bahan perbandingan, salah satu rekan Ade Sanoesi yang sempat sama-sama menyalonkan pada Pemilukada 2011 lalu yakni Sumitra, saat ini diangkat menjadi Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersamaan pelantikan sebanyak 234 pejabat eselon II, II, dan IV di Wisma Haji Ciloto, Kamis (5/4/2012) pekan lalu.
Usai mengamuk di Bale Prayoga, Ade beranjak menuju DPRD Kabupaten Cianjur. Dia mendatangi Komisi I untuk membantu memfasilitasi pertemuan dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
“Wajar jika saya mempertanyakan hal ini sebagai hak seorang PNS. Saya mempunyai hak sama dalam posisi yang sama. Sebagai perbandingan, rekan saya Sumitra yang dulu ikut menyalonkan pada pemilukada dan sempat juga ditempatkan sebagai staf bersama saya di Korpri, kok sekarang diangkat menjadi Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kenapa saya tidak diangkat oleh bupati? Ada apa dengan bupati? Kalaupun ini berkaitan dengan pencalonan saya dulu, itu hak saya sebagai pribadi,” tegas Ade saat ditemui, Selasa (10/4/2012).
Ade sempat beberapa kali mengagendakan ingin bertemu dengan Baperjakat. Namun selama itu pula, keinginan tersebut tak pernah terealisasi, karena Baperkajat selalu mengulur-ulur waktu.
“Makanya saya meminta Komisi I untuk memfasilitasi pertemuan dengan Baperjakat. Menurut informasinya, nanti akan diagendakan sekitar tanggal 18 April. Saya berkeyakinan, pelantikan belum lama ini tak menggunakan Baperjakat,” tukasnya.[jul](KC-03)
